Aturan pengecualian: Perbedaan antara revisi
artikel baru.. miauww |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Aturan pengecualian''' ([[bahasa Inggris]]: ''exclusionary rule'') adalah aturan dalam [[Hukum pidana|pengadilan pidana]] yang menolak menerima bukti yang diambil secara inkonstitusional oleh aparat [[polisi]]. Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa polisi tidak melanggar batas konstitusional dalam melakukan penggeledahan, penyitaan, dan interogasi. |
'''Aturan pengecualian''' ([[bahasa Inggris]]: ''exclusionary rule'') adalah aturan dalam [[Hukum pidana|pengadilan pidana]] yang menolak menerima bukti yang diambil secara inkonstitusional oleh aparat [[polisi]]. Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa polisi tidak melanggar batas konstitusional dalam melakukan penggeledahan, penyitaan, dan interogasi.<ref name=":0">{{Cite book|title=Ensiklopedia Ilmu Kepolisian|last=|first=|publisher=YPKIK|year=2005|isbn=|location=Jakarta|page=}}</ref> |
||
Di [[Amerika Serikat]], [[Mahkamah Agung Amerika Serikat|Mahkamah Agung]] pertama kali menggunakan aturan ini dalam perkara ''Weeks v. United States''. Dalam perkara ini, polisi menggeledah kamar Weeks dan menyita kertas dan barang miliknya untuk memberatkan dirinya dalam pengadilan pidana. Penggeledahan ini dilaksanakan tanpa adanya surat perintah ataupun justifikasi legal lainnya, alhasil penggeledahan ini dianggap inkonstitusional dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa bukti yang disita tidak dapat diterima di pengadilan. Perkara ini telah membentuk aturan pengecualian di tingkatan federal di Amerika Serikat. |
Di [[Amerika Serikat]], [[Mahkamah Agung Amerika Serikat|Mahkamah Agung]] pertama kali menggunakan aturan ini dalam perkara ''Weeks v. United States''. Dalam perkara ini, polisi menggeledah kamar Weeks dan menyita kertas dan barang miliknya untuk memberatkan dirinya dalam pengadilan pidana. Penggeledahan ini dilaksanakan tanpa adanya surat perintah ataupun justifikasi legal lainnya, alhasil penggeledahan ini dianggap inkonstitusional dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa bukti yang disita tidak dapat diterima di pengadilan. Perkara ini telah membentuk aturan pengecualian di tingkatan federal di Amerika Serikat.<ref name=":0" /> |
||
Sementara itu, untuk pengadilan negara bagian, putusan yang penting dalam hal ini adalah ''Mapp v. Ohio''. Mahkamah Agung menetapkan aturan pengecualian kepada negara bagian dalam perkara tersebut. Sebelum itu, banyak negara bagian di Amerika Serikat yang menolak menerapkan aturan pengecualian. |
Sementara itu, untuk pengadilan negara bagian, putusan yang penting dalam hal ini adalah ''Mapp v. Ohio''. Mahkamah Agung menetapkan aturan pengecualian kepada negara bagian dalam perkara tersebut. Sebelum itu, banyak negara bagian di Amerika Serikat yang menolak menerapkan aturan pengecualian.<ref name=":0" /> |
||
== Catatan kaki == |
|||
<references /> |
|||
Revisi per 7 April 2019 05.14
Aturan pengecualian (bahasa Inggris: exclusionary rule) adalah aturan dalam pengadilan pidana yang menolak menerima bukti yang diambil secara inkonstitusional oleh aparat polisi. Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa polisi tidak melanggar batas konstitusional dalam melakukan penggeledahan, penyitaan, dan interogasi.[1]
Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung pertama kali menggunakan aturan ini dalam perkara Weeks v. United States. Dalam perkara ini, polisi menggeledah kamar Weeks dan menyita kertas dan barang miliknya untuk memberatkan dirinya dalam pengadilan pidana. Penggeledahan ini dilaksanakan tanpa adanya surat perintah ataupun justifikasi legal lainnya, alhasil penggeledahan ini dianggap inkonstitusional dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa bukti yang disita tidak dapat diterima di pengadilan. Perkara ini telah membentuk aturan pengecualian di tingkatan federal di Amerika Serikat.[1]
Sementara itu, untuk pengadilan negara bagian, putusan yang penting dalam hal ini adalah Mapp v. Ohio. Mahkamah Agung menetapkan aturan pengecualian kepada negara bagian dalam perkara tersebut. Sebelum itu, banyak negara bagian di Amerika Serikat yang menolak menerapkan aturan pengecualian.[1]