Lompat ke isi

Penyelesaian konflik

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas



Penyelesaian konflik merupakan konsep mengenai beragam cara dan upaya yang ditempuh untuk memecahkan suatu konflik. Sebuah pihak dapat melakukan penyelesaian konflik dengan berkomunikasi secara aktif mengenai motif terjadinya konflik dan melakukan negosiasi dengan pihak berkonflik[1].

Istilah penyelesaian konflik dapat digunakan bergantian dengan penyelesaian sengketa, di mana proses hukum melalui arbitrase dan pengadilan sangat dibutuhkan. Konsep dari penyelesaian masalah dapat pula mencakup segala upaya penyelesaian masalah tanpa kekerasan dari pihak berkonglik untuk mencapai penyelesaian yang efektif[2].

Cara-cara Pemecahan konflik

[sunting | sunting sumber]

Usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan dinamakan dengan akomodasi. Pihak-pihak yang berkonflik kemudian saling menyesuaikan diri pada keadaan tersebut dengan cara bekerja sama. Bentuk-bentuk akomodasi:

  • Gencatan senjata, yaitu penangguhan permusuhan untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan suatu pekerjaan tertentu yang tidak boleh diganggu.

Misalnya: untuk melakukan perawatan bagi yang luka-luka, mengubur yang tewas, atau mengadakan perundingan perdamaian, merayakan hari suci keagamaan, dan lain-lain.

  • Arbitrase, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak. Kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan berulangkali di mana saja dalam masyarakat, bersifat spontan dan informal. Jika pihak ketiga tidak bisa dipilih maka pemerintah biasanya menunjuk pengadilan.
  • Mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat.

Contoh: PBB membantu menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dengan Belanda.

  • Konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama.

Misalnya: Panitia tetap penyelesaikan perburuhan yang dibentuk Departemen Kestabilan dan Tenaga Kerja. Bertugas menyelesaikan persoalan upah, jam kerja, kesejahteraan buruh, hari-hari libur, dan lain-lain.

  • Jalan buntu, yaitu; keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik tidak saling menyerang. Keadaan ini terjadi karena kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk maju atau mundur.

Sebagai contoh: adu senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang dingin.

Adapun cara-cara yang lain untuk memecahkan konflik adalah:

  • Eliminasi, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat di dalam konflik, yang diungkapkan dengan ucapan antara lain: kami mengalah, kami keluar, dan sebagainya.
  • Subjugasi atau dominasi, yaitu orang atau pihak yang mempunyai kekuatan terbesar untuk dapat memaksa orang atau pihak lain menaatinya. Sudah barang tentu cara ini bukan suatu cara pemecahan yang memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat.
  • Aturan mayoritas, yaitu suara terbanyak yang ditentukan melalui voting untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi.
  • Persetujuan minoritas, yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas. Kelompok minoritas sama sekali tidak merasa dikalahkan dan sepakat untuk melakukan kerja sama dengan kelompok mayoritas.
  • Kompromi, yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik.
  • Integrasi, yaitu mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang memaksa semua pihak.

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Forsyth, Donelson R. (19 Maret 2009). Group Dynamics (edisi ke-5). Boston: Wadsworth Cengage Learning. ISBN 978-0495599524. 
  2. ^ Roberts, Adam; Ash, Timothy Garton (3 September 2009). Civil Resistance and Power Politics: The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the Present. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199552016.