Muhammad Natsir Thaib

Ir. Muhammad Natsir Thaib
Wakil Gubernur Maluku Utara
Petahana
Mulai menjabat 5 Mei 2014
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo
Gubernur	Abdul Ghani Kasuba
Pendahulu Abdul Ghani Kasuba Pengganti Petahana
Penjabat Bupati Halmahera Timur
Masa jabatan 2003 – 2005
Gubernur	Thaib Armaiyn
Pendahulu kosong Pengganti Welhemus Tahalele
Informasi pribadi
Lahir	10 April 1955 Ternate, Maluku Utara, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Suami/istri	Fatmawati Ibrahim
Alma mater	Universitas Cendrawasih
Sunting kotak info • L • B

Ir. Muhammad Natsir Thaib, (lahir 10 April 1955) adalah Pejabat Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara mendampingi Gubernur Abdul Ghani Kasuba yang dilantik di Sofifi ibukota Provinsi Maluku Utara pada 2 Mei 2014. Dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi di Gedung DPRD Maluku Utara yang dihadiri oleh Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Duta besar Arab Saudi, mantan Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn, dan Plt. Gubernur Maluku Utara Tanribali Lamo

Riwayat hidup

Putera daerah pesisir asal Tidore (Soa Sio). Lulusan Insinyur Fakultas Teknik Kehutanan di Universitas Cendrawasih Manokwari, selepas pendidikan profesi, Natsir bergabung dengan perusahaan BUMN PT INHUTANI II di tahun 1981. Tiga (3) tahun kemudian Natsir mendaftarkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Irian Jaya. Seiring statusnya resmi menjadi pegawai, ia dan istrinya resmi pindah ke Kota Jayapura pada tahun 1984.

Riwayat Keluarga

Natsir adalah anak ke-7 dari 8 bersaudara, lahir dari pasangan orang tuanya Muhammad Thaib dan Maimuna asal Soa Sio, Tidore. Natsir menikah pada tahun 1968 dengan mempersunting anak seorang veteran perang Trikora (ABRI) berdarah Jawa-Weda (Halmahera Tengah) Fatmawati Ibrahim. Keduanya menikah di Manokwari dan hingga kini dianugerahi 5 (lima) orang anak. Natsir sendiri terlahir dan dibesarkan di lingkaran keluarga birokrasi pemerintahan Kesultanan Tidore dengan marga Kalfangare. Di Tidore, keluarga besarnya menempati kedudukan di Soa Kapita (Soa Sio).

Ayah Natsir (M.Thaib) adalah seorang guru di sekolah rakyat yang sering berpindah-pindah tempat tugas (Mengajar) di berbagai daerah di Maluku Utara hingga akhirnya menetap dan mengajar di Sula Madaha (Sebuah desa di Utara Pulau Ternate). Dari garis ayahnya, Natsir merupakan cucu mendiang almarhum Hamjah Ibn Thaib Ardan yang merupakan Panglima tinggi angkatan darat Perang Kesultanan Tidore bergelar Kapita Kie. Kakeknya merupakan tokoh militer dan imam agama yang sangat dihormati di kalangan masyarakat dan adat atas riwayat jasa pengabdiannya di Kesultanan Tidore yang terbilang cukup panjang, beliau menjabat sebagai panglima perang di 3 (tiga) masa generasi kekuasaan yang berbeda, yakni sejak masa pemerintahan Sultan Tidore ke-35 Achmad Fatahuddin Alting (Masa kuasa 1892-1894 Masehi), Sultan Tidore ke-36 Achmad Kawiyuddin Alting (Masa kuasa 1894-1906 Masehi), dan Sultan Tidore ke-37 Zainal Abidin Syah yang juga adalah Gubernur pertama Irian Barat pertama dalam sejarah NKRI (Masa kuasa 1947-1967 Masehi). Selain itu, kakeknya juga merupakan tokoh sejarah yang bertugas menjemput dan menerima rombongan kepresidenan Republik Indonesia (Presiden Ir.Soekarno beserta ibu Fatmawati) kala tiba di Tidore menjadi tamu kehormatan Kesultanan di pelantikan adat Sultan Tidore ke-37 Zainal Abidin Syah di Limau Timore (Soa Sio) pada tanggal 27 Februari tahun 1947. Kakeknya juga andil dalam bidang hukum tata negara sebagai tim perumus konstitusi Kesultanan Tidore (Peraturan Kie Se Kolano) pada tahun 1868. Meskipun kini Natsir masih memiliki latar belakang adat dan peluang dalam kedudukan politik di birokrasi Kesultanan Tidore, Natsir lebih memilih menetap di Ternate (Sebagai PNS) dan menyerahkan semua urusan 'fungsionalisme marga adat' pada keluarganya di Tidore.

Karir Birokrasi Pemerintahan

Kepala Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Maluku Utara (2000)

15 tahun sejak Natsir menjadi PNS di Jayapura, dan menjabat jabatan terakhir sebagai Kepala sub dinas (Kasubdin) Tata Usaha Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Irian Jaya, ia memilih kembali ke kampung halaman dengan mengajukan permohonan pemindahan tugas pasca Reformasi 1999 dan konflik SARA Maluku-Maluku Utara 1999-2000 pula sejak terbit UU No.46 Tahun 1999 tentang pembentukkan Provinsi Maluku Utara. Setiba di Kota Ternate, Natsir kemudian ditunjuk dan diangkat oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Provinsi Maluku Utara Surasmin menjadi Kepala Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Maluku Utara yang resmi dilantik pada tanggal 22 Maret 2000.

Pelaksana Tugas (PLT) Bupati di Kabupaten Halmahera Timur (2003)

Otonomi daerah di Maluku Utara kembali terjadi. Pada tahun 2003 terbentuklah Kabupaten Halmahera Timur, Gubernur Maluku Utara I (Pertama) Drs.H.Thaib Armayn mempercayakan Natsir menjadi pelaksana tugas (Plt.) Bupati Halmahera Timur.

Asisten III Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara (2007)

Sepeninggalnya dari Halmahera Timur, Natsir kembali diberi kepercayaan Gubernur Thaib Armayn di pemerintahan periode II nya menjadi Asisten III Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara di tahun 2009.

Kepala Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara (2009)

Pada tahun 2009, Natsir dipercayakan pusat memimpin kursi kepala Badan Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku Utara . Pasca berakhirnya jabatan Natsir sebagai Kepala Bawasda di tahun 2012, Natsir akhirnya pensiun secara administratif.

Wakil Gubernur Maluku Utara 2014-2019

Natsir diminta oleh mantan atasannya (eks.Wagub Malut di periode II Thaib Armyn) yakni Abdul Gani Kasuba untuk maju menemaninya dalam perhelatan Pemilihan Kepala daerah Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara di tahun 2014. Natsir yang awalnya menolak kembali ke jalur birokrasi akhirnya legowo menerima pinangan Gani atas pertimbangan aspirasi masyarakat dan keluarga. Keduanya (AGK Manthab; Abdul Gani dan M.Natsir Thaib) akhirnya berhasil menjadi pemenang Pemilukada 2014 usai melewati rentetatan kasus kecurangan pengelolaan hasil suara dengan tim lawan hingga brujung ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta. Keduanya resmi diangkat dan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara periode 2014-2019 pasca dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara di ibukota Sofifi pada tanggal 5 Mei 2014.

Karir Politik

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) - 2014

Natsir akhirnya mendaftarkan diri sebagai anggota kader PKS usai terdesak dalam kriteria aturan main Cawagub dalam Pemilukada Gub/Cawagub Provinsi Maluku Utara di tahun 2014 sebab untuk maju dalam bursa pencalonan, ia harus terdaftar sebagai anggota Partai Politik

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) - 2016

Selang setahun kemudian, Natsir memilih keluar dari PKS dan bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat dibawah barisan Jend.Purn.Wiranto pada awal tahun 2016. Tepat pada tanggal 23 April 2016, Natsir terpilih secara aklamasi di Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD HANURA Maluku Utara sebagai Ketua DPD menggantikan posisi mendiang Alm.Umar Alting.

Riwayat Jabatan

• 1. 1981 s.d 1984 : Pegawai BUMN Kehutanan PT. Inhutani II Manokwari
• 2. 1984 s.d 2000 : Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya
• 3. 2000 s.d 2003 : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
• 4. 2003 s.d 2005 : Penjabat Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara
• 5. 2006 s.d 2007 : Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Maluku Utara
• 6. 2007 s.d 2009 : Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
• 7. 2009 s.d 2012 : Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara
• 8. 2014 s.d 2019 : Wakil Gubernur Maluku Utara
• 9. 2016 s.d.......... : Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Maluku Utara

Pranala Luar

• (Indonesia) Profil di Situs Pusat Informasi Maluku Utara

Jabatan politik
Didahului oleh: Abdul Ghani Kasuba	Wakil Gubernur Maluku Utara 5 Mei 2014–sekarang	Petahana