Lompat ke isi

Bank Banten: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Dani1603 (bicara | kontrib)
Dani1603 (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Pengembalian manual
Baris 25: Baris 25:
Nama Perseroan kemudian diubah menjadi "PT Bank Eksekutif Internasional" sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Executive International Bank Nomor 65 tanggal 16 Januari 1996 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tanggal 27 September 1996, Tambahan Nomor 8331.
Nama Perseroan kemudian diubah menjadi "PT Bank Eksekutif Internasional" sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Executive International Bank Nomor 65 tanggal 16 Januari 1996 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tanggal 27 September 1996, Tambahan Nomor 8331.


Sejak awal pendiriannya, Bank Eksekutif dikuasai oleh Lunardi Widjaja, awalnya bersama Iman Munandar dan Eddy Hartono,<ref>[https://books.google.co.id/books?id=X93sAAAAMAAJ&q=executive+bank+lunardi+munandar&dq=executive+bank+lunardi+munandar&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiX3Lj2wY_4AhWiIbcAHaJRAcYQ6AF6BAgDEAI Informasi, Masalah 209-214]</ref> walaupun akhirnya Lunardi dan keluarganya memiliki saham sepenuhnya di bank ini. Bank Eksekutif kemudian ''go public'' pada 13 Juni 2001 dengan melepas 277 juta sahamnya.<ref>[https://britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-singkat-beks/ Sejarah dan Profil Singkat BEKS (Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk)]</ref> Termasuk bank kecil, Bank Eksekutif pada 2008 hanya memiliki modal Rp 88,17 miliar, sehingga berusaha mencari berbagai pendanaan dan menjajaki investor strategis asing.<Ref>[https://books.google.co.id/books?id=fgNTEAAAQBAJ&pg=PA18&dq=bank+eksekutif+widjaja&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwirl5Tnv4_4AhUET2wGHVjLC6gQ6AF6BAgDEAI#v=onepage&q=bank%20eksekutif%20widjaja&f=false Peta Perbankan Nasional dalam Persaingan Global]</ref> Belakangan, di tengah kredit macet yang meningkat dan [[rasio kecukupan modal]] yang terus merosot di akhir 2009, keluarga Lunardi terpaksa melepas sahamnya karena tidak mampu menambah modal bank ini lagi dan setelah muncul rumor banknya akan kolaps.<ref>[https://economy.okezone.com/read/2010/02/19/320/305450/direksi-bank-eksekutif-kami-belum-menyerah Direksi Bank Eksekutif: Kami Belum Menyerah!]</ref> Saham Bank Eksekutif lalu dijual kepada [[Recapital Group|Recapital]], perusahaan milik [[Rosan Roeslani]] dan [[Sandiaga Uno]] sebanyak 79,26% pada Februari 2010.<Ref>[https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1303689/keluarga-widjaja-lepas-7926-saham-bank-eksekutif-ke-recapital Keluarga Widjaja Lepas 79,26% Saham Bank Eksekutif ke Recapital]</ref>
Sejak awal pendiriannya, Bank Eksekutif dikuasai oleh Lunardi Widjaja, awalnya bersama Iman Munandar dan Eddy Hartono,<ref>[https://books.google.co.id/books?id=X93sAAAAMAAJ&q=executive+bank+lunardi+munandar&dq=executive+bank+lunardi+munandar&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiX3Lj2wY_4AhWiIbcAHaJRAcYQ6AF6BAgDEAI Informasi, Masalah 209-214]</ref> walaupun akhirnya Lunardi dan keluarganya memiliki saham sepenuhnya di bank ini. Bank Eksekutif kemudian ''go public'' pada 13 Juni 2001 dengan melepas 277 juta sahamnya.<ref>[https://britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-singkat-beks/ Sejarah dan Profil Singkat BEKS (Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk)]</ref> Termasuk bank kecil, Bank Eksekutif pada 2008 hanya memiliki modal Rp 88,17 miliar, sehingga berusaha mencari berbagai pendanaan dan menjajaki investor strategis asing.<Ref>[https://books.google.co.id/books?id=fgNTEAAAQBAJ&pg=PA18&dq=bank+eksekutif+widjaja&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwirl5Tnv4_4AhUET2wGHVjLC6gQ6AF6BAgDEAI#v=onepage&q=bank%20eksekutif%20widjaja&f=false Peta Perbankan Nasional dalam Persaingan Global]</ref> Belakangan, di tengah kredit macet yang meningkat dan [[rasio kecukupan modal]] yang terus merosot di akhir 2000-an, keluarga Lunardi terpaksa melepas sahamnya karena tidak mampu menambah modal bank ini lagi dan setelah muncul rumor banknya akan kolaps.<ref>[https://economy.okezone.com/read/2010/02/19/320/305450/direksi-bank-eksekutif-kami-belum-menyerah Direksi Bank Eksekutif: Kami Belum Menyerah!]</ref> Saham Bank Eksekutif lalu dijual kepada [[Recapital Group|Recapital]], perusahaan milik [[Rosan Roeslani]] dan [[Sandiaga Uno]] sebanyak 79,26% pada Februari 2010.<Ref>[https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1303689/keluarga-widjaja-lepas-7926-saham-bank-eksekutif-ke-recapital Keluarga Widjaja Lepas 79,26% Saham Bank Eksekutif ke Recapital]</ref>


