Wirausahawan kebijakan
Wirausahawan kebijakan adalah orang yang menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan mereka untuk mendorong perubahan kebijakan. Mereka mengenali masalah, merumuskan solusi, dan membangun koalisi untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. [1]
Kerangka kerja
[sunting | sunting sumber]Dalam konteks analisis kebijakan, wirausahawan kebijakan sering beroperasi dalam kerangka kerja "Multiple Streams" yang dikembangkan oleh John W. Kingdon. Kerangka ini mengidentifikasi tiga aliran yang berpengaruh dalam proses kebijakan: aliran masalah (problem stream), aliran kebijakan (policy stream), dan aliran politik (politics stream). Wirausahawan kebijakan berperan dalam menyatukan ketiga aliran ini saat ada peluang untuk memperkenalkan kebijakan baru. Misalnya, mereka dapat menghubungkan masalah yang diakui publik dengan solusi kebijakan yang praktis dan mendapatkan dukungan politik yang diperlukan untuk penerapannya. [2]
Orang-orang ini memiliki kepercayaan yang memungkinkan pendapat mereka didengar dibandingkan orang lain. Hal ini dapat berupa memiliki pengetahuan ahli mengenai suatu topik atau memegang posisi penting dalam sebuah perusahaan atau kelompok kepentingan khusus yang memungkinkan mereka mengambil keputusan. Seorang pengambil kebijakan biasanya memiliki jaringan besar orang-orang dengan pengaruh politik yang mereka manfaatkan ketika mendorong gagasan mereka ke depan. Kegigihan sangat penting bagi seorang pengambil kebijakan agar berhasil. Banyak waktu yang harus didedikasikan untuk ide mereka dengan memberikan pidato dan ceramah, menulis makalah dan berbicara di depan komite pemerintah jika mereka ingin sukses.[2]
Kebijakan
[sunting | sunting sumber]Program kewirausahaan tidak boleh dipaksakan hanya untuk menambah jumlah wirausaha baru atau memperbaharui seluruh usaha yang sudah ada. Padahal, usaha mikro dan kecil yang tidak produktif harus dikurangi dengan memperkuat sektor formal dan membuka lapangan kerja bagi mereka yang sebelumnya tidak mempunyai kesempatan lain untuk bekerja. Oleh karena itu, kebijakan kewirausahaan harus menetapkan tujuan utama.
Tidak semua bisnis mempunyai dampak yang luas dan tidak berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, prioritas harus ditetapkan ketika merencanakan kebijakan perdagangan. Dengan berfokus pada wirausaha yang memiliki potensi pertumbuhan, diharapkan dapat menciptakan efek riak yang bermanfaat bagi semua orang yang terlibat. Peningkatan produktivitas dan taraf hidup secara keseluruhan secara otomatis membantu meningkatkan daya beli masyarakat, merekrut karyawan baru dan menstimulasi usaha mikro dan kecil lainnya, yang sebenarnya bukan merupakan tujuan utama kebijakan wirausaha.[3]
Faktor keberhasilan
[sunting | sunting sumber]Empat faktor keberhasilan dalam proses pembuatan kebijakan dikaitkan dengan konvergensi: ciri-ciri perilaku; faktor kelembagaan; posisi jaringan dan modal politik. [4]
Peran
[sunting | sunting sumber]Peran seorang pengambil kebijakan adalah pertama-tama mengidentifikasi permintaan akan inovasi dalam lanskap politik ketika jendela kebijakan yang dapat dikenali terbuka. Selanjutnya ketika jendela ini terbuka, seorang pengambil kebijakan mempunyai waktu yang terbatas untuk menjalani peluncuran awal usulan rekomendasi kebijakan guna memenuhi permintaan dengan memanfaatkan sumber daya pribadi, jaringan, dan kelembagaan mereka untuk mengambil tindakan dalam menyatukan aliran-aliran ide mereka melalui kebijakan. tahapan. Hal ini dilakukan dengan mengatasi isu-isu dan permasalahan serta mencari solusinya dengan menciptakan alternatif-alternatif kebijakan menjadi sebuah produk yang dapat dihadirkan sebagai agenda persuasif yang harus dikaji oleh para pembuat kebijakan. Mereka akan menerapkan strategi dan teknik persuasif kepada para pembuat kebijakan untuk memasukkan inovasi mereka ke dalam agenda. Seorang pengambil kebijakan yang sukses akan berhasil memasukkan isu-isu mereka ke dalam agenda politik dan berpotensi meloloskan serta mempengaruhi suatu bentuk undang-undang yang berkaitan dengan keuntungan pribadi mereka. Namun, tidak semua upaya akan berhasil. Jika tidak berhasil, pembuat kebijakan mungkin akan mempertahankan agendanya untuk lain waktu atau bahkan menerapkan agenda tersebut pada isu lain yang mereka anggap dapat berhasil.[5]
Contoh kasus
[sunting | sunting sumber]Reformasi asuransi kesehatan di Kota Nanguo, Cina. Dalam kasus ini, pemerintah kota secara proaktif memimpin inovasi kebijakan dengan mengintegrasikan sistem asuransi kesehatan urban dan rural menjadi satu kesatuan yang komprehensif. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan tetapi juga menjadi contoh bagi reformasi kesehatan di wilayah lain.[6]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Nissim, Cohen (2021). "Policy Entrepreneurship at the Street Level: Understanding the Effect of the Individual". Cambridge University Press.
- ^ a b Kingdon, John (2003). Agenda, Alternatif, dan Kebijakan Publik(Edisi ke-2nd). New York: NY: Pearson.
- ^ UK, Doctrine (2022-11-29). "Sesat Pikir Kebijakan Kewirausahaan". DOCTRINE-UK | Doctoral Epistemic of Indonesian In the United Kingdom (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-05-23.
- ^ Shearer, Jessica C (2015-12). "Policy entrepreneurs and structural influence in integrated community case management policymaking in Burkina Faso". Health Policy and Planning. 30 (Suppl 2): ii46–ii53. doi:10.1093/heapol/czv044. ISSN 0268-1080. PMC 4625761
. PMID 26516150.
- ^ Knaggård, Åsa (2015-08). "The Multiple Streams Framework and the problem broker". European Journal of Political Research (dalam bahasa Inggris). 54 (3): 450–465. doi:10.1111/1475-6765.12097. ISSN 0304-4130.
- ^ Zhu, Yapeng; Xiao, Diwen (2015-09-24). "Policy entrepreneur and social policy innovation in China". The Journal of Chinese Sociology. 2 (1): 10. doi:10.1186/s40711-015-0012-z. ISSN 2198-2635.
