Fahrina Fahmi Idris
Fahrina Fahmi Idris | |
---|---|
Lahir | 11 Oktober 1972 Jakarta, Indonesia |
Kebangsaan | Indonesia |
Almamater | - University of West England, Inggris - Regent Academy of Fine Art, London |
Pekerjaan | Pengusaha |
Dikenal atas | Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) |
Suami/istri | Poempida Hidayatullah |
Orang tua | Fahmi Idris Kartini |
Fahrina Fahmi Idris (lahir 11 Oktober 1972) adalah seorang pengusaha Indonesia. Dia menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI). Bisnis Fahrina bergerak diberbagai bidang usaha, diantaranya penyediaan jasa keamanan, jasa konstruksi serta desain interior dan lain-lain.[1]
Keluarga
Fahrina menikah dengan seorang pria yang juga berprofesi sebagai pengusaha sekaligus politisi dari Partai Golkar, Poempida Hidayatullah.[2] Pernikahan mereka telah dikaruniai 4 orang anak.
Fahrina adalah putri dari Fahmi Idris, seorang eksponen 66 yang kemudian menjadi konglomerat sekaligus politisi dari Partai Golkar dan pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Menteri Perindustrian. Sedangkan ibunya bernama Kartini, putri seorang ulama besar yang pernah menjabat Ketua Umum MUI, Hasan Basri. Fahrina Fahmi Idris merupakan anak bungsu dari dua bersaudara, kakaknya, Fahira Fahmi Idris juga seorang tokoh yang dikenal masyarakat dan juga berprofesi sebagai pengusaha.
Pendidikan
- Social Studies, jurusan Advertising, University of West England
- Desainer Interior dari Regent Academy of Fine Art, London
Kegiatan
Bisnis
- PT Lima Ideas (jasa konstruksi dan desain interior)
- PT Ideas Analitika Pratama (jasa teknologi informasi, konsultasi, dan pengadaan umum)
- PT Universal Security Indonesia (jasa keamanan, kawal angkut barang berharga)
- Trans Cargo Global (perusahaan kargo)
- PT Viron Energy (bisnis energi terbarukan)
Organisasi
- Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi)
Referensi
- ^ www.politikindonesia.com Rina Fahmi Idris: Saatnya Kadin Akomodir Perempuan
- ^ www.tempo.co Poempida Hidayatullah Bersiap-siap Masuk DPR