Berita palsu di Kamboja: Perbedaan antara revisi
menambahkan konten |
merapikan isi artikel |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Berita palsu di Kamboja''' tidak diberi [[definisi]] yang jelas oleh Pemerintah Kamboja. Definisi berita palsu hanya dibatasi sebagai suatu [[berita]] tidak benar yang dapat menyebabkan |
'''Berita palsu di Kamboja''' tidak diberi [[definisi]] yang jelas oleh Pemerintah Kamboja. Definisi [[berita palsu]] hanya dibatasi sebagai suatu [[berita]] tidak benar yang dapat menyebabkan kerugian terhadap [[keamanan nasional]], stabilitas [[politik]], dan [[reputasi]] nasional Kamboja. Penyebaran berita palsu telah menimbulkan [[kekacauan informasi]] bagi [[publik]] di Kamboja terutama mengenai [[Daftar Penguasa Kamboja|Raja Kamboja]], pemimpin [[politik]] di Kamboja dan kepentingan publik. |
||
Pemerintah Kamboja tidak membuat undang-undang anti-berita palsu dan mengutamakan penggunaan undang-undang yang telah ada untuk menangani penyebaran berita palsu. Namun pada tanggal 11 Maret 2020, Kementerian Informasi Kamboja membentuk Komite Anti-Berita Palsu. Tugas Komite Anti-Berita Palsu yaitu melakukan pemantauan, pemeriksaan fakta dan memberikan tanggapan kepada masyarakat terhadap suatu berita palsu yang tersebar di Kamboja. Pemeriksaan fakta dilakukan oleh Komite Anti-Berita Palsu melalui bekerja sama ddengan kementerian yang terlibat dalam program literasi media di Kamboja. Komite Anti-Berita Palsu diberi wewenang untuk mengambil tindakan pemblokiran terhadap situs web, akun, atau |
Pemerintah Kamboja tidak membuat [[undang-undang]] anti-berita palsu dan mengutamakan penggunaan undang-undang yang telah ada untuk menangani penyebaran berita palsu. Namun pada tanggal 11 [[Maret 2020]], Kementerian Informasi Kamboja membentuk Komite Anti-Berita Palsu. Tugas Komite Anti-Berita Palsu yaitu melakukan pemantauan, pemeriksaan fakta dan memberikan tanggapan kepada [[masyarakat]] terhadap suatu berita palsu yang tersebar di Kamboja. Pemeriksaan fakta dilakukan oleh Komite Anti-Berita Palsu melalui bekerja sama ddengan [[kementerian]] yang terlibat dalam program [[literasi media]] di Kamboja. Komite Anti-Berita Palsu diberi wewenang untuk mengambil tindakan pemblokiran terhadap [[situs web]], akun, atau [[laman web]] yang mempromosikan informasi palsu yang dapat menyebabkan keresahan sosial di Kamboja. |
||
== Definisi == |
== Definisi == |
||
Kamboja merupakan salah satu negara di [[Asia Tenggara Daratan]] yang pemerintahnya tidak memberikan [[definisi]] yang jelas tentang [[berita palsu]]. Pemaknaan berita palsu di Kamboja hanya sebagai suatu [[berita]] tidak benar yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap [[keamanan nasional]], stabilitas politik, dan reputasi nasional. Pemahaman terhadap berita palsu di Kamboja hanya berdasarkan teks [[hukum]] yang dikutip oleh otoritas pemerintahan selama penanganan berita palsu sejak tahun 2007 hingga tahun 2020.{{Sfn|Sombatpoonsiri dan Luong|2022|p=5}} Pendefinisian berita palsu di Kamboja umumnya untuk mengadakan pengendalian terhadap ruang digital.{{Sfn|Sombatpoonsiri dan Luong|2022|p=1}} |
[[Kamboja]] merupakan salah satu negara di [[Asia Tenggara Daratan]] yang pemerintahnya tidak memberikan [[definisi]] yang jelas tentang [[berita palsu]]. Pemaknaan berita palsu di Kamboja hanya sebagai suatu [[berita]] tidak benar yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap [[keamanan nasional]], stabilitas politik, dan reputasi nasional. Pemahaman terhadap berita palsu di Kamboja hanya berdasarkan teks [[hukum]] yang dikutip oleh otoritas pemerintahan selama penanganan berita palsu sejak tahun [[2007]] hingga tahun [[2020]].{{Sfn|Sombatpoonsiri dan Luong|2022|p=5}} Pendefinisian berita palsu di Kamboja umumnya untuk mengadakan pengendalian terhadap ruang digital.{{Sfn|Sombatpoonsiri dan Luong|2022|p=1}} |
||
== Topik dan dampak == |
== Topik dan dampak == |
||
Penyebaran berita palsu telah menghasilkan dampak negatif bagi masyarakat di Kamboja karena menimbulkan [[kekacauan informasi]]. Khmer Times mencatat sebanyak 525 berita palsu disebarkan pada kuartal pertama tahun 2021. Sebanyak 215 berita palsu di antaranya membahas tentang Raja Kamboja dan pemimpin politik di Kamboja. Selain itu, berita-berita palsu yang tersebar pada kuartal pertama tahun 2021 berkaitan dengan kepentingan publik.<ref>{{Cite book|last=Ningshang, J., dkk.|date=Desember 2021|url=https://www.kas.de/documents/264850/8229175/RB03.+Youths+Vs.+Media+literacy.pdf/80741fdc-27a4-9b17-7e7d-8d9a8dc8ae05?version=1.1&t=1648542840908|title=Youth Contribution to the Role of Media Literacy in Preventing Fake News in Cambodia|publisher=Konrad-Adenauer-Stiftung|pages=2|language=EN|url-status=live}}</ref> |
Penyebaran berita palsu telah menghasilkan dampak negatif bagi [[masyarakat]] di Kamboja karena menimbulkan [[kekacauan informasi]]. ''Khmer Times'' mencatat sebanyak 525 berita palsu disebarkan pada kuartal pertama tahun [[2021]]. Sebanyak 215 berita palsu di antaranya membahas tentang [[Daftar Penguasa Kamboja|Raja Kamboja]] dan pemimpin [[politik]] di Kamboja. Selain itu, berita-berita palsu yang tersebar pada kuartal pertama tahun 2021 berkaitan dengan kepentingan publik.<ref>{{Cite book|last=Ningshang, J., dkk.|date=Desember 2021|url=https://www.kas.de/documents/264850/8229175/RB03.+Youths+Vs.+Media+literacy.pdf/80741fdc-27a4-9b17-7e7d-8d9a8dc8ae05?version=1.1&t=1648542840908|title=Youth Contribution to the Role of Media Literacy in Preventing Fake News in Cambodia|publisher=Konrad-Adenauer-Stiftung|pages=2|language=EN|url-status=live}}</ref> |
||
== Penanganan == |
== Penanganan == |
||
Pemerintah Kamboja tidak membuat undang-undang anti-berita palsu. Penanganan masalah berita palsu di Kamboja dilakukan dengan mengutamakan undang-undang yang telah ada. Sebelum terjadinya [[Pandemi Covid-19 di Kamboja]], pengendalian penyebaran berita palsu di Kamboja hanya dengan mengharuskan kepada semua media cetak dan media dalam jaringan untuk mendaftar ke Kementerian Informasi atau izin usahanya dicabut.<ref name=":0">{{Cite book|last=Asia Centre dan Council of Asian Liberals and Democrats (CALD)|date=2020|url=https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Defending_Freedom_of_Expression_Fake_News_Laws_in_East_and_Southeast_Asia.pdf|title=Defending Freedom of Expression Fake News Laws in East and Southeast Asia|location=[[Bangkok]] dan [[Metro Manila]]|publisher=Asia Centre dan Council Of Asian Liberal and Democrats (CALD)|pages=42|language=EN|url-status=live}}</ref> |
Pemerintah Kamboja tidak membuat [[undang-undang]] anti-berita palsu. Penanganan masalah berita palsu di Kamboja dilakukan dengan mengutamakan undang-undang yang telah ada. Sebelum terjadinya [[Pandemi Covid-19 di Kamboja]], pengendalian penyebaran berita palsu di Kamboja hanya dengan mengharuskan kepada semua media cetak dan media dalam jaringan untuk mendaftar ke Kementerian Informasi atau izin usahanya dicabut.<ref name=":0">{{Cite book|last=Asia Centre dan Council of Asian Liberals and Democrats (CALD)|date=2020|url=https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Defending_Freedom_of_Expression_Fake_News_Laws_in_East_and_Southeast_Asia.pdf|title=Defending Freedom of Expression Fake News Laws in East and Southeast Asia|location=[[Bangkok]] dan [[Metro Manila]]|publisher=Asia Centre dan Council Of Asian Liberal and Democrats (CALD)|pages=42|language=EN|url-status=live}}</ref> |
||
Pada Januari 2020, [[Khieu Kanharith]] selaku Menteri Informasi Kamboja mengesampingkan penyusunan undang-undang baru untuk melawan berita palsu dan disinformasi. [[Khieu Kanharith]] memilih untuk menekankan pendidikan jurnalis dengan tujuan pemastian akses publik terhadap informasi yang dapat dipercaya.<ref name=":0" /> Namun pada tanggal 11 Maret 2020, Kementerian Informasi Kamboja membentuk Komite Anti-Berita Palsu.{{Sfn|Irwansyah|2024|p=54}} |
Pada Januari 2020, [[Khieu Kanharith]] selaku Menteri Informasi Kamboja mengesampingkan penyusunan undang-undang baru untuk melawan berita palsu dan disinformasi. [[Khieu Kanharith]] memilih untuk menekankan [[pendidikan]] kepada jurnalis dengan tujuan pemastian akses publik terhadap informasi yang dapat dipercaya.<ref name=":0" /> Namun pada tanggal 11 Maret 2020, Kementerian Informasi Kamboja membentuk Komite Anti-Berita Palsu.{{Sfn|Irwansyah|2024|p=54}} |
||
Tugas yang diberikan kepada Komite Anti-Berita Palsu ialah melakukan pemantauan terhadap penyebaran berita palsu di |
Tugas yang diberikan kepada Komite Anti-Berita Palsu ialah melakukan pemantauan terhadap penyebaran berita palsu di [[media sosial]]. Setelah itu, Komite Anti-Berita Palsu ditugaskan melakukan pemeriksaan fakta kepada otoritas yang berwenang dan memberikan tanggapan kepada masyarakat secara tepat waktu.{{Sfn|Irwansyah|2024|p=54}} Pemeriksaan fakta oleh Komite Anti-Berita Palsu melibatkan tiga [[kementerian]] yang mengadakan program [[literasi media]] di Kamboja. Ketiganya ialah Kementerian Pendidikan, Kementerian Pos dan Telekomunikasi, serta Kementerian Informasi.{{Sfn|Irwansyah|2024|p=55}} Komite Anti-Berita Palsu kemudian diberi wewenang untuk mengambil tindakan dengan otoritas terkait berupa pemblokiran terhadap [[situs web]], akun, atau [[laman web]] yang mempromosikan informasi palsu yang dapat menyebabkan keresahan sosial.{{Sfn|Irwansyah|2024|p=54}} |
||
== Referensi == |
== Referensi == |
||
Revisi per 20 Desember 2024 16.03
Berita palsu di Kamboja tidak diberi definisi yang jelas oleh Pemerintah Kamboja. Definisi berita palsu hanya dibatasi sebagai suatu berita tidak benar yang dapat menyebabkan kerugian terhadap keamanan nasional, stabilitas politik, dan reputasi nasional Kamboja. Penyebaran berita palsu telah menimbulkan kekacauan informasi bagi publik di Kamboja terutama mengenai Raja Kamboja, pemimpin politik di Kamboja dan kepentingan publik.
Pemerintah Kamboja tidak membuat undang-undang anti-berita palsu dan mengutamakan penggunaan undang-undang yang telah ada untuk menangani penyebaran berita palsu. Namun pada tanggal 11 Maret 2020, Kementerian Informasi Kamboja membentuk Komite Anti-Berita Palsu. Tugas Komite Anti-Berita Palsu yaitu melakukan pemantauan, pemeriksaan fakta dan memberikan tanggapan kepada masyarakat terhadap suatu berita palsu yang tersebar di Kamboja. Pemeriksaan fakta dilakukan oleh Komite Anti-Berita Palsu melalui bekerja sama ddengan kementerian yang terlibat dalam program literasi media di Kamboja. Komite Anti-Berita Palsu diberi wewenang untuk mengambil tindakan pemblokiran terhadap situs web, akun, atau laman web yang mempromosikan informasi palsu yang dapat menyebabkan keresahan sosial di Kamboja.
Definisi
Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara Daratan yang pemerintahnya tidak memberikan definisi yang jelas tentang berita palsu. Pemaknaan berita palsu di Kamboja hanya sebagai suatu berita tidak benar yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap keamanan nasional, stabilitas politik, dan reputasi nasional. Pemahaman terhadap berita palsu di Kamboja hanya berdasarkan teks hukum yang dikutip oleh otoritas pemerintahan selama penanganan berita palsu sejak tahun 2007 hingga tahun 2020.[1] Pendefinisian berita palsu di Kamboja umumnya untuk mengadakan pengendalian terhadap ruang digital.[2]
Topik dan dampak
Penyebaran berita palsu telah menghasilkan dampak negatif bagi masyarakat di Kamboja karena menimbulkan kekacauan informasi. Khmer Times mencatat sebanyak 525 berita palsu disebarkan pada kuartal pertama tahun 2021. Sebanyak 215 berita palsu di antaranya membahas tentang Raja Kamboja dan pemimpin politik di Kamboja. Selain itu, berita-berita palsu yang tersebar pada kuartal pertama tahun 2021 berkaitan dengan kepentingan publik.[3]
Penanganan
Pemerintah Kamboja tidak membuat undang-undang anti-berita palsu. Penanganan masalah berita palsu di Kamboja dilakukan dengan mengutamakan undang-undang yang telah ada. Sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 di Kamboja, pengendalian penyebaran berita palsu di Kamboja hanya dengan mengharuskan kepada semua media cetak dan media dalam jaringan untuk mendaftar ke Kementerian Informasi atau izin usahanya dicabut.[4]
Pada Januari 2020, Khieu Kanharith selaku Menteri Informasi Kamboja mengesampingkan penyusunan undang-undang baru untuk melawan berita palsu dan disinformasi. Khieu Kanharith memilih untuk menekankan pendidikan kepada jurnalis dengan tujuan pemastian akses publik terhadap informasi yang dapat dipercaya.[4] Namun pada tanggal 11 Maret 2020, Kementerian Informasi Kamboja membentuk Komite Anti-Berita Palsu.[5]
Tugas yang diberikan kepada Komite Anti-Berita Palsu ialah melakukan pemantauan terhadap penyebaran berita palsu di media sosial. Setelah itu, Komite Anti-Berita Palsu ditugaskan melakukan pemeriksaan fakta kepada otoritas yang berwenang dan memberikan tanggapan kepada masyarakat secara tepat waktu.[5] Pemeriksaan fakta oleh Komite Anti-Berita Palsu melibatkan tiga kementerian yang mengadakan program literasi media di Kamboja. Ketiganya ialah Kementerian Pendidikan, Kementerian Pos dan Telekomunikasi, serta Kementerian Informasi.[6] Komite Anti-Berita Palsu kemudian diberi wewenang untuk mengambil tindakan dengan otoritas terkait berupa pemblokiran terhadap situs web, akun, atau laman web yang mempromosikan informasi palsu yang dapat menyebabkan keresahan sosial.[5]
Referensi
Catatan kaki
- ^ Sombatpoonsiri dan Luong 2022, hlm. 5.
- ^ Sombatpoonsiri dan Luong 2022, hlm. 1.
- ^ Ningshang, J., dkk. (Desember 2021). Youth Contribution to the Role of Media Literacy in Preventing Fake News in Cambodia (dalam bahasa Inggris). Konrad-Adenauer-Stiftung. hlm. 2.
- ^ a b Asia Centre dan Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) (2020). Defending Freedom of Expression Fake News Laws in East and Southeast Asia (PDF) (dalam bahasa Inggris). Bangkok dan Metro Manila: Asia Centre dan Council Of Asian Liberal and Democrats (CALD). hlm. 42.
- ^ a b c Irwansyah 2024, hlm. 54.
- ^ Irwansyah 2024, hlm. 55.
Daftar pustaka
- Irwansyah (Maret 2024). Wulandari, D., dkk., ed. ASEAN Guideline on Management of Government Information in Combating Fake News and Disinformation in the Media (PDF) (dalam bahasa Inggris). Jakarta Pusat: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. ISBN 978-602-17232-6-5.
- Sombatpoonsiri, J., dan Luong, D. N. A. (2022). "Justifyinh Digital Repression via "Fighting Fake News": A Study of Four Southeast Asian Autocracies" (PDF). Trends in Southeast Asia (dalam bahasa Inggris). ISEAS Publishing (11).