Sebelum akuisisi, kepemilikan saham bank ini terdiri dari Lunardi Widjaja 53,15%, Lusiana Widjaja 10,29%, Irawati Widjaja 4,99%, Sinthyawati Widjaja 4,99%, Setiawan Widjaja 4,82% dan publik 21,76%.<ref name=pundu>[https://amp.kontan.co.id/news/bank-banten-antara-keluarga-widjaja-sandiaga-uno-dan-wahidin-halim Banten, antara keluarga Widjaja, Sandiaga Uno dan Wahidin Halim]</ref> Selain Recapital (61,02%), masuk juga IF Services Netherlands BV sebagai pemegang saham 24% dan Far East Opportunities Ltd. (13,67%). Pemilik lama sempat mempermasalahkan akuisisi ini dengan melaporkan Recapital ke polisi pada 2017 karena merasa belum menerima pembayaran pembeliannya, walaupun kasus ini tidak jelas perkembangannya.<Ref>[https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2017-04-11/tuntutan-lunardi-widjaja-dan-nilai-kepemilikan-recapital-di-saham-beks Tuntutan Lunardi Widjaja dan Nilai Kepemilikan Recapital di Saham BEKS]</ref>
Sebelum akuisisi, kepemilikan saham bank ini terdiri dari Lunardi Widjaja 53,15%, Lusiana Widjaja 10,29%, Irawati Widjaja 4,99%, Sinthyawati Widjaja 4,99%, Setiawan Widjaja 4,82% dan publik 21,76%.<ref name=pundu>[https://amp.kontan.co.id/news/bank-banten-antara-keluarga-widjaja-sandiaga-uno-dan-wahidin-halim Banten, antara keluarga Widjaja, Sandiaga Uno dan Wahidin Halim]</ref> Selain Recapital (61,02%), masuk juga IF Services Netherlands BV sebagai pemegang saham 24% dan Far East Opportunities Ltd. (13,67%). Pemilik lama sempat mempermasalahkan akuisisi ini dengan melaporkan Recapital ke polisi pada 2017 karena merasa belum menerima pembayaran pembeliannya, walaupun kasus ini tidak jelas perkembangannya.<Ref>[https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2017-04-11/tuntutan-lunardi-widjaja-dan-nilai-kepemilikan-recapital-di-saham-beks Tuntutan Lunardi Widjaja dan Nilai Kepemilikan Recapital di Saham BEKS]</ref>

Revisi per 3 Juni 2022 00.33

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
Publik
Kode emitenIDX: BEKS
IndustriJasa keuangan
Pendahulu
  • Bank Eksekutif (11 September 1992-22 September 2010)
  • Bank Pundi (23 September 2010-28 Juli 2016)
Didirikan29 Juli 2016 (2016-07-29)
Kantor pusatIndonesia Serang, Banten
Tokoh kunci
Agus Syabarrudin (Presiden Direktur)
PemilikPemerintah Provinsi Banten
Situs webwww.bankbanten.co.id

Bank Pembangunan Daerah Banten (dikenal dengan merek Bank Banten, pernah bernama Bank Eksekutif pada tahun 1992-2010 dan Bank Pundi pada tahun 2010-2016, IDX: BEKS) adalah sebuah bank di Indonesia. Bank ini diresmikan pada 29 Juli 2016 dan berkantor pusat di Serang, Banten.

Sejarah

Bank Eksekutif

PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk didirikan pada tanggal 11 September 1992 dengan nama PT Executive International Bank sebagaimana yang termaktub dalam Akta Perseroan No. 34 yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, SH., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 November 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, Tambahan No. 6651 tanggal 26 Desember 1992. Perseroan memulai aktivitas operasi di bidang perbankan pada tanggal 9 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 673/KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993.

Nama Perseroan kemudian diubah menjadi "PT Bank Eksekutif Internasional" sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Executive International Bank Nomor 65 tanggal 16 Januari 1996 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tanggal 27 September 1996, Tambahan Nomor 8331.

Sejak awal pendiriannya, Bank Eksekutif dikuasai oleh Lunardi Widjaja, awalnya bersama Iman Munandar dan Eddy Hartono,[1] walaupun akhirnya Lunardi dan keluarganya memiliki saham sepenuhnya di bank ini. Bank Eksekutif kemudian go public pada 13 Juni 2001 dengan melepas 277 juta sahamnya.[2] Termasuk bank kecil, Bank Eksekutif pada 2008 hanya memiliki modal Rp 88,17 miliar, sehingga berusaha mencari berbagai pendanaan dan menjajaki investor strategis asing.[3] Belakangan, di tengah kredit macet yang meningkat dan rasio kecukupan modal yang terus merosot di akhir 2000-an, keluarga Lunardi terpaksa melepas sahamnya karena tidak mampu menambah modal bank ini lagi dan setelah muncul rumor banknya akan kolaps.[4] Saham Bank Eksekutif lalu dijual kepada Recapital, perusahaan milik Rosan Roeslani dan Sandiaga Uno sebanyak 79,26% pada Februari 2010.[5]

Sebelum akuisisi, kepemilikan saham bank ini terdiri dari Lunardi Widjaja 53,15%, Lusiana Widjaja 10,29%, Irawati Widjaja 4,99%, Sinthyawati Widjaja 4,99%, Setiawan Widjaja 4,82% dan publik 21,76%.[6] Selain Recapital (61,02%), masuk juga IF Services Netherlands BV sebagai pemegang saham 24% dan Far East Opportunities Ltd. (13,67%). Pemilik lama sempat mempermasalahkan akuisisi ini dengan melaporkan Recapital ke polisi pada 2017 karena merasa belum menerima pembayaran pembeliannya, walaupun kasus ini tidak jelas perkembangannya.[7]

Bank Pundi

Sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar pada Akta no. 104 tanggal 30 Juni 2010 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, "PT Bank Eksekutif Internasional Tbk" telah berubah nama menjadi "PT Bank Pundi Indonesia Tbk". Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-37404.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/58/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010. Berbeda dari fokus pemilik sebelumnya yang dekat ke sektor korporasi, Recapital memutuskan memfokuskan Bank Pundi ke sektor UMKM. Peluncuran Bank Pundi pun, yang dilakukan pada bulan September 2010 di Monas, Jakarta, banyak ditandai kehadiran pedagang gerobak.[6]

Di akhir tahun 2012, jaringan Bank Pundi mencapai 207 kantor yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia dengan jumlah karyawan sebanyak 8.200 orang. Hal ini terjadi setelah ekspansi masif, dari sebelumnya 187 kantor dan jumlah karyawan sebanyak 6.691 orang.[6] Meskipun sempat mencetak untung selama dua tahun pertamanya, dalam perkembangannya Bank Pundi mengalami nasib yang sama seperti Bank Eksekutif: terjerat kredit macet, merugi dan sempat mengalami penurunan rasio kecukupan modal sehingga sulit berkembang.[8] Akhirnya, lewat mekanisme rights issue di akhir 2015, masuklah PT Banten Global Development, perusahaan BUMD milik Pemprov Banten sebagai pemegang saham mayoritas.[9] Akuisisi ini tetap berlangsung meskipun dikabarkan diwarnai korupsi yang menjerat sejumlah pejabat di Banten oleh KPK.[8]

Proses akuisisi tersebut dianggap sejalan dengan niat Pemprov Banten mendirikan BPD-nya sendiri, yang diperintahkan dalam Perda Banten No. 5/2013 yang mewajibkan pembentukan BPD sendiri (selama ini masih "menumpang" dalam Bank BJB) selambat-lambatnya di tahun 2016. Sebelum Pemprov Banten, sebuah bank lain yaitu MNC Bank hendak mengakuisisi dan merger dengan bank ini sejak April 2015, namun gagal diduga karena perbedaan fokus usaha.[10] Pasca-akuisisi, aset Bank Pundi sempat merosot dari Rp 5,9 triliun menjadi Rp 4,59 triliun, dan kantornya berkurang dengan efisiensi dan perubahan fokus bisnis yang dilakukan pemilik baru.[11]

Bank Banten

Sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar pada Akta No. 36 tanggal 14 Juni 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, "PT Bank Pundi Indonesia Tbk" telah berubah nama menjadi "PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk". Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0012198.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016. Perubahan nama tersebut telah disetuui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 12/KDK.03/2016 tanggal 29 Juni 2016.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perbahan Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir yang telah disesuakan dengan (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 32/2014) juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014.

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 10/2017) dan (iii) POJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 25 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0024924.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020.

Pada tanggal 20 Maret 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU- 0057366.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 (”Akta No. 25/2020”) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 02 tanggal 2 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU- 0068910.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 7 Oktober 2020. Bank Banten telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“SABH”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0395205 tanggal 7 Oktober 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0168482.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Oktober 2020 (”Akta No. 02/2020”).[12]

Masalah

Setelah diakuisisi Pemprov Banten lewat PT Banten Global Development, kinerjanya tidak mengalami perubahan berarti dan masih terus merugi. Malahan, kredit macet eks-Bank Pundi masih mewarnai Bank Banten. Memasuki April 2020, bank ini didera krisis hebat, ketika Gubernur Banten Wahidin Halim menarik dana pemerintah Banten yang disimpan dalam Bank Banten dan memindahkannya ke Bank BJB, dengan alasan terlambat menyalurkan dana bagi hasil (DBH) pajak dan dana jaring pengaman sosial (JPS) yang seharusnya selesai disalurkan pada 17 April 2020, sebanyak Rp 181 miliar lebih DBH dan Rp 709,21 miliar dana JPS. Selain itu, Bank Banten juga telah mengalami stop kliring sejak 21 April 2020. Akibat tindakan pemerintah ini, Bank Banten kemudian mengalami penarikan dana besar-besaran (rush) oleh sejumlah nasabahnya yang membuat bank ini kesulitan likuiditas setelah simpanan nasabahnya berkurang 30%.[13] Bank Banten kemudian sempat masuk dalam status pengawasan intensif oleh OJK dan dikabarkan butuh dana Rp 3 triliun.[14]

Awalnya, untuk menyelamatkan bank ini, sempat muncul ide merger atau akuisisi Bank Banten oleh Bank BJB atau anak usahanya, Bank BJB Syariah yang sebagian sahamnya dimiliki Pemprov Banten.[8] Rencana ini dikabarkan juga mendapat dukungan/dipengaruhi oleh pemerintah pusat. Sebelumnya (sejak 2018), telah dijajaki juga rancangan kerjasama dengan Wanaartha, Bank Mega/CT Corp, BNI dan BRI untuk membantu memperbaiki kinerja bank ini.[15][14] Belakangan, rencana itu dibatalkan dan Pemprov kembali menyetorkan dana Rp 1,5 triliun ke Bank Banten.[6][9] Sejak Mei 2021, status bank ini kembali menjadi bank sehat, dan Pemprov Banten kembali menetapkan Bank Banten sebagai pengelola dana kas daerah.[16] Perbaikan terus dilakukan dengan empat fokus utama, mulai dari memperbaiki kualitas aktiva produktif, menjaga likuiditas bank, memperkuat permodalan bank, dan mengimplementasikan perbaikan Good Corporate Governance yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan dan kepercayaan nasabah.[17] Bank Banten juga ditargetkan akan diubah statusnya menjadi BUMD langsung di bawah Pemprov Banten, tidak melalui PT Banten Global Development seperti saat ini.[18]

Pemegang saham

Struktur modal dan komposisi saham Perseroan (> 5%) per tanggal 4 Januari 2021 adalah sebagai berikut:[12]

  1. Pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development (78,21%)
  2. Publik (21,79%)

Produk

Tabungan

Hanya dengan setoran awal sebesar Rp. 50,000 anda telah memiliki rekening Tabungan Bank Banten. Pembukaan rekening, penyetoran maupun penarikan dana tabungan dapat dilakukan di seluruh Cabang Bank Banten.

Pinjaman

  • UMKM (Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah).
  • Kredit Konsumer (kredit konsumsi yang agunannya berupa property dengan cara pembayaran angsuran per bulan yang ditujukan untuk pembiayaan berbagai macam kebutuhan primer ataupun sekunder bagi calon debitur).
  • Kredit Pegawai (Kredit yang ditujukan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, PNS Daerah, PNS Pusat, Karyawan BUMN/BUMD, Kepala Daerah/Wakil, Anggota DPR/DPRD).

e-Banking

Layanan 24 Jam dari Bank Banten adalah saluran distribusi elektronik channel yang terdiri dari ATM dan SMS Bank.[12]

Referensi

Pranala luar