Warga kelas dua: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidakpelupa (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Warga kelas dua''' atau '''warga negara kelas dua''' adalah orang yang secara sistematis di[[diskriminasi]] dalam sebuah [[negara]] atau [[divisi politik|yurisdiksi politik]] lainnya, |
'''Warga kelas dua''' atau '''warga negara kelas dua''' adalah orang yang secara sistematis di[[diskriminasi]] dalam sebuah [[negara]] atau [[divisi politik|yurisdiksi politik]] lainnya, di samping status nominal mereka sebagai warga negara atau pemukim tetap di sana. Meskipun tak dijadikan [[budak]], [[kematian sipil|di luar hukum]] atau [[penjahat]], warga kelas dua memiliki hak hukum, hak sipil dan kesempatan sosioekonomi yang terbatas, dan sering kali menjadi bahan penindasan atau perundungan oleh masyarakat. Sistem-sistem dengan warga kelas dua ''[[de facto]]'' umumnya dianggap sebagai pelanggaran HAM.<ref>{{Cite web|url=http://www.dictionary.com/browse/second-class-citizen|title=the definition of second-class citizen|website=Dictionary.com|access-date=2017-05-11}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.merriam-webster.com/dictionary/second-class%20citizen|title=Definition of SECOND-CLASS CITIZEN|website=www.merriam-webster.com|language=en|access-date=2017-05-11}}</ref> |
||
Kondisi khas yang dihadapi warga kelas dua meliputi namun tak terbatas pada: |
Kondisi khas yang dihadapi warga kelas dua meliputi namun tak terbatas pada: |
||
Revisi terkini sejak 25 Maret 2023 14.56
Warga kelas dua atau warga negara kelas dua adalah orang yang secara sistematis didiskriminasi dalam sebuah negara atau yurisdiksi politik lainnya, di samping status nominal mereka sebagai warga negara atau pemukim tetap di sana. Meskipun tak dijadikan budak, di luar hukum atau penjahat, warga kelas dua memiliki hak hukum, hak sipil dan kesempatan sosioekonomi yang terbatas, dan sering kali menjadi bahan penindasan atau perundungan oleh masyarakat. Sistem-sistem dengan warga kelas dua de facto umumnya dianggap sebagai pelanggaran HAM.[1][2]
Kondisi khas yang dihadapi warga kelas dua meliputi namun tak terbatas pada:
- Kekurangan atau kehilangan hak suara
- Pembatasan penugasan militer atau sipil (tak termasuk wajib militer dalam setiap kasus)
- Pembatasan pada bahasa, agama, pendidikan
- Kekurangan kebebasan pergerakan dan asosiasi
- Pembatasan kepemilikan senjata
- Pembatasan perkawinan
- Pembatasan identitas dan ekspresi gender
- Pembatasan kepemilikan tempat tinggal
- Pembatasan kepemilikan harta benda
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "the definition of second-class citizen". Dictionary.com. Diakses tanggal 2017-05-11.
- ^ "Definition of SECOND-CLASS CITIZEN". www.merriam-webster.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-05-11.