Kabinet zaken
Kabinet zaken (bahasa Belanda: zakenkabinet) adalah suatu kabinet dalam pemerintahan yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu.
Fungsi dan tujuan
Fungsi dan tujuan dari suatu kabinet zaken adalah sebagai berikut:[butuh rujukan]
- menghindari terjadinya malafungsi kabinet
- menghindari terjadinya praktik korupsi dalam kabinet
- memaksimalkan kinerja dari para menteri anggota kabinet
Kabinet zaken di Indonesia
Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, Indonesia pernah memiliki beberapa kabinet zaken, di antaranya: Kabinet Djuanda, Kabinet Natsir, dan Kabinet Wilopo.
Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda adalah kabinet zaken yang dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja pada masa pemerintahan Sukarno. Masa pemerintahannya dimulai sejak 9 April 1957 sampai dengan 5 Juli 1959.[1]
Kabinet Natsir
Kabinet Natsir adalah kabinet zaken yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir pada masa pemerintahan Sukarno.[2] Masa pemerintahannya dimulai sejak 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951.[1]
Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo adalah kabinet zaken yang dipimpin oleh Perdana Menteri Wilopo pada masa pemerintahan Sukarno. Masa pemerintahannya dimulai sejak 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953.[1]
Referensi
- ^ a b c Suryana, C., dkk. (Juli 2022). Setiawan, Asep Iwan, ed. Selayang Pandang Partai Politik (PDF). Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. hlm. 31–32. ISBN 978-623-88132-8-5.
- ^ Ghani, Zihan (19 September 2023). "Mengenal Kabinet Natsir: Latar Belakang, Anggota, dan Program Kerja". Good News From Indonesia. Diakses tanggal 13 Januari 2024.
Lihat pula
Pranala luar
- Pengertian Zaken Kabinet Diarsipkan 31 Juli 2018 di Wayback Machine.
 | Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |