M Syahrial: Perbedaan antara revisi
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.2 |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Nama Batak|[[Suku Batak Angkola|Angkola]]/[[Suku Mandailing|Mandailing]]|[[Batubara]]}} |
|||
{{Infobox Officeholder |
{{Infobox Officeholder |
||
|honorific-prefix = |
|honorific-prefix = |
||
Revisi per 9 Februari 2023 04.54
M. Syahrial | |
|---|---|
 | |
| Wali Kota Tanjungbalai ke-14 | |
| Masa jabatan 17 Febuari 2016 – 25 April 2021 | |
| Presiden | Joko Widodo |
| Gubernur | Tengku Erry Nuradi Edy Rahmayadi |
| Wakil | Ismail Marpaung (2016-2021) Waris Thalib (2021) |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 17 Agustus 1988 Tanjungbalai, Sumatra Utara |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Partai politik | Golkar (2014-2015) |
| Suami/istri | Sri Silvisa Novita |
| Almamater | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
  | |
M Syahrial S.H. M.H. (lahir 17 Agustus 1988 adalah Tersangka Kasus Korupsi. Ia menjadi Wali KotaTanjungbalai 2 periode.[1][2] Pada tanggal 24 April 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan M Syahrial sebagai tersangka korupsi kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah kota Tanjungbalai. Ia diduga menyuap oknum penyidik KPK dari Polri dengan uang senilai Rp1,3 Miliar agar penyidikan kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai bisa dihentikan.[3]
Latar belakang
M Syahrial adalah anak dari H Zulkifli Amsar Batubara dan Hj Salmah. Putra kelima dari enam bersaudara. Ia memulai karier politiknya saat terpilih menjadi anggota DPRD Kota Tanjungbalai dari Partai Golongan Karya (Golkar) untuk periode 2014 – 2019.
Menjabat Wali Kota
Beberapa bulan setelah terpilih menjadi anggota DPRD, M Syahrial kemudian terpilih menjadi Ketua DPRD Kota Tanjungbalai. Ia menjabat Ketua DPRD sekaligus sebagai anggota DPRD Kota Tanjungbalai itu hanya beberapa bulan di jabatnya, karena M Syahrial telah membulatkan hati dan tekad untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kota Tanjungbalai.
M Syahrial mundur dari DPRD, juga mundur dari Partai Golkar dan maju dalam Pilkada Kota Tanjungbalai pada tahun 2015 dari Jalur Perseorangan . Ia berpasangan dengan Drs H Ismail sebagai Wakil Wali kota, M Syahrial satu-satunya peserta yang maju dari Jalur Perseorangan dan berhasil meraih suara terbanyak.
Tanggal 17 Februari 2016, bertempat di Lapangan Merdeka-Medan, M Syahrial bersama dengan Drs H Ismail dilantik menjadi Wali kota dan Wakil Wali kota Tanjungbalai periode 2016 – 2021 oleh Gubernur Sumatra Utara Ir H Tengku Erry Nuradi MSi.[2]
Kasus korupsi
Pada tanggal 19 April 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial di rumah Dinas Wali Kota Tanjungbalai sekitar pukul 05.00 WIB. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah dinas Wali Kota tersebut.[4] Pada tanggal 24 April 2021, KPK menetapkan M. Syahrial sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap oleh penyelenggara negara terkait penangan perkara Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020–2021.[5] Tanggal 25 Agustus 2021, KPK kembali menetapkan M. Syahrial sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Tanjungbalai. Dia diduga menerima suap dari Yusmada untuk melamar posisi sebagai Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.[6]
Referensi
- ^ "Data dan Dukungan". infopilkada.kpu.go.id.[pranala nonaktif permanen]
- ^ a b "M. Syahrial Terima Penghargaan MURI Sebagai Wali Kota Termuda Se Indonesia". www.metroasahan.com. 29 April 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-12-01. Diakses tanggal 2017-11-19.
- ^ "Jadi Tersangka Dugaan Kasus Suap Penyidik KPK Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial Ternyata Koleksi Banyak Motor Lawas Honda". www.gridoto.com.
- ^ Purba, Jonris (20 April 2021). "Wali Kota Tanjungbalai Dikabarkan Kena OTT KPK". www.rmolsumut.id. Diakses tanggal 4 Oktober 2022.
- ^ Wachid, Wahyu (24 April 2021). "KPK Tahan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial". www.gatra.com. Diakses tanggal 4 Oktober 2022.
- ^ Aji, M Rosseno (27 Agustus 2021). Budiman, Aditya, ed. "KPK Tetapkan Walkot Tanjungbalai Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan". www.tempo.co. Diakses tanggal 4 Oktober 2022.
