Mosi tidak percaya: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{noref}} |
{{noref}} |
||
'''Mosi tidak percaya''' adalah sebuah [[prosedur parlemen]] yang digunakan kepada [[parlemen]] oleh [[parlemen oposisi]] dengan harapan mengalahkan atau mempermalukan sebuah [[pemerintahan]]. |
'''Mosi tidak percaya DPR''' adalah sebuah [[prosedur parlemen]] yang digunakan kepada [[parlemen]] oleh [[parlemen oposisi]] dengan harapan mengalahkan atau mempermalukan sebuah [[pemerintahan]]. |
||
Pemerintah sering kali menanggapi mosi tidak percaya dengan mengusulkan [[mosi kepercayaan]]. |
Pemerintah sering kali menanggapi mosi tidak percaya dengan mengusulkan [[mosi kepercayaan]]. |
Revisi per 7 Oktober 2020 15.18
Mosi tidak percaya DPR adalah sebuah prosedur parlemen yang digunakan kepada parlemen oleh parlemen oposisi dengan harapan mengalahkan atau mempermalukan sebuah pemerintahan.
Pemerintah sering kali menanggapi mosi tidak percaya dengan mengusulkan mosi kepercayaan.
Dimulai
Tradisi ini dimulai pada Maret 1782 setelah kekalahan pasukan Britania dalam Pertempuran Yorktown (1781) dalam Perang Revolusi Amerika, Parlemen Kerajaan Britania Raya memutuskan bahwa mereka "tidak lagi percaya kepada menteri saat itu". Perdana Menteri waktu itu, Lord North, menanggapinya dengan meminta Raja George III untuk menerima surat pengunduran dirinya. Hal ini meskipun tidak secara langsung menciptakan konvensi konstitusional; namun, pada awal abad ke-19, percobaan oleh Perdana Menteri untuk memerintah dalam keadaan tanpa mayoritas parlemen terbukti tidak berhasil, dan pada pertengahan abad ke-19, kemampuan mosi tidak percaya untuk memecahkan pemerintahan dibentuk di Britania Raya.
Biasanya, ketika parlemen memutuskan tidak percaya, atau gagal memutuskan percaya, sebuah pemerintahan harus
- mengundurkan diri, atau
- membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum.