Lompat ke isi

Ari Juliano Gema

Tambah pranala
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Ari Juliano Gema
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Ari Juliano Gema (lahir 21 Januari 1976) adalah advokat dan praktisi hukum kekayaan intelektual. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Ari pernah menjabat sebagai Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi di Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Republik Indonesia, dan Staf Ahli Menteri bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sebelum bertugas di pemerintahan, Ia bekerja sebagai pengacara bidang teknologi informasi dan hak kekayaan intelektual (HKI) di Assegaf Hamzah & Partners (AHP), salah satu kantor hukum terbesar di Indonesia.[1] Setelah tugasnya di pemerintahan selesai, Ia kembali bergabung di AHP sebagai Partner, dengan fokus praktik di bidang kekayaan intelektual dan entertainment.[2]

Ari adalah lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang. Ia mendapat gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Karier Profesional

Ari diangkat sumpah sebagai Advokat pada tahun 2002. Ia juga telah mengikuti Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum FHUI untuk profesi konsultan HKI pada tahun 2005, dan diangkat sebagai Konsultan HKI oleh Menkumham pada tahun 2006. Ari juga pernah mengikuti IPR Training Course for Patent Experts di Jepang atas beasiswa Japan Patent Office pada tahun 2007, dan kursus HKI di Australia atas beasiswa University of Wollongong pada tahun 2009.

Ari menulis buku "Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual" yang diterbitkan tahun 2006.[3] Buku itu kemudian menjadi rujukan bagi dirinya dan rekan-rekan sejawatnya dalam mendirikan Asosiasi Konsultan HKI Indonesia (AKHKI) pada tanggal 15 September 2006.[4]

Pada saat menjadi pengacara/advokat, Ia memiiki pengalaman luas dalam memberikan advis hukum kepada klien di dalam maupun luar negeri. Ari juga pernah menangani beberapa kasus yang menyita perhatian publik, salah satunya saat tergabung dalam tim kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membela kepentingan hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, para pimpinan KPK saat itu yang dituduh menyalahgunakan kewenangannya pada tahun 2009.[5][6][7][8][9][10][11]

Pada tahun 2008, Ari mendirikan Indonesian Society for Civilized Election (ISCEL), sebuah organisasi pemantau pemilu independen, untuk memantau pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2009. Saat itu, Ari aktif menyampaikan dan menuliskan opininya di berbagai media mengenai pelaksanaan pemilu.[12][13][14][15][16] ISCEL pernah melakukan survei terhadap situs-situs partai politik peserta pemilu 2009 untuk menilai seberapa informatif partai politik dalam memberikan informasi kepada publik terkait visi, misi, program, dan calon anggota legislatifnya.[17][18]

Ari juga pernah ditunjuk oleh Creative Commons (CC), sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis jaringan internasional, untuk menjadi Direktur Proyek CC Indonesia pada tahun 2009.[19] Ari bertugas menyosialisasikan penerapan lisensi CC dan hak cipta melalui berbagai program di Indonesia untuk memberikan akses universal terhadap pengetahuan. Saat Ari menjabat, CC Indonesia pernah menyelenggarakan Konferensi Creative Commons Asia Pasifik di Jakarta pada tahun 2012, yang dihadiri perwakilan dari berbagai negara afiliasi CC di kawasan Asia Pasifik.[20] Atas berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakannya tersebut, Ari pernah diundang oleh UNESCO untuk berbagi pengalamannya pada UNESCO Policy Forum of Asia-Pacific on Open Educational Resources di Bangkok pada tahun 2012.[21]

Setelah tugasnya di pemerintahan selesai, pada bulan April 2022, Ari kembali bergabung di Assegaf Hamzah & Partners sebagai Partner, dengan fokus praktik di bidang kekayaan intelektual dan entertainment. Ari membantu kliennya untuk mempersiapkan strategi kekayaan intelektual (IP strategy) bagi perusahaan untuk meminimalisir resiko hukum dan mengoptimalkan manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan.[1]

Tugas Pemerintahan

Badan Ekonomi Kreatif

Presiden Joko Widodo mengangkat Ari sebagai Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi di Bekraf pada tahun 2015, dan dilantik oleh Kepala Bekraf Triawan Munaf pada tanggal 27 Juli 2015.[22] Ari diangkat sebagai Deputi, yang merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau setingkat eselon 1, melalui seleksi terbuka dari jalur profesional.[23]

Pada saat menjabat di Bekraf, Ia pernah menggagas pengembangan aplikasi BIIMA (Bekraf's IPR Info in Mobile App), yang merupakan aplikasi seluler pertama di Indonesia yang berisi informasi hak kekayaan intelektual, yang diluncurkan oleh Kepala Bekraf Triawan Munaf pada tanggal 24 Februari 2016.[24] Ia juga pernah menggagas diselenggarakannya Bekraf HKI Run, sebuah acara lari santai bertema HKI yang pertama di Indonesia, dalam rangka menyosialisasikan HKI kepada masyarakat umum, sekaligus memperingati World Intellectual Property Day setiap tahunnya.[25]

Saat di Bekraf, Ia dan timnya telah membantu masyarakat di berbagai daerah dengan memfasilitasi pendaftaran produk-produk unggulannya agar dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis, yang merupakan jenis HKI yang dimiliki secara komunal. Pada tanggal 8 Desember 2018, Deputi yang dipimpinnya menyelenggarakan Festival Indikasi Geografis yang pertama di Indonesia, yang mempertemukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dari berbagai daerah untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan dalam pengembangan produk Indikasi Geografis, serta menampilkan dan memamerkan 61 produk Indikasi Geografis dari berbagai daerah.[26]

Pada tahun 2015, Ari menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengaduan Pembajakan Produk Ekonomi Kreatif di Bekraf, yang disingkat Satgas Anti Pembajakan, dan ditunjuk sebagai Ketua Satgas tersebut, dengan anggotanya terdiri dari perwakilan Bekraf dan asosiasi/komunitas pelaku ekonomi kreatif.[27] Satgas itu dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mendampingi pelaku ekonomi kreatif yang karyanya dibajak agar pengaduan kepada aparat penegak hukum mendapat penanganan yang optimal. Sejak Satgas tersebut dibentuk sudah puluhan situs berisi konten ilegal musik dan film yang dilaporkan kepada pihak berwenang dan berhasil diblokir.[28][29] Selama Ari menjabat, Bekraf juga aktif melakukan kampanye anti pembajakan di berbagai daerah, baik secara mandiri maupun bersama dengan asosiasi/komunitas pelaku ekonomi kreatif, guna melakukan edukasi publik dan menggalang dukungan publik untuk melawan pembajakan produk ekonomi kreatif.[30][31][32][33]

Sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, Deputi yang dipimpinnya di Bekraf melakukan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran HKI secara gratis kepada para pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia.[34] Setiap tahun, setidaknya 1000 (seribu) pelaku ekonomi kreatif mendapatkan fasilitasi pendaftaran HKI secara gratis dari Bekraf. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, Bekraf mendapat penghargaan sebagai lembaga pemerintah yang mendaftar permohonan merek dan desain industri tertinggi tahun 2019 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.

Pada tahun 2016, Ari juga menginisiasi dilakukannya program fasilitasi pendirian badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk pelaku ekonomi kreatif oleh Bekraf.[35] Melalui program ini, diharapkan pelaku ekonomi kreatif yang usahanya bersifat perseorangan atau kelompok dapat menjadi lebih profesional dan bonafid dengan bentuk usaha berbadan hukum PT, sehingga dapat lebih mudah dalam mengikuti berbagai proyek pengadaan pemerintah atau swasta, serta mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Sejak program ini dilaksanakan, sudah puluhan badan hukum di sektor ekonomi kreatif yang difasilitasi pembentukannya secara gratis, baik untuk biaya notaris maupun biaya administrasinya.[36]

Pada tahun 2016, Ia mengusulkan kepada Pemerintah Kota Ambon agar Kota Ambon mengajukan diri kepada UNESCO untuk bergabung dengan jaringan kota kreatif UNESCO sebagai kota kreatif berbasis musik. Pada 29 Oktober 2016, Pemerintah Kota Ambon dan Bekraf, dengan dukungan seluruh masyarakat Kota Ambon, melakukan deklarasi kebulatan tekad untuk mendukung Ambon menuju Kota Musik Dunia.[37] Untuk menindaklanjuti hal itu, Bekraf memberikan berbagai dukungan dan bantuan kepada Kota Ambon, baik dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis, maupun infrastruktur fisik, yaitu pembangunan studio musik di Universitas Pattimura, pembangunan gedung pertunjukan musik etnis di IAIN Ambon, dan revitalisasi bangunan Sanggar Boiratan.[38] Ia juga memimpin delegasi Bekraf dan Pemerintah Kota Ambon untuk bertemu dan meyakinkan kota-kota kreatif berbasis musik di berbagai negara agar mendukung Kota Ambon diterima bergabung dalam jaringan kota kreatif UNESCO. Pada tanggal 31 Oktober 2019, Kota Ambon akhirnya ditetapkan oleh UNESCO sebagai kota kreatif berbasis musik.[39] Atas upayanya tersebut, Ia mendapat penghargaan Tahuri Award 2020 dari Pemerintah Kota Ambon.[40]

Bersama dengan Kementerian Perdagangan, Ia dalam kapasitas mewakili Bekraf, memimpin pembahasan RUU Ekonomi Kreatif antara Pemerintah dengan Komisi X DPR RI. Pada tanggal 26 September 2019, RUU Ekonomi Kreatif disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.[41] Kemudian pemerintah mengundangkan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif pada tanggal 24 Oktober 2019.[42]

Selama bertugas di Bekraf, Ari telah mengemukakan gagasan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia sejak tahun 2015, ketika melihat implementasi hak cipta dan paten sebagai obyek jaminan fidusia mengalami hambatan karena belum terbentuknya pranata penunjang untuk mendukung HKI sebagai obyek jaminan. Untuk itu, Ia berupaya untuk merancang dan mengusulkan kebijakan untuk mendukung pembentukan pranata penunjang bagi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, yaitu kualifikasi HKI yang dapat dijadikan jaminan, mekanisme valuasi HKI, lembaga pembiayaan yang mendukung, adanya pasar HKI (IP market) sebagai rujukan valuasi dan secondary market, serta regulasi teknis yang mendukung.[43]

Ari kemudian terlibat aktif dalam penyusunan peraturan pelaksanaan dari UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, khususnya pengaturan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, dan sistem pemasaran produk ekonomi ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi pemegang hak kekayaan intelektual. Pada tanggal 12 Juli 2022, Presiden Joko Widodo menandatangani PP No. 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif, yang antara lain mengatur mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, agar kekayaan intelektual dapat dengan mudah dijadikan obyek jaminan utang.[44]

Selama di Bekraf, Ari aktif mengikuti Sidang Umum World Intellectual Property Organization (WIPO) setiap tahun di Jenewa, Swiss, sebagai bagian dari delegasi RI yang hadir disana guna membahas kebijakan dan kesepakatan internasional terkait isu-isu HKI di berbagai bidang. Ari juga aktif menjembatani program-program WIPO di Indonesia, khususnya terkait penerapan HKI dalam produk ekonomi kreatif. Pada tahun 2019, Ari pernah diliput dan diwawancarai oleh WIPO Magazine berkenaan dengan aktivitasnya dan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.[45]

Atas berbagai kegiatan yang dilakukannya selama di Bekraf tersebut, pada tanggal 1 November 2019, Ia mendapat penghargaan dari Universitas Indonesia untuk kategori pengabdian masyarakat.[46]

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Setelah Presiden Joko Widodo terpilih kembali untuk periode kedua, Bekraf digabung dengan Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Presiden Joko Widodo kemudian mengangkat Ari sebagai Staf Ahli Menteri bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020, dan dilantik oleh Menparekraf Wishnutama pada tanggal 5 Februari 2020.[47]

Ari pernah ditunjuk sebagai Wakil Koordinator Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sebelum organisasinya dibubarkan Presiden Joko Widodo dan diganti dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Ari juga pernah ditunjuk sebagai Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 di Kemenparekraf dengan tugas menyampaikan kepada publik mengenai kebijakan dan program Kemenparekraf dalam menangani dampak COVID-19 terhadap usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.[48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64]

Pada tahun 2020, Ari menginisiasi serial diskusi Regulasi Ekonomi Digital (RED) yang secara resmi diluncurkan Menparekraf Wishnutama pada tanggal 30 Juni 2020. Serial diskusi RED ini bertujuan untuk menjadi forum diskusi bagi para pemangku kepentingan guna mempersiapkan pembentukan regulasi yang tepat dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi digital ke depan.[65]

Pada tahun 2021, Ari ditunjuk oleh Menparekraf sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Produk Ekonomi Kreatif, atau disingkat Satgas. Sebagai Ketua Satgas saat itu, Ari fokus untuk menangani pelanggaran kekayaan intelektual di industri musik, film, dan penerbitan. Untuk industri musik, Ari bekerjasama dengan Aliansi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO) untuk merintis pengembangan platform digital yang berisi informasi lagu dan musik Indonesia sebagai single point of contact yang memudahkan pengguna lagu/musik menghubungi pemegang hak ciptanya sehingga meminimalisir pelanggaran hak cipta dan mengoptimalkan pengelolaan hak-hak mekanikal (mechanical rights). Untuk industri penerbitan, Ari bekerjasama dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan para pengelola lokapasar digital (marketplace) untuk membuat sistem penapisan bagi pihak-pihak yang akan berjualan buku di lokapasar digital, sehingga dapat meminimalisir penjualan buku-buku bajakan.[66]

Pranala luar

Referensi

  1. ^ "Assegaf Hamzah and Partners". www.ahp.id. Diakses tanggal 2020-12-28. 
  2. ^ Fachri, Ferinda K. "Assegaf Hamzah & Partners Sambut Partner Baru Bidang Kekayaan Intelektual dan Hiburan". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2022-06-10. 
  3. ^ "Konsultan HKI, Penting Nggak Sih?". Hukumonline. 11 September 2006. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 
  4. ^ "Asosiasi Konsultan HKI Indonesia". www.akhki.or.id. 
  5. ^ "Satu Hari Mencari Keadilan". Antaranews.com. 4 November 2009. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 
  6. ^ "Chandra Satu Blok Dengan Teroris". Koran Tempo. 2 November 2009. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 
  7. ^ "Bibit-Chandra Tidak Hadir pada Sidang MK". Kompas. 3 November 2009. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 
  8. ^ "Tim Pembela Bibit-Chandra Mulai Bahas Penanganan Hukum". Republika. 21 Juni 2010. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 
  9. ^ "Pengacara Bibit-Chandra Kumpul di KPK Bahas Penolakan Banding SKPP". Detik.com. 21 Juni 2010. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 
  10. ^ "Soal SKPP, Bibit-Chandra Akan Umumkan Sikap". Viva.co.id. 21 Juni 2010. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 
  11. ^ "Putusan MKRI No. 133/PUU-VII/2009" (PDF). mkri.id. 29 Oktober 2009. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 
  12. ^ "Caleg Dalam Karung". Detik.com. 17 Oktober 2008. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 
  13. ^ "Rama Pratama: Pemilu Bukan Indonesian Idol". Kompas.com. 28 Februari 2009. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 
  14. ^ "Anggaran Minim, KPU Minta Bantuan Pemda". Hukumonline. 19 Februari 2009. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 
  15. ^ "Menyoroti Politik Keluarga". Detik.com. 5 November 2008. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 
  16. ^ "ISCEL Apresiasi Petugas KPPS". Youtube. 
  17. ^ "Parpol Ogah-Ogahan Update Situsnya". Detik.com. 8 Februari 2009. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 
  18. ^ "ISCEL: Situs Partai Harus informatif". Youtube. 
  19. ^ "Creative Commons Indonesia". www.creativecommons.or.id. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 
  20. ^ "The 2012 Creative Commons Asia Pacific Conference". Creative Commons Indonesia. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 
  21. ^ "UNESCO Policy Forum of Asia-Pacific on Open Educational Resources". Mei 2012. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 
  22. ^ "Kepala Badan Ekonomi Kreatif Lantik Pejabat Eselon 1". Bisnis.com. 27 Juli 2015. 
  23. ^ "Pimpinan Tinggi Madya Badan Ekonomi Kreatif Dilantik". Kompas.com. 27 Juni 2015. 
  24. ^ "BEKRAF luncurkan aplikasi seluler BIIMA". Antara. 24 Februari 2016. Diakses tanggal 31 Mei 2020. 
  25. ^ "Sosialisasikan Hak Kekayaan Intelektual melalui Bekraf HKI Run 2018". Sindo News. 24 April 2018. Diakses tanggal 31 Mei 2020. 
  26. ^ Meodia, Arindra (8 Desember 2018). "Bekraf gelar Festival Indikasi Geografis dorong ekosistem ekonomi kreatif". Antara. Diakses tanggal 28 Desember 2020. 
  27. ^ "Atasi Pembajakan, Bekraf Bentuk Satgas Pembajakan". Kompas. 11 Oktober 2016. 
  28. ^ "Bekraf: Puluhan Situs Film dan Musik Ilegal Telah Diblokir". Tirto. 11 Oktober 2016. 
  29. ^ "Ini Dia Daftar Lengkap Situs Musik Ilegal yang Diblokir Kominfo". Tribunnews.com. 24 November 2015. 
  30. ^ "Bekraf Dukung Kampanye Anti Pembajakan Film". Siar.com. 9 Agustus 2018. 
  31. ^ "Kasus Pembajakan di Indonesia Tinggi Bekraf Kampanyekan Anti Pembajakan". Jabarprov.go.id. 10 September 2019. 
  32. ^ "Kemenkumham Jatim Gandeng Bekraf dan Ditjen KI dalam Peringatkan Masyarakat tentang Pentingnya HKI". Tribunnews.com. 8 Oktober 2018. 
  33. ^ "Gubernur Jabar dan Kepala Bekraf Kampanyekan Anti Pembajakan". Youtube Prov. Jawa Barat. 16 September 2019. 
  34. ^ Hendartyo, Muhammad (8 April 2019). "Sejak 2016, Bekraf Fasilitasi 5.671 HKI Pelaku Ekonomi Kreatif". Tempo.co. Diakses tanggal 28 Desember 2020. 
  35. ^ "Bekraf Janji Bantu Pembuatan Badan Hukum Gratis Bagi 100 UMKM". Hukumonline. 11 November 2016. 
  36. ^ "Bekraf Fasilitasi Pendaftaran HKI kepada 5671 Pelaku Ekonomi Kreatif". Liputan6.com. 8 April 2019. 
  37. ^ "Ambon Siap Menjadi Kota Musik Dunia". Antara. 25 Oktober 2016. 
  38. ^ Mayaut, Penina (9 Mei 2019). "Bekraf Bantu Revitalisasi Bangunan Sanggar Boiratan Negeri Amahusu". Antara Maluku. Diakses tanggal 28 Desember 2020. 
  39. ^ Utomo, Ardi (8 November 2019). "Ambon Ditetapkan Kota Musik Dunia Versi UNESCO, Ini 5 Kota Lain yang Masuk Dalam Daftar". Kompas.com. Diakses tanggal 28 Desember 2020. 
  40. ^ "Kemenparekraf Apresiasi Digelarnya Konser Colorful Ambon City of Music". HaloIndonesia.co.id. 31 Oktober 2020. Diakses tanggal 28 Desember 2020. 
  41. ^ "DPR Sahkan UU Ekonomi Kreatif, Ini Tujuh Manfaatnya". Suara.com. 26 September 2016. Diakses tanggal 28 Desember 2020. 
  42. ^ "UU Ekonomi Kreatif" (PDF). Setkab.go.id. 24 Oktober 2019. Diakses tanggal 28 Desember 2020. 
  43. ^ BeritaSatu.com (2015-07-30). "Bekraf: Sertifikat Haki Diupayakan Bisa Jadi Jaminan Utang ke Bank". beritasatu.com. Diakses tanggal 2022-06-10. 
  44. ^ Rizqo, Kanavino Ahmad. "Jokowi Teken PP soal Kekayaaan Intelektual Jadi Objek Jaminan Utang". detiknews. Diakses tanggal 2022-07-18. 
  45. ^ Jewell, Catherine (Oktober 2019). "Leveraging Indonesia's Creative Economy". WIPO Magazine. 
  46. ^ "UI Awarding Night, Penghargaan untuk Para Mitra Pendukung Tridarma UI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-12-28. 
  47. ^ "Resmi Dilantik, Ini Jajaran Eselon 1 Kemenparekraf/Baparekraf". Sindonews.com. 6 Februari 2020. 
  48. ^ "Pulihkan Ekonomi Tanah Air, Kemenparekraf Fokus Garap Wisatawan Nusantara". Kompas.com. 4 Juli 2020. 
  49. ^ "Kemenparekraf Sebut Devisa Wisata 2020 Hanya Mencapai USD 3 M". CNBC Indonesia. 1 November 2020. 
  50. ^ "Persiapan Sebelum Buka Pariwisata dari Satgas COVID-19 Kemenparekraf". Tempo.co. 2 Juni 2020. 
  51. ^ "Amankah Berwisata di Era Normal Baru? Ini Kata Kemenparekraf". Republika.co.id. 26 Juli 2020. 
  52. ^ "Industri Pariwisata Tahun Ini Pemerintah Tak Pasang Target". Bisnis.com. 23 Oktober 2020. 
  53. ^ "Kemenparekraf Siapkan Protokol New Normal Bagi Pelaku Usaha". Bisnis.com. 1 Juni 2020. 
  54. ^ "Pemerintah Segera Gelar Program Sertifikasi CHS untuk Sektor Pariwisata, Apakah Diwajibkan?". Liputan6.com. 27 Mei 2020. 
  55. ^ "Bangkitkan Pariwisata, Beri Diskon untuk Wisatawan". Berita Satu. 26 Juli 2020. 
  56. ^ "Kemenparekraf Dukung Platform Digital Lokal Untuk Jadi Alternatif Distribusi Film". Kontan. 18 Agustus 2020. 
  57. ^ "(Video) Pembukaan Tempat Wisata di Tengah Tingginya Covid-19". CNN Indonesia. 19 September 2020. 
  58. ^ "Kemenparekraf Fokus Segmen Wisatawan Nusantara untuk Pulihkan Pariwisata". Medcom.id. 5 Juli 2020. 
  59. ^ "Kemenparekraf Yakinkan Destinasi Wisata Daerah Aman untuk Dikunjungi". Sindonews.com. 26 Juli 2020. 
  60. ^ "Kemenparekraf Siapkan Strategi Atasi Dampak Penurunan Wisatawan". Investor.id. 2 Juni 2020. 
  61. ^ "Masyarakat Antusias Ikuti Gerakan Penggunaan Masker Kain". Media Indonesia. 6 April 2020. 
  62. ^ "Langkah Awal Pulihkan Pariwisata Kemenparekra Fokus Segmen Wisnus". SWA.co.id. 4 Juli 2020. 
  63. ^ "Jokowi: Sektor Pariwisata Mulai Siapkan Transisi ke Tatanan Baru". Warta Ekonomi. 28 Mei 2020. 
  64. ^ "Kemenparekraf Siapkan Strategi Atasi Dampak Penurunan Wisatawan Selama COVID-19". iNews. 3 Juni 2020. 
  65. ^ "Serial Diskusi Regulasi Ekonomi Digital". Youtube Kemenparekraf. 
  66. ^ Mediatama, Grahanusa (2022-01-29). "Marak Pelanggaran HKI, Ini yang Dilakukan Pemerintah untuk Berantas Barang Bajakan". kontan.co.id. Diakses tanggal 2022-03-17. 
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Ari_Juliano_Gema&oldid=21391797"