Lompat ke isi

Wilayah sungai

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 24 Juli 2023 03.53 oleh Ardfeb (bicara | kontrib) (1989 - 2006: Penambahan info)

Wilayah sungai atau biasa disingkat menjadi WS, adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.[1] Satu wilayah sungai dapat berisi lebih dari satu daerah aliran sungai (DAS). Seluruh wilayah daratan di Indonesia, termasuk perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan, seperti muara, danau, sungai, dan perairan lainnya, terbagi habis menjadi wilayah-wilayah sungai.

Klasifikasi

Sesuai Keppres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, wilayah sungai di Indonesia dibagi menjadi lima jenis, yakni:[2]

  • Wilayah Sungai Lintas Negara; merupakan wilayah sungai di mana sungai yang ada di dalamnya juga mengalir dari/ke negara lain. Wilayah sungai jenis ini umumnya berada di perbatasan Indonesia dengan negara lain, seperti di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Papua.
  • Wilayah Sungai Lintas Provinsi; merupakan wilayah sungai di mana DAS yang ada di dalamnya berada di lebih dari satu provinsi. Salah satunya adalah DAS Bengawan Solo, yang berhulu di Jawa Tengah bagian selatan dan bermuara di Jawa Timur bagian utara.
  • Wilayah Sungai Strategis Nasional; merupakan wilayah sungai yang memenuhi parameter-parameter tertentu, sehingga wilayah sungai tersebut bersifat strategis bagi kepentingan nasional
  • Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota; merupakan wilayah sungai di mana DAS yang ada di dalamnya berada di lebih dari satu kabupaten/kota.
  • Wilayah Sungai dalam satu Kabupaten/Kota; merupakan wilayah sungai di mana DAS yang ada di dalamnya berada di satu kabupaten/kota.

Kodefikasi

Sesuai Keppres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, kode wilayah sungai di Indonesia ditetapkan dalam enam digit yang dibagi menjadi tiga sub dengan titik sebagai pemisah. Dua digit (dari kiri) pertama menyatakan kode untuk pulau dimana wilayah sungai tersebut berada. Sedangkan dua digit berikutnya merupakan nomor urut wilayah sungai pada pulau/lokasi tersebut. Dan sub digit terakhir (paling kanan) menandakan kelompok wilayah sungai.[2]

  • A1 untuk wilayah sungai Lintas Negara
  • A2 untuk wilayah sungai Lintas Provinsi
  • A3 untuk wilayah sungai Strategis Nasional
  • B untuk wilayah sungai Lintas Kabupaten atau Kotamadya
  • C untuk wilayah sungai yang berada dalam satu Kabupaten atau Kotamadya

Wilayah Sungai Strategis Nasional

Wilayah sungai strategis nasional adalah wilayah sungai di Indonesia yang memenuhi parameter-parameter berikut:[3]

  1. Potensi sumber daya air pada wilayah sungai tersebut lebih besar atau sama dengan 20% dari potensi sumber daya air pada tingkat provinsi;
  2. Banyaknya sektor yang terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling sedikit 16 sektor serta jumlah penduduk dalam wilayah sungai tersebut paling sedikit 30% dari jumlah penduduk pada tingkat provinsi.
  3. Besarnya dampak terhadap pembangunan nasional dari segi sosial, lingkungan maupun ekonomi;
    • Sosial: Jumlah tenaga kerja pada lapangan kerja yang terpengaruh oleh sumber daya air dari wilayah sungai tersebut paling sedikit 30% dari seluruh tenaga kerja pada tingkat provinsi atau pada wilayah sungai terdapat pulau kecil atau gugusan pulau kecil yang berbatasan dengan wilayah negara lain.
    • Lingkungan: Terancamnya keanekaragaman hayati yang spesifik dan langka pada sumber air di wilayah sungai tersebut yang perlu dilindungi atau yang ditetapkan dalam konvensi internasional. Perbandingan antara debit air sungai maksimum dan debit air sungai minimum rata-rata tahunan pada sungai utama di wilayah sungai tersebut melebihi 75 atau perbandingan antara kebutuhan air dan ketersediaan air andalan setiap tahun pada wilayah sungai tersebut melampaui angka 1,5.
    • Ekonomi: Terdapat paling sedikit satu daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 10.000 hektar, kemudian nilai produktif industri yang tergantung pada sumber daya air pada wilayah sungai tersebut paling sedikit 20% dari nilai produktif industri pada tingkat provinsi atau terdapat produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga air yang terhubung dengan jaringan listrik lintas provinsi dan/atau terhubung ke dalam jaringan transmisi nasional.
  4. Dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kerugian ekonomi paling sedikit 1% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat provinsi.

Pembagian

Pembagian wilayah sungai di Indonesia telah beberapa kali diubah sejak pertama kali ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 1989.

1989 - 2006

Berikut ini pembagian wilayah sungai di Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/M/1989 dengan didasarkan pada pendekatan hidrologis, administrasi pemerintah, dan perencanaan saat itu:[4][5]

Kode Nama Jumlah

Sungai

Lokasi
01.00 Krueng Aceh 20 Aceh
01.02 Meureudu - Ureun 10
01.03 Pase - Peusangan 27
01.04 Jambu Aye 17
01.05 Tamiyang - Langsa 16
01.06 Woyla - Lambesi 26
01.07 Singkulat - Tripa 40
01.08 Singkil 22 Aceh - Sumatera Utara
01.09 Wampu - Besitang 14 Sumatera Utara
01.10 Belawan - Belumai - Ular 17
01.11 Bahbolon 5
01.12 Asahan 2
01.13 Barumun - Kualuh 4
01.14 Batang Gadis - Batang Toru 60
01. 15 Rokan 2 Riau - Sumatera Barat
01.16 Siak 13
01.17 Kampar 8
01.18 Indragiri
01.19 Silaut 37 Sumatera Barat
01.20 Anai - Sualang 27
01.21 Batang Hari 7 Jambi - Sumatera Barat
01.22 Sugihan 45 Sumatera Selatan
01.23 Baturusa - Cerucut 11
01.24 Musi 12
01.25 Mesuji - Tulang Bawang Sumatera Selatan - Lampung
01.26 Seputih - Sekampung 111
01.27 Semangko 95 Lampung
01.28 Kanal Alas - Talo 35 Bengkulu
01.29 Lais - Bintunan - Ketahun 24
01.30 Ipuh - Teramang - Manjuto 19
02.01 Ciujung - Ciliman Jawa Barat
02.02 Cisadane - Ciliwung 7 DKI Jakarta - Jawa Barat
02.03 Cisadeg - Cikuningan 91 Jawa Barat
02.04 Citarum 14
02.05 Cimanuk 29
02.06 Ciwulan 46
02.07 Citanduy 7 Jawa Barat - Jawa Tengah
02.08 Pemali - Comal 32 Jawa Tengah
02.09 Serayu 17
02.10 Jratun - Seluna 54
02.11 Progo - Opak - Oyo 2 Jawa Tengah - DI Yogyakarta
02.12 Bengawan Solo 25 Jawa Tengah - Jawa Timur
02.13 Kali Brantas 3 Jawa Timur
02.14 Pekalen - Sampean 156
02.15 Madura 65
03.01 Bali 167 Bali
03.02 Lombok Nusa Tenggara Barat
03.03 Sumbawa 350
03.04 Sumba 114 Nusa Tenggara Timur
03.05 Flores 286
03.06 Timor Barat 357
03.07 Timor Timur 118 Timor Timur
04.01 Cengal - Batulicin 75 Kalimantan Selatan
04.02 Barito 11
04.03 Kahayan 8 Kalimantan Tengah
04.04 Mendawai
04.05 Sampit 14
04.06 Pembuang 40
04.07 Pawan 57 Kalimantan Barat
04.08 Kapuas 44
04.09 Mempawah - Sambas 92
04.10 Sesayap 14 Kalimantan Timur
04.11 Kayan 17
04.12 Berau - Kelai 53
04.13 Karangan 32
04.14 Mahakam 49
05.01 Ranowangko - Tondano 72 Sulawesi Utara
05.02 Limboto - Bone 25
05.03 Paguyaman - Randangan 46
05.04 Lambunu - Bual 81 Sulawesi Tengah
05.05 Parigi - Poso 98
05.06 Bongka - Malik 115
05.07 Lombok - Mantawa 66
05.08 Laa - Tambalako 82
05.09 Palu - Lariang 147 Sulawesi Tengah - Sulawesi Selatan
05.10 Lasolo - Sampara 61 Sulawesi Tenggara
05.11 Paleang - Roraya 38
05.12 Towari - Susua 70
05.13 Kaluku - Karama 67
05.14 Pompengan - Larona 69 Sulawesi Selatan
05.15 Sadang 39
05.16 Walanae - Cenranae 93
05.17 Jeneberang 81
06.01 Maluku Tenggara 4 Maluku
06.02 Maluku Tengah 203
06.03 Maluku Utara 99
07.01 Wasi - Kais - Omba 43 Irian Jaya
07.02 Mamberamo 21
07.03 Eilanden - Edera 102
07.04 Digul - Bikuma 108

2015 - sekarang

Berikut ini pembagian wilayah sungai di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015:[3][6][7]

Jenis Kode Nama Jumlah DAS Lokasi Pengelola
Lintas Negara 03.07.A1 Benanain 45 NTT - Timor Leste BWS Nusa Tenggara II
03.08.A1 Noelmina 186
04.17.A1 Sesayap 19 Kalimantan Timur - Serawak (Malaysia) BWS Kalimantan V
07.04.A1 Memberamo - Tami - Apauvar 25 Papua - Papua Nugini BWS Papua
07.05.A1 Einlanden - Digul - Bikuma 29 BWS Papua Merauke
Lintas Provinsi 01.09.A2 Alas - Singkil 8 Aceh - Sumatera Utara BWS Sumatera I
01.18.A2 Batang Natal - Batang Batahan 40 Sumatera Utara - Sumatera Barat BWS Sumatera II
01.23.A2 Rokan 15 Sumatera Utara - Riau - Sumatera Barat BWS Sumatera III dan BWS Sumatera V
01.27.A2 Kampar 7 Riau - Sumatera Barat
01.29.A2 Indragiri - Akuaman 24
01.34.A2 Batanghari 2 Jambi - Sumatera Barat BWS Sumatera V dan BWS Sumatera VI
01.35.A2 Teramang - Muar 15 Bengkulu - Jambi BWS Sumatera VII
01.39.A2 Nasal - Padang Guci 19 Bengkulu - Sumatera Selatan - Lampung
01.40.A2 Musi - Sugihan - Banyuasin - Lemau 28 Sumatera Selatan - Jambi - Bengkulu - Lampung BBWS Sumatera VIII
01.43.A2 Mesuji - Tulang Bawang 2 Lampung - Sumatera Selatan BBWS Mesuji Sekampung
02.03.A2 Cidanau - Ciujung - Cidurian * 34 Banten - Jawa Barat BBWS Cidanau CIujung Cidurian
02.05.A2 Ciliwung - Cisadane * 15 DKI Jakarta - Banten - Jawa Barat BBWS Ciliwung Cisadane
02.09.A2 Cimanuk - Cisanggarung 25 Jawa Barat - Jawa Tengah BBWS Cimanuk Cisanggarung
02.10.A2 Citanduy 24 BBWS Citanduy
02.17.A2 Progo - Opak - Serang 3 DI Yogyakarta - Jawa Tengah BBWS Serayu Opak
02.18.A2 Bengawan Solo 96 Jawa Timur - Jawa Tengah BBWS Bengawan Solo
04.05.A2 Jelai - Kendawangan 11 Kalimantan Tengah - Kalimantan Barat BWS Kalimantan II
04.09.A2 Barito 4 Kalimantan Tengah - Kalimantan Selatan BWS Kalimantan III
04.13.A2 Mahakam 12 Kalimantan Timur - Kalimantan Utara BWS Kalimantan IV
04.15.A2 Berau - Kelai 15 BWS Kalimantan V
05.03.A2 Dumoga - Sangkub 55 Sulawesi Utara - Gorontalo BWS Sulawesi I
05.04.A2 Limboto - Bolango - Bone 75 BWS Sulawesi II
05.06.A2 Randangan 14 Gorontalo - Sulawesi Tengah
05.08.A2 Palu - Lariang 52 Sulawesi Tengah - Sulawesi Barat - Sulawesi Selatan BWS Sulawesi III
05.09.A2 Parigi - Poso 50 Sulawesi Tengah - Sulawesi Selatan
05.13.A2 Kalukku - Karama 74 Sulawesi Barat - Sulawesi Selatan - Sulawesi Tengah
05.14.A2 Pompengan - Larona 27 Sulawesi Selatan - Sulawesi Tenggara BBWS Pompengan Jeneberang
05.15.A2 Saddang 24 Sulawesi Selatan - Sulawesi Barat
05.18.A2 Towari - Lasusua 28 Sulawesi Selatan - Sulawesi Tenggara BWS Sulawesi IV
05.19.A2 Lasolo - Konaweha 25 Sulawesi Tengah - Sulawesi Tenggara
07.02.A2 Omba 73 Papua Barat - Papua BWS Papua Barat
Strategis Nasional 01.01.A3 Aceh - Meureudu 30 Aceh BWS Sumatera I
01.04.A3 Woyla - Bateue 13
01.05.A3 Jambo - Aye 13
01.11.A3 Belawan - Ular - Padang 11 Sumatera Utara BWS Sumatera II
01.13.A3 Toba - Asahan 1
01.25.A3 Siak 2 Riau BWS Sumatera III
01.32.A3 Kepulauan Riau 31 Kepulauan Riau BWS Sumatera IV
01.41.A3 Bangka 63 Bangka Belitung BWS Bangka Belitung
01.45.A3 Seputih - Sekampung 42 Lampung BBWS Mesuji Sekampung
02.06.A3 Citarum * 19 Jawa Barat BBWS Citarum
02.10.A3 Serayu - Bogowonto 15 Jawa Tengah BBWS Serayu Opak
02.14.A3 Jratunseluna 69 BBWS Pemali Juana
02.17.A3 Brantas 220 Jawa Timur BBWS Brantas
03.01.A3 Bali - Penida 391 Bali BWS Bali Penida
03.02.A3 Lombok 197 Nusa Tenggara Barat BWS Nusa Tenggara I
03.03.A3 Sumbawa 555
03.05.A3 Flores 472 Nusa Tenggara Timur BWS Nusa Tenggara II
04.03.A3 Kapuas 9 Kalimantan Barat BWS Kalimantan I
04.07.A3 Mentaya - Katingan 2 Kalimantan Tengah BWS Kalimantan II
05.01.A3 Tondano - Sangihe - Talaud - Miangas 89 Sulawesi Utara BWS Sulawesi I
05.05.A3 Paguyaman 20 Gorontalo BWS Sulawesi II
05.16.A3 Walanae - Cenranae 39 Sulawesi Selatan BBWS Pompengan Jeneberang
05.17.A3 Jeneberang 58
06.01.A3 Halmahera Utara 130 Maluku Utara BWS Maluku Utara
06.02.A3 Halmahera Selatan 265
06.05.A3 Ambon - Seram 166 Maluku BWS Maluku
06.07.A3 Kepulauan Yamdena - Wetar 153
07.01.A3 Kamundan - Sebyar 91 Papua Barat BWS Papua Barat
Lintas Kab/Kota 01.02.B Teunom - Lambeuso 14 Aceh UPT Pengelolaan Irigasi Wilayah IV[8]
01.03.B Pase - Peusangan 10 UPT Pengelolaan Irigasi Wilayah II[8]
01.06.B Tamiang - Langsa 17 UPT Pengelolaan Irigasi Wilayah III[8]
01.07.B Baru - Kluet 21 UPT Pengelolaan Irigasi Wilayah V[8]
01.10.B Wampu - Besitang 13 Sumatera Utara UPT Pengelolaan Irigasi Wampu Besitang dan UPT Pengelolaan Irigasi Lau Renun Lau Biang[9]
01.12.B Bah Bolon 5 UPT Pengelolaan Irigasi Bah Bolon[9]
01.14.B Nias 43 UPT Pengelolaan Irigasi Nias[9]
01.15.B Sibundong - Batang Toru 16 UPT Pengelolaan Irigasi Sibundong Batangtoru[9]
01.16.B Barumun - Kualuh 2 UPT Pengelolaan Irigasi Kuala Barumun[9]
01.17.B Batang Angkola - Batang Gadis 5 UPT Pengelolaan Irigasi Batang Angkola dan UPT Pengelolaan Irigasi Batang Gadis Batang Natal[9]
01.19.B Masang - Pasaman 8 Sumatera Barat UPT Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Wilayah Utara[10]
01.21.B Silaut - Tarusan 17 UPT Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Wilayah Selatan[10]
01.30.B Reteh 3 Riau
01.31.B Bengkalis - Meranti 37
01.33.B Pengabuan - Lagan 5 Jambi
01.36.B Sebelat - Ketahun - Lais 19 Bengkulu
01.37.B Bengkulu - Alas - Talo 9
01.42.B Belitung 91 Bangka Belitung
01.44.B Semangka 116 Lampung UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III[11]
02.01.B Cibaliung - Cisawarna 75 Banten Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman Cisawarna[12]
02.02.B Ciliman - Cibungur 27
02.05.B Cisadea - Cibareno 74 Jawa Barat UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea Cibareno[13]
02.06.B Ciwulan - Cilaki 72 UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan Cilaki[13]
02.09.B Pemali - Comal 32 Jawa Tengah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal[14]
02.11.B Bodri - Kuto 12 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto[14]
02.18.B Madura - Bawean 173 Jawa Timur UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Madura[15]
02.19.B Welang - Rejoso 36 UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Welang Pekalen[15]
02.20.B Bondoyudo - Bedadung 47 UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bondoyudo Baru[15]
02.21.B Pekalen - Sampean 56 UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Welang Pekalen dan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sampean Setail[15]
02.22.B Baru - Bajulmati 60 UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bondoyudo Baru dan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sampean Setail[15]
03.04.B Sumba 130 Nusa Tenggara Timur
03.06.B Flotim Kepulauan - Lembata - Alor 439
04.01.B Sambas 4 Kalimantan Barat
04.02.B Mempawah 5
04.04.B Pawan 6
04.06.B Seruyan 3 Kalimantan Tengah
04.08.B Kahayan 2
04.10.B Cengal - Batulicin 62 Kalimantan Selatan
04.14.B Karangan 43 Kalimantan Timur UPT Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III[16]
04.16.B Kayan 9 Kalimantan Utara
05.02.B Poigar - Ranoyapo 24 Sulawesi Utara
05.07.B Lambunu - Buol 99 Sulawesi Tengah
05.10.B Bongka - Mentawa 109
05.11.B Kepulauan Banggai 185
05.12.B Laa - Tambalako 89
05.20.B Poleang - Roraya 174 Sulawesi Tenggara
05.21.B Muna 106
05.22.B Buton 95
06.03.B Kepulauan Sula - Obi 184 Maluku Utara
06.04.B Buru 53 Maluku
06.06.B Kepulauan Kei - Aru 211
07.03.B Wapoga - Mimika 97 Papua
Kab/Kota 01.08.C Simeulue 26 Simeuleu, Aceh
01.20.C Siberut - Pagai - Sipora 86 Mentawai, Sumatera Barat
01.22.C Kubu 8 Rokan Hilir, Riau
01.24.C Bukit Batu 2 Bengkalis, Riau
01.26.C Rawa 6 Siak, Riau
01.28.C Guntung - Kateman 4 Indragiri Hilir, Riau
01.38.C Enggano 10 Bengkulu Utara, Bengkulu
02.04.C Kepulauan Seribu ** 40 Kepulauan Seribu, DKI Jakarta
02.12.C Kepulauan Karimunjawa 20 Jepara, Jawa Tengah
02.13.C Wiso - Gelis 27
04.12.C Pulau Laut 41 Kota Baru, Kalimantan Selatan
04.13.C Kendilo 9 Paser, Kalimantan Timur

* Pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai ini dengan tetap menjamin kebutuhan air baku Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

** Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administrasi di bawah Provinsi DKI Jakarta, sehingga pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai ini menjadi kewenangan Provinsi DKI Jakarta

Lihat pula

Referensi

  1. ^ "UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air [JDIH BPK RI]". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 2023-06-15. 
  2. ^ a b "KEPPRES No. 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai [JDIH BPK RI]". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 2023-06-15. 
  3. ^ a b "Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai". JDIH Kementerian PUPR. Diakses tanggal 2023-06-20. 
  4. ^ "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/M/1989" (PDF). JDIH Kementerian Umum Dan Perumahan Rakyat. Diakses tanggal 22 Juli 2023. 
  5. ^ "Buku lnduk Statistik Pekerjaan Umum" (PDF). SIMANTU Kementerian Umum Dan Perumahan Rakyat. Diakses tanggal 24 Juli 2023. 
  6. ^ "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020" (PDF). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 6 Juli 2023. 
  7. ^ "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020" (PDF). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 6 Juli 2023. 
  8. ^ a b c d "Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2018". JDIH Pemerintah Aceh. Diakses tanggal 25 Juni 2023. 
  9. ^ a b c d e f "Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2018" (PDF). JDIH Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Diakses tanggal 25 Juni 2023. 
  10. ^ a b "Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2020". JDIH Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Diakses tanggal 27 Juni 2023. 
  11. ^ "Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018". JDIH Pemerintah Provinsi Lampung. Diakses tanggal 27 Juni 2023. 
  12. ^ "Struktur Organisasi". Dinas Sumber Daya Air Dan Pemukiman Provinsi Banten. Diakses tanggal 27 Juni 2023. 
  13. ^ a b "Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2017". JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diakses tanggal 25 Juni 2023. 
  14. ^ a b "Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018". JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diakses tanggal 25 Juni 2023. 
  15. ^ a b c d e "Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018". JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Diakses tanggal 25 Juni 2023. 
  16. ^ "Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019". JDIH Provinsi Kalimantan Timur. Diakses tanggal 27 Juni 2023.