Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen
Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | |
---|---|
Gambaran umum | |
Dasar hukum | Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 |
Susunan organisasi | |
Deputi | Tatang Sutarsa[1] |
Biro | |
Persidangan | Helmizar[2] |
Kesekretariatan Pimpinan | - |
Kerjasama Antar Parlemen | Saiful Islam[2] |
Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan | Djaka Dwi Winarko[2] |
Kantor pusat | |
Gedung Nusantara I Kompleks Gedung MPR/DPR RI Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta, 10270 | |
Situs web | |
http://www.dpr.go.id/ |
Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah unit eselon I pada Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang persidangan dan kerja sama antar parlemen. Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.[3]
Tugas dan Fungsi
[sunting | sunting sumber]Tugas
[sunting | sunting sumber]Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang persidangan dan kerja sama antar parlemen.[3]
Fungsi
[sunting | sunting sumber]Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen menyelenggarakan fungsi:[3]
- penyiapan bahan-bahan persidangan dan kerja sama antar parlemen;
- pelaksanaan pelayanan persidangan DPR RI;
- pelaksanaan pelayanan kerja sama antar parlemen;
- pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemberitaan;
- pelaksanaan pelayanan Pimpinan DPR RI.
Struktur Organisasi
[sunting | sunting sumber]Deputi Bidang Perundang-undangan terdiri dari:
- Biro Persidangan
- Biro Kesekretariatan Pimpinan
- Biro Kerjasama Antar Parlemen
- Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia