Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Perbedaan antara revisi
k + de, fr, nl |
k Robot: Cosmetic changes |
||
Baris 64: | Baris 64: | ||
[[Kategori:Revisionisme sejarah (politik)]] |
[[Kategori:Revisionisme sejarah (politik)]] |
||
[[Kategori:Laporan pemerintah]] |
[[Kategori:Laporan pemerintah]] |
||
[[de:Wahrheitskommission]] |
[[de:Wahrheitskommission]] |
Revisi per 15 Maret 2008 03.18
Komisi Kebenaran atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di masa lampau oleh suatu pemerintahan, dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu. Dengan berbagai nama, komisi ini kadang-kadang dibentuk oleh negara-negara yang muncul dari masa-masa pergolakan internal, perang saudara, atau pemerintahan diktatur. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan, yang dbientuk oleh Presiden Nelson Mandela setelah apartheid, pada umumnya dianggap sebagai sebuah model untuk Komisi Kebenaran, yang jarang, kalaupun pernah, dicapai di tempat-tempat lain. Sebagai laporan pemerintah, mereka dapat memberikan bukti-bukti menentang revisionisme sejarah atas terorisme negara dan kejahatan-kejahatan lain serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Komisi-komisi kebenaran kadang-kadang dikritik karena membiarkan kejahatan tidak dihukum, dan menciptakan impunitas bagi pelanggar-pelanggar hak asasi manusia yang serius.
Daftar komisi kebenaran dan rekonsiliasi
Afrika Selatan
- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Setelah transisi dari apartheid, Presiden Nelson Mandela memberikan wewenang kepada suatu komisi kebenaran untuk mempelajari akibat-akibat apartheid di negara itu. [1]
Amerika Serikat
- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Greensboro (GTRC) – sebuah lembaga tak resmi.
- Joshua Micah Marshall menyerukan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi tentang penyiksaan yang disponsori AS di Iraq dan tempat-tempat lainnya.[2]
- Kenneth Brady membentangkan kemungkinan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi AS dalam filmnya The Time Is Now, dan meneliti pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan dalam kebijakan luar negeri AS yang dilakukan selama 40 tahun terakhir. [3]
Argentina
- Komisi Nasional untuk Penghilangan Paksa (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas)
Chili
- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; "Laporan Rettig")
- Komisi Nasional Penahanan dan Penyiksaan Politik ("Laporan Valech")
El Salvador
- Komisi Kebenaran (Comisión de la Verdad) PBB [4]
Fiji
Ghana
Guatemala
- Komisi Klarifikasi Historis (Comisión para el Esclarecimiento Histórico)
Korea Selatan
- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Republik Korea (bahasa Korea: 진실•화해를 위한 과거사 정리 위원회)[6]
Liberia
Maroko
Panama
- Komisi kebenaran (Comisión de la Verdad)
Peru
- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Comisión de la Verdad y Reconciliación)
Sierra Leone
Timor Timur
- Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur (Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Leste; sejak 2000)
- Komisi Kebenaran dan Persahabatan (2005–)[8]
Lihat pula
- Kebijakan Soviet tentang glasnost yang dibentuk dalam cara serupa untuk menangani kejahatan-kejahatan di masa lampau.
- Kebijakan Jerman Vergangenheitsbewältigung seringkali dibandingkan dengan kebenaran dan rekonsiliasi
- Komisi Kebenaran tentang komisi kebenaran pada umumnya