Lompat ke isi

Bendera Bintang Fajar: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Envapid (bicara | kontrib)
Sesuai sumber
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Blackman Jr. (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 10: Baris 10:
| Symbol =
| Symbol =
| Proportion =
| Proportion =
| Adoption = 1 Desember 1961 – 1 Oktober 1962 (sebagai Bendera ''Landsvlag'', Bendera [[Nieuw Guinea Belanda|Nugini Belanda]] sama dengan Bendera Kerajaan Belanda )
| Adoption = 1 Desember 1961 – 1 Oktober 1962 (sebagai Bendera ''Landsvlag'', Bendera [[Nieuw Guinea Belanda|Nugini Belanda]] sama dengan Bendera Kerajaan Belanda)
| Design =
| Design =
| Alt =
| Alt =
Baris 16: Baris 16:
}}
}}


'''Bendera Bintang Kejora''' digunakan sebagai bendera tanah bagi wilayah [[Nugini Belanda]] dari [[1 Desember]] [[1961]]<ref>http://wpik.org/Src/NYT/19611201.pdf New York Times</ref> hingga [[1 Oktober]] [[1962]] ketika wilayah ini berada di bawah pemerintahan [[Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa]] (UNTEA).
'''Bendera Bintang Fajar''' atau '''Bendera Bintang Kejora ''' digunakan sebagai bendera tanah bagi wilayah [[Nugini Belanda]] dari 1 Desember 1961<ref>http://wpik.org/Src/NYT/19611201.pdf New York Times</ref> hingga 1 Oktober 1962 ketika wilayah ini berada di bawah pemerintahan [[Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa]] (UNTEA).


Kini, bendera ini biasanya digunakan oleh pendukung Kelompok Kriminal Bersenjata [[Organisasi Papua Merdeka]] dan militan pro-kemerdekaan lain di Papua. Berdasarkan UU Otonomi Khusus Papua yang diratifikasi pada tahun 2002, bendera bintang fajar (atau disebut juga bintang kejora) dapat dikibarkan di Papua selama [[bendera Indonesia]] juga dikibarkan dan lebih tinggi dari bendera Bintang Kejora.<ref>{{Cite book|title=Economics of War and Peace: Economic, Legal, and Political Perspectives|first=Ben|last=Goldsmith|first2=Jurgen|last2=Brauer|publisher=[[Emerald Group Publishing]]|year=2010|page=101}}</ref> Bendera ini terdiri dari sebuah pita vertikal merah di sepanjang sisi tiang, dengan bintang putih berujung lima di tengahnya. Di kanannya terdapat tujuh garis biru, yang melambangkan tujuh wilayah adat di Papua. Sedangkan tiga warna bendera berasal dari warna bendera Belanda. Pemerintah Belanda tidak mengakui bendera sebagai bendera negara sedangkan hanya sebagai bendera tanah atau budaya (''Landsvlag''). Sedangkan lagu Hai Tanahku Papua sebagai lagu rakyat (''Volkslied''). Keduanya merupakan keputusan Gubernur (''Gouverneur Besluit'') dan bukan lambang negara.<ref name="Numberi 2020">{{Cite news| title=Catatan Freddy Numberi Seputar Kontroversi Sejarah Papua |work=[[Detik.com|detikcom]] | date=2020-07-06 | url=https://news.detik.com/berita/d-5082713/catatan-freddy-numberi-seputar-kontroversi-sejarah-papua | language=id | access-date=2022-08-27}}</ref>
Kini, bendera ini biasanya digunakan oleh pendukung [[Organisasi Papua Merdeka]] dan militan pro-kemerdekaan lain di Papua. Berdasarkan UU Otonomi Khusus Papua yang diratifikasi pada tahun 2002, bendera bintang fajar (atau disebut juga bintang kejora) dapat dikibarkan di Papua selama [[bendera Indonesia]] juga dikibarkan dan lebih tinggi dari bendera Bintang Kejora.<ref>{{Cite book|title=Economics of War and Peace: Economic, Legal, and Political Perspectives|first=Ben|last=Goldsmith|first2=Jurgen|last2=Brauer|publisher=[[Emerald Group Publishing]]|year=2010|page=101}}</ref> Bendera ini terdiri dari sebuah pita vertikal merah di sepanjang sisi tiang, dengan bintang putih berujung lima di tengahnya. Di kanannya terdapat tujuh garis biru, yang melambangkan tujuh wilayah adat di Papua. Sedangkan tiga warna bendera berasal dari warna bendera Belanda. Pemerintah Belanda tidak mengakui bendera sebagai bendera negara sedangkan hanya sebagai bendera tanah atau budaya (''Landsvlag''). Sedangkan lagu Hai Tanahku Papua sebagai lagu rakyat (''Volkslied''). Keduanya merupakan keputusan Gubernur (''Gouverneur Besluit'') dan bukan lambang negara.<ref name="Numberi 2020">{{Cite news| title=Catatan Freddy Numberi Seputar Kontroversi Sejarah Papua |work=[[Detik.com|detikcom]] | date=2020-07-06 | url=https://news.detik.com/berita/d-5082713/catatan-freddy-numberi-seputar-kontroversi-sejarah-papua | language=id | access-date=2022-08-27}}</ref>


== Lihat pula ==
== Lihat pula ==

Revisi per 25 Juni 2023 19.34


Bendera Bintang Kejora
Dipakai 1 Desember 1961 – 1 Oktober 1962 (sebagai Bendera Landsvlag, Bendera Nugini Belanda sama dengan Bendera Kerajaan Belanda)
Perancang Nicolaas Jouwe

Bendera Bintang Fajar atau Bendera Bintang Kejora digunakan sebagai bendera tanah bagi wilayah Nugini Belanda dari 1 Desember 1961[1] hingga 1 Oktober 1962 ketika wilayah ini berada di bawah pemerintahan Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA).

Kini, bendera ini biasanya digunakan oleh pendukung Organisasi Papua Merdeka dan militan pro-kemerdekaan lain di Papua. Berdasarkan UU Otonomi Khusus Papua yang diratifikasi pada tahun 2002, bendera bintang fajar (atau disebut juga bintang kejora) dapat dikibarkan di Papua selama bendera Indonesia juga dikibarkan dan lebih tinggi dari bendera Bintang Kejora.[2] Bendera ini terdiri dari sebuah pita vertikal merah di sepanjang sisi tiang, dengan bintang putih berujung lima di tengahnya. Di kanannya terdapat tujuh garis biru, yang melambangkan tujuh wilayah adat di Papua. Sedangkan tiga warna bendera berasal dari warna bendera Belanda. Pemerintah Belanda tidak mengakui bendera sebagai bendera negara sedangkan hanya sebagai bendera tanah atau budaya (Landsvlag). Sedangkan lagu Hai Tanahku Papua sebagai lagu rakyat (Volkslied). Keduanya merupakan keputusan Gubernur (Gouverneur Besluit) dan bukan lambang negara.[3]

Lihat pula

Referensi

  1. ^ http://wpik.org/Src/NYT/19611201.pdf New York Times
  2. ^ Goldsmith, Ben; Brauer, Jurgen (2010). Economics of War and Peace: Economic, Legal, and Political Perspectives. Emerald Group Publishing. hlm. 101. 
  3. ^ "Catatan Freddy Numberi Seputar Kontroversi Sejarah Papua". detikcom. 2020-07-06. Diakses tanggal 2022-08-27. 

Rujukan