Oposisi utama dan pemerintah berkuasa sama-sama sepakat bahwa Kabila tidak akan mengubah konstitusi dan ia akan mengakhiri masa jabatannya sebelum tahun 2016 berakhir.[4]
Pada tanggal 20 Desember, presiden Republik Demokratik Kongo, Joseph Kabila, mengumumkan bahwa ia tidak akan turun dari jabatannya meski masa jabatannya sudah berakhir. Unjuk rasa pun pecah di negara yang belum pernah mengalami pemindahan kekuasaan damai sejak merdeka tahun 1960. Pemerintah menanggapinya dengan memblokir media sosial,[7] sedangkan pasukan keamanan melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang menewaskan puluhan orang. Berbagai negara asing mengutuk serangan tersebut.
Tanggal 23 Desember, kelompok oposisi utama dan rezim Kabila sepakat bahwa Kabila tidak akan mengubah konstitusi dan menyelesaikan masa jabatannya sebelum tahun 2017.[8] Sesuai perjanjian ini, Étienne Tshisekedi akan mengawasi pelaksanaannya dan Perdana Menteri akan diangkat dari pihak oposisi.[9]
Referensi
^"Congo Violence (Map)". Thompson Reuters (dalam bahasa English). 22 December 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-12-23. Diakses tanggal 2016-12-25.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)