Siddiq v. Das

Pada 9 November 2019, putusan akhir dalam kasus hukum Persengketaan Ayodhya dibacakan oleh Mahkamah Agung India. Mahkamah Agung memerintahkan tanah itu untuk diserahkan kepada orang kepercayaan untuk membangun kuil Hindu. Mereka juga memerintahkan pemerintah untuk memberikan tanah alternatif seluas 5 hektar kepada Dewan Wakaf Sunni untuk tujuan membangun sebuah masjid. Mahkamah Agung telah mengatakan dalam putusannya bahwa Nirmohi Akhara bukanlah 'shebait atau penyembah dewa Ram Lalla dan gugatan Akhara karena batasan tertentu tidak diperbolehkan.

Latar Belakang

Putusan Pengadilan Tinggi Allahabad

Masjid Babri dibongkar pada saat aksi unjuk rasa yang berubah menjadi kerusuhan pada tanggal 6 Desember 1992. Kasus kepemilikan tanah kemudian diajukan di Pengadilan Tinggi Allahabad, putusannya diucapkan pada 30 September 2010. Dalam putusan itu, tiga hakim Pengadilan Tinggi Allahabad memutuskan bahwa tanah Ayodhya seluas 2,77 hektar dibagi menjadi tiga bagian, dengan 1/3 dikuasai oleh Ram Lalla atau Bayi Rama yang diwakili oleh Hindu Maha Sabha, 1/3 dikuasai oleh Dewan Wakaf Sunni dan sisanya dikuasai Nirmohi Akhara. Putusan tersebut menegaskan bahwa tanah yang disengketakan adalah tempat kelahiran Rama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan umat Hindu, dan bahwa Masjid Babri yang dibangun setelah penghancuran sebuah kuil Hindu, mencatat bahwa itu tidak dibangun sesuai dengan ajaran Islam..

Pembatasan yang dikenakan sebelum putusan dibacakan

Sejak 15 hari sebelum putusan diumumkan, pembatasan diberlakukan di Ayodhya untuk mencegah kekerasan dan kerusuhan. Pengamatan ketat ditingkatkan di seluruh India. Di Ayodhya, ribuan pasukan paramiliter dan pasukan polisi dikerahkan dan pengawasan wilayah dilakukan dengan menggunakan kamera dan drone secara ekstra ketat.

Layanan internet ditutup di Ayodhya dan Aligarh dan diumumkan bahwa 31 distrik dan 673 individu diawasi secara ketat. Pasal 144 dari Hukum Acara Pidana India diberlakukan di daerah Jaipur.

Menjelang putusan MA mengenai status situs reruntuhan masjid abad 16, komunitas minoritas Muslim di kota Ayodhya, cemas ketika menanti putusan itu karena akan berdampak signifikan pada hubungan antara komunitas Hindu India dan Muslim di negara tersebut secara luas.

Pembacaan putusan

Lima hakim Mahkamah Agung dengan suara bulat mengumumkan putusannya pada 9 November 2019. Putusannya adalah sebagai berikut:

• Mahkamah memerintahkan Pemerintah India untuk membuat suatu kepercayaan untuk membangun sebuah kuil dan Dewan Pengawas dalam waktu tiga bulan. Tanah yang disengketakan akan dimiliki oleh Pemerintah India dan kemudian ditransfer ke kelompok tersebut setelah pembentukannya.

• Mahkamah memerintahkan seluruh tanah yang dipersengketakan seluas 2,77 hektar dialokasikan untuk pembangunan sebuah kuil Hindu sementara sebidang tanah seluas 5 hektar dialokasikan untuk Dewan Wakaf Sunni untuk pembangunan masjid di Ayodhya.

• Mahkamah memutuskan bahwa pembagian tanah yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Allahabad pada 2010 tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.

• Mahkamah memutuskan bahwa Pembongkaran Masjid Babri pada 1992 dan penodaan [[Masjid Babri] tahun 1949 adalah ilegal dan tidak sah.

• Mahkamah berpandangan bahwa bukti arkeologis dari Survei Arkeologi India menunjukkan bahwa Masjid Babri dibangun di atas struktur Hindu. Namun, dikatakan bahwa bukti itu tidak dapat menentukan apakah sebuah kuil dihancurkan untuk membangun masjid.

• Mahkamah mengatakan bahwa partai-partai Muslim, termasuk Dewan Wakaf Sunni Uttar Pradesh, gagal membangun kepemilikan eksklusif atas tanah yang disengketakan. Dikatakan bahwa pihak-pihak Hindu memberikan bukti yang lebih kuat untuk membuktikan bahwa umat Hindu telah bersembahyang terus menerus di dalam masjid dengan mempercayainya ke tempat kelahiran dewa Hindu Rama.

• Mahkamah memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Nirmohi Akhara tidak dapat dipertahankan dan tidak memiliki hak Shebait. Namun, pengadilan memutuskan bahwa Nirmohi Akhara harus diberikan perwakilan yang sesuai dalam Dewan Pengawas yang akan dibuat oleh Pemerintah India.

• Mahkamah menolak klaim yang dibuat oleh Dewan Wakaf Syiah terhadap Dewan Wakaf Sunni mengenai status kepemilikan Masjid Babri. Hakim mengatakan klaim tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Pranala luar

• Putusan resmi dari Mahkamah Agung (dalam bahasa Inggris)