Doktrin Paasikivi-Kekkonen

Kekkonen dan Paasikivi di Kultaranta pada tahun 1955.

Doktrin Paasikivi-Kekkonen adalah istilah yang mengacu kepada kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh Presiden Finlandia Juho Kusti Paasikivi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga kemerdekaan Finlandia sebagai sebuah negara yang berdaulat, demokratik dan kapitalis, meskipun bertetangga dengan Uni Soviet. Kebijakan ini dilanjutkan oleh penerus Paasikivi, Urho Kekkonen, yang menjabat dari tahun 1956 hingga 1981. Ia menambahkan bahwa Finlandia sebaiknya menjadi negara netral yang aktif dan tidak pasif.

Latar belakang

Finlandia dan Uni Soviet menandatangani Perjanjian Perdamaian Paris pada Februari 1947 yang membatasi militer Finlandia, menyerahkan wilayah Petsamo kepada Soviet, meminjamkan Semenanjung Porkkala kepada Soviet untuk dijadikan pangkalan laut selama 50 tahun (dikembalikan lebih awal pada tahun 1956), memberikan hak transit melewati wilayah Finlandia, dan mewajibkan pembayaran reparasi perang kepada Soviet sebesar 300 juta dollar emas. Kemudian, pada April 1948, Finlandia menandatangani Perjanjian Persahabatan, Kerjasama dan Bantuan Timbal Balik dengan Uni Soviet. Pakta ini mengharuskan Finlandia melawan serangan "Jerman atau sekutunya" (dalam kata lain NATO) ke Finlandia atau ke Uni Soviet lewat Finlandia. Pada saat yang sama, perjanjian ini mengakui hasrat Finlandia untuk tidak terseret dalam konflik-konflik besar. Perjanjian ini diperbaharui pada tahun 1955, 1970 dan 1983.

Akhir

Finlandia berhati-hati dalam menanggapi kemunduran dan pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991. Mereka secara sepihak mencabut pembatasan yang ditetapkan oleh perjanjian pada tahun 1947 dan 1948, kecuali larangan memperoleh senjata nuklir. Finlandia juga menyatakan kekhawatirannya atas upaya kudeta pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan secara tidak resmi menyokong kemerdekaan negara-negara Baltik.

Lihat pula

• Finlandisasi

Referensi

• Tiilikainen, Heikki. Kylmän sodan kujanjuoksu.