Lompat ke isi

Republik Papua Barat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 29 Desember 2022 15.52 oleh InternetArchiveBot (bicara | kontrib) (Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.2)
Untuk nama provinsi di Indonesia, lihat Papua Barat.
Republik Papua Barat

StatusNegara yang belum sepenuhnya terbentuk
Ibu kotaPort Numbay
Bahasa yang umum digunakanIndonesia, Bahasa Melayu (Klaim Pemerintah Negara Federal Republik Papua Barat)[1], Belanda, Tok Pisin, dan Rumpun bahasa Papua lainnya
DemonimOrang Papua
PemerintahanPemerintahan interim
• Presiden
Forkorus Yaboisembut (versi NFRPB)[2]
Benny Wenda (versi ULMWP)[3]
Yoab Syatfle (versi NFRPB)[4]
Edison Waromi (versi ULMWP)[5]
• Ketua Parlemen
Buchtar Tabuni[6]
LegislatifParlemen Nasional Papua Barat
Pendirian
27 Desember 1949
• Upacara dan proklamasi
1 Desember 1961
1 Oktober 1962
1 Mei 1963
19 November 1969
• Proklamasi Papua dan Hari Konstitusi[7]
1 Juli 1971
• Proklamasi Republik Melanesia Barat oleh Thomas Wainggai
14 Desember 1988
• Negara Republik Federal Papua Barat
19 Oktober 2011
Sunting kotak info
Sunting kotak info • Lihat • Bicara
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Republik Papua Barat (bahasa Inggris: Republic of West Papua) adalah sebuah negara pengakuan terbatas yang diusulkan terdiri dari wilayah Papua Barat. Daerah tersebut diperintah oleh Indonesia sejak 1 Mei 1963 dengan beberapa nama dengan urutan sebagai berikut: Irian Barat, Irian Jaya, dan Papua. Saat ini wilayah tersebut terdiri dari enam provinsi di Indonesia: Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat.

Usulan tersebut didukung oleh Kepulauan Solomon dan Vanuatu dengan Parlemen Vanuatu meloloskan Wantok Blong Yumi Bill pada tahun 2010, yang secara resmi menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Vanuatu adalah untuk mendukung pencapaian kemerdekaan Papua Barat.[8][9][10] Parlemen telah mengusulkan meminta agar Papua Barat diberikan status pengamat di Melanesian Spearhead Group dan Forum Kepulauan Pasifik.[11][12][13]

Republik Papua Barat telah menjadi negara anggota Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) sejak berdirinya organisasi pada tahun 1991.[14]

Sejarah

Wilayah ini sebelumnya sebagian besar tidak diklaim, dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau sekitarnya memiliki hubungan perdagangan dengan Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate. Berdasarkan perjanjian tahun 1660 antara Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate yang berada di bawah jajahan Belanda, orang Papua diakui sebagai bagian dari Kesultanan Tidore. Berdasarkan perjanjian tahun 1872, Kesultanan Tidore mengakui kontrol Belanda atas seluruh wilayahnya, yang digunakan Kerajaan Belanda untuk menetapkan Nugini Barat sebagai wilayah jajahan resmi Hindia Belanda.

Untuk sebagian besar pemerintahan kolonial, tidak ada perbedaan yang dibuat antara Maluku dan Papua. Wilayah yang menjadi bagian dari Nugini Barat diperintah secara administratif dibawah Residentie Amboina. Pada tahun 1922, Residentie Ternate digabungkan dengan Residentie Amboina dan berganti nama menjadi Residentie Molukken.

Pada tahun 1935, Residentie Molukken berganti nama menjadi Gouvernement Molukken sampai dibuatnya Gouvernement Groote Oost. Pada tahun 1938, Gouvernement Molukken berubah nama kembali menjadi Residentie Molukken. Di bawah kolonialisme Belanda, Nugini Barat dipisahkan menjadi dua afdeling, Afdeeling Nieuw-Guinea, dan Afdeeling Zuid Nieuw-Guinea.[15]

Pada tahun 1949 setelah konferensi Meja Bundar, Belanda mempertahankan sebagian koloninya dengan wilayah Nugini Barat yang dikenal sebagai Nugini Belanda. Belanda berencana untuk menempatkan sebagian besar penduduk campurannya dari Hindia Belanda di Nugini Barat. Ketika rencana itu gagal, Belanda telah merencanakan untuk mundur pada tahun 1970 dan memulai Papuanisasi untuk mempersiapkan kemerdekaan.[16] Pada bulan Februari 1961, Belanda menyelenggarakan pemilihan Dewan Nugini, sebuah badan perwakilan Papua untuk memberi nasihat kepada gubernur.[16][17] Dewan menunjuk Komite Nasional untuk menyiapkan manifesto politik untuk negara masa depan.[16][17]

Pada tanggal 1 Desember 1961 diadakan upacara peresmian pengibaran bendera Bintang Kejora di luar gedung dewan dengan dihadiri oleh gubernur serta lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua", lambang burung cenderawasih, semboyan dan nama Papua Barat untuk usulan negara baru.[16][17] Belanda telah menerima manifesto kecuali denominasi bendera yang mengakuinya sebagai bendera teritorial bukan bendera nasional.[17]

Belanda melanjutkan pembentukan dewan pada tanggal 19 Oktober 1961, sekaligus menyusun manifesto kemerdekaan dan pemerintahan sendiri, bendera negara, cap negara, lambang cendrawasih, semboyan, nama Papua Barat, serta memilih lagu Hai Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan. Belanda mengakui bendera dan lagu kebangsaan ini pada tanggal 18 November 1961 dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1961.[16][17] Belanda menyatakan bahwa mereka telah menerima manifesto kecuali untuk denominasi bendera yang mengakuinya sebagai bendera teritorial, bukan bendera nasional.[17]

Pada tanggal 1 Juli 1971, Brigadir Jenderal Seth Jafeth Rumkorem, mantan anggota taruna ABRI yang menjadi pemimpin gerakan Papua Merdeka, memproklamirkan secara sepihak Papua Barat sebagai republik demokratis yang merdeka.[18] Bendera Bintang Kejora dinyatakan sebagai bendera nasional.[17]

Pada 14 Desember 1988, Thom Wainggai secara sepihak memproklamasikan Republik Melanesia Barat dengan menggunakan identitas Melanesia orang Papua Barat.[19][20] Bendera Melanesia Barat menampilkan 14 bintang dengan tiga batang berwarna hitam, merah, dan putih.[19]

Pada 19 Oktober 2011, Forkorus Yaboisembut, kepala Otoritas Nasional Papua Barat, memproklamasikan Republik Federal Papua Barat dengan merpati goura sebagai lambang negara.[21]

Pada Desember 2014, semua kelompok gerakan kemerdekaan Papua Barat bersatu di bawah satu payung organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Organisasi ini diketuai oleh Benny Wenda.[22][23] Pada Juli 2019, ULMWP mengklaim telah pada awal Mei menyatukan semua faksi militer Papua Barat di bawah satu komando membentuk Tentara Papua Barat, termasuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang akan berada di bawah kepemimpinan politik ULMWP.[24]

TPNPB mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan yang menyangkal bahwa mereka telah bergabung untuk menyerukan pencabutan serta permintaan maaf dan mengatakan telah menarik diri dari ULMWP setelah Konferensi Tingkat Tinggi ULMWP di Vanuatu pada tahun 2017.[25][26] Pada 1 Desember 2020, ULMWP mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara untuk Republik Papua Barat dengan konstitusi sementara dan dengan Benny Wenda sebagai presiden sementara.[27][28]

Lihat pula

Referensi

  1. ^ "Government". Negara Federal Republik Papua Barat. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  2. ^ Tom Allard (2 Desember 2011). "'President' calls for recognition of West Papua". The Sydney Morning Herald. Diakses tanggal 1 Januari 2013. 
  3. ^ "One People, One Soul". ULMWP. Port Vila. Mei 2021. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  4. ^ Syatfle, Yoab (24 Februari 2022). Laporan Konferensi Pertama Partai Persatuan Papua (PDF). Program Pelatihan Diplomatik Universitas New South Wales (Laporan). Manokwari. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  5. ^ Mawel, Benny (19 Oktober 2021). G., Aryo Wisanggeni, ed. "Peringati 10 tahun deklarasi, NFRPB minta PBB kunjungi Papua". Jubi. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  6. ^ "Ketua Parlemen Nasional West Papua Ditangkap Polisi di Kota Jayapura". Suara Papua. Abepura. 24 Maret 2022. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  7. ^ Yeimo, Hengky (1 Juli 2021). G., Aryo Wisanggeni, ed. "KNPB ajak rakyat Papua peringati Deklarasi Konstitusi Papua Barat pada 1 Juli". Jubi. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  8. ^ "Fiery debate over West Papua at UN General Assembly". Radio New Zealand 2017. 27 September 2017. Diakses tanggal 7 October 2017. 
  9. ^ "Indonesia hits back at Melanesian leaders on West Papua". Radio New Zealand. 27 September 2017. Diakses tanggal 7 October 2017. 
  10. ^ Manning, Selwyn (22 June 2010). "Vanuatu to seek observer status for West Papua at MSG and PIF leaders summits". Pacific Scoop. Diakses tanggal 20 October 2017. 
  11. ^ Buchanan, Kelly (2010-07-21). "Indonesia; Vanuatu: Vanuatu Parliament Passes Resolution on West Papua Independence". www.loc.gov (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-05-02. 
  12. ^ "Vanuatu to seek UN General Assembly support for ICJ opinion on Indonesia's Papua". Radio New Zealand (dalam bahasa Inggris). 2010-06-21. Diakses tanggal 2018-05-02. 
  13. ^ "Pacific.scoop.co.nz » Vanuatu to seek observer status for West Papua at MSG and PIF leaders summits". pacific.scoop.co.nz (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-05-02. 
  14. ^ Simmons (ed.). Unrepresented Nations and Peoples Organization Yearbook 1995. Kluwer Law International. hlm. 1–3. ISBN 90-411-0223-X. 
  15. ^ Rollings, Leslie (2010). The West Papua Dilemma (Tesis). University of Wollongong. https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.id/&httpsredir=1&article=4276&context=theses. Diakses pada 27 August 2020. 
  16. ^ a b c d e Saltford, John (2003). The United Nations and the Indonesian takeover of West Papua, 1962-1969 : the anatomy of betrayal (PDF). London ; New York: Routledge Curzon. ISBN 0203221877. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 22 October 2017. 
  17. ^ a b c d e f g Tanggahma, Leonie (1 December 2012). "A History of the Morning Star Flag of West Papua". West Papua Media. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-22. Diakses tanggal 21 October 2017. 
  18. ^ "West Papua". Unrepresented Nations and People Organization (UNPO). 15 October 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 October 2017. 
  19. ^ a b King, Peter (2004). West Papua & Indonesia since Suharto: independence, autonomy or chaos?. Sydney: University of New South Wales Press. ISBN 9780868406763. 
  20. ^ "Human Rights in Papua 2010/2011" (PDF). Papua land of peace - faith based network on West Papua. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 28 September 2017. 
  21. ^ "Government". Federal State Republic of West Papua. Diakses tanggal 21 October 2017. 
  22. ^ Ligo, Godwin (10 December 2014). "West Papuans unite under new umbrella group". Vanuatu Daily Post. Diakses tanggal 2 October 2017. 
  23. ^ Chivers, Danny (10 May 2017). "Morning Star Rising". New Internationalist. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 May 2017. 
  24. ^ "West Papuan military factions form unified 'West Papua Army' in historic declaration". United Liberation Movement for West Papua (Siaran pers). 1 July 2019. Diakses tanggal 25 February 2021. 
  25. ^ Davidson, Helen (3 July 2019). "West Papuan independence group says it is 'ready to take over country'". The Guardian. Diakses tanggal 25 February 2021. 
  26. ^ "OPM Bongkar Siasat Benny Wenda di ULMWP Rebut Tanah Papua". CNN Indonesia (dalam bahasa Indonesian). 4 December 2020. Diakses tanggal 25 February 2021. 
  27. ^ "'Provisional Government' of West Papua announced, Indonesian rule rejected". United Liberation Movement for West Papua (Siaran pers). 1 December 2020. Diakses tanggal 25 February 2021. 
  28. ^ Doherty, Ben (1 December 2020). "West Papua Independence Leaders Declare 'Government-in-Waiting'". The Guardian (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 1 December 2020. 
Ikon rintisan

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Republik_Papua_Barat&oldid=22515159"