IM57+ Institute

Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute) merupakan organisasi gerakan anti korupsi yang didirikan oleh para eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Deklarasi pembentukan IM57+ dilakukan pada tanggal 30 September 2021, bertepatan dengan hari terakhir mereka bekerja sebagai pegawai KPK. Organisasi ini telah secara resmi berbadan hukum sebagai perkumpulan yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM per 5 Januari 2022.

Organisasi ini dibentuk berdasarkan pada masifnya serangan balik para koruptor saat KPK terus bergerak melakukan penindakan dan reformasi sistem sebagai upaya pemberantasan korupsi. Serangan tersebut tidak hanya berupa upaya intervensi politik, tetapi juga serangan fisik dan non fisik kepada para pegawai dan pimpinan KPK. Bentuknya berupa kriminalisasi, pelemparan molotov di rumah para pegawai dan pimpinan KPK, hingga penyiraman air keras kepada salah satu pegawai KPK Novel Baswedan. Serangan terus berlanjut pasca perubahan legislasi (tahun 2019) hingga mencapai puncaknya dengan menyingkirkan 58 (lima puluh delapan) pegawai KPK lewat TWK.

Terhadap pemecatan para pegawai tersebut, Komnas HAM menemukan beberapa pelanggaran HAM sebagai berikut:

1. Hak atas Keadilan dan Kepastian Hukum
2. Hak Perempuan
3. Hak untuk Tidak Didiskriminasi
4. Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
5. Hak atas Pekerjaan
6. Hak atas Rasa Aman
7. Hak atas Informasi
8. Hak atas Privasi
9. Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
10. Hak untuk Berpartisipasi Dalam Pemerintahan
11. Hak atas Kebebasan Berpendapat

Ombudsman juga menemukan beberapa persoalan terkait proses TWK, yakni:

1. Pembentukan kebijakan proses alih fungsi pegawai KPK menjadi ASN
2. Pelaksanaan peralihan pegawai KPK menjadi ASN
3. Penetapan proses asesmen TWK

Profil

Organisasi ini bersifat non profit yang menjadi wadah bagi gerakan anti korupsi yang partisipatif dan kontributif. Perjuangan untuk memberantas korupsi haruslah terus berlanjut walaupun tidak lagi berada di bawah naungan KPK. Pendirian organisasi yang bertepatan dengan hari terakhir mereka bekerja sebagai pegawai KPK, menegaskan bahwa telah terbentuk wadah untuk melanjutkan perjuangan bagi para eks pegawai KPK yang dalam perjuangannya bersinergi dengan elemen masyarakat sipil mulai dari mahasiswa, buruh, LSM, sampai dengan jurnalis.

Guna mencapai tujuannya, IM57+ Institute mempunyai tiga strategi, yakni:

1. memperkuat partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi melalui investigasi independen;
2. melakukan pengawasan kerja pemberantasan korupsi melalui pengkajian, penelitian dan advokasi; dan
3. meningkatkan kapasitas dan kesadaran kritis publik terhadap bahaya korupsi dan kontribusi dalam pemberantasannya melalui pendidikan, pelatihan dan sosialisasi.

Nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi ini adalah integritas, independensi, kompetensi, dan HAM. Fokus bidangnya adalah investigasi independen, advokasi, riset dan pelatihan.

Adapun, susunan pengurusan IM57+ adalah sebagai berikut:

1. Ketua: Mochamad Praswad Nugraha

2. Sekretaris Jenderal: Lakso Anindito

3. Bendahara: Novariza

4. Direktur Investigasi dan Riset: Iguh Sipurba

5. Direktur Akademi Anti Korupsi: Budi Agung Nugroho

6. Manajer Advokasi dan Litigasi: Rasamala Aritonang

7. Manajer Humas: Ita Khoriyah

8. Manajer Kampanye: Benydictus Siumlala Martin Sumarno

9. Manajer Kerjasama Internasional: Christie Afriani

10. Manajer Teknologi Informasi: Rahmat Reza Masri

11. Manajer Operasional: Ronald Paul Sinyal

12. Manager Pendidikan dan Pelatihan: Anissa Rahmadhany

13. Manajer Administrasi: Airien Marttanti Koesniar

14. Manajer Finansial: Agtaria Adriana

IM57+ Institute memiliki Dewan Penasehat yang terdiri dari:

1. Herry Muryanto (eks Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK),
2. Sujanarko (eks Direktur PJKAKI KPK),
3. Novel Baswedan (eks penyidik senior KPK),
4. Hotman Tambunan (eks Kasatgas Diklat KPK), serta
5. Chandra Sulistio Reksoprodjo (eks Kabiro SDM KPK).

Selain itu, terdapat Investigation Board (terdiri dari para penyidik dan penyelidik senior), Law and Strategic Research Board (beranggotakan ahli hukum dan peneliti senior), serta Education and Training Board (terdiri atas jajaran ahli pendidikan dan training anti korupsi). Organisasi ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian, strategi, dan pendidikan anti korupsi. Saat ini, IM57+ Institute berkantor di gedung yang sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Menteng, Jakarta Pusat.

Visi dan Misi

Visi

Visi dari IM57+ Institute adalah terciptanya pemberantasan korupsi yang independen, efektif dan berkeadilan.

Misi

Guna mencapai visi tersebut, organisasi ini mempunyai misi sebagai berikut:

1. Penguatan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi melalui investigasi independent.
2. Penguatan pengawasan kerja pemberantasan korupsi melalui kajian, riset, dan advokasi kebijakan publik.
3. Penguatan efektivitas strategi pemberantasan korupsi melalui Pendidikan kesadaran kritis publik terhadap bahaya korupsi bagi Indonesia.

Aktivitas IM57+ Institute

Investigasi Independen

IM57+ Institute membuka lokat layanan aduan bagi masyarakat soal perkara mega korupsi yang menarik perhatian publik, tetapi penanganan perkaranya tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakan, hingga tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum terkait. Organisasi ini juga melakukan profiling dan investigasi terhadap pejabat publik yang sedang mengikuti seleksi supaya masyarakat dapat mengetahui kualitas calon pejabat secara objektif.

Advokasi Kebijakan Publik

Advokasi dilakukan supaya kebijakan publik yang diambil pemerintah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Dengan demikian, hal tersebut dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan isu korupsi di kebijakan publik.

Kerja Sama Nasional dan Internasional

Kerja sama dilakukan dengan institusi nasional dan internasional yang relevan bertujuan untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang efektif.

Kajian Pembenahan Sistem

Kajian ini dilakukan terhadap sistem deteksi dan pencegahan korupsi bagi instansi atau lembaga pemerintah yang bertujuan untuk membenahi titik titik rawan korupsi.

Sosialisasi dan Kampanye

Kampanye dan sosialisasi dilakukan dengan berbagai media, baik secara luring maupun daring. Kegiatan ini juga melibatkan lembaga pendidikan , universitas, komunitas , NGO, dan media massa sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

Akademi Anti Korupsi

IM57+ Institute sedang merintis pendirian Akademi Anti Korupsi sebagai center dari pembelajaran anti korupsi. Saat ini, IM57+ institute juga melaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan, kapasitas, kapabilitas, dan kesadaran yang tercerahkan bagi masyarakat terkait bahaya korupsi bagi negara.