Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2014–2019)
Dewan Perwakilan Rakyat RI Periode 2014–2019 | |||||||||||||||||||
|
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014–2019 (disingkat DPR RI periode 2014-2019) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diisi oleh anggota hasil pemilihan umum legislatif yang diadakan pada tanggal 9 April 2014. Anggota DPR RI periode 2014-2019 dilantik dan diambil sumpah pada tanggal 1 Oktober 2014 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.[1] Pimpinan DPR RI periode 2014-2019 dijabat oleh paket pimpinan yang diusung oleh Koalisi Merah Putih yaitu Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua, dan empat orang wakil ketua yaitu Fadli Zon (Gerindra), Prof. Dr. Ir. H. Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah, (PKS).[2] Sejak 15 Januari 2018, Ketua DPR dijabat oleh Bambang Soesatyo, menggantikan posisi Setya Novanto.[3]
Program Legislasi Nasional
[sunting | sunting sumber]Program Legislasi Nasional 2015-2019 adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2015-2019. Pada awalnya total RUU yang masuk dalam Prolegnas periode 2015-2019 berjumlah 159 RUU.[4] Namun jumlah itu direvisi menjadi 160 RUU karena adanya penambahan RUU Kewirausahaan yg diusulkan oleh DPR [5][6]
Sidang Paripurna
[sunting | sunting sumber]Rapat paripurna DPR-RI adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR-RI.
Statistik
[sunting | sunting sumber]Jumlah total APBN yang dialokasikan untuk lembaga legislatif sepanjang 2015-2019 mencapai Rp 26,14 triliun. Rata-rata, anggaran DPR per tahun sebesar Rp 5,23 triliun.[7]
Fraksi Pasif
[sunting | sunting sumber]Berikut perbandingan anggota DPR dari masing - masing Partai yang tidak hadir atau tidak pernah bicara di sidang:[8][9]
Partai | Jumlah Anggota | Anggota Pasif | Presentase |
---|---|---|---|
Hanura | 16 | 5 | 31.25% |
Golkar | 57 | 26 | 45.61% |
Demokrat | 38 | 17 | 44.73% |
PKB | 30 | 11 | 36.67% |
PPP | 22 | 8 | 36.36% |
PAN | 29 | 10 | 34.48% |
PKS | 26 | 8 | 30.76% |
Gerindra | 42 | 12 | 28.57% |
NasDem | 27 | 7 | 25.92% |
PDI-P | 69 | 17 | 24.63% |
Anggota Aktif
[sunting | sunting sumber]Jika ditotal dari beberapa anggota dewan paling aktif, Gerindra adalah partai politik paling aktif di DPR RI periode 2014-2019. Sementara anggota dewan paling aktif dari Partai Golkar.
Meskipun sifatnya krusial, data keaktifan bukan satu-satunya komponen untuk mengukur kualitas kinerja anggota dewan. Perlu dilihat pula substansi suara para anggota dewan di ruang sidang, apakah isinya mewakili aspirasi rakyat atau justru bicara hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Berikut daftar sepuluh anggota dewan paling aktif:[8]
- Mulyadi (Demokrat), Jumlah Bicara: 255
- Saleh Partaonan Daulay (PAN), Jumlah Bicara: 201
- Aryo Djojo Hadikusumo (Gerindra), Jumlah Bicara: 196
- Ramson Siagian (Gerindra), Jumlah Bicara: 182
- Satya Widya Yudha (Golkar), Jumlah Bicara: 173
- Tjatur Sapto Edy, Jumlah Bicara: 145
- Dito Ganinduto (Golkar), Jumlah Bicara: 141
- Satya Widya Yudha (Golkar), Jumlah Bicara: 137
- Kurtubi (NasDem), Jumlah Bicara: 134
- Evita Nursanty (PDI-P), Jumlah Bicara: 130
Tema Sidang
[sunting | sunting sumber]DPR memiliki sebelas komisi yang mengurusi lebih dari 33 bidang. Dalam setahun, DPR memiliki empat hingga lima masa sidang.[8]
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014–2019
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Kompas.com: Hari Ini, Anggota DPR/DPD 2014-2019 Dilantik". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-23. Diakses tanggal 2015-01-16.
- ^ viva.co.id: Setya Novanto Terpilih Jadi Ketua DPR Periode 2014-2019
- ^ CNNIndonesia.com: Bambang Soesatyo Resmi Dilantik Jadi Ketua DPR
- ^ [1]
- ^ "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-02-16. Diakses tanggal 2015-02-16.
- ^ Status twitter @pantauDPR "Jumlah RUU Prolegnas 2015-2019 adalah 160 RUU, bukan 159 RUU. Ada penambahan RUU Kewirausahaan yg diusulkan oleh DPR"
- ^ Indonesian Corruption Watch (ICW) (8 April 2019), Evaluasi DPR 2014-2019, diakses tanggal 18 April 2019 [pranala nonaktif permanen]
- ^ a b c Statistik (PDF)
- ^ A Sapto Anggoro, Juara Diam di Senayan, diakses tanggal 18 April 2019