Kabupaten Aceh Utara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
"Aceh Utara" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Aceh Utara (disambiguasi).
Untuk kegunaan lain, lihat Aceh (disambiguasi).

Koordinat: 5°0′N 97°12′E / 5.000°N 97.200°E / 5.000; 97.200

Kabupaten Aceh Utara
Kabupaten
Transkripsi bahasa daerah
 • Jawoe/Jawiاچيه باروﺡ
 • Alfabet AcehAcèh Barôh
Salah satu ruas jalur kereta api Atjeh Tram menuju Lhoksukon
Salah satu ruas jalur kereta api Atjeh Tram menuju Lhoksukon
Lambang resmi Kabupaten Aceh Utara
Lambang
Julukan: 
Bumoë Samudera Pasèe
Peta
Peta
Kabupaten Aceh Utara di Sumatra
Kabupaten Aceh Utara
Kabupaten Aceh Utara
Peta
Kabupaten Aceh Utara di Indonesia
Kabupaten Aceh Utara
Kabupaten Aceh Utara
Kabupaten Aceh Utara (Indonesia)
Koordinat: 4°55′00″N 97°00′00″E / 4.9167°N 97°E / 4.9167; 97
Negara Indonesia
ProvinsiAceh
Tanggal berdiri14 November 1956[1]
Dasar hukumUU Nomor 7 Tahun 1956[1]
Hari jadi7 September 1226[2]
Ibu kotaKota Lhoksukon
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
Pemerintahan
 • BupatiAzwardi Abdullah, AP., M.Si. (Plt.)
 • Wakil BupatiLowong
 • Sekretaris DaerahDr. A. Murtala, M. Si
 • Ketua DPRDArafat Ali
Luas
[3]
 • Total2.705,26 km2 (1,044,51 sq mi)
Populasi
 (2021)[4]
 • Total593.511
 • Kepadatan220/km2 (570/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 99,90%
Kristen 0,03%
Buddha 0,02%
Lain-lain 0,05%[5]
 • BahasaIndonesia (resmi), Aceh (dominan)
 • IPMKenaikan 69,46 (2021)
sedang[6]
Zona waktuUTC+07:00 (WIB)
Kode pos
24xxx
Kode BPS
1111
Kode area telepon+62 645
Pelat kendaraanBL xxxx K**/Q*
Kode Kemendagri11.08
APBDRp 2.339.452.690.669-[7]
PADRp 358.698.548.452-
DAURp 911.862.322.000- (2021)
Situs webacehutarakab.go.id


Aceh Utara (bahasa Aceh: Jawoe/Jawi: اچيه باروﺡ, translit. Acèh Barôh) adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Aceh, Indonesia.[3][8] Ibu kota kabupaten ini dipindahkan dari Lhokseumawe ke Lhoksukon, menyusul dijadikannya Lhokseumawe sebagai kota otonom.

Kabupaten ini tergolong sebagai kawasan industri terbesar di provinsi ini dan juga tergolong industri terbesar di luar pulau Jawa, khususnya dengan dibukanya industri pengolahan gas alam cair PT Arun LNG di Lhokseumawe pada tahun 1974. Di daerah wilayah ini juga terdapat pabrik-pabrik besar lainnya: Pabrik Kertas Kraft Aceh, pabrik Pupuk AAF (Aceh Asean Fertilizer) dan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Dalam sektor pertanian, daerah ini mempunyai unggulan reputasi sendiri sebagai penghasil beras yang sangat penting. maka secara keseluruhan Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah Tingkat II yang paling potensial di provinsi dan pendapatan per kapita di atas paras Rp. 1,4 juta tanpa migas atau Rp. 6 juta dengan migas.[9]

Ladang gas dan minyak ditemukan di Lhokseumawe, ibu kota Aceh Utara sekitar tahun 1970-an. Kemudian, Aceh pun mulai didatangi para investor luar negeri yang tertarik pada sumber daya alamnya yang melimpah. Sejak saat itu, gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) yang diolah di kilang PT Arun Natural Gas Liquefaction (NGL) Co, yang berasal dari instalasi ExxonMobil Oil Indonesia Inc. (EMOI) di zona industri Lhokseumawe, telah mengubah wilayah ini menjadi kawasan industri petrokimia modern.[10]

Kegiatan ekonomi Kabupaten Aceh Utara didominasi oleh dua sektor, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. Pada sektor pertambangan, sumur-sumur gas yang diolah PT Exxon Mobil Oil Indonesia tentu menjadi salah satu faktur keunggulan sektor ini. Dengan kontribusi Rp 8,6 triliun Pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2000, ia menempati peringkat pertama dengan disusul oleh sektor industri sebesar Rp 4,7 triliun.

Di bidang agama, penduduk Aceh Utara adalah penduduk yang beragama Islam yang taat beragama. Pada tahun 1994, tercatat 782 orang yang berangkat naik haji.[11]

Geografi

Wilayah Aceh Utara memiliki topografi wilayah yang sangat bervariasi, dari daerah dataran rendah yang luas di utara memanjang barat ke timur hingga daerah pegunungan di selatan. Ketinggian rata-rata wilayah Aceh Utara adalah 125 m. Jalan lintas timur Sumatra melintasi wilayah dataran rendah sehingga menjadikan wilayah rendah ini menjadi kawasan yang lebih berkembang secara ekonomi dibanding wilayah selatan yang ada dipedalaman.

Pada wilayah dataran rendah lebih sering dilanda banjir ketika curah hujan tinggi di selatan, salah satu wilayah yang menjadi daerah langganan banjir kiriman dari selatan adalah kecamatan Lhoksukon, Matangkuli, Pirak, Samudera, Lapang, Tanah Luas, Tanah Pasir dan Meurah Mulia. Luapan dari sungai Keureutoe dan Sungai Pasee menjadi momok tahunan bagi masyarakat Aceh Utara di kecamatan-kecamatan tersebut.[12]

Wilayah dataran rendah didominasi oleh lahan pertanian berupa persawahan dan permukiman penduduk, dipesisir terdiri dari tambak perikanan air asin sementara di wilayah dataran tinggi lahan perkebunan yang mulai digarap secara meluas oleh masyarakat. Potensi pertanian di Aceh Utara masih belum bisa diandalkan guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dikarenakan sistem pengairan persawahan masih mengandalkan irigasi tradisional dan sebagiannya malah masih berupa sawah tadah hujan.[13]

Dibidang perkebunan sendiri Aceh Utara memiliki perkebunan kelapa sawit, karet dan kakao yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara I yang mengelola lahan perkebunan kelapa sawit pada areal seluas 46.377 ha, karet 11.918 ha dan kakao seluas 354 ha. Selain penanaman komoditas pada areal sendiri + inti, PTPN I juga mengelola areal Plasma milik petani seluas 16.832 ha yang terdiri dari areal kelapa sawit 6.714 dan karet 10.118 ha. Pada awalnya PTPN I ini juga mengelola perkebunan tebu yang diproduksi menjadi gula di pabrik gula Cot Girek, tetapi pabrik tersebut tidak beroperasi lama hingga pada akhirnya dikonversi menjadi pabrik pengolahan kelapa sawit.[14]

Batas wilayah

Utara Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe
Timur Kabupaten Aceh Timur
Selatan Kabupaten Bener Meriah
Barat Kabupaten Bireuen

Sejarah

Aceh Utara sekarang menempati bekas wilayah Kerajaan Islam Samudera Pasai. Kesultanan Pasai menurut beberapa pendapat disebutkan sebagai kerajaan pertama yang mengadopsi sistem pemerintahan Islam di Nusantara. Kesultanan Pasai mengalami lebih kurang 300 tahun masa jaya hingga kedatangan penjelajah dari Eropa yang menundukkan kesultanan itu hingga hampir tak bersisa. Sedikit saja dari jejak sejarah kebesaran Kesultanan Pasai yang masih kita jumpai saat ini. Situs sejarah Kesultanan Samudera Pasai yang paling menonjol adalah kompleks makam Sultan Malikussaleh dan Makam Sultanah Nahrasiyah yang berlokasi di pesisir kecamatan Samudera sekarang. Pada masa lalu sering kali artefak sejarah berupa koin uang emas ditemukan terpendam berserakan di tanah pada bekas pertapakan ibu kota Kesultanan Pasai masa lampau, tetapi kini penemuan ini sudah jarang terjadi.[15]

Ketika Belanda menginvasi Aceh dan berhasil menegakkan pemerintahan kolonial pada 1904, Aceh Utara ditetapkan sebagai sebuah (Kabupaten) Afdeeling yang dipimpin oleh Asisten Residen. Wilayah yang luas ini dinamakan sebagai Afdeeling Noord Kust Van Aceh (Kabupaten Aceh Utara). Afdeeling ini dibagi dalam 3 onderafdeeling (Kewedanaan) yang dikepalai seorang Countroleur (Wedana) yaitu: Onder Afdeeling Bireuen, Onder Afdeeling Lhokseumawe dan Onder Afdeeling Lhoksukon. Disamping itu pemerintah Hindia Belanda juga menetapkan beberapa Daerah Kekuasaan Ulee Balang yang memiliki pemerintahan sendiri terhadap daerah dan rakyatnya. Daerah ini dinamakan sebagai Zelf Bestuur yaitu Selain Onder Afdeeling tersebut di Aceh Utara juga terdapat beberapa Daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur) yang berhak memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya yaitu Ulee Balang Keureutoe, Geureugok, Jeumpa, dan Peusangan masing-masing Zelf Bestuur ini dipimpin oleh Ampon Chik.[16]

Setelah masa kemerdekaan wilayah pemerintahan Aceh Utara dipertahankan pada wilayah yang pernah ditetapkan oleh Belanda. Berdasarkan Undang Undang Nomor I tahun 1957 dan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 6 tahun 1959. Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terbagi dalam 3 (tiga) Kewedanaan yaitu: Kewedanaan Bireuen terdiri atas 7 kecamatan, Kewedanan Lhokseumawe terdiri atas 8 Kecamatan, Kewedanaan Lhoksukon terdiri atas 8 kecamatan.[17]

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan wilayah, pertambahan penduduk dan semangat otonomi daerah pada tahun 1999 pada bekas kewedanaan Bireun ditetapkan menjadi Kabupaten Bireuen dan pada tahun 2001 Kota Lhokseumawe menyusul menjadi kotamadya yang baru lepas dari Kabupaten Aceh Utara sekarang pada 14 Maret 2019 Kota Panton Labu menyusul juga menjadi kotamadya yang lepas dari Kabupaten Aceh Utara bersamaan dengan Kabupaten Aceh Malaka juga lepas dari Kabupaten Aceh Utara.[18]

Pemerintahan

Daftar Bupati

Artikel utama: Daftar Bupati Aceh Utara
No. Bupati Awal Jabatan Masa Jabatan Wakil Bupati Keterangan Ref.
1 T. Muda Husin 1945 1946
2 Tgk. Sulaiman Daud 1946 1949
3
Tgk. H. Ibnu Saadan 1949 1952
4 Tgk. H. Usman Azis 1952 1953
5 T. Muhammad 1953 1954
6 H. AR. Hajat 1954 1958
7
Tgk. H. A. Wahab Dahlawi 1958 1960
8 Tgk. H. Usman Azis 1960 1965
9 T. Ramli Angkasah 1965 1967
(7)
Tgk. H. A. Wahab Dahlawy 1967 1972
11 A.M. Husin 1972 1973
12 Abdullah Yacob 1973 1978
13 Mohd. Ali Basyah 1978 1983
14 Mohd. Ali Basyah 1983 1988
15 H. Ramli Ridwan 1988 1993
16 Karimuddin Hasyibullah 1993 1998
17 Tarmizi A. Karim 1998 Agustus 2004
18 T. Alamsyah Banta Agustus 2004 Maret 2005
(17) Tarmizi A. Karim Maret 2005 Maret 2006
20 T. Pribadi Maret 2006 Maret 2007
21 Ilyas A. Hamid Maret 2007 September 2011 Syarifuddin, S.E.
M. Ali Basyah September 2011 4 Juli 2012 (Penjabat)
23 Muhammad Thaib 5 Juli 2012 5 Juli 2017 M Jamil, M.Kes
(23) Muhammad Thaib 12 Juli 2017 12 Juli 2022 Fauzi Yusuf [19]
Dayan Albar, S.Sos., M.A.P (Plh.) 12 Juli 2022 14 Juli 2022 Lowong (Pelaksana harian) [20]
Azwardi Abdullah, AP, M.Si (Pj) 14 Juli 2022 14 Juli 2023 Lowong Penjabat [21]
Mahyuzar 14 Juli 2023 Sekarang Lowong Penjabat


Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atau juga dikenal dengan DPRK Aceh Utara merupakan lembaga legislatif Unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang sebelumnya berada di Kota Lhokseumawe, sekarang dipindahkan ke induk Ibukota Aceh Utara yang berada di Landing, Lhoksukon.[22][23]


Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara dalam dua periode terakhir.[24][25]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019 2019-2024
PKB 1 Steady 1
Gerindra 1 Kenaikan 4
Golkar 2 Kenaikan 3
NasDem 5 Penurunan 4
PKS 0 Kenaikan 3
PPP 6 Penurunan 5
PAN 3 Penurunan 1
Demokrat 1 Kenaikan 5
Partai Aceh 24 Penurunan 14
SIRA (baru) 1
PNA 2 Kenaikan 4
Jumlah Anggota 45 Steady 45
Jumlah Partai 9 Kenaikan 11


Kecamatan

Artikel utama: Daftar kecamatan dan gampong di Kabupaten Aceh Utara

Kabupaten Aceh Utara memiliki 27 kecamatan dan 852 gampong dengan kode pos 24313-24394 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2019, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 619.407 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 5.371.532) yang terdiri atas 262.101 pria dan 267.645 wanita (rasio 97,93). Dengan luas daerah 2.694,66 km² (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 56.770,81 km²), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 161 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²).[3][8]

Demografi

Komposisi penduduk berdasarkan etnis di Aceh Utara diisi oleh beberapa etnis yang terbesar adalah etnis Aceh, etnis Jawa, Gayo, Batak, dan Melayu. Mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam hampir 99%, sedikit sekali non muslim dalam komposisi beragama masyarakat di Aceh Utara. Karena itu di wilayah Aceh Utara bahkan tidak menemukan satupun sarana rumah peribadatan selain masjid, mushala dan meunasah.[26][27]

Pendidikan

Perguruan Tinggi di Aceh Utara

Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Aceh Utara bekerja dibidang pertanian, tingginya angka pengangguran disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM membuat tidak banyak usaha jasa dan industri yang berkembang. Berbanding terbalik pada masa lalu ketika sektor migas menjadi primadona di Aceh Utara banyak masyarakatnya yang direkrut di perusahaan-perusahaan eksplorasi migas meski hanya menempati posisi-posisi rendahan. Seiring dengan berakhirnya era migas dan diperparah oleh konflik politik dan keamanan di Aceh, maka menurun pula sektor jasa dan industri yang berlokasi di Aceh Utara. Namun pada tahun 2017 Kabupaten Aceh Utara mendapat urutan pertama penduduk paling banyak miskin atau termiskin di Aceh, yakni mencapai 118.740 jiwa.[34]

Industri

Titik pertama tempat ditemukannya gas alam cair di Tanah Luas

Sejak masa 70'an Aceh Utara merupakan daerah Industri di Aceh, tak heran pada saat itu Aceh Utara disebut sebagai Kota Petro Dolar, karena saat itu Aceh Utara termasuk daerah paling kaya di Indonesia karena sebagai penghasil Migas terbesar di Indonesia dikala itu, walaupun hasil Sumber Daya Alam melimpah, tetapi tidak memberi efek yang signifikan untuk rakyat Aceh Utara. Adapun industri yang ada di Aceh Utara, antara lain yaitu;[35]

Pariwisata

Dua destinasi wisata sejarah yang ada di Aceh Utara adalah situs sejarah bekas Kesultanan Samudera Pasai di Kecamatan Samudera, Rumah Cut Meutia di kecamatan Pirak Timu dan tugu perjuangan Teungku Abdul Jalil Cot Plieng di kecamatan Syamtalira Bayu. Sedangkan destinasi wisata alamnya adalah air terjun Blang Kulam di kecamatan Kuta Makmur, pemandian Krueng Sawang di kecamatan Sawang dan pantai Ulee Reubek di kecamatan Seunuddon, tempat wisata pegunungan yang berada di Gunung Salak Nisam Antara, Aceh Utara.[36]

Transportasi

Aceh Utara adalah satu-satunya daerah di provinsi Aceh yang termasuk memiliki sarana transportasi paling lengkap. Bus umum antar kota antar provinsi melayani pengguna di jalan lintas Sumatra sepanjang hari dan malam. Bagi pengguna moda transportasi udara terdapat Bandar Udara Malikus Saleh yang berada di kecamatan Muara Batu. Bandara ini mulai ramai didarati pesawat terbang berbadan sedang yang mengangkut penumpang menuju Bandara Kuala Namu di Sumatra Utara. Untuk angkutan laut juga telah tersedia pelabuhan Krueng Geukueh yang dibangun sebagai pelabuhan industri dan sarana pengangkutan komoditas pertanian serta industri.

Kereta api juga telah tersedia sarananya di Aceh Utara, jalur rel kereta api jarak dekat telah menghubungkan antara kota Lhokseumawe dengan Kutablang,Bireuen saat ini telah beroperasi. Selain itu alat transportasi yang lazim digunakan masyarakat adalah becak mesin untuk penggunaan antar desa dalam jarak dekat juga tersedia bus mini yang mengangkut pengguna pada jarak jauh dan sedang. Alat transportasi alternatif lain adalah RBT atau Ojek yang melayani penumpang di pedesaan.[37]

Transportasi Darat

  1. Terminal Krueng Mane
  2. Terminal Krueng Geukuh
  3. Terminal Geudong
  4. Terminal Lhoksukon
  5. Terminal Panton Labu.

Transportasi Udara

  1. Bandar Udara Malikus Saleh, di Pinto Makmur [38]
  2. Bandar Udara Lhok Sukon di Landing.

Transportasi Laut

  1. Pelabuhan Internasional Samudera Pasai, Krueng Geukuh

Stasiun Kereta Api

  1. Stasiun Kereta Api Krueng Mane
  2. Stasiun Kereta Api Bungkaih
  3. Stasiun Kereta Api Krueng Geukuh.[39]

Referensi

  1. ^ a b "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 8 Desember 2021. 
  2. ^ http://www.acehutara.go.id/berita-sah%E2%80%A6-hari-jadi-aceh-utara-ditetapkan-7-september.html[pranala nonaktif permanen]
  3. ^ a b c d e "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  4. ^ "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 8 Desember 2021. 
  5. ^ "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Kabupaten Aceh Utara". www.sp2010.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-10. Diakses tanggal 21 Januari 2021. 
  6. ^ "Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021". www.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-01. Diakses tanggal 8 Desember 2021. 
  7. ^ "APBD 2018 ringkasan update 04 Mei 2018". 2018-05-04. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-06. Diakses tanggal 2018-07-06. 
  8. ^ a b "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  9. ^ "KABUPATEN ACEH UTARA. Katalog BPS : BADAN PUSAT STATISTIK - PDF". docplayer.info. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-29. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  10. ^ "Profil Kota Kabupaten Aceh Utara" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2019-10-29. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  11. ^ "Profil Aceh Utara" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2019-07-11. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  12. ^ Utara, Pemerintah Kabupaten Aceh. "Geografi". Geografi (dalam bahasa English). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-02. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  13. ^ "Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Aceh Utara" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-02-03. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  14. ^ News, Tagar (2017-12-23). "Pabrik Gula Terbesar di Aceh Utara Menjadi Besi Tua". TAGAR. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-29. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  15. ^ News, Tagar (2017-12-23). "Situs Sejarah Kerajaan Islam yang Terlupakan di Aceh". TAGAR. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-29. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  16. ^ "Mengenal Aceh Utara yang Dulu Disebut Luhak". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-29. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  17. ^ Utara, Pemerintah Kabupaten Aceh. "Sejarah Aceh Utara". Sejarah Aceh Utara (dalam bahasa English). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-01. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  18. ^ Redaksi. "DPRA Rekom Daerah Otonomi Baru, Aceh Malaka dan Panton Labu | Waspada Aceh". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-29. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  19. ^ Mudassir, Rayful. "Mendagri Utus Gubernur Irwandi Lantik Wali Kota Lhokseumawe dan Bupati Aceh Utara". Okezone.com. Okezone News. Diakses tanggal 2018-04-16. 
  20. ^ Pj Gubernur Aceh Tunjuk Plh untuk Isi Kekosongan Jabatan Bupati Aceh Utara
  21. ^ operator. "Sambut Pj Bupati Azwardi Abdullah, DPRK Aceh Utara Lakukan Peusijuek". acehutara.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-10-15. 
  22. ^ "Ini Nama-Nama Anggota DPRK Aceh Utara yang Dilantik, 29 Wajah Baru - PORTALSATU.com". portalsatu.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-29. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  23. ^ Jafaruddin. "Ini Ketua dan Wakil Sementara DPRK Aceh Utara dan Agenda yang Harus Dituntaskan". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-29. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  24. ^ Perolehan Kursi DPRK Aceh Utara 2014-2019
  25. ^ "Perolehan Kursi DPRK Aceh Utara 2019-2024". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-01-31. Diakses tanggal 2020-05-17. 
  26. ^ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara". acehutarakab.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-29. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  27. ^ Utara, Pemerintah Kabupaten Aceh. "Demografi". Demografi (dalam bahasa English). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-02. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  28. ^ "Unimal". www.unimal.ac.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-29. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  29. ^ "Beranda - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe" (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-12. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  30. ^ admin. "STIKes Getsempena Lhoksukon". STIKes Getsempena Lhoksukon. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-29. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  31. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-29. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  32. ^ "STIES-BAKTIYA – SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH BAKTIYA" (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-29. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  33. ^ "AKKES ACEH UTARA". akkesacehutara.ac.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-29. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  34. ^ Hasyim. "Aceh Utara Termiskin". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-04-17. Diakses tanggal 2018-04-16. 
  35. ^ Industri Aceh Utara[pranala nonaktif permanen]
  36. ^ "5 Tempat Wisata di Aceh Utara yang Paling Keren untuk Dikunjungi | FJJ". festivaljalanjalan.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-29. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  37. ^ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara". acehutarakab.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-23. Diakses tanggal 2019-10-29. 
  38. ^ Mukhlis. Marboen, Ade P, ed. "Bandara Malikussaleh perlu segera diperluas". ANTARA News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-04-17. Diakses tanggal 2018-04-16. 
  39. ^ Masriadi. Rachmawati, ed. "Di Aceh, Kereta Perintis Jadi Wisata Transportasi untuk Anak". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-09-22. Diakses tanggal 2019-10-29. 

Lihat pula

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Kabupaten_Aceh_Utara&oldid=24220779"