Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Versi yang bisa dicetak tidak lagi didukung dan mungkin memiliki kesalahan tampilan. Tolong perbarui markah penjelajah Anda dan gunakan fungsi cetak penjelajah yang baku.

Komisi Kebenaran atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan, dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu. Dengan berbagai nama, komisi ini kadang-kadang dibentuk oleh negara-negara yang muncul dari masa-masa pergolakan internal, perang saudara, atau pemerintahan diktatur. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan, yang dibentuk oleh Presiden Nelson Mandela setelah apartheid, pada umumnya dianggap sebagai sebuah model untuk Komisi Kebenaran, yang jarang, kalaupun pernah, dicapai di tempat-tempat lain. Sebagai laporan pemerintah, mereka dapat memberikan bukti-bukti menentang revisionisme sejarah atas terorisme negara dan kejahatan-kejahatan lain serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Komisi-komisi kebenaran kadang-kadang dikritik karena membiarkan kejahatan tidak dihukum, dan menciptakan impunitas bagi pelanggar-pelanggar hak asasi manusia yang serius.

Daftar komisi kebenaran dan rekonsiliasi

Afrika Selatan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Setelah transisi dari apartheid, Presiden Nelson Mandela memberikan wewenang kepada suatu komisi kebenaran untuk mempelajari akibat-akibat apartheid di negara itu. [1]

Amerika Serikat

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Greensboro (GTRC) – sebuah lembaga tak resmi.
Joshua Micah Marshall menyerukan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi tentang penyiksaan yang disponsori AS di Irak dan tempat-tempat lainnya.[2] Diarsipkan 2007-02-13 di Wayback Machine.
Kenneth Brady membentangkan kemungkinan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi AS dalam filmnya The Time Is Now, dan meneliti pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan dalam kebijakan luar negeri AS yang dilakukan selama 40 tahun terakhir. [3] Diarsipkan 2021-03-09 di Wayback Machine.

Argentina

Komisi Nasional untuk Penghilangan Paksa (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas)

Chili

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; "Laporan Rettig")
Komisi Nasional Penahanan dan Penyiksaan Politik ("Laporan Valech")

El Salvador

Komisi Kebenaran (Comisión de la Verdad) PBB [4]

Fiji

Komisi Rekonsiliasi dan Persatuan

Ghana

Komisi Rekonsiliasi Nasional [5] Diarsipkan 2007-06-07 di Archive.is

Guatemala

Komisi Klarifikasi Historis (Comisión para el Esclarecimiento Histórico)

Panama

Komisi kebenaran (Comisión de la Verdad)

Peru

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Comisión de la Verdad y Reconciliación)

Sierra Leone

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Timor Timur

Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur (Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Leste; sejak 2000)
Komisi Kebenaran dan Persahabatan (2005–)[8]

Lihat pula

Kebijakan Soviet tentang glasnost yang dibentuk dalam cara serupa untuk menangani kejahatan-kejahatan pada masa lampau.
Kebijakan Jerman Vergangenheitsbewältigung sering kali dibandingkan dengan kebenaran dan rekonsiliasi
Komisi Kebenaran tentang komisi kebenaran pada umumnya

Pranala luar