Hatu, Tehoru, Maluku Tengah

Untuk negeri di Kecamatan Leihitu Barat, lihat Hatu, Leihitu Barat, Maluku Tengah.

Hatu Silalou
Negeri
Negara	Indonesia
Provinsi	Maluku
Kabupaten	Maluku Tengah
Kecamatan	Tehoru
Luas	... km²
Jumlah penduduk	... jiwa
Kepadatan	... jiwa/km²

Hatu adalah sebuah negeri di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Etimologi

Nama Hatu berarti 'batu'. Negeri ini memiliki teung Silalou, dengan baileonya yang bernama Suhato.

Hubungan sosial

Pela

Negeri yang menjadi pela bagi Hatu adalah Kulur di Pulau Saparua.

Gandong

Hatu memiliki hubungan gandong dengan 4 negeri basudara yang sama-sama terikat hubungan satu sama lain. Dua negeri gandong, Haya (negeri Islam) dan Tehua (negeri Islam) berada di Pulau Seram. Sementara negeri gandong satunya berada di Pulau Haruku, yakni Wassu (negeri Kristen). Khususnya Haya dan Tehua, kedua negeri ini tidak lagi memiliki baileo dan mereka menggunakan baileo Hatu saat ada acara adat, sehingga seakan-akan baileo Hatu juga merupakan baileo milik Haya dan Tehua.

Hubungan gandong empat negeri terbilang kuat dan tetap hidup walaupun terjadi konflik sektarian pada akhir 1990an. Negeri-negeri gandong berkumpul pada tahun 1970 saat perbaikan gereja di Wassu. Mereka berkumpul kembali pada tahun 1980 saat pemasangan tiang alif Masjid Ukhuwah di Haya. Pertemuan negeri gandong dilakukan kembali pada 9 Desember 2009 memperingati 100 tahun penginjilan di Hatu, pembangunan masjid dan pelantikan Upu Latu Samalehu di Haya tahun 2010, dan 19 Oktober 2019 pelantikan Raja Wassu.

Pranala luar

• (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
• (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
• (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan