Lompat ke isi

Yasonna Laoly

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Yasonna Laoly
Berkas:Yasonna Laoly.jpg
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 29
Mulai menjabat
27 Oktober 2014
PresidenJoko Widodo
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir27 Mei 1953 (umur 71)
Indonesia Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia
KebangsaanIndonesia
Partai politikPDI Perjuangan
Suami/istriElisye Widya Ketaren
Anak4
AlmamaterFakultas Hukum USU
Instagram: yasonna.laoly Modifica els identificadors a Wikidata
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Yasonna Hamonangan Laoly SH., MSc., PhD (lahir 27 Mei 1953[1]) adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Oktober 2014. Ia sebelumnya duduk sebagai anggota DPR RI di Komisi II pada periode 2004 – 2009. Ia merupakan politisi PDI-P.[2] Ia berlatar belakang sebagai aktivis organisasi, akademisi, intelektual dan pimpinan di perguruan tinggi.

Pendidikan

Ia memulai pendidikan dasar di SR Katolik Sibolga pada tahun 1959 dan lulus 1965. Selanjutnya melanjutkan ke SMP Sibolga dan lulus tahun 1968. Lalu lulus dari SMA Katolik Sibolga pada tahun 1972. Pendidikan tingginya didapatkan dari Fakultas Hukum USU dan tamat dengan ijazah S1 pada 1978, lalu melanjutkan ke Virginia Commonwealth University pada tahun 1986 dengan penghargaan Outstanding Graduate Student Award Virgina Commw. University. Kemudian ke North Carolina University pada 1994 dengan meraih gelar Doktor dengan tergabung dalam Alpha Kappa Delta International Sosiology Honor Society pada 1987 dan Sigma Iota International Honor Society pada 1993. Mulai tahun 1983 hingga 1984 ia mengikuti Internship in Higher Education Administration Roanoke College, Salem Virginia, USA 1983-1984[3]

Kehidupan Pribadi

Yasonna merupakan penganut Kristen Protestan yang berasal dari Suku Nias. Ia menikah dengan Elisye Widya Ketaren dan sudah dikaruniai empat orang anak.[4]

Karier

Ia mulai bekerja Pengacara & Penasehat Hukum 1978-1983, kemudian menjadi pembantu dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen pada kurun 1980-1983. Kemudian sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (1998-1999) dan peneliti di NCSU pada tahun 1992-1994. Dia juga menjadi Asisten Riset Departemen Sosiologi and Antropologi di NCSU. Dan sejak tahun 2000 hingga saat ini ia masih menjadi dosen.[3]

Karier Politik

Ia mulai aktif berorganisasi sejak di BPC GMKI Medan pada 1976 dan Waka Bendahara KNPI Medan pada tahun 1983. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris BKS PGI-GMKI Sumut-Aceh dan Ketua BKS PGI-GMKI Pusat periode 2009-2014, Ketua Umum Mahasiswa Nias. Ia terlibat dalam kepengurusan PDIP Sumatera Utara untuk rentang waktu 2000-2008. Juga sebagai Wakil Bendahara KNPI Medan dan Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Nias. Pada tahun 2002-2005 dia dipercaya sebagai Kepala Badiklatda PDI-P Sumut (2002-2005) dan Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut (2000-2005).

Ia terjun ke politik praktis dengan menjadi anggota DPRD Sumut pada periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, ia terpilih sebagai anggota DPR RI mewakili PDI Perjuangan dari wilayah Sumatera Utara I. Di parlemen ia duduk sebagai anggota Komisi II dan tergabung dalam Badan Anggaran DPR RI. Di MPR RI, ia menjadi Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan. [5]

Penghargaan

  • Outstanding Graduate Student Award Virgina Commw. University 1986
  • Alpha Kappa Delta International Sosiology Honor Society 1987
  • Sigma Iota International Honor Society 1993

Referensi

  1. ^ Yasonna H Laoly. Diakses dari situs Merdeka.com pada 25 Oktober 2014
  2. ^ Yasonna Laoly Jabat Menteri Hukum dan HAM. Diakses dari situs berita Antara pada 26 Oktober 2014
  3. ^ a b DR Yasonnah H Laoly SH. MSc. Diakses dari situs Berita VivaNews pada 26 Oktober 2014
  4. ^ DCT Tasonna Hamonangan Laoly. Diakses dari situs KPU.go.id pada 26 Oktober 2014
  5. ^ Yasonna. Diakses dari situs Moncong Putih Online Book pada 24 Oktober 2014
*http://news.okezone.com/read/2014/12/02/17/1073502/yasonna-laoly
Jabatan politik
Didahului oleh:
Amir Syamsuddin
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
27 Oktober 2014 - Sekarang
Diteruskan oleh:
Pertahana