Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi
templat DPR |
k Robot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 38: | Baris 38: | ||
'''Deputi Bidang Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia''' adalah unit eselon I pada [[Dewan Perwakilan Rakyat]] yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi. Deputi Bidang Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada [[Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Sekretaris Jenderal DPR RI]].<ref name="Perpres 23 tahun 2014">[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan%20Perundang-Undangan/1)%20Bidang%20Politik%20Dalam%20Negeri/3)%20Otonomi%20Daerah/Perpres%20No.23%20Tahun%202005%20Tentang.pdf Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat]</ref> |
'''Deputi Bidang Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia''' adalah unit eselon I pada [[Dewan Perwakilan Rakyat]] yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi. Deputi Bidang Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada [[Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Sekretaris Jenderal DPR RI]].<ref name="Perpres 23 tahun 2014">[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan%20Perundang-Undangan/1)%20Bidang%20Politik%20Dalam%20Negeri/3)%20Otonomi%20Daerah/Perpres%20No.23%20Tahun%202005%20Tentang.pdf Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat]</ref> |
||
==Tugas dan Fungsi== |
== Tugas dan Fungsi == |
||
===Tugas=== |
=== Tugas === |
||
Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi.<ref name="Perpres 23 tahun 2014"/> |
Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi.<ref name="Perpres 23 tahun 2014"/> |
||
===Fungsi=== |
=== Fungsi === |
||
Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi : |
Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi : |
||
* pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggung jawab di bidang legislasi; |
* pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggung jawab di bidang legislasi; |
||
* pemberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggung jawab di bidang legislasi. |
* pemberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggung jawab di bidang legislasi. |
||
==Struktur Organisasi== |
== Struktur Organisasi == |
||
Deputi Bidang Perundang-undangan terdiri dari : |
Deputi Bidang Perundang-undangan terdiri dari : |
||
# Biro Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum, HAM dan Kesejahteraan Sosial |
# Biro Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum, HAM dan Kesejahteraan Sosial |
||
Baris 53: | Baris 53: | ||
# Biro Hukum, dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang |
# Biro Hukum, dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang |
||
==Lihat pula== |
== Lihat pula == |
||
* [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] |
* [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] |
||
* [[Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] |
* [[Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] |
||
==Referensi== |
== Referensi == |
||
{{Reflist}} |
{{Reflist}} |
||
{{Templat:DPR}} |
{{Templat:DPR}} |
||
[[Kategori:DPR]] |
[[Kategori:DPR]] |
||
[[Kategori:Daftar Eselon I]] |
[[Kategori:Daftar Eselon I]] |
Revisi per 5 Oktober 2016 10.37
Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | |
---|---|
![]() | |
Susunan organisasi | |
Deputi | K. Johnson Rajagukguk[1] |
Biro | |
Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum, HAM dan Kesejahteraan Sosial | Yuliasih[1] |
Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan | Nunu Nugraha[1] |
Hukum, dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang | Rudi Rochmansyah |
Kantor pusat | |
Gedung Nusantara I Kompleks Gedung MPR/DPR RI Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta, 10270 | |
Situs web | |
http://www.dpr.go.id/ |
Deputi Bidang Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah unit eselon I pada Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi. Deputi Bidang Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.[2]
Tugas dan Fungsi
Tugas
Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi.[2]
Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :
- pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggung jawab di bidang legislasi;
- pemberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggung jawab di bidang legislasi.
Struktur Organisasi
Deputi Bidang Perundang-undangan terdiri dari :
- Biro Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum, HAM dan Kesejahteraan Sosial
- Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan
- Biro Hukum, dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Lihat pula
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia