Kebijakan Pertanian Bersama

Uni Eropa

Artikel ini adalah bagian dari seri: Politik dan pemerintahan Uni Eropa

Parlemen Presiden Jerzy Buzek Kelompok terbesar; Joseph Daul: EPP Martin Schulz: S&D Sesi ke-7 AP (736) Periode 2009-14 Biro Wakil Presiden Quaestor Konferensi Prosedur legislatif

Dewan Menteri Kepresidenan Polandia Konfigurasi Umum Luar Negeri Ekonomi Euro Prosedur legislatif Pemungutan suara Sekretariat Sekretaris Jenderal Uwe Corsepius COREPER

Dewan Eropa Presiden Herman Van Rompuy Partai Daftar rapat

Komisi Kom. Barroso Presiden José M. Barroso Wakil Presiden Catherine Ashton Viviane Reding Joaquín Almunia Siim Kallas Neelie Kroes Antonio Tajani Maroš Šefčovič Komisaris Pelayanan Sipil Sekretaris Jenderal Catherine Day

Mahkamah Mahkamah Pengadilan Umum Pengadilan Pelayanan Sipil Anggota Keputusan

Institusi lain Bank Sentral Presiden ESCB Euro EMU Zona Euro Zona Euro tahun 2011 Pengadilan Auditor Anggaran OLAF Bank Investasi CoR EESC Ombudsman Badan lain Lembaga Parlemen nasional

Kebijakan dan masalah Anggaran Empat Kebebasan Wilayah ekonomi Pasar tunggal Wilayah FS&J Schengen Kebijakan Pertanian Energi Perikanan Regulasi IUU Regional Kewarganegaraan Identitas Pro-Eropanisme Euroskeptisisme Integrasi Supranasionalisme Federalisme E.S. Multi-kecepatan Opt-out Kerjasama Pengunduran diri

Hubungan luar negeri Perwakilan Tinggi Catherine Ashton Federica Mogherini Ext. Action Service Delegasi Kebijakan Asing Kebijakan Pertahanan Perluasan

Pemilihan Umum 1979, 1984, 1989 1994, 1999, 2004 Hasil pemilu sejak 1979 2009 (pemilu terakhir) 2014 (pemilu selanjutnya) Partai politik Konstituensi Konstituensi parlemen Referendum

Hukum Acquis Primasi Subsidiaritas Traktat Hak-Hak Dasar Keanggotaan

Kebijakan Pertanian Bersama (bahasa Inggris: Common Agricultural Policy, disingkat CAP) adalah seperangkat undang-undang yang diterapkan Uni Eropa (UE) untuk menghasilkan kebijakan yang seragam dan terpadu dalam bidang pertanian. Kebijakan ini menerapkan sistem subsidi pertanian dan program-program lainnya, dengan misi utama untuk menjamin kehidupan yang layak bagi petani, persediaan pangan yang stabil, aman serta terjangkau. Kebijakan Pertanian Bersama lahir pada tahun 1962 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, reformasi besar terjadi tahun 1992, 2003 dan 2013 sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan-perubahan di dunia. Reformasi 2013 difokuskan pada tiga prioritas: produksi pangan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan pedesaan yang berimbang di seluruh Uni Eropa. Pada 2018 Komisi Eropa mengusulkan sistem yang lebih fleksibel, dengan menyederhanakan dan memodernisasi mekanisme kebijakan bagi petani dan negara-negara Uni Eropa.

Tujuan

Kebijakan Pertanian Bersama merupakan kombinasi antara subsidi-subsidi pertanian dan kebijakan pembangunan pertanian lainnya, yang sejak awal bertujuan untuk menjamin keamanan pangan di Eropa setelah Perang Dunia II. Kebijakan ini mempunyai tujuan yang ditetapkan sejak 1958 sampai sekarang, antara lain:

• peningkatan produktivitas dengan mempromosikan kemajuan teknis dan memastikan penggunaan lahan dan tenaga kerja secara optimal.
• memastikan standar kehidupan yang layak bagi masyarakat di bidang pertanian.
• menstabilkan pasar pertanian.
• mengamankan ketersediaan bahan pangan.
• memberikan konsumen makanan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
• pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
• berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim

Kebijakan pertanian diputuskan di tingkat Uni Eropa oleh pemerintah negara-negara anggota dan dijalankan oleh negara-negara anggota. Inti dari kebijakan ini adalah harga yang wajar bagi para petani seraya mendorong mereka untuk menghasilkan produk berkualitas sesuai permintaan pasar sekaligus mendorong mereka mencari peluang pengembangan baru, seperti sumber energi ramah lingkungan yang terbarukan.

Komisi Eropa mengedepankan tiga tujuan Kebijakan Pertanian Bersama untuk 2014-2020:

1. berkontribusi terhadap produksi pangan yang berkelanjutan, aman dan terjamin serta berorientasi pasar di seluruh uni Eropa
2. memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
3. berkontribusi terhadap pembangunan wilayah yang seimbang dan memajukan daerah pedesaan di seluruh Uni Eropa

Sejarah

Sejarah Kebijakan Pertanian Bersama (CAP) Uni Eropa bermula di Eropa Barat pada 1950-an paska Perang Dunia II, kondisi sektor pertanian di Eropa setelah perang mengalami kelumpuhan dan kekurangan persediaan pangan, menyebabkan kelaparan dan mal-nutrisi. Keadaan ini memaksa Eropa mengeksplorasi berbagai cara agar mandiri dalam produksi pangan di tingkat regional. Pada tahun 1957, Perjanjian Roma (Treaty of Rome) melahirkan Masyarakat Ekonomi Eropa (pendahulu Uni Eropa) antara enam negara Eropa Barat, dengan gagasan kebijakan pertanian bersama sebagai komitmen untuk membentuk pasar tunggal (common market). Komunitas Eropa menginginkan agar struktur pertanian Eropa direformasi agar lebih kompetitif, tanpa mengancam pertanian keluarga. Konferensi Para Menteri Pertanian pada 1958 di Stresa (Italia) dianggap sebagai awal pengembangan dan implementasi Kebijakan Pertanian Bersama dari enam negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa.

Pada bulan Juni 1960, Komisi Eropa melontarkan pandangan dalam rangka mewujudkan kebijakan pertanian bersama. Komisaris Eropa Sicco Mansholt, seorang petani dan politisi Belanda, merupakan pencetus utama yang memprakarsai kebijakan pertanian di Eropa. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai kebijakan tunggal yang bertujuan untuk menyediakan pangan yang terjangkau dan standar hidup yang adil bagi petani di Eropa. Kebijakan pertanian ini mula-mula difokuskan untuk mendorong produktivitas pertanian sehingga konsumen memiliki persediaan pangan yang stabil, sekaligus memastikan Uni Eropa memiliki sektor pertanian yang berkelanjutan. Kebijakan Pertanian Bersama memberikan subsidi dan sistem jaminan harga bagi petani, juga memberikan insentif bagi mereka agar meningkatkan produktivitasnya.

Direktorat Jenderal Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (Directorate-General for Agriculture and Rural Development) di Brussels. Departemen Komisi ini bertanggung jawab untuk kebijakan Uni Eropa terkait pertanian dan pembangunan pedesaan serta berurusan dengan semua aspek Kebijakan Pertanian Bersama (CAP).

Peresmian

Pada tahun 1962, Kebijakan Pertanian Bersama Uni Eropa dilahirkan. Dewan Uni Eropa memberi lampu hijau pendirian Common Market Organizations (CMO) untuk enam produk pertanian (serealia, daging babi, telur, daging unggas, buah dan sayuran serta anggur), diterbitkan aturan-aturan persaingan, perencanaan perdagangan intra-masyarakat untuk produk susu dan daging sapi, serta didirikannya Dana Bimbingan dan Jaminan Pertanian Eropa (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund/EAGGF). Kebijakan Pertanian Bersama mulai diberlakukan pada tahun 1963, dengan empat prinsip dasar:

• Pasar tunggal (Single market) untuk peredaran produk pertanian secara bebas di Uni Eropa.
• Solidaritas finansial: semua biaya Kebijakan Pertanian Bersama akan ditanggung kas komunal, EAGF, dukungan tarif impor dan kontribusi dari negara-negara Eropa.
• Preferensi komunitas: produk-produk Eropa diprioritaskan di atas produk impor. Produk pertanian Uni Eropa harus dilindungi dari fluktuasi di pasar dunia dan mencegah impor dan ekspor dengan harga rendah dari negara-negara ketiga.
• Kesetaraan dan produktivitas: penghasilan petani sama dengan penghasilan di sektor lain, dengan harga yang wajar untuk memudahkan akses pangan kepada konsumen.

Saat awal-awal Kebijakan Pertanian Bersama, banyak petani kecil dari generasi pasca-perang masih memerah susu secara manual dan memotong jerami menggunakan sabit. Subsidi yang diberikan melalui Kebijakan Pertanian Bersama membantu mereka membeli peralatan, merenovasi bangunan pertanian dan memperoleh benih serta pupuk yang lebih baik. Dengan penghasilan yang lebih tinggi, mereka juga dapat meminjam dari bank untuk mengembangkan bisnis mereka.

Pada tahun 1970-an dan 1980-an Kebijakan Pertanian Bersama memperkenalkan tiga instrumen: diversifikasi regional, mekanisme dukungan harga dan kebijakan-kebijakan struktural (penyesuaian sumber daya). Hasil kebijakan ini terlihat dimana produk pangan yang dihasilkan Eropa meningkat setiap tahunnya. Toko-toko penuh makanan dengan harga yang terjangkau, sehingga keamanan pangan dapat tercapai.

Perkembangan Kebijakan Pertanian Bersama

Modernisasi dan surplus pangan

Produksi pangan di Eropa meningkat tetapi kehidupan di pedesaan saat itu masih sulit. Mansholt mencatat bahwa standar hidup petani tidak membaik sejak adanya Kebijakan Pertanian Bersama, meskipun terjadi peningkatan produksi tetapi juga ada kenaikan dalam pengeluaran petani. Karena itu ia menyarankan bahwa metode produksi harus di reformasi dan dimodernisasi.

Pada tahun 1970-an, Uni Eropa menerbitkan undang-undang modernisasi pertanian, mengenalkan pelatihan profesional, dan regulasi untuk memperbarui angkatan kerja pertanian. Kebijakan lain difokuskan untuk membantu peternak di wilayah perbukitan, dengan tunjangan kompensasi yang dikenal dengan Hill Livestock Compensatory Allowance (HLCA) pada 1980-an. Kompensasi ini memiliki sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani berdasarkan input (jumlah ternak yang merumput di perbukitan).

Gunungan mentega (Butter mountains) yang terjadi sejak 1970-an akibat surplus pasokan mentega yang diproduksi di Masyarakat Ekonomi Eropa karena intervensi pemerintah melalui CAP. Jumlah surplus mengalami penurunan dari waktu ke waktu, dan sebagian besar sudah hilang pada tahun 2017.

Selama tahun 1960-an dan 1970-an, Kebijakan Pertanian Bersama mampu meningkatkan produksi pertanian. Namun produksi yang berlebihan kemudian menjadi momok dalam pertanian Eropa, produk yang dihasilkan lebih banyak daripada yang bisa dikonsumsi masyarakat. Kebijakan ini berhasil membawa Uni Eropa ke arah swasembada pangan, tetapi di sisi lain harus berjuang dengan surplus produksi (food mountains). Selain itu, biaya penyimpanan untuk produk susu, serealia dan daging jadi semakin mahal, sehingga Eropa mulai mengekspor (dengan bantuan subsidi) kelebihan produknya dengan harga murah (dumping). Jika harga di pasar bebas turun di bawah harga minimum yang dijamin, petani dan pedagang diberi opsi untuk menjual produk mereka ke Agensi Uni Eropa. Mekanisme ini disebut pembelian intervensi (intervention buying). Alasan dibalik sistem ini adalah untuk menaikkan harga pasar setidaknya mencapai harga minimum yang disepakati. Namun jika harga pasar tetap di bawah harga minimum, maka produk harus dijual rugi atau disimpan dalam penyimpanan. Pelaksanaan sistem ini yang menyebabkan fenomena "pegunungan mentega" (Butter mountains), "danau anggur" (wine lakes), "perang daging sapi" (beef wars).

Reformasi kebijakan

Uni Eropa memulai kebijakan-kebijakan khusus untuk menyelaraskan produksi dengan kebutuhan pasar. Meskipun perdebatan tentang reformasi Kebijakan Pertanian Bersama sudah dimulai pada awal tahun 1970, kebijakan-kebijakan untuk pengendalian produksi baru dimulai pada tahun 1980-an. Sejak awal, CAP telah berevolusi dari program yang berfokus pada komoditas dengan tujuan spesifik untuk memastikan keamanan pangan dan mendukung pendapatan pertanian di Eropa, menjadi sistem mekanisme bantuan dengan tujuan yang sangat beragam. Mereka memulai transisi dan perubahan secara sistematis untuk mengatasi masalah kelebihan produksi, dampak negatif terhadap lingkungan dan dumping. Tindakan struktural diterapkan untuk mengendalikan kapasitas produksi agar persediaan sesuai dengan permintaan di Komunitas Eropa. Selain itu besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai subsidi pertanian juga menimbulkan kritik dari berbagai pihak yang mendorong munculnya usulan mengenai pemotongan subsidi pertanian melalui Reformasi Kebijakan Pertanian Bersama.

Penetapan kuota susu (1984)

Reformasi pertama adalah pemberlakuan kuota susu pada tahun 1984, mengikuti sistem kuota produksi yang sudah diterapkan pada gula. Kelebihan jumlah produksi mengakibatkan turunnya harga susu domestik, peternak sapi perah banyak yang merugi. Kuota susu diberlakukan sebagai upaya untuk mengendalikan produksi susu, memotong surplus dan pengeluaran Uni Eropa secara keseluruhan. Reformasi untuk susu didasarkan pada jumlah kuota setiap negara, referensi jumlah kuota produsen atau konsumen dan pajak susu (jika produsen melebihi kuota referensi mereka). Penerapan kuota susu cukup efektif membatasi produksi susu, namun jumlahnya masih di atas konsumsi domestik Eropa. Dumping telah dikurangi tetapi tidak dihilangkan. .

Reformasi Mac Sharry (1992)

Pada bulan Mei 1992, Uni Eropa mengambil langkah reformasi yang paling radikal. Reformasi 'Mac Sharry' memulai peralihan dari dukungan produk (melalui harga) menuju dukungan produsen (melalui bantuan pendapatan, pembayaran langsung). Reformasi Mac Sharry menandai awal pembayaran langsung (direct payment) untuk kompensasi pengurangan dukungan harga. Reformasi ini juga memperkenalkan subsidi baru untuk praktik yang ramah lingkungan, di mana petani memikul tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Reformasi ini memberlakukan pemotongan harga untuk produk pertanian (daging dan serealia) untuk menjamin pasar yang kompetitif. Agar memenuhi syarat untuk pembayaran langsung, petani harus menyisihkan sebagian lahan mereka dan membatasi jumlah ternak per hektar. Pertengahan 1990-an dikeluarkan kebijakan-kebijakan baru untuk mendukung investasi pertanian, pelatihan, pengolahan dan pemasaran. Juga diambil kebijakan untuk melindungi pangan tradisional dan regional serta pelaksanaan kebijakan mengenai pertanian organik.

Agenda 2000

Pada bulan Juli 1997, Komisi Eropa mengusulkan dokumen komprehensif yang dikenal sebagai "Agenda 2000" yang memuat rekomendasi untuk reformasi CAP lebih lanjut. Paket reformasi ini sebagai persiapan dalam perluasan Uni Eropa dan merupakan tindak lanjut reformasi Mac Sharry. Elemen utama dari reformasi ini adalah:

• Penurunan price support agar harga produk pertanian Uni Eropa mendekati harga dunia
• Peningkatan kompensasi pembayaran langsung (direct payment) pada beberapa produk
• Peningkatan kebijakan untuk lingkungan
• Pengenalan plafon anggaran untuk meyakinkan pembayar pajak bahwa pendanaan kebijakan tidak akan lepas kendali
• Kebijakan-kebijakan pembangunan pedesaan baru disesuaikan dengan tujuan Agenda 2000 berkaitan dengan pertanian berkelanjutan dan pembangunan pedesaan

Agenda 2000 yang ditandatangani di Berlin pada tahun 1999 menciptakan pilar kedua dalam Kebijakan Pertanian Bersama dan mempertimbangkan "multi-fungsi" kegiatan pertanian. Tiga kebijakan utama yang diusulkan: skema agro-lingkungan, dukungan untuk daerah yang sulit, dan bantuan investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kebijakan pembangunan pedesaan dimasukkan dalam Kebijakan Pertanian Bersama yang berfokus pada pembangunan ekonomi, sosial dan budaya pedesaan Eropa. Pilar pertama sebelumnya hanya ditujukan untuk dukungan produk pertanian. Prinsip modulasi dalam Agenda 2000 memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan dana ditransfer antara pilar pertama ke pilar kedua berdasarkan pendekatan “multi-fungsi” ini.

Reformasi 2003

Dewan Menteri Pertanian Uni Eropa mencapai kesepakatan pada 26 Juni 2003 untuk reformasi Kebijakan Pertanian Bersama, berdasarkan usulan Komisi yang dipresentasikan pada 23 Januari 2003. Reformasi 2003 atau Reformasi Fischler ditandai dengan pemisahan pembayaran langsung dari produksi agar para petani mampu merespon kondisi pasar yang terjadi. Reformasi ini juga memperkuat kebijakan pembangunan pedesaan, termasuk pengurangan pembayaran langsung untuk mendanai pembangunan pedesaan. Reformasi ini memperkenalkan skema pembayaran tunggal yang tidak terkait hasil produk tertentu (decoupled), memisahkan pembayaran langsung kepada petani dan memperkenalkan konsep 'kepatuhan silang' (cross compliance), petani akan menerima pembayaran jika mereka memperhatikan standar keamanan pangan, perlindungan lingkungan, serta standar kesehatan dan kesejahteraan hewan. Pada tahun 2008, 'pemeriksaan kesehatan' (health check) dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan reformasi 2003.

Peserta pertemuan "Kebijakan Pertanian Bersama 2014-2020" Ketua Komite Pertanian anggota Uni Eropa di Senat Polandia

Reformasi 2013

Usulan untuk reformasi ini dimulai pada tahun 2011 dengan tujuan menjadikan Kebijakan Pertanian Bersama lebih hijau, lebih adil dan lebih efisien. Reformasi 2013 untuk 2014-2020 muncul akibat tantangan baru pada sektor pertanian Eropa, selain itu juga karena tujuan strategi Eropa 2020 demi pertumbuhan yang lebih cerdas, inklusif dan berkelanjutan. Reformasi ini mempertegas dukungan produsen, mengintegrasikan lebih banyak pendekatan berbasis lahan dan pertanian berkelanjutan melalui skema pembayaran langsung "penghijauan" ("green" direct payments). Penghijauan mencakup langkah-langkah yang wajib bagi petani yang ingin menerima pembayaran langsung secara penuh. Tujuannya meningkatkan kinerja lingkungan dari sektor pertanian dengan memberi insentif kepada mereka yang mengadopsi praktik pertanian yang bermanfaat bagi iklim dan lingkungan. Untuk 2014–2020, keamanan pangan, pengelolaan sumber daya dan iklim berkelanjutan serta pengembangan wilayah pedesaan yang berimbang diusulkan sebagai tujuan utama.

Reformasi 2013 sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Kebijakan Pertanian Bersama. Reformasi ini terus berfokus pada penyediaan makanan yang aman, berkualitas tinggi dan terjangkau untuk konsumen di Uni Eropa dan global. Reformasi ini juga sepenuhnya mengakui dan menaati aturan Uni Eropa mengenai kesejahteraan hewan dan lingkungan, serta memastikan standar hidup yang adil bagi para petani Eropa.

Struktur pilar

Struktur Kebijakan Pertanian Bersama tersusun dalam dua ranah kebijakan utama, yang disebut sebagai 'Pilar'. Pilar pertama: bantuan langsung (direct support) dan kebijakan pasar (market measures); pilar kedua: pembangunan pedesaan (rural development).

Kebijakan Pertanian Bersama terdiri dari dua struktur pilar. Pilar pertama: direct support & market measures; Pilar kedua: rural development.

Pilar pertama

Direct support

Direct support diatur dalam Regulasi (EU) No 1307/2013. Pembayaran langsung (direct payment) merupakan jenis bantuan pendapatan bagi para petani untuk memastikan petani memiliki penghasilan tetap, dan tidak terkait dengan berapa banyak yang mereka hasilkan. Pembayaran langsung, dilengkapi dengan serangkaian skema bantuan lain dengan tujuan tertentu, yaitu:

• ‘Green’ direct payment untuk praktik pertanian yang bermanfaat untuk iklim dan lingkungan,
• Young farmer payment, pembayaran kepada petani muda,
• Redistributive payment, untuk peningkatan dukungan pada pertanian skala kecil dan menengah,
• Support in natural constraint areas, pembayaran untuk daerah dengan kendala alam, di mana kondisi pertanian sangat sulit, seperti daerah pegununggan
• Small farmer scheme, skema yang disederhanakan untuk petani kecil menggantikan skema lainnya,
• Voluntary schemes, dukungan sukarela digabungkan dengan produksi untuk membantu sektor-sektor tertentu yang mengalami kesulitan.

Pada Kebijakan Pertanian Bersama sebelumnya (2007 hingga 2013) petani menerima satu pembayaran langsung yang disebut Skema Pembayaran Tunggal (Single Payment Scheme/SPS) yang mengalokasikan subsidi tergantung pada jenis lahan yang dimiliki oleh petani. Untuk 2014 hingga 2020, kebijakan ini telah diganti dengan tiga pembayaran (skema wajib: basic payment, green payment, young farmers scheme).

Untuk mendorong kaum muda (di bawah 40 tahun) menjadi petani, Uni Eropa (UE) mendorong mereka dengan dukungan finansial dan pelatihan-pelatihan. Otoritas nasional menyisihkan hingga 2% dari total alokasi dana direct payment untuk menawarkan petani muda bonus sebesar 25% (maksimum) selama lima tahun pertama bekerja di sektor ini. Petani muda juga memiliki prioritas sebagai penerima pendanaan direct payment dari cadangan nasional/regional.

Skema Direct support memastikan bahwa:

• petani menerima bantuan penghasilan jika mereka memelihara lahan pertaniannya dan memenuhi standar keamanan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan hewan
• Negara-negara anggota Uni Eropa mempertahankan kegiatan pertanian, disesuaikan dengan situasi iklim atau geografis mereka
• produsen yang mampu menanggapi pasar, agar produk mereka sesuai permintaan konsumen demi memaksimalkan keuntungan
• petani yang tidak memenuhi syarat kesehatan publik, hewan dan tumbuhan, lingkungan atau kesejahteraan hewan, bantuannya akan dikurangi atau tidak dapat sama sekali; kepatuhan silang (cross compliance)

Market measures

Regulasi yang mendasari kebijakan-kebijakan pasar (market measures) adalah Regulasi (EU) No 1308/2013. Untuk menyeimbangkan volatilitas harga di pasar pertanian Uni Eropa, seperangkat aturan diberlakukan. Common Market Organisation (CMO) terlibat dalam:

• menyusun aturan untuk pasar bersama untuk barang dan jasa, menciptakan alat kebijakan khusus yang membantu meningkatkan fungsi pasar pertanian
• menetapkan parameter untuk campur tangan di pasar pertanian dan memberikan dukungan sektor yang spesifik
• mengatur pemasaran produk pertanian dan fungsi organisasi produsen dan antar cabang
• masalah yang terkait dengan aturan perdagangan dan persaingan internasional

Dengan memfasilitasi kelancaran fungsi common market (pasar tunggal), CMO memastikan keragaman, ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan produk-produk pertaniannya.

Pilar kedua

Rural development

Pertanian tidak hanya mencakup bahan pangan dan makanan, tetapi juga mencakup penanganan daerah pedesaan dan sumber daya alam di sekitarnya. Semua negara anggota Uni Eropa menjaga daerah pedesaan dan mempertahankan cara hidup dalam masyarakat pedesaannya. Mereka beranggapan jika Uni Eropa tidak mempunyai sawah untuk bertani ataupun petani, maka pasar tidak akan terjaga dan terlestarikan. Banyak pekerjaan di perdesaan Eropa yang diasosiasikan dengan pertanian sehingga petani pedesaan membutuhkan mesin pertanian, bahan bakar, bangunan, pupuk dan jaminan kesehatan hewan. Daerah perdesaan mencakup 44% dari wilayah Uni Eropa, kawasan perantara lainnya 44%, sedangkan daerah perkotaan hanya mewakili 12%. Kebijakan pembangunan pedesaan (rural development) Uni Eropa diatur dalam Regulasi (EU) No 1305/2013. Kebijakan ini merupakan instrumen penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan dan pertanian, termasuk pertanian organik di Uni Eropa. Prosedur pembangunan pedesaan Uni Eropa berkontribusi untuk:

• modernisasi pertanian, menggalakkan penyerapan teknologi dan inovasi
• menyokong daerah pedesaan, misalnya melalui investasi dalam konektivitas dan layanan dasar
• meningkatkan daya saing sektor pertanian
• melestarikan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim
• meningkatkan vitalitas masyarakat pedesaan
• memastikan pembaruan generasi dalam pertanian

Kebijakan-kebijakan Uni Eropa mempermudah modernisasi pertanian sekaligus mendorong diversifikasi kegiatan di daerah pedesaan. Untuk membantu daerah pedesaan tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan dan lapangan kerja, