Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga tinggi negara. Kedudukannya, menurut UUD'45, sejajar dengan presiden. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pemilihan Umum) setiap lima tahun sekali. Ketua DPR saat ini adalah Agung Laksono.

Komisi-komisi

Anggota-anggota DPR yang terpilih kemudian membentuk kelompok kerja yang disebut komisi sebagai mitra kerja pemerintah. Komisi I membidangi Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi yang diketuai oleh Theo Sambuaga dari Fraksi Partai Golkar. Komisi II membidangi Pemerintahan dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, dan Agraria. Komisi II diketuai oleh Evert E Mangindaan dari Fraksi Partai Demokrat. Komisi III membidangi Hukum dan Perundang-undangan, Hak Azasi Manusia/HAM, dan Keamanan yang diketuai oleh Trimedya Panjaitan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Komisi IV membidangi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan yang diketuai oleh M. Yusuf Faishal dari dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Komisi V membidangi Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal yang diketuai oleh Akhmad Muqowam dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Komisi VI membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah), dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang diketuai oleh Didik J Rachbini dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Komisi VII membidangi Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup yang diketuai oleh Agusman Effendi dari Fraksi Partai Golkar. Komisi VIII membidangi Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan yang diketuai oleh Hasrul Azwar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Komisi IX membidangi Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diketuai oleh Ribka Tjiptaning dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Komisi X membidangi Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan yang diketuai oleh Zuber Safawi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Komisi XI membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan bukan Bank yang diketuai oleh Paskah Suzetta.

Panitia Anggaran DPR membahas Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara yang diketuai oleh Izedrik Emir Moeis dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Badan Kehormatan DPR bekerja untuk penyelidikan pengaduan terhadap anggota DPR yang diketuai oleh Slamet Effendy Yusuf dari Fraksi Partai Golkar. Badan Legislasi DPR sebagai pusat pembentukan Undang-undang atau Hukum diketuai oleh FX Soekarno dari Fraksi Partai Demokrat. Badan Urusan Rumah Tangga bertugas menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR dan diketuai oleh Roestanto Wahidi dari Fraksi Partai Demokrat. Badan Kerjasama Antar-Parlemen menjalin kerjasama dengan parlemen negara lain diketuai oleh Abdillah Toha dari Fraksi Partai Amanat Nasiona.

Pansus

Selain komisi-komisi, anggota-anggota DPR juga membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mendalami dan membahas suatu masalah. Setelah masalah tersebut selesai, Pansus dibubarkan. Jadi, sifat pansus hanyalah sementara. Sebagai contoh adalah "Pansus Bulog-gate".

Komposisi DPR menurut Partai

Komposisi DPR saat ini adalah komposisi yang berdasarkan Pemilu 2004.

Lihat Pula

• Daftar Ketua DPR
• MPR
• Presiden

Pranala Luar

• Situs resmi DPR

---