Lompat ke isi

Hermanto (politikus): Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Me iwan (bicara | kontrib)
k →‎Pranala luar: Perubahan kosmetika
Standy wico (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 19: Baris 19:
|parents =
|parents =
}}
}}
'''[[Haji|H.]], Sidi Hermanto Tanjung, [[Sarjana Ekonomi|SE.]], MM''' ({{lahirmati|[[Kota Palembang|Palembang]], [[Sumatra Selatan]]|1|1|1960}}) atau yang lebih dikenal dengan '''Hermanto''' adalah seorang politisi [[Indonesia]] dari [[Partai Keadilan Sejahtera]] (PKS). Pada tanggal 3 November 2010 ia resmi dilantik menjadi anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat (disambiguasi)|DPR-RI]] dari Fraksi [[PKS]] mengggantikan [[Irwan Prayitno]] yang terpilih menjadi [[Daftar Gubernur Sumatra Barat|Gubernur Sumatra Barat]]. Dalam struktur kepengurusan PKS, pria asal Kurai Taji, [[Kabupaten Padang Pariaman|Padang Pariaman]] ini pernah menjabat sebagai salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP).<ref>[http://www.pks-sumatera.org/dilantik-saat-reses-hermanto-gantikan-irwan-prayitno.html Situs Partai Keadilan Sejahtera]</ref>
'''Dr. [[Haji|H.]], Sidi Hermanto Tanjung, [[Sarjana Ekonomi|S.E.]], M.M.''' ({{lahirmati|[[Kota Palembang|Palembang]], [[Sumatra Selatan]]|1|1|1960}}) atau yang lebih dikenal dengan '''Hermanto''' adalah seorang politisi [[Indonesia]] dari [[Partai Keadilan Sejahtera]] (PKS). Pada tanggal 3 November 2010 ia resmi dilantik menjadi anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat (disambiguasi)|DPR-RI]] dari Fraksi [[PKS]] mengggantikan [[Irwan Prayitno]] yang terpilih menjadi [[Daftar Gubernur Sumatra Barat|Gubernur Sumatra Barat]]. Dalam struktur kepengurusan PKS, pria asal Kurai Taji, [[Kabupaten Padang Pariaman|Padang Pariaman]] ini pernah menjabat sebagai salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP).<ref>[http://www.pks-sumatera.org/dilantik-saat-reses-hermanto-gantikan-irwan-prayitno.html Situs Partai Keadilan Sejahtera]</ref>


Hermanto berasal dari daerah pemilihan (dapil) [[Sumatra Barat]] I yang mencakup beberapa daerah tingkat II, yakni [[Kabupaten Kepulauan Mentawai]], [[Kabupaten Pesisir Selatan]], [[Kota Padang]], [[Kota Solok]], [[Kabupaten Solok Selatan]], [[Kota Sawahlunto|Kota Sawah Lunto]], [[Kabupaten Sijunjung]], [[Kabupaten Dharmasraya]], [[Kota Padang Panjang]] dan [[Kabupaten Tanah Datar]].
Hermanto berasal dari daerah pemilihan (dapil) [[Sumatra Barat]] I yang mencakup beberapa daerah tingkat II, yakni [[Kabupaten Kepulauan Mentawai]], [[Kabupaten Pesisir Selatan]], [[Kota Padang]], [[Kota Solok]], [[Kabupaten Solok Selatan]], [[Kota Sawahlunto|Kota Sawah Lunto]], [[Kabupaten Sijunjung]], [[Kabupaten Dharmasraya]], [[Kota Padang Panjang]] dan [[Kabupaten Tanah Datar]].

Revisi per 28 September 2019 10.34

Hermanto
Lahir1 Januari 1960 (umur 64)
Indonesia Palembang, Sumatra Selatan
KebangsaanIndonesia Indonesia
PekerjaanPolitisi
- Ketua DPP PKS
- Anggota DPR-RI

Dr. H., Sidi Hermanto Tanjung, S.E., M.M. (lahir 1 Januari 1960) atau yang lebih dikenal dengan Hermanto adalah seorang politisi Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada tanggal 3 November 2010 ia resmi dilantik menjadi anggota DPR-RI dari Fraksi PKS mengggantikan Irwan Prayitno yang terpilih menjadi Gubernur Sumatra Barat. Dalam struktur kepengurusan PKS, pria asal Kurai Taji, Padang Pariaman ini pernah menjabat sebagai salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP).[1]

Hermanto berasal dari daerah pemilihan (dapil) Sumatra Barat I yang mencakup beberapa daerah tingkat II, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar.

Oleh fraksinya, Hermanto ditempatkan di Komisi IV DPR-RI yang mengurusi permasalahan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan serta pangan dan bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Dewan Maritim Nasional dari pihak pemerintah (eksekutif).[2]

Referensi

Pranala luar