Daftar organisasi terlarang di Indonesia: Perbedaan antara revisi
k Suntingan Muhammad Syarief Sidohutomo (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Pratama26 Tag: Pengembalian |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{ |
{{Update|date=Desember 2021}} |
||
Berikut '''daftar organisasi yang dilarang di [[Indonesia]]'''. "Organisasi terlarang" adalah organisasi yang sudah dicabut status badan hukumnya (yang berakibat pada larangan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut) oleh [[pemerintah Indonesia]]. Pelarangan disebabkan oleh beberapa alasan; mulai dari dianggap mengancam kedaulatan negara, keterlibatan dalam kudeta, keterlibatan dalam aksi terorisme, dan lain-lain. |
Berikut '''daftar organisasi yang dilarang di [[Indonesia]]'''. "Organisasi terlarang" adalah organisasi yang sudah dicabut status badan hukumnya (yang berakibat pada larangan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut) oleh [[pemerintah Indonesia]]. Pelarangan disebabkan oleh beberapa alasan; mulai dari dianggap mengancam kedaulatan negara, keterlibatan dalam kudeta, keterlibatan dalam aksi terorisme, dan lain-lain. |
||
| Baris 9: | Baris 10: | ||
=== Jamaah Islamiyah === |
=== Jamaah Islamiyah === |
||
[[Jamaah Islamiyah]] (JI) sudah sejak lama dituding menjadi pihak yang bertanggung jawab atas [[Terorisme di Indonesia|pelbagai tindakan terorisme]]. Salah satu peristiwa yang diduga melibatkan kelompok tersebut adalah serangan mematikan berupa [[Bom Bali 2002|ledakan bom di dua lokasi di Bali pada tahun 2002 lalu]]. Sebanyak 202 tewas dari serangan tersebut. |
[[Jamaah Islamiyah]] (JI) sudah sejak lama dituding menjadi pihak yang bertanggung jawab atas [[Terorisme di Indonesia|pelbagai tindakan terorisme]]. Salah satu peristiwa yang diduga melibatkan kelompok tersebut adalah serangan mematikan berupa [[Bom Bali 2002|ledakan bom di dua lokasi di Bali pada tahun 2002 lalu]]. Sebanyak 202 tewas dari serangan tersebut.<ref>{{Cite news|last=Arjanto|first=Dwi|date=2021|title=Kronologi Awal Organisasi Jamaah Islamiyah|url=https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/9e8dbd0446cd15af6a8934c52b57e886/zip/6eec409ecace1a76f2a4fb089e430c4e|work=Tempo|access-date=2021-12-19}}</ref> |
||
Pemerintah Indonesia menyatakan JI sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan pada tahun 2007 berdasarkan keputusan [[Pengadilan Negeri Jakarta Selatan]]. |
Pemerintah Indonesia menyatakan JI sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan pada tahun 2007 berdasarkan keputusan [[Pengadilan Negeri Jakarta Selatan]].<ref>{{Cite web|last=Simbolon|first=Christian D.|date=2021|title=Bisakah Jamaah Islamiyah berganti jubah?|url=https://www.alinea.id/nasional/jamaah-islamiyah-dan-transformasi-organisasi-teroris-b2cEa983u|website=www.alinea.id|access-date=2021-12-19}}</ref> |
||
=== Gerakan Fajar Nusantara === |
=== Gerakan Fajar Nusantara === |
||
Pemerintah Indonesia secara resmi melarang organisasi dan aktivitas [[Gerakan Fajar Nusantara]] (Gafatar) setelah Jaksa Agung, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 93 Tahun 2016, Nomor: Kep-043/A/JA/02/2016 dan Nomor: 223-865 Tahun 2016. Pengurus Gafatar dilarang melakukan penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran islam. |
Pemerintah Indonesia secara resmi melarang organisasi dan aktivitas [[Gerakan Fajar Nusantara]] (Gafatar) setelah Jaksa Agung, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 93 Tahun 2016, Nomor: Kep-043/A/JA/02/2016 dan Nomor: 223-865 Tahun 2016. Pengurus Gafatar dilarang melakukan penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran islam.<ref>{{Cite web|last=Sutiawan|first=Iwan|title=Gafatar Resmi Jadi Organisasi Terlarang {{!}} Politik|url=https://www.gatra.com/detail/news/192680/politik/pemerintah-resmi-nyatakan-gafatar-organisasi-terlarang|website=www.gatra.com|language=en-US|access-date=2021-12-19}}</ref> |
||
=== Hizbut Tahrir Indonesia === |
=== Hizbut Tahrir Indonesia === |
||
[[Kementerian Hukum dan HAM]] mencabut status badan hukum organisasi [[Hizbut Tahrir Indonesia]] (HTI) pada Rabu, 19 Juli 2017 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08. HTI dinilai menyebarkan paham khilafah yang tak sesuai dengan Pancasila. |
[[Kementerian Hukum dan HAM]] mencabut status badan hukum organisasi [[Hizbut Tahrir Indonesia]] (HTI) pada Rabu, 19 Juli 2017 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08. HTI dinilai menyebarkan paham khilafah yang tak sesuai dengan Pancasila.<ref>{{Cite journal|last=Hayati|first=Nilda|date=2017-06-06|title=KONSEP KHILAFAH ISLᾹMIYYAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA: Kajian Living al-Qur’an Perspektif Komunikasi|url=http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/662|journal=Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman|volume=12|issue=1|pages=169–200|doi=10.21274/epis.2017.12.1.169-200|issn=2502-3705}}</ref><ref>{{Cite web|last=developer|first=mediaindonesia com|date=2020-09-04|title=HTI Masih Bermanuver Kampanyekan Khilafah|url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/342319/hti-masih-bermanuver-kampanyekan-khilafah|website=mediaindonesia.com|language=id|access-date=2021-12-19}}</ref> |
