Lompat ke isi

Sistem pemerintahan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 26 Oktober 2020 15.00 oleh Great achievement (bicara | kontrib) (←Mengalihkan ke Pemerintahan)

Halaman pengalihan

Mengalihkan ke:

.

Peta Negara-negara di Dunia yang Diwarnai Berdasarkan Bentuk dan Sistem Pemerintahannya pada Bulan 2011
  Republik dengan sistem presidensial murni
  Republik dengan sistem presidensial, di mana kekuasaan presiden tergantung pada parlemen
  Monarki konstitusional dengan sistem parlementer, di mana penguasa monarki (raja) tidak memiliki kekuasaan negara
  Monarki konstitusional, di mana penguasa monarki (raja) memiliki kekuasaan negara
  Republik dengan sistem partai tunggal (sistem satu partai)
  Diktator militer (junta militer)
  Lainnya (negara yang tidak sesuai dengan salah satu bentuk dan sistem di atas)
Perhatikan bahwa beberapa negara yang secara konstitusional menyatakan diri sebagai republik dengan sistem multipartai, oleh banyak negara lainnya dianggap sebagai negara otoriter. Peta ini bertujuan untuk menunjukkan bentuk dan sistem negara secara de jure, bukan secara de facto.

Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi:

  1. Presidensial
  2. Parlementer
  3. Semipresidensial
  4. Komunis
  5. Demokrasi liberal
  6. Liberal

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat di mana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.