IM57+ Institute

IM57+ Institute

Lambang IM57+ Institute
Tanggal pendirian	30 September 2021
Kantor pusat	Jl. Diponegoro No. 74, Menteng.
Ketua	Mochamad Praswad Nugraha
Situs web	https://im57.org/

Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute) merupakan organisasi gerakan anti korupsi yang didirikan oleh para eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Deklarasi pembentukan IM57+ dilakukan pada tanggal 30 September 2021, bertepatan dengan hari terakhir mereka bekerja sebagai pegawai KPK. Organisasi ini telah resmi berbadan hukum sebagai perkumpulan yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM per 5 Januari 2022.

Organisasi ini dibentuk berdasarkan pada masifnya serangan balik para koruptor saat KPK terus bergerak melakukan penindakan dan reformasi sistem sebagai upaya pemberantasan korupsi. Serangan tersebut tidak hanya berupa upaya intervensi politik, tetapi juga serangan fisik dan non fisik kepada para pegawai dan pimpinan KPK. Bentuknya berupa kriminalisasi, pelemparan molotov di rumah para pegawai dan pimpinan KPK, hingga penyiraman air keras kepada salah satu pegawai KPK Novel Baswedan. Serangan terus berlanjut pasca perubahan legislasi (tahun 2019) hingga mencapai puncaknya dengan menyingkirkan 58 (lima puluh delapan) pegawai KPK lewat TWK.

Terhadap pemecatan para pegawai tersebut, Komnas HAM menemukan beberapa pelanggaran HAM sebagai berikut:

1. Hak atas Keadilan dan Kepastian Hukum
2. Hak Perempuan
3. Hak untuk Tidak Didiskriminasi
4. Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
5. Hak atas Pekerjaan
6. Hak atas Rasa Aman
7. Hak atas Informasi
8. Hak atas Privasi
9. Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
10. Hak untuk Berpartisipasi Dalam Pemerintahan
11. Hak atas Kebebasan Berpendapat

Ombudsman juga menemukan beberapa persoalan terkait proses TWK, yakni:

1. Pembentukan kebijakan proses alih fungsi pegawai KPK menjadi ASN
2. Pelaksanaan peralihan pegawai KPK menjadi ASN
3. Penetapan proses asesmen TWK

Deklarasi IM57+ Institute

Deklarasi IM57+ di depan Gedung ACLC KPK.

Setelah resmi dipecat pada tanggal 30 September 2021 oleh KPK di masa kepempimpinan Firli Bahuri, 58 eks Pegawai KPK melakukan long march dari Gedung Merah Putih ke Gedung ACLC KPK (Gedung KPK lama) sejauh 750 Meter. Setibanya di Gedung ACLC KPK, Para eks Pegawai KPK kemudian mendeklarasikan IM57+ Institute.

Pada aksi deklarasi tersebut, Mochamad Praswad Nugraha selaku Ketua IM57+ Institute mengatakan IM57+ dibentuk sebagai wadah bagi para pegawai yang diberhentikan secara melawan hukum oleh KPK melalui proses TWK yang melanggar HAM dan maladminstratif dalam penyelenggaraannya. Selain itu, Praswad juga menegaskan pembentukan IM57+ diharapkan sebagai rumah untuk terus mengkonsolidasikan kontribusi dan gerakan tersebut demi tercapainya cita-cita Indonesia yang Anti Korupsi.

Profil

Organisasi ini bersifat non-profit yang menjadi wadah bagi gerakan anti korupsi yang partisipatif dan kontributif. Perjuangan untuk memberantas korupsi haruslah terus berlanjut walaupun tidak lagi berada di bawah naungan KPK. Pendirian organisasi yang bertepatan dengan hari terakhir mereka bekerja sebagai pegawai KPK, menegaskan bahwa telah terbentuk wadah untuk melanjutkan perjuangan bagi para eks pegawai KPK yang dalam perjuangannya bersinergi dengan elemen masyarakat sipil mulai dari mahasiswa, buruh, LSM, sampai dengan jurnalis.

Guna mencapai tujuannya, IM57+ Institute mempunyai tiga strategi, yakni:

1. memperkuat partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi melalui investigasi independen;
2. melakukan pengawasan kerja pemberantasan korupsi melalui pengkajian, penelitian dan advokasi; dan
3. meningkatkan kapasitas dan kesadaran kritis publik terhadap bahaya korupsi dan kontribusi dalam pemberantasannya melalui pendidikan, pelatihan dan sosialisasi.

Nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi ini adalah integritas, independensi, kompetensi, dan HAM. Fokus bidangnya adalah investigasi independen, advokasi, riset dan pelatihan.

Adapun, susunan pengurusan IM57+ adalah sebagai berikut:

1. Ketua: Mochamad Praswad Nugraha

2. Sekretaris Jenderal: Lakso Anindito

3. Bendahara: Novariza

4. Direktur Investigasi dan Riset: Iguh Sipurba

5. Direktur Akademi Anti Korupsi: Budi Agung Nugroho

6. Manajer Advokasi dan Litigasi: Rasamala Aritonang

7. Manajer Humas: Ita Khoriyah

8. Manajer Kampanye: Benydictus Siumlala Martin Sumarno

9. Manajer Kerjasama Internasional: Christie Afriani

10. Manajer Teknologi Informasi: Rahmat Reza Masri

11. Manajer Operasional: Ronald Paul Sinyal

12. Manager Pendidikan dan Pelatihan: Anissa Rahmadhany

13. Manajer Administrasi: Airien Marttanti Koesniar

14. Manajer Finansial: Agtaria Adriana

IM57+ Institute memiliki Dewan Penasehat yang terdiri dari:

1. Herry Muryanto (eks Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK),
2. Sujanarko (eks Direktur PJKAKI KPK),
3. Novel Baswedan (eks penyidik senior KPK),
4. Hotman Tambunan (eks Kasatgas Diklat KPK), serta
5. Chandra Sulistio Reksoprodjo (eks Kabiro SDM KPK).

Selain itu, terdapat Investigation Board (terdiri dari para penyidik dan penyelidik senior), Law and Strategic Research Board (beranggotakan ahli hukum dan peneliti senior), serta Education and Training Board (terdiri atas jajaran ahli pendidikan dan training anti korupsi). Organisasi ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian, strategi, dan pendidikan anti korupsi. Saat ini, IM57+ Institute berkantor di gedung yang sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Menteng, Jakarta Pusat.

Logo IM57+ Institute

Logo IM57+ Institute

IM57+ Institute mempunyai logo yang melambangkan beberapa nilai di antaranya yakni:

1. Tulisan IM57 + Institute yang merupakan singkatan dari nama perkumpulan yang merepresentasikan jumlah pegawai yang diberhentikan secara melawan hukum dari KPK saat melakukan upaya pemberantasan korupsi;
2. Gambar IM57+ yang seperti kepalan tangan yang diangkat merepresentasikan perjuangan pemberantasan korupsi yang terus berlanjut;
3. Gambar IM57+ yang disisi lain seperti perisai melambangkan bahwa perkumpulan ini akan menjadi wadah tempat memperjuangan perlindungan masyarakat yang menjadi korban korupsi serta merupakan tempat dimana adanya semangat anggota untuk saling melindungi dalam memperjuangkan nilai; dan
4. Warna merah beralas latar belakang putih merepresentasikan semangat nasionalisme dan kebangsaan Indonesia.

58 Pegawai KPK yang Dipecat

Berikut merupakan daftar 57 (lima puluh tujuh) pegawai KPK yang menjadi korban TWK pada tanggal 30 September 2021:

DAFTAR NAMA PEGAWAI KPK YANG DIPECAT

No	Nama	Jabatan	No	Nama	Jabatan	No	Nama	Jabatan
1.	Sujanarko	Direktur PJKAKI	21.	Mochamad Praswad Nugraha	Penyidik	41.	Rahmat Reza Masri	Fungsional Dit. Manajemen Informasi
2.	Ambarita Damanik	Kasatgas Penyidik	22.	March Valentino	Penyidik	42.	Ronald Paul Sinyal	Penyidik
3.	Arien Winiasih	Plh Korsespim	23.	Marina Febriana	Penyelidik	43.	Arfin Puspomelistyo	Pengamanan, Biro Umum
4.	Chandra Sulistio Reksoprodjo	Karo SDM	24.	Yudi Purnomo	Penyidik	44.	Panji Prianggoro	Fungsional Dit. Deteksi dan Analisis Korupsi
5.	Hotman Tambunan	Kasatgas Diklat	25.	Yulia Anastasia Fu'ada	Fungsional PP LHKPN	45.	Damas Widyatmoko	Fungsional Dit. Manajemen Informasi
6.	Giri Suprapdiono	Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi	26.	Airien Marttanti Koesniar	Kabag Umum	46.	Anissa Rahmadhany	Fungsional Jejaring Pendidikan
7.	Harun Al Rasyid	Kasatgas Penyelidik	27.	Juliandi Tigor Simanjuntak	Fungsional Biro Hukum	47.	Benydictus Siumlala Martin Sumarno	Fungsional Peran Serta Masyarakat
8.	Iguh Sipurba	Kasatgas Penyelidik	28.	Andre Dedy Nainggolan	Kasatgas Penyidik	48.	Adi Prasetyo	Fungsional Dit PP LHKPN
9.	Herry Muryanto	Deputi Bidang Kordinasi Supervisi	29.	Nurul Huda Suparman	Plt Kepala Bidang Pengelolaan Kinerja Dan Risiko	49.	Ita Khoiriyah	Fungsional Biro Humas
10.	Arba'a Achmadin Yudho Sulistyo	Kabag Umum	30.	Rasamala Aritonang	Kabag Hukum	50.	Tri Artining Putri	Fungsional Humas
11.	Faisal	Fungsional Litbang	31.	Farid Andhika	Fungsional Dumas	51.	Christie Afriani	Fungsional PJKAKI
12.	Herbert Nababan	Penyidik	32.	Andi Abdul Rachman Rachim	Fungsional Gratifikasi	52.	Nita Adi Pangestuti	Fungsional Dumas
13.	Afief Yulian Miftach	Kasatgas Penyidik	33.	Nanang Priyono	Kabag SDM	53.	Rieswin Rachwell	Penyelidik
14.	Budi Agung Nugroho	Kasatgas Penyidik	34.	Qurotul Aini Mahmudah	Fungsional Dit Deteksi dan Analisis Korupsi	54.	Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan	Fungsional Biro SDM
15.	Novel Baswedan	Kasatgas Penyidik	35.	Candra Septina	Fungsional Litbang/Monitor	55.	Wisnu Raditya Ferdian	Fungsional Dit Manajemen Informasi
16.	Novariza	Fungsional PJKAKI	36.	Waldy Gagantika	Kasatgas Dit Deteksi	56.	Erfina Sari	Biro Humas
17.	Sugeng Basuki	Fungsional Korsup	37.	Heryanto	Pramusaji, Biro Umum	57.	Darko	Pengamanan, Biro Umum
18.	Agtaria Adriana	Penyelidik	38.	Wahyu Ahmat Dwi Haryanto	Pramusaji, Biro Umum	58.	Lakso Anindito*	Penyidik
19.	Aulia Postiera	Penyelidik	39.	Dina Marliana	Admin Dumas
20.	Rizka Anungnata	Kasatgas Penyidik	40.	Muamar Chairil Khadafi	Admin Dumas

*Lakso merupakan pegawai KPK yang dipecat paling akhir. Beliau ikut dipecat setelah menyusul TWK pada 20 September 2021 dan baru saja pulang dari menyelesaikan program LL.M di Lund University , Swedia.

Aktivitas IM57+ Institute

Investigasi Independen

IM57+ Institute membuka loket layanan aduan bagi masyarakat soal perkara mega korupsi yang menarik perhatian publik, tetapi penanganan perkaranya tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakan, hingga tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum terkait. Organisasi ini juga melakukan profiling dan investigasi terhadap pejabat publik yang sedang mengikuti seleksi supaya masyarakat dapat mengetahui kualitas calon pejabat secara objektif.

Advokasi Kebijakan Publik

Advokasi dilakukan supaya kebijakan publik yang diambil pemerintah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Dengan demikian, hal tersebut dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan isu korupsi di kebijakan publik.

Kerja Sama Nasional dan Internasional

Kerja sama dilakukan dengan institusi nasional dan internasional yang relevan bertujuan untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang efektif.

Kajian Pembenahan Sistem

Kajian ini dilakukan terhadap sistem deteksi dan pencegahan korupsi bagi instansi atau lembaga pemerintah yang bertujuan untuk membenahi titik titik rawan korupsi.

Sosialisasi dan Kampanye

Kampanye dan sosialisasi dilakukan dengan berbagai media, baik secara luring maupun daring. Kegiatan ini juga melibatkan lembaga pendidikan, universitas, komunitas, NGO, dan media massa sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

Akademi Anti Korupsi

IM57+ Institute sedang merintis pendirian Akademi Anti Korupsi sebagai center dari pembelajaran anti korupsi. Saat ini, IM57+ institute juga melaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan, kapasitas, kapabilitas, dan kesadaran yang tercerahkan bagi masyarakat terkait bahaya korupsi bagi negara.

Program Kerja IM57+ Institute

Direktorat Riset dan Investigasi

Investigasi

Pelaksanaan kegiatan investigasi dengan outcome publikasi hasil investigasi dan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

Pengembangan Kapasitas Internal

1. Penyusunan Satgas Riset dan Investigasi yang akan diketuai oleh Kepala Satgas berupa SK dari Ketua IM57+ Institute tentang Susunan Satgas Riset dan Investigasi.
2. Penyusunan Prosedur Operasi Baku dan Tata Naskah Dinas Bidang Riset dan Investigasi dengan output berupa Prosedur Operasi Baku dan Tata Naskah Dinas Bidang Riset dan Investigasi

Riset dan Kajian

Pelaksanaan kegiatan riset dan kajian dengan outcome publikasi hasil riset/kajian dan memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan.

Direktorat Akademi Antikorupsi

Bidang Pengembangan Kapasitas Internal

Penyusunan Tim Pelaksana Webinar dan Website

Menysun tim dan membuat prosedur pelaksanaan kegiatan webinar dan publikasi agar terlaksana secara berkesinambungan.

Penyusunan Prosedur Operasi Baku dan Tata Naskah Dinas Bidang Diklat dan Kampanye

Membuat prosedur terkait diklat dan kampanye agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang diklat dan kampanye terlaksana dengan baik dan tertib.

Pelatihan bagi Pengurus dan Anggota IM57+ Institute

Memberikan pelatihan manajemen keuangan, organisasi, pengumpulan dana, penghitungan pajak organisasi, persiapan membuka bisnis menjelang pensiun, dan pelatihan lainya.

Bidang Pendidikan dan Latihan

Webinar Tematik Antikorupsi

Membagikan pengetahuan tentang tema-tema anti-korupsi tertentu yang direncanakan oleh Tim Pelaksana Webinar.

Webinar Perkembangan Terkini Isu Korupsi

Webinar dengan tema untuk memberikan masukan konstruktif kepada publik terkait isu korupsi terkini.

Akademi Antikorupsi

Membuat kelas investigasi mengundang NGO (Anti Korupsi, Lingkungan Hidup, HAM, Good Corporate Governance), Organisasi Mahasiswa, Masyarakat Umum, dll. untuk meningkatkan kemampuan elemen masyarakat sipil dalam melakukan investigasi independent yang professional dan berintegritas.

Bidang Sosialisasi dan Kampanye

Kolaborasi dengan Civil Society Organization

Meningkatkan kolaborasi Bersama CSO lintas isu yang memiliki nilai-nilai selaras dengan IM57+ Institute dengan melakukan kampanye bersama atau potensi Kerjasama bentuk lainnya.

Kampanye Pengenalan IM57+ Institute

Meningkatkan engagement masyarakat media sosial terhadap IM57+ Institute melalui media kampanye online, infografis penjelasan terkait IM57+, dan penampilan di podcast dan twitter space.

Hubungan Masyarakat

Kegiatan Kolaborasi

Pelatihan/Seminar Literasi Media Digital

Melakukan program dengan jejaring-jeraring antikorupsi pada level nasional dan lokal, dengan tujuan untuk membangun kesadaran keamanan media digital.

Pengelolaan Saluran Komunikasi IM57+ Institute

1. Penglolaan Media Website dan Media Sosial.
2. Pembuatan SOP Dokumentasi.
3. Bisnis Proses Komunikasi Publik.

Advokasi dan Litigasi

Pendampingan Upaya Hukum Pengembalian Hak Anggita IM57+ Institute terhadap Pemberhentian melalui Proses TWK

Melakukan asistensi ataupun mewakili anggota IM57+ Institute dalam melakukan upaya hukum melalui jalur PTUN dan lainnya yang bertujuan untuk membalikan hak anggota IM57+ Institute akibat pemberhentian melalui proses TWK.

Pendampingan Hukum untuk Anggota IM57+ Institute

Mendampingi anggota IM57+ Institute yang mengalami kriminalisasi maupun gugatan perdata kecuali tindak pidana terkait korupsi.

Memberikan Opini Hukum

Membuat opini hukum apabila dibutuhkan terkait keperluan IM57+ Institute.

Kerjasama Internasional

Membangun Komunikasi dan Kerja Sama dengan Organisasi Internasional

Menjalin hubungan baik dan membangun bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional.

Memfasilitasi Dukungan dari Entitas Internasional

Melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap hubungan kerjasama dan dukungan secara finansial atau nonfinansial dari entitas Internasional.

Advokasi Program pada Level Internasional

Memberikan advokasi dan pengenalan terhadap program-program IM57+ Institute di level Internasional.

Operasional

Pengelolaan Fasilitas Kesekretariatan

Merawat dan mengiventarisai fasilitas yang dimliki dan ada dalam Sekretariat IM57+ Institute.

Pengelolaan Komunikasi dengan Pihak Lain di Sekretariat

Menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak yang berada di sekitar Sekretariat IM57+ Institute.

Perencanaan dan Pelaksanaan Event Internal IM57+ Institute

Melaksanakan event-event internal IM57+ Institute seperti buka puasa bersama, halal bihalal, kegiatan bonding bersama internal IM57+ Institute.

Informasi dan Teknologi

Pembuatan Website

Membuat website khusus untuk organisasi IM57+ untuk mengenalkan dan memberikan presensi online terhadap IM57+ Institute.

Website Maintenance

Memastikan bahwa website IM57+ Institute berjalan dengan baik tanpa kendala, melakukan update terhadap komponen website, melakukan backup data website, dan lain-lain.

Dukungan Pengamanan Digital dalam Penyelenggaraan Acara

Memastikan setiap acara yang dilaksanakan oleh IM57+ secara daring/digital terlaksana dengan aman tanpa serangan cyber.