||
=== Jamaah Ansharut Daulah === |
=== Jamaah Ansharut Daulah === |
||
Pada 31 Juli 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan membekukan kelompok [[Jamaah Ansharut Daulah]] (JAD) pimpinan Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomaruddin bin M. Ali. Hakim juga menyatakan JAD sebagai organisasi terlarang. |
Pada 31 Juli 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan membekukan kelompok [[Jamaah Ansharut Daulah]] (JAD) pimpinan Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomaruddin bin M. Ali. Hakim juga menyatakan JAD sebagai organisasi terlarang.<ref>{{Cite news|last=Azis|first=Nuraki|date=1 Agustus 2018|title=Jamaah Ansharut Daulah resmi dilarang, anggotanya 'mungkin pakai nama baru'|url=https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45019553|newspaper=BBC News Indonesia|language=id|access-date=2021-12-19}}</ref> |
||
== Referensi == |
|||
{{Reflist}} |
|||
[[Kategori:Organisasi di Indonesia| ]] |
[[Kategori:Organisasi di Indonesia| ]] |
||
Revisi per 19 Desember 2021 12.52
 | Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. |
Berikut daftar organisasi yang dilarang di Indonesia. "Organisasi terlarang" adalah organisasi yang sudah dicabut status badan hukumnya (yang berakibat pada larangan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut) oleh pemerintah Indonesia. Pelarangan disebabkan oleh beberapa alasan; mulai dari dianggap mengancam kedaulatan negara, keterlibatan dalam kudeta, keterlibatan dalam aksi terorisme, dan lain-lain.
Daftar
Partai Komunis Indonesia
Melalui Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS Nomor 1/3/1966, Soeharto atas nama Presiden Soekarno membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Keputusan itu menjadi dasar pembubaran PKI dari tingkat pusat sampai daerah beserta semua organisasi yang seasas, berlindung, dan bernaung di bawahnya.
Berikutnya, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Keputusan ini diperkuat dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Keputusan pembubaran PKI dilakukan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September.
Jamaah Islamiyah
Jamaah Islamiyah (JI) sudah sejak lama dituding menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pelbagai tindakan terorisme. Salah satu peristiwa yang diduga melibatkan kelompok tersebut adalah serangan mematikan berupa ledakan bom di dua lokasi di Bali pada tahun 2002 lalu. Sebanyak 202 tewas dari serangan tersebut.[1]
Pemerintah Indonesia menyatakan JI sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan pada tahun 2007 berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.[2]
Gerakan Fajar Nusantara
Pemerintah Indonesia secara resmi melarang organisasi dan aktivitas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) setelah Jaksa Agung, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 93 Tahun 2016, Nomor: Kep-043/A/JA/02/2016 dan Nomor: 223-865 Tahun 2016. Pengurus Gafatar dilarang melakukan penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran islam.[3]
Hizbut Tahrir Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu, 19 Juli 2017 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08. HTI dinilai menyebarkan paham khilafah yang tak sesuai dengan Pancasila.[4][5]
Jamaah Ansharut Daulah
Pada 31 Juli 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan membekukan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) pimpinan Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomaruddin bin M. Ali. Hakim juga menyatakan JAD sebagai organisasi terlarang.[6]
Referensi
- ^ Arjanto, Dwi (2021). "Kronologi Awal Organisasi Jamaah Islamiyah". Tempo. Diakses tanggal 2021-12-19.
- ^ Simbolon, Christian D. (2021). "Bisakah Jamaah Islamiyah berganti jubah?". www.alinea.id. Diakses tanggal 2021-12-19.
- ^ Sutiawan, Iwan. "Gafatar Resmi Jadi Organisasi Terlarang | Politik". www.gatra.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-12-19.
- ^ Hayati, Nilda (2017-06-06). "KONSEP KHILAFAH ISLᾹMIYYAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA: Kajian Living al-Qur'an Perspektif Komunikasi". Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman. 12 (1): 169–200. doi:10.21274/epis.2017.12.1.169-200. ISSN 2502-3705.
- ^ developer, mediaindonesia com (2020-09-04). "HTI Masih Bermanuver Kampanyekan Khilafah". mediaindonesia.com. Diakses tanggal 2021-12-19.
- ^ Azis, Nuraki (1 Agustus 2018). "Jamaah Ansharut Daulah resmi dilarang, anggotanya 'mungkin pakai nama baru'". BBC News Indonesia. Diakses tanggal 2021-12-19.