Tahalupu, Huamual Belakang, Seram Bagian Barat
Tahalupu | |
---|---|
Negara | ![]() |
Provinsi | Maluku |
Kabupaten | Seram Bagian Barat |
Kecamatan | Huamual Belakang |
Kodepos | 97567 |
Luas | ... km² |
Jumlah penduduk | ... jiwa |
Kepadatan | ... jiwa/km² |
Tahalupu adalah sebuah negeri di Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
Sejarah
Awal berdirinya negeri Tahalupu diceritakan berawal ketika terjadinya perpindahan sebagian orang-orang Galela dan Tobelo pada abad ke-19, kemudian disusul oleh kedatangan orang-orang Sula. Sebelum kedatangan mereka, wilayah Tahalupu di Pulau Kelang merupakan sebuah tempat yang tidak berpenghuni.[1]
Jauh sebelum kedatangan orang-orang Galela dan Tobelo, penduduk asli Pulau Kelang telah berpindah tempat dan menetap di Pulau Manipa. Kedatangan orang-orang Galela, Tobelo, dan Sula tersebut kemudian disusul dengan gelombang migrasi selanjutnya dari berbagai wilayah untuk tinggal dan menetap di Pulau Kelang, terutama di negeri Tahalupu.[1]
Pada masa awal menetapnya di Pulau Kelang, masyarakat Galela, Tobelo, dan Sula, semula mereka masih tersebar di kampung-kampung kecil, yakni perkampungan Galela dan perkampungan Sula. Hingga kemudian mereka memutuskan untuk menyatukan kedua perkampungan tersebut dan membentuk satu kampung, yakni kampung Tahalupu. Pada masa itu, kampung Tahalupu dipimpin oleh seorang kepala kampung yang diberi gelar famanyira. Famanyira pertama Tahalupu bernama Abdul Hamid Dokolamo.[1]
Pemerintahan famanyira Abdul Hamid Dokolamo kemudian berlanjut hingga masa pemerintahan Hindia Belanda melalui Controleur Onder Afdeeling Piru yang dikepalai oleh Van Keyk. Ia mengatur administratif pemerintahan di Pulau Seram bagian barat dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, bersama dengan Raja Waesala, Yahya Kasturian, ia berencana untuk membentuk sebuah negeri di Tahalupu.[1]
Rencana tersebut mulai terealisasi pada tanggal 22 Juli 1919, dimana Jaksa Peru dan Raja Waesala mengangkat Abdullah Tilar sebagai kepala soa untuk negeri Tahalupu. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 1920, Raja Waesala menyampaikan pemberitahuan tentang persiapan kampung Tahalupu menjadi negeri Tahalupu.[1]
Di bawah koordinasi Sersan Syadrad Latumahina dan ketua soa Abdullah Tilar, masyarakat kampung Tahalupu mulai melakukan penataan pemukiman bagi masyarakat, penataan jalan, dan lain sebagainya. Pada tanggal 4 Oktober 1920, negeri Tahalupu resmi terbentuk. Hal ini ditandai dengan diresmikannya wisma pemerintah.[1]
Selanjutnya ditetapkan wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam negeri Tahalupu. Wilayah ini meliputi bagian selatan Pulau Kelang yang berbatasan langsung dengan negeri Sole di sebelah utara. 13 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 13 November 1933, Controleur Onder Afdeeling Piru, Van Kayk mengangkat Abdullah Tilar sebagai kepala negeri Tahalupu dengan gelar orang kaya.[1]
Dalam menyelenggarakan pemerintahan negeri Tahalupu, orang kaya dibantu oleh dua orang kepala soa, yakni kepala soa Galela dan kepala soa Sula yang masing-masing memimpin beberapa titik pemukiman. Abdullah Tilar kemudian digantikan oleh Abbu Dokolamo dengan gelar raja negeri Tahalupu. Ia diangkat menjadi raja menggantikan suaminya Abdullah Tilar yang bergelar orang kaya.[1]
Pemerintahan
Daftar pemimpin
Berikut ini daftar pemimpin negeri Tahalupu yang pernah menjabat dari masa ke masa dengan gelar yang berbeda.[1]
- Abdullah Hamid Dokolamo (kepala kampung; famanyira)
- Abdullah Tilar (orang kaya)
- Ny. Abbu Dokolamo (raja)
- Abdul Hamid Tilar (raja)
- Ridwan Dokolamo (pejabat negeri)
- Abdul Kadir Umagap (pejabat negeri)
- Nabhan Umasugi (pejabat negeri)
- Jamil Nidihu (kepala negeri)
- Ny. Rani Tomia (pejabat negeri)
- Amir Dokolamo (pejabat negeri)
- Darwis Tilar (pejabat negeri)
- Abdul Gani Mahu (pejabat negeri)
- Soleman Wally (pejabat negeri)
- Abdurahman Dokolamo (pejabat negeri)[2]
Referensi
- ^ a b c d e f g h i Dokolamo, Hamid (2021). "Sejarah Pembentukan Soa Dan Perannya Dalam Sistem Pemerintahan Adat Di Negeri Tahalupu Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat". Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah & Kebudayaan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 2 (1). Diakses tanggal 11 Juni 2024.
- ^ Lestaluhu, Faizal (29-02-2024). "Kades Tahalupu Abaikan Hak Masyarakat Dusun". ambonterkini.id. Ambon Terkini. Diakses tanggal 11-06-2024.
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan