Lompat ke isi

Pemerintahan global: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Wagino Bot (bicara | kontrib)
k minor cosmetic change
Wagino Bot (bicara | kontrib)
k minor cosmetic change
Baris 2: Baris 2:


Pemerintahan global bukan sistem tunggal. Tidak ada "pemerintahan dunia" (''world government''), tetapi berbagai rezim pemerintahan global memiliki kesamaan:
Pemerintahan global bukan sistem tunggal. Tidak ada "pemerintahan dunia" (''world government''), tetapi berbagai rezim pemerintahan global memiliki kesamaan:
{{cquote|Meski sistem hubungan politik global saat ini tak terintegrasi, hubungan antara berbagai rezim pemerintahan global masih penting, dan sistem ini tidak memiliki bentuk organisasi yang dominan. Model organisasi yang mendominasi saat ini adalah rasional birokratis, artinya memiliki aturan, terikat hukum, dan rasional. Model ini ada di semua rezim politik modern dan menjadi kerangka peralihan dari kedaulatan klasik ke kedaulatan internasional liberal, sesuatu yang [[David Held]] sebut sebagai rezim kedaulatan kedua.<ref>{{Cite book |year= 2014 |last1= James |first1= Paul |authorlink= Paul James (academic) |last2= Soguk |first2= Nevzat |title= Globalization and Politics, Vol. 1: Global Political and Legal Governance |url= http://www.academia.edu/7285675/Globalization_and_Politics_Vol._1_Global_Political_and_Legal_Governance_2014_|publisher= Sage Publications |location= London |page=xxvi}}</ref>}}
{{cquote|Meski sistem hubungan politik global saat ini tak terintegrasi, hubungan antara berbagai rezim pemerintahan global masih penting, dan sistem ini tidak memiliki bentuk organisasi yang dominan. Model organisasi yang mendominasi saat ini adalah rasional birokratis, artinya memiliki aturan, terikat hukum, dan rasional. Model ini ada di semua rezim politik modern dan menjadi kerangka peralihan dari kedaulatan klasik ke kedaulatan internasional liberal, sesuatu yang [[David Held]] sebut sebagai rezim kedaulatan kedua.<ref>{{Cite book|year= 2014|last1= James|first1= Paul|authorlink= Paul James (academic)|last2= Soguk|first2= Nevzat|title= Globalization and Politics, Vol. 1: Global Political and Legal Governance|url= http://www.academia.edu/7285675/Globalization_and_Politics_Vol._1_Global_Political_and_Legal_Governance_2014_|publisher= Sage Publications|location= London|page=xxvi}}</ref>}}


== Lihat pula ==
== Lihat pula ==
Baris 35: Baris 35:
==Referensi==
==Referensi==
* Held, David, ''Global Covenant'', Cambridge, Polity Press, 2004.
* Held, David, ''Global Covenant'', Cambridge, Polity Press, 2004.
* {{Cite book |year= 2014 |last1= James |first1= Paul |authorlink= Paul James (academic) |last2= Soguk |first2= Nevzat |title= Globalization and Politics, Vol. 1: Global Political and Legal Governance |url= http://www.academia.edu/7285675/Globalization_and_Politics_Vol._1_Global_Political_and_Legal_Governance_2014_|publisher= Sage Publications |location= London}}
* {{Cite book|year= 2014|last1= James|first1= Paul|authorlink= Paul James (academic)|last2= Soguk|first2= Nevzat|title= Globalization and Politics, Vol. 1: Global Political and Legal Governance|url= http://www.academia.edu/7285675/Globalization_and_Politics_Vol._1_Global_Political_and_Legal_Governance_2014_|publisher= Sage Publications|location= London}}
* Rosenau, James "Toward an Ontology for Global Governance", in Martin Hewson and Timothy J. Sinclair (eds.), ''Approaches to Global Governance Theory'', Albany, [[State University of New York]] Press, 1999.
* Rosenau, James "Toward an Ontology for Global Governance", in Martin Hewson and Timothy J. Sinclair (eds.), ''Approaches to Global Governance Theory'', Albany, [[State University of New York]] Press, 1999.
* Scholte, Jan Aart, ''Globalization'', Basingstoke, Palgrave, 2005.
* Scholte, Jan Aart, ''Globalization'', Basingstoke, Palgrave, 2005.

Revisi per 15 Maret 2016 21.36

Pemerintahan global (bahasa Inggris: Global governance) adalah gerakan penyatuan pelaku-pelaku politik lintas negara yang bertujuan mencari solusi bagi permasalahan yang dialami beberapa negara atau kawasan. Gerakan ini biasanya melibatkan pelembagaan (institusionalisasi). Lembaga-lembaga pemeirntahan global seperti PBB, Mahkamah Internasional, dan Bank Dunia memiliki kuasa yang dibatasi untuk menjamin kepatuhan anggota. Persoalan pemerintahan global masa kini ada dalam konteks globalisasi dan rezim berkuasa yang mengglobal secara politik, ekonomi, dan budaya. Menanggapi cepatnya saling ketergantungan yang terjadi di dunia, baik antara masyarakat dan umat manusia dengan alam sekitar, istilah "pemerintahan global" bisa pula digunakan untuk menyebut proses perumusan hukum, peraturan, atau regulasi global.

Pemerintahan global bukan sistem tunggal. Tidak ada "pemerintahan dunia" (world government), tetapi berbagai rezim pemerintahan global memiliki kesamaan:

Meski sistem hubungan politik global saat ini tak terintegrasi, hubungan antara berbagai rezim pemerintahan global masih penting, dan sistem ini tidak memiliki bentuk organisasi yang dominan. Model organisasi yang mendominasi saat ini adalah rasional birokratis, artinya memiliki aturan, terikat hukum, dan rasional. Model ini ada di semua rezim politik modern dan menjadi kerangka peralihan dari kedaulatan klasik ke kedaulatan internasional liberal, sesuatu yang David Held sebut sebagai rezim kedaulatan kedua.[1]

Lihat pula

Catatan kaki

  1. ^ James, Paul; Soguk, Nevzat (2014). Globalization and Politics, Vol. 1: Global Political and Legal Governance. London: Sage Publications. hlm. xxvi. 

Referensi

Pranala luar