Menteri Persatuan Britania Raya
Menteri Persatuan | |
---|---|
Minister for the Union | |
![]() | |
Kantor | Westminster, London |
Ditunjuk oleh | YM Raja |
Masa jabatan | Sesuai kehendak YM Raja |
Pejabat perdana | Boris Johnson |
Dibentuk | 26 Juli 2019 |
Menteri Persatuan (bahasa Inggris: Minister for the Union) adalah jabatan yang dibentuk oleh Perdana Menteri Boris Johnson diawal-awal masa kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri[1][2][3]. Jabatan ini dijabat secara bersamaan oleh Perdana Menteri Britania Raya[a]. Johnson mengajukan pembentukan jabatan ini dimasa kampanye Partai Konservatif pada pemilu tahun 2019[7], sehingga Boris Johnson adalah orang pertama yang menjabat sebagai Menteri Persatuan[8][9][6].
Pada 4 September 2019, Pemerintah Britania Raya menyampaikan bahwa sekitar £10 Juta telah dianggarkan untuk mendukung pekerjaan Perdana Menteri sebagai Menteri Persatuan[10].
Kewenangan
Sejak September 2020, kewenangan Menteri Persatuan yaitu
"Sebagai Menteri Persatuan, Perdana Menteri bekerja untuk meyakinkan bahwa semua pemerintahan bertindak atas nama seluruh Britania Raya : Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara[11].
Penerimaan
Seorang juru bicara PM Johnson menyatakan bahwa jabatan ini dibentuk dengan tujuan untuk menekankan komitmennya dalam menguatkan kedekatan antara semua negara konstituen yang ada dalam Britania Raya[3]. Jabatan ini digambarkan sebagai sebuah rebranding sinis oleh Kirsty Blackman, Wakil Pemimpin Partai Nasional Skotlandia di Dewan Rakyat. Blackman sendiri dikenal karena ia lantang menyuarakan kemerdekaan Skotlandia[8]. Selama Pandemi COVID-19, Menteri Pertama Wales, Mark Drakeford menarik perhatian publik tentang kurangnya komunikasi PM Johnson dengan Pemerintah Wales dengan mengatakan bahwa "Jika anda (Johnson) adalah Menteri Persatuan, maka berbicara dengan bagian dari persatuan dilihat sebagai sebuah cara yang masuk akal untuk melaksanakan tanggung jawab anda"[12].
Usulan yang berkenaan
Robert Hazell pernah menyarankan agar dilakukan merger antara jabatan Menteri Irlandia Utara, Skotlandia dan Wales menjadi Menteri Persatuan[13], dalam sebuah departemen. Rodney Brazier juga menyarankan untuk menambah jabatan Menteri Inggris yang bertanggung jawab atas pemerintah Inggris[14]
Daftar Menteri Persatuan
No | Potret | Nama | Mulai Menjabat | Selesai Menjabat | Lama Menjabat | Partai | Kabinet | Ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Boris Johnson | 26 Juli 2019 | 6 September 2022 | 3 tahun dan 43 hari | Konservatif | Johnson I | [3][8] | |
Johnson II | |||||||||
2 | ![]() |
Liz Truss | 6 September 2022 | 25 Oktober 2022 | 50 hari | Konservatif | Truss | [15] | |
3 | ![]() |
Rishi Sunak | 25 Oktober 2022 | Petahana | 1 tahun dan 293 hari | Konservatif | Sunak |
Lihat Pula
Catatan
- ^ Menteri Persatuan berbeda dari jabatan Perdana Menteri; jabatan ini terdaftar secara terpisah dari Perdana Menteri dan gelar ex officio First Lord of the Treasury dan Menteri Pelayanan Sipil.[4][5][6]
Daftar Referensi
- ^ "Full list of new ministerial and government appointments: July 2019". gov.uk. 30 July 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 August 2019. Diakses tanggal 31 July 2019.
- ^ Sparrow, Andrew (26 July 2019). "Boris Johnson tells Merkel EU must abandon backstop if it wants Brexit deal - live news". The Guardian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 July 2019. Diakses tanggal 27 July 2019.
- ^ a b c "Boris Johnson 'absolutely' rules out pre-Brexit election". BBC News. 26 July 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 July 2019. Diakses tanggal 27 July 2019.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaJuli2019
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaFebruari2020
- ^ a b @e_casalicchio (13 February 2020). "Confirmed facts amid #reshuffle chaos: 🚩Full Cabinet list below from Number 10" (Tweet). Diakses tanggal 20 February 2020 – via Twitter.
- ^ Yeomans, Emma (1 July 2019). "Boris Johnson wants extra role as 'minister for the Union'". The Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 July 2019. Diakses tanggal 26 July 2019.
- ^ a b c Woodcock, Andrew (26 July 2019). "Boris Johnson accused of 'cynical rebranding' after appointing himself 'Minister for the Union'". The Independent. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 July 2019. Diakses tanggal 27 July 2019.
- ^ "Ministerial appointments: February 2020". gov.uk. 13 February 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 February 2020. Diakses tanggal 20 February 2020.
- ^ "Spending Round 2019: Departmental Settlements". gov.uk. 4 September 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 September 2019. Diakses tanggal 6 September 2019.
- ^ "Ministerial role: Minister for the Union". gov.uk. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 July 2020. Diakses tanggal 25 July 2020.
- ^ Morris, Steven (6 July 2020). "Wales further eases lockdown as first minister criticises Boris Johnson". The Guardian. Diakses tanggal 12 July 2020.
- ^ "Times letters: Mark Sedwill's call for a cull of the cabinet"
. The Times (dalam bahasa Inggris). ISSN 0140-0460. Diakses tanggal 2020-11-30.
- ^ UKCLA (2020-09-07). "Rodney Brazier: Why is Her Majesty's Government so big?". UK Constitutional Law Association (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-11-30.
- ^ "New PM hopeful pledges: Truss - 'I'll be your minister for the Union'. Sunak - 'I'll make Britain energy secure'".