Lompat ke isi

Hubungan Turki dengan Uni Eropa

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Hubungan Turki dengan Uni Eropa
Peta memperlihatkan lokasiEuropean Union and Turkey

Uni Eropa
Turki

Hubungan Turki dengan Uni Eropa merupakan sebuah hubungan kemitraan yang saling memengaruhi satu sama lain terlebih lagi letak negara Turki yang berbatasan langsung dengan wilayah Eropa baik dalam politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya.[1] Hubungan ini mulai terjalin pada tahun 1959 sedangkan kerangka kerja kelembagaannya secara resmi dibentuk sejak disepakatinya Perjanjian Ankara 1963.

Turki telah berupaya untuk bergabung dengan Uni Eropa selama beberapa dasawarsa terakhir. Hal ini ditandai dengan pengajuan yang dikirim pertama kali untuk bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (pendahulu Uni Eropa) pada tahun 1987.[2] Namun, negosiasi pergabungannya tidak mengalami banyak kemajuan hingga kemudian negosiasi tersebut ditutup sejak tahun 2016.

Latar Belakang

Sejak wilayahnya ditaklukan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 395 M, Turki telah berbagi sejarah peradaban dengan negara-negara Eropa. Dibuktikan dengan berdirinya Konstantinopel yang selama Abad Pertengahan merupakan kota terbesar dan termakmur di Eropa.[3] Pada tahun 1453, penaklukan Turki Utsmaniyah terhadap kota Konstantinopel menjadikan kekaisaran tersebut menjadi kekuatan besar di wilayah Eropa Tenggara dan Mediterania Timur.[1]

Keruntuhan Turki Utsmaniyah pada Perang Dunia I menjadi awal dimulainya periode Modern pada tahun 1923 M. Pada Periode Revolusi ini Turki dipimpin oleh seorang presiden yang dikenal dengan Mustafa Kemal Atatürk. Pada masa pemerintahannya, Mustafa mengampanyekan akan memberikan arah dan tujuan bagi generasi baru negara untuk mengubah rakyat Turki menuju aspek kehidupan abad ke-20 yang kontemporer dan memulai reformasi yang drastis di semua aspek. Sehingga Mustafa melakukan modernisasi besar-besaran dengan berkiblat ke Barat.

Selama Perang Dunia II, Turki berusaha tetap netral hingga Februari 1945, ketika Turki bergabung dengan Sekutu. Negara ini ambil bagian dalam Rencana Marshall 1947, menjadi anggota Majelis Eropa pada tahun 1949,[4] dan anggota NATO pada tahun 1952.[5] Selama Perang Dingin, Turki bersekutu dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat. Kedekatan antara Turki dan Barat semakin kental pada masa setelah Perang Dunia II.

Dampak dari Perang Dunia II adalah perpecahan dan kemiskinan yang terjadi di negara-negara di seluruh dunia khususnya di kawasan Eropa. Pada tahun 1950, Robert Schuman—Menteri Luar Negeri Perancis—memiliki ide untuk menyatukan Eropa yang bertujuan untuk mengembalikan perekonomian negara-negara Eropa sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang kembali. Sejak itulah usaha untuk mempersatukan Eropa dimulai. Pada Juli 1952, rencana itu terwujud dengan penandatanganan perjanjian pendirian Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (bahasa Inggris: European Coal and Steel Community).

Uni Eropa kemudian maju pesat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar menaungi anggotanya. Hal inilah yang menarik negara lain untuk bergabung menjadi anggota dan salah satunya adalah Turki. Dalam catatan sejarah, Turki selalu menunjukkan minat yang sangat besar untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa. Besarnya minat ini ditunjukkan dengan bergabungnya Turki ke berbagai kegiatan yang ada di Eropa. Negara ini pernah menjadi anggota Dewan Eropa pada tahun 1949, kemudian menjadi anggota asosiasi Uni Eropa pada tahun 1963. Turki juga merupakan salah satu negara pendiri Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi pada tahun 1961 dan juga Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa pada tahun 1971.[6]

Sejarah Hubungan dan Kerjasama

Turki merupakan salah satu dari negara-negara yang bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) pada tahun 1959 ketika MEE baru saja dibentuk.

Kerja sama ini diwujudkan dalam kerangka kesepakatan perhimpunan yang dikenal sebagai Perjanjian Ankara yang ditandatangani pada 12 September 1963. Tujuan utama dari perjanjian itu sendiri adalah untuk mencapai peningkatan yang berkelanjutan dalam ihwal kehidupan di Turki dan di Masyarakat Ekonomi Eropa melalui percepatan kemajuan ekonomi dan perluasan perdagangan yang harmonis, serta untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara Turki dan MEE. Dari kerja sama ini menghasilkan hubungan bilateral Turki dengan Serikat Pabean Uni Eropa sehingga dapat menghilangkan hambatan perdagangan yang berupa pengurangan atau peniadaan bea masuk antar kedua belah pihak.

Sementara itu, pada bulan Februari 2016, Dewan Eropa berpandangan terhadap Turki yang mengarah kepada sistem otokrasi.[7][8][9]

Peristiwa Penting

  • Pada tahun 1963, perjanjian perhimpunan ditandatangani oleh Turki dan Uni Eropa.
  • Pada tahun 1987, Turki mendaftarkan pengajuan untuk keanggotaan penuh UE.
  • Pada tahun 1993, Serikat Pabean Uni Eropa dan Turki memulai kesepakatan.
  • Pada tahun 1996, kesepakatan Serikat Pabean Uni Eropa dengan Turki berlaku.
  • Pada tahun 1999, dalam KTT Helsinki, Dewan Eropa memberikan Turki status negara kandidat untuk keanggotaan UE.
  • Pada tahun 2001, Dewan Eropa menyetujui Kemitraan Pergabungan Turki-UE sehingga memberikan jalan bagi Turki untuk proses menuju pergabungannya ke dalam UE. Pemerintah Turki menggunakan Program Nasional untuk Pengadopsian Perundangan Uni Eropa (bahasa Inggris: National Programme of Turkey for the Adoption of the EU Acquis) yang mencerminkan kemitraan pergabungan itu. Pada KTT Kopenhagen, Dewan Eropa memutuskan untuk meningkatkan dukungan keuangan Uni Eropa secara signifikan yang disebut sebagai "pelaksanaan pra-pergabungan" .
  • Pada tahun 2004, Dewan Eropa memutuskan untuk membuka negosiasi pergabungan dengan Turki.
  • Pada tahun 2005, negosiasi pergabungan dibuka.
  • Pada tahun 2016, Parlemen Eropa memungut suara untuk menangguhkan negosiasi pergabungan dengan Turki karena kekhawatiran mengenai HAM dan peraturan hukum.

Kerjasama Kelembagaan

Kesepakatan perhimpunan yang telah Turki adakan dengan Uni Eropa merupakan bentuk dari penerapan proses pergabungan Turki ke dalam Uni Eropa. Beberapa lembaga telah dibentuk untuk memastikan dialog politik dan kerja sama selama proses persiapan keanggotaannya.

Dewan Perhimpunan

Dewan Perhimpunan berperan dalam membangun dan mengorientasikan hubungan Turki dengan Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk menerapkan kesepakatan perhimpunan dalam bidang politik, ekonomi, dan perdagangan. Dewan tersebut terdiri dari perwakilan Pemerintah Turki, Dewan Eropa, dan Komisi Eropa.

Dewan Perhimpunan mengadakan pertemuan setiap dua kali dalam setahun pada tingkat kementerian. Dewan dapat mengambil keputusan dengan suara bulat tanpa adanya pertentangan. Masing-masing dari Turki dan Uni Eropa memiliki hak satu suara.

Komite Perhimpunan

Komite Perhimpunan menyatukan para ahli dari Uni Eropa dan Turki untuk membahas persoalan teknis yang berkaitan dengan perhimpunan dan mempersiapkan agenda untuk Dewan Perhimpunan. Bab-bab perihal negosiasi dibahas dalam 8 sub-komite yang disusun sebagai berikut:

  1. Komite Pertanian dan Perikanan;
  2. Komite Pasar Internal dan Persaingan Pasar;
  3. Komite Perdagangan, Industri, dan Produk dari ECSC;
  4. Komite Ekonomi dan Urusan Keuangan;
  5. Komite Inovasi;
  6. Komite Transportasi, Lingkungan, dan Energi;
  7. Komite Pembangunan Kawasan, Ketenagakerjaan, dan Kebijakan Sosial; dan
  8. Komite Bea Cukai, Perpajakan, Perdagangan Narkoba, dan Pencucian Uang.

Komisi Parlementer Bersama

Komisi Parlementer Bersama merupakan badan pengatur perhimpunan Turki dengan Uni Eropa. Komisi tersebut bertugas untuk menganalisis laporan kegiatan tahunan yang diserahkan kepadanya oleh Dewan Perhimpunan dan membuat rekomendasi perihal persoalan yang berkaitan dengan perhimpunan. Komisi tersebut terdiri dari 18 anggota yang dipilih oleh Majelis Nasional Turki dan Parlemen Eropa.

Komite Kepabeanan Bersama

Tugas utama dari Komite Gabungan Kepabeanan ini adalah untuk menetapkan prosedur yang konsultatif guna memastikan penyelarasan legislatif di bidang yang berkaitan langsung dengan fungsi Serikat Pabean Turki dan Uni Eropa. Komite tersebut memberikan rekomendasi kepada Dewan Perhimpunan. Komisi ini pun diperkirakan akan mengadakan pertemuan sebulan sekali.

Komite Konsultatif Bersama

Komite Konsultatif Bersama dibentuk pada 16 November 1995 yang sesuai dengan Pasal 25 Perjanjian Ankara. Komite tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan dialog dan kerja sama antara kelompok-kelompok kepentingan ekonomi dan sosial dalam Masyarakat Eropa dan Turki serta untuk memfasilitasi pelembagaan mitra dialog tersebut di Turki. Komite tersebut berstruktur campuran, kooperatif, dan dua sayap; yakni sayap Uni Eropa dan Turki dengan memiliki 36 anggota keseluruhan, terdiri dari 18 anggota perwakilan Turki dan 18 anggota perwakilan Uni Eropa. Komite tersebut juga memiliki dua wakil ketua terpilih, masing-masing mewakili Turki dan Uni Eropa.

Badan Administratif terkait Uni Eropa di Administrasi Turki

Sekretariat Jenderal untuk Urusan Uni Eropa dibentuk pada Juli 2000 guna memastikan harmonisasi dan koordinasi internal dalam persiapan Turki untuk keanggotaan Uni Eropa. Sementara Menteri Muda untuk Perdagangan Luar Negeri Dewan Eksekutif Uni Eropa dibentuk untuk memastikan arah, tindak lanjut, dan finalisasi pekerjaan yang dilakukan dalam ruang lingkup Serikat Pabean dan tujuan integrasi.[10]

Negosiasi Keanggotaan Uni Eropa

Lebih dari satu dasawarsa yang lalu, Turki memulai negosiasi keanggotaannya dengan Uni Eropa. Dengan demikian, sebuah babak baru telah dibuka dalam sejarah hubungan Turki dengan masyarakat negara-negara Eropa. Turki telah menandatangani Perjanjian Ankara pada tahun 1963 untuk perhimpunan dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Kemudian pada tahun 1987, Turki mengajukan diri untuk menjadi anggota tetap dari MEE. Pada tahun 1996, Turki bergabung dengan Serikat Pabean Uni Eropa pada tahun 1996 hingga menjadi negara kandidat Uni Eropa pada tahun 1999. Tahun-tahun di atas menjadi tonggak penting bagi perjuangan Turki menjadi anggota Uni Eropa.

Sementara itu pada tahun 2005 menjadi titik balik bagi rakyat Turki untuk menyaksikan keanggotaan Uni Eropa menjadi kenyataan. Dengan dimulainya negosiasi keanggotaannya menjadi klimaks dari perjuangannya.[11]

Pemerintah Turki telah mengalami kemajuan dalam memenuhi kriteria- kriteria calon anggota yang diberikan oleh Uni Eropa, Turki menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, tercatat sepanjang tahun 2004-2008 pertumbuhan ekonomi Turki mencapai rata-rata 7%. Turki berhasil mengadopsi bab-bab baru dalam kriteria perundang-undangan walaupun masih banyak bab lainnya yang belum menyesuaikan dengan Uni Eropa. Dalam aspek politik, Pemerintah Turki telah berupaya keras untuk menyelesaikan masalah HAM dengan orang Kurdi, orang Armenia, dan Siprus. Namun sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Turki tersebut dalam pengajuannya masih terdapat banyak kendala yang akhirnya membuat pergabungan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa kembali terhambat.[6]

Negosiasi keanggotaan Turki akhirnya terhenti setelah terjadinya pembersihan Turki 2016. Pada 24 November 2016, Parlemen Eropa memutuskan untuk menangguhkan negosiasi dengan Turki akibat masalah hak asasi manusia dan rule of law,[12] walaupun keputusan ini tidak mengikat secara hukum.[13] Pada 13 Desember, Dewan Uni Eropa (yang terdiri dari menteri-menteri negara anggota) menegaskan bahwa mereka tidak akan membuka bab baru dalam proses negosiasi keanggotaan Turki.[14] Setelah kemenangan Erdogan dalam referendum konstitusional Turki 2017, negosiasi keanggotaan Turki telah berhenti sepenuhnya.[15][16]

Isu-isu Terkini

Referensi

  1. ^ a b "Hubungan Uni Eropa dengan Turki" (PDF). UMY Repository. repository.umy.ac.id. 18 Agustus 2017. Diakses tanggal 17 Mei 2018. 
  2. ^ "EU-Turkey relations". European Information on Enlargement & Neighbours (dalam bahasa Inggris). EurActiv.com. 23 September 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 Juli 2008. Diakses tanggal 26 Agustus 2008. 
  3. ^ Pounds, Norman John Greville. An Historical Geography of Europe, 1500-1840, hal. 124. CUP Archive, 1979. ISBN 0-521-22379-2.
  4. ^ "Turkey and the Council of Europe". Council of Europe. 27 October 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 December 2006. Diakses tanggal 30 October 2006. 
  5. ^ "Greece and Turkey accede to the North Atlantic Treaty Organization". NATO Media Library. NATO. 18 February 1952. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 November 2006. Diakses tanggal 30 October 2006. 
  6. ^ a b "Upaya Pemerintah Turki untuk Bergabung dengan Uni Eropa". "Global Political Studies Journal" Ilmu Hubungan Internasional UNIKOM. Desember 2012. Diakses tanggal 24 Mei 2018. 
  7. ^ Braun, Stefan. "Europarat sieht Türkei auf dem Weg in die Autokratie" (dalam bahasa Jerman). Süddeutsche Zeitung. Diakses tanggal 3 Maret 2017. 
  8. ^ "EU: Bericht: Europarat sieht Türkei auf dem Weg in die Autokratie" (dalam bahasa Jerman). Die Zeit. 1 Maret 2017. Diakses tanggal 3 Maret 2017. 
  9. ^ "Türkei: Europarat warnt vor drohender Autokratie" (dalam bahasa Jerman). Tagesschau. Diakses tanggal 3 Maret 2017. 
  10. ^ "Institutional Cooperation". Delegation of the European Union to Turkey (dalam bahasa Inggris). avrupa.info.tr. Diakses tanggal 30 Mei 2018. 
  11. ^ "EU-Turkey relations: the beginning of the end?". European Council on Foreign Relations (dalam bahasa Inggris). ecfr.eu. 17 September 2017. Diakses tanggal 21 Mei 2018. 
  12. ^ "Freeze EU accession talks with Turkey until it halts repression, urge MEPs" (dalam bahasa Inggris). European Parliament. 
  13. ^ "EU parliament votes overwhelmingly in favour of scrapping Turkey accession talks". The Telegraph (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 8 Desember 2016. 
  14. ^ "EU says won't expand Turkey membership talks". Yahoo. 13 Desember 2016. 
  15. ^ EU-Turkey Relations Reaching a Crossroads, Carnegie Europe
  16. ^ "Turkey is no longer an EU candidate", MEP says, Euronews
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Hubungan_Turki_dengan_Uni_Eropa&oldid=13962277"