Kota Pangkal Pinang

Kota Pangkal Pinang
Daerah tingkat II
Berkas:Lambang Kota Pangkal Pinang.jpg Lambang
Motto:  Rajin Pangkal Makmur
Peta Peta
Koordinat:
Negara	Indonesia
Provinsi	Kepulauan Bangka Belitung
Tanggal berdiri	14 November 1956
Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 5 Kelurahan: 36
Pemerintahan
• Bupati	Drs.H.Zulkarnain Karim, MM
Luas
• Total	118,408 km2 km2 ( sq mi)
Populasi
• Total	146,161 jiwa (Susenas 2.005)
• Kepadatan	1,239/km2 (3,210/sq mi)
Demografi
Zona waktu	UTC+07:00 (WIB)
Kode area telepon	-
DAU	Rp. -
Situs web	http://www.pangkalpinang.go.id

Kota Pangkal Pinang adalah salah satu Daerah Pemerintahan Kota di Indonesia yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus merupakan ibukota Provinsi. Kota ini terletak di bagian timur Pulau Bangka. Kota Pangkalpinang terbagi dalam 5 kecamatan yaitu Taman Sari, Rangkui, Pangkalbalam, Bukit Intan dan Gerunggang. Saat ini dipimpin oleh Walikota Drs. H. Zulkarnain Karim, M.M. yang telah menjabat untuk periode kedua (2008-2013) sebelumnya periode pertama 2003-2008. Sungai Rangkui membelah kota yang berjulukan BERARTI (BERsih, Aman, Rapi, Tertib, Indah) ini. Kota ini berpusat di Jalan Merdeka sebagai titik nol kilometer kota. Populasi Kota Pangkalpinang kebanyakan dibentuk oleh etnis Melayu dan etnis Cina suku Hakka yang datang dari Guangzhou. Ditambah sejumlah suku pendatang seperti Batak, Minang, Palembang, Sunda, Jawa, Madura, Banjar, Bugis, Manado, Flores dan Ambon. Kota Pangkalpinang merupakan pusat pemerintahan kota di Kelurahan Bukit Intan, dan pusat pemerintahan provinsi dan instansi vertikal di Kelurahan Air Itam. Pangkalpinang juga merupakan pusat aktivitas bisnis/perdagangan dan industri di Bangka Belitung.

Batas Wilayah

• Sebelah Timur : Laut Natuna
• Sebelah Selatan : Kab.Bangka Tengah
• Sebelah Barat : Kab.Bangka
• Sebelah Utara : Kab.Bangka

Sejarah

1.Kota Kecil Lahirnya Pangkalpinang dengan status Kota Kecil ialah pada tahun 1956 berdasarkan UU Darurat No 6 Tahun 1956 yang meliputi dua gemeente yaitu gemeente Pangkalpinang dan Gemeentee Gabek dengan luas 31,7 Km2 dan ditetapkan pula Pangkalpinang sebagai Ibukotanya. Sebagai pejabat Walikota yang pertama adalah R. Supardi Suwardjo (alm)., patih d/p Kantor Residen Bangka Balitung. Pada tanggal 20 November 1956 kedudukanya diganti oleh Achmad Basirun (alm) sebagai penjabat walikota dan kemudian diganti oleh Rd. Abdulah (alm) pad tanggal 15 Desember 1956. 2. Kotapraja Berdasarkan UU no.5 Tahun 1959 staus kota kecil ditingkatkan menjadi kotapraja tanggal 24 juli 1958. Rd Abdulah diganti oleh R. Hundani (alm) yang terpilih sebagai walikota hasil pemilu yang pertama tahun 1955 (walikota ke 44). Kemudian dengan surat keputusan Presiden RI tanggal 1 Oktober 1960 no.558/M ditunjuk M. Saleh Zainuddin sebagai walikota Kepala Daerah Kotapraja Pangkalpinang. 3. Kotamadya Berdasarkan UU No.18 Tahun 1965 status Kotapraja dirubah menjadi Kotamdya. dengan keputusan Presiden RI tanggal 21 Februari 1967 no UP/10/I/M-220, M Saleh Zainudin diganti oleh Drs Rustam Effendi (alm) sebagai walikota dengan 5 (lima) orang anggota Badan Pemerintahan Harian sebagai pembantu dalam menjalankan pemerintahan. 4. Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Dengan berlakunya UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, status Kotamadya menjadi Kotamadya daerah Tingkat II Pangkalpinang yang dilengkapi dengan 20 orang anggota DPRD, sebagai walikotanya Kepala Daerah adalah sebagai berikut : ° Roesli Romli (1973-1978) ° H.M.Arub, SH (1978-1983A) ° H.M.Arub,SH (1983-1988) ° H. Rosman Djohan (1989-1993) ° Drs. H.Sofyan Rebuin (1993-1998) Pada masa jabatan Bapak H.M. Arub, SH yakni dengan PP No 12 Tahun 1984 wilayah Kotamadya Pangkalpinang dimekarkan dari 31,7 KM2 menjadi 89,4 KM2 dan dengan pemekaran itu meliputi tiga desa dari Kabupaten Bangka yakni Desa Air Itam, Tua Tanu dan Bacang sehingga dari 4 Kecamatan terdapat 55 Kelurahan dan 3 Desa. 5. Kota Pangkalpinang Pada tanggal 7 Mei 1999 dikeluarkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menerapkan sistem Otonomi Formil dan Otonomi Luas pada Kabupaten / Kota. Daerah Otonom Pangkalpinang menjadi Dareah Otonom Kota Pangkalpinang dengan Badan Legislatif sejumlah 25 orang yang terpisah dari Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota sebagai jabatahn Politis. Sedangkan Sekretaris Daerah adalah pimpinan Aministratif/Birokrasi. Dengan Undang-Undang ini berbagai instansi vertika/departemen/LPND sejak 1 Januari 2001 menjadi perangkat daerah otonom, sedangkan 3 desa yang dikemukakan diatas yakni Air Itam, Tua Tunu, dan Bacang menjadi Kelurahan. Yang menjabat sebagai walikota pada masa Pemerintahan ini adalah : a. Drs. H. Sofyan Rebuin, MM b. Drs. H. Zulkarnain Karim, MM

Obyek Wisata

1. Taman Sari 2. Taman Merdeka 3. Museum Timah 4. Mesjid Jami' 5. Klenteng Pasar 6. Pantai Pasir Padi 7. Lapangan Golf Girimaya

Transportasi

• 1. Udara

Bandar Udara Depati Amir melayani penerbangan 5 kali sehari dari dan ke Jakarta yang dilayani oleh Sriwijaya Air, Batavia Air, Lion Air dan Mandala Air. Sedangkan penerbangan dari dan ke Palembang sebanyak 1 kali setiap hari yang dilayani oleh Sriwijaya air.

• 2. Laut

Pelabuhan Pangkalbalam melayani angkutan barang seperti ekspor/impor dan perdagangan antarpulau, dan angkutan penumpang dengan tujuan Jakarta melalui Kapal Ferry dan tujuan Tanjungpandan melalui Jet Foil/Kapal Cepat.

• 3.Darat

Pangkalpinang memiliki 4 terminal dalam kota, yang menghubungkan rute kecamatan di seluruh Pulau Bangka. Sedangkan untuk dalam kota dilayani 5 trayek Angkutan Kota dengan waktu operasinya dari pukul 06.00 s.d. 18.00 WIB.