Astrawinata

Astrawinata
Astrawinata
Menteri Kehakiman Indonesia ke-13
	Masa jabatan; 9 Desember 1963 – 18 Maret 1966
Presiden	Soekarno
	Pendahulu; Wirjono Prodjodikoro Pengganti; Wirjono Prodjodikoro
Wakil Gubernur Jawa Barat ke-2
	Masa jabatan; 6 Februari 1960 – 9 Desember 1963
Presiden	Soekarno
Gubernur	Mashudi
	Pendahulu; Ipik Gandamana Pengganti; E. Dachjar Sudiawidjaja
Informasi pribadi
Lahir	Achmad Astrawinata; 11 September 1917; Palembang Sumatra Selatan, Hindia Belanda
Meninggal	?
Partai politik	Partai Komunis Indonesia
Hubungan	Hasan Astrawinata
Tempat tinggal	Jl. Dr. Sukimin No.4, Bandung, Jawa Barat
Profesi	Pengacara; Politikus;
	Sunting kotak info • L • B

Mr. Achmad Astrawinata, S.H. (lahir di Palembang, 28 Desember 1917 - meninggal di ?) adalah seorang ahli hukum yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat periode 1960–1963. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai anggota Konstituante fraksi Republik Proklamasi periode 1956–1959.^[1]

Pendidikan

Setelah pemulihan kemerdekaan menyelesaikan Fakultas Hukum di Jakarta (Desember 1949–Juli 1950)

Karier

Wakil Ketua Perhimpunan Peladjar Indonesia (PPI) (–1943)
Pemuda Auti Fasis (1942–1945)
Peg. Sihoobu. Peg. Kejaksaan kemudian pengadilan negeri Bandung/Sumedang (Agustus 1942–Februari 1948)
Anggota pimpinan Angkatan Pemuda Indonesia (API) Cabang Priangan di Bandung (1945–?)
Ketua Umum Markar Dewan Pimpinan Perdjuangan Priangan (1945–?)
Anggota Dewan Pimpinan Lasjkar Rakjat Djawa Barat di Karawang (1945–?)^[2]
Memimpin perlawanan rakyat di Priangan Timur saat Agresi Militer Belanda ke-1 (1947)^[3]
Pengacara Partikelir (Februari 1948–Maret 1951)
Ketua Kongres Rakyat Jawa Barat
Hakim Pengadilan Negeri Bandung/Sumedang (Maret 1951–?)
Anggota Konstituante Republik Indonesia Fraksi Republik Proklamasi (9 November 1956–5 Juli 1959)
Wakil Gubernur Jawa Barat (6 Februari 1960–9 Desember 1963)
Menteri Kehakiman Indonesia (9 Desember 1963–18 Maret 1966)

Kontroversi

Astrawinata adalah tokoh dari Partai Komunis Indonesia yang mendapat kontroversi saat ditunjuk menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Mashudi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Jawa Barat menuai reaksi spontan, termasuk dari partainya sendiri, yaitu dari Fraksi PKI.^[4] Fraksi PKI sangat menyesalkan penunjukan Astrawinata sebagai Wakil Gubernur, padahal PKI mempunyai calon selain dirinya.

Pada saat pelantikan, Mashudi sebagai Gubernur banyak disetujui berbagai pihak, lain dengan Astrawinata. Pelantikan Astrawinata sebagai Wakil Gubernur diwarnai dengan aksi walkout dari Fraksi Masyumi.

Penangkapan

Saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, ia ditangkap dan tidak diadili bersama dengan Chairul Saleh, Setiadi Reksoprodjo, Armunanto, Sudibjo, Soemardjo, Imam Sjafei, Soemarno Martopradoto, JK Tumakaka, Koerwet Kartaadiredja dan Soemarno Sosroatmodjo. Mereka sebagai menteri di Kabinet Dwikora II diduga terlibat dalam Gerakan 30 September.^[5]

Referensi

^ Achmad Astrawinata, anggota Konstituante Konstituante.Net
^ Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 3 Books.google.co.id
^ Bambu Runtjing dan Brigade Tjitarum di Palagan Jawa Barat Tirto.id (7/4/2019)
^ Kolonel Mashudi Menjadi Gubernur Jawa Barat dan Kontroversi Wakil Gubernur Astrawinata pada Februari 1960 Kompasiana.com (5/9/2016)
^ Kisah Tiga Jenderal Dalam Pusaran Peristiwa 11 Maret 1966 (5) Socio-politica.com (12/3/2010)

[1] Achmad Astrawinata, anggota Konstituante Konstituante.Net

[2] Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 3 Books.google.co.id

[3] Bambu Runtjing dan Brigade Tjitarum di Palagan Jawa Barat Tirto.id (7/4/2019)

[4] Kolonel Mashudi Menjadi Gubernur Jawa Barat dan Kontroversi Wakil Gubernur Astrawinata pada Februari 1960 Kompasiana.com (5/9/2016)

[5] Kisah Tiga Jenderal Dalam Pusaran Peristiwa 11 Maret 1966 (5) Socio-politica.com (12/3/2010)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]