Mulyadi (politikus, lahir 1963)
Mulyadi | |
|---|---|
 | |
| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | |
| Masa jabatan 1 Oktober 2009 – 23 September 2020[1] | |
| Daerah pemilihan | Sumatera Barat II |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 13 Maret 1963 Bukit Apit, Guguk Panjang, Bukittinggi, Sumatera Barat |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Partai politik | Partai Demokrat |
| Suami/istri | Mefiana Maliani |
| Anak | 2 |
| Orang tua | K. St. Palindih (ayah)[3] |
| Almamater | Universitas Trisakti |
| Pekerjaan | Politikus, pengusaha |
  | |
Mulyadi (lahir 13 Maret 1963) adalah pengusaha dan politikus Indonesia dari Partai Demokrat. Ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumbar pada Pilgub 2020.
Mulyadi merupakan mantan anggota DPR-RI tiga periode (2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024). Sebagai pengusaha, ia merupakan pemilik PT Adicitra Mulyatama, perusahaan business process outsourcing (BPO).[4] Pada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mulyadi terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Ia diperiksa sekaitan jabatannya sebagai anggota Komisi V DPR RI saat proyek pengadaan e-KTP bergulir. Sebelumnya, sejumlah petinggi DPR dinyatakan terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, salah satunya Setya Novanto. Mulyadi sendiri menjadi saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi (keponakan Setya Novanto) dan Made Oka Masagung (pengusaha).[5][6][7]
Pada Pemilu 2019, Mulyadi tercatat sebagai caleg DPR RI dengan perolehan suara terbanyak dari Sumatera Barat, yakni 144.954 suara.[8] Untuk Pilgub Sumbar 2020, DPD Partai Demokrat Sumatera Barat menyiapkan Mulyadi sebagai calon gubernur.[9]
Kasus
Pada bulan Januari 2020, Mulyadi sebagai anggota DPR tertangkap kamera menumpang mobil berpelat nomor khusus Polri di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kebenaran foto tersebut dikonfirmasi oleh Polda Sumbar. Padahal, tujuan Mulyadi adalah menghadiri kegiatan temu kader Partai Demokrat dalam rangka pemenangan Mulyadi menjadi Gubernur Sumbar tahun 2020 dan Darman Sahladi menjadi Bupati Lima Puluh Kota.[10][11] Karena menimbulkan polemik, Mulyadi akhirnya berkomentar, bahwa ia adalah pejabat negara yang punya keistimewaan tidak seperti masyarakat. "Gak mungkin dong, masyarakat sama dengan pejabat negara," kata Mulyadi.[12]
Pada tanggal 5 Desember 2020, Bareskrim Polri menetapkan calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi sebagai tersangka tindak pidana pemilu. Dalam kasus ini, Mulyadi telah diperiksa satu kali oleh penyidik. Penyidik sempat mau melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Mulyadi, tetapi Mulyadi tak memenuhi panggilan tersebut.[13][14]
Pendidikan
- SD Negeri 19 Bukit Apit, Bukittinggi (1976)
- SMP Negeri Gadut Kab. Agam (1980)
- SMA Negeri 11 Bandung (1983)
- Sarjana Muda Teknik Lingkungan, Akademi Teknik Pekerjaan Umum (ATPU) Bandung (1987)
- Sarjana Teknik Lingkungan, Universitas Trisakti Jakarta (1994)[15]
Karier
Selain berpartai, Mulyadi juga pernah aktif di sejumlah organisasi. Ia pernah menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) pada 2002-2006, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) pada 2006-2012, Ketua Dewan Pembina Perkindo pada 2012-sekarang, dan Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Konstruksi dan Konsultasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada 2008-2010.[16]
Referensi
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-03-02. Diakses tanggal 2020-12-20.
- ^ https://padangkita.com/inilah-rezka-oktoberia-anggota-dpr-ri-pengganti-mulyadi-catatkan-sejarah-bagi-luhak-limopuluah/
- ^ https://infopemilu2.kpu.go.id/file/dok/syarat_calon/SYARAT_CALON_CAKADA_3_0129200107_Mulyadi.pdf[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Mulyadi, Ahli Konsultan dari Partai Demokrat yang Calonkan Diri di Pemilihan Umum 2019". kumparan. Diakses tanggal 2020-11-18.
- ^ "Mulyadi Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik KPK". Rmol.co. Diakses tanggal 2019-05-08.[pranala nonaktif permanen]
- ^ Batubara, Puteranegara. "Periksa Mulyadi, KPK Selisik Aliran Duit E-KTP ke Marzuki Alie". Okezone.com. Diakses tanggal 2019-05-08.
- ^ moses, Mustafa (2016-06-29). moses, Mustafa, ed. "Daftar Kader Partai Demokrat yang Terlibat Korupsi". Tempo.co. Diakses tanggal 2019-05-08.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-26. Diakses tanggal 2019-10-26.
- ^ https://regional.kompas.com/read/2019/06/19/19163541/pilgub-sumbar-2020-demokrat-siapkan-mulyadi-jadi-cagub
- ^ Arigi, Fikri (2020-01-19). Wibowo, Kukuh S., ed. "Anggota DPR Gunakan Pelat Nomor Polri saat Kunjungan Kerja". Tempo.co. Diakses tanggal 2020-09-21.
- ^ KlikPositif. "Soal Kepemilikan Plat Nomor Polri, Polda Sumbar : Mobil Mulyadi Boleh Ditilang | KlikPositif.com - Media Generasi Positif". Soal Kepemilikan Plat Nomor Polri, Polda Sumbar : Mobil Mulyadi Boleh Ditilang | KlikPositif.com - Media Generasi Positif. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-02-25. Diakses tanggal 2020-09-21.
- ^ Yusfita, Rizka Desri. "Foto Mobilnya Pakai Nopol Polisi Viral, Anggota DPR Mulyadi : Gak Mungkin Rakyat Sama dengan Pejabat". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2020-09-21.
- ^ Santoso, Audrey. "Bareskrim Tetapkan Cagub Sumbar Mulyadi sebagai Tersangka Terkait Pilkada". detikcom. Diakses tanggal 2020-12-05.
- ^ Santoso, Audrey. "Bareskrim Panggil Cagub Sumbar Mulyadi sebagai Tersangka Senin Besok". detikcom. Diakses tanggal 2020-12-05.
- ^ "MULYADI - CALON ANGGOTA DPR-RI" Diarsipkan 2016-03-05 di Wayback Machine. Komisi Pemilihan Umum. Diakses tanggal 21 Mei 2015
- ^ Putri, Budiarti Utami (2020-09-06). Amirullah, ed. "Profil Mulyadi, Cagub Sumbar yang Kembalikan Rekomendasi PDIP". Tempo.co. Diakses tanggal 2020-09-21.
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Josrizal Zain |
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sumatera Barat 2018—sekarang |
Petahana |
 | Artikel bertopik biografi politikus Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |