Sistem pengadilan di Gibraltar

Gibraltar

Artikel ini adalah bagian dari seri: Politik dan Ketatanegaraan Gibraltar

Pemerintah Kedaulatan Ratu Elizabeth II Mahkota Gubernur Sir Adrian Johns Ketua Menteri Fabian Picardo Parlemen Juru Bicara Haresh K. Budhrani Hukum Hukum Gibraltar Sistem pengadilan Konstitusi Gibraltar Konstitusi 1969 Konstitusi 2006 Pemilihan umum Pemilihan umum Partai politik Politikus Pemilihan umum terkini Lainnya Status sengketa Gibraltar Referendum kedaulatan 1967 Referendum kedaulatan 2002 Status sengketa tanah genting Sejarah kewarganegaraan Paspor Gibraltar Kartu identitas Gibraltar

Negara lain · Atlas  Portal politik

Sistem pengadilan di Gibraltar terdiri dari:

Privy Council

Lambang kerajaan di atas Pengadilan Hukum Gibraltar.

The Judicial Committee of the Privy Council in London is the highest Court of Appeal for Gibraltar and hears appeals from the Gibraltar Court of Appeal.

Pengadilan Banding

Pengadilan tertinggi berikutnya adalah Pengadilan Banding. Pengadilan ini terdiri dari hakim-hakim berjumlah ganjil, tidak kurang dari tiga orang. Hakim Agung adalah anggota ex-officio Pengadilan Banding, tetapi tidak bisa mendengarkan banding atas keputusannya sendiri.

Mahkamah Agung Gibraltar

Mahkamah Agung Gibraltar terdiri dari dua hakim, yaitu Hakim Agung dan seorang hakim yang ditunjuk oleh Gubernur. Mahkamah ini mengadakan pengadilan sipil dan kriminal, termasuk Yurisdiksi Keluarga, Pengadilan Perlindungan, Yurisdiksi Kelautan dan Yurisdiksi Biasa (Chancery). Mahkamah Agung mendengarkan banding dari Court of First Instance dan Pengadilan Magistrat.

Pengadilan subordinat

Pengadilan terendah adalah Court of First Instance, sama seperti County Court di Inggris dan Wales — pengadilan ini menangani perkara sipil sampai dengan nilai £1.000, Pengadilan Koroner dan Pengadilan Magistrat — pengadilan ini menangani kasus kriminal dan keluarga. Di bawah Pengadilan Magistrat, ada pula pengadilan keamanan sosial, pajak, dan pekerjaan.

Pranala luar

• Gibraltar's Law & Justice System
• Organisation of Justice in Gibraltar (pdf)