Lompat ke isi

Hermanto (politikus): Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Rachmat-bot (bicara | kontrib)
k cosmetic changes
HsfBot (bicara | kontrib)
k Bot: Perubahan kosmetika
Baris 32: Baris 32:


* [http://sidihermanto.com/about/ Profil Singkat Hermanto]
* [http://sidihermanto.com/about/ Profil Singkat Hermanto]
{{indo-bio-stub}}


[[Kategori:Politikus Indonesia]]
[[Kategori:Politikus Indonesia]]
Baris 40: Baris 41:
[[Kategori:Tokoh dari Padang Pariaman]]
[[Kategori:Tokoh dari Padang Pariaman]]
[[Kategori:Anggota DPR 2009-2014 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera]]
[[Kategori:Anggota DPR 2009-2014 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera]]


{{indo-bio-stub}}

Revisi per 12 September 2017 15.11

Hermanto
Lahir1 Januari 1960 (umur 64)
Indonesia Palembang, Sumatera Selatan
KebangsaanIndonesia Indonesia
PekerjaanPolitisi
- Ketua DPP PKS
- Anggota DPR-RI

H., Sidi Hermanto Tanjung, SE., MM (lahir 1 Januari 1960) atau yang lebih dikenal dengan Hermanto adalah seorang politisi Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada tanggal 3 November 2010 ia resmi dilantik menjadi anggota DPR-RI dari Fraksi PKS mengggantikan Irwan Prayitno yang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat. Dalam struktur kepengurusan PKS, pria asal Kurai Taji, Padang Pariaman ini pernah menjabat sebagai salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP).[1]

Hermanto berasal dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I yang mencakup beberapa daerah tingkat II, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar.

Oleh fraksinya, Hermanto ditempatkan di Komisi IV DPR-RI yang mengurusi permasalahan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan serta pangan dan bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Dewan Maritim Nasional dari pihak pemerintah (eksekutif).[2]

Referensi

Pranala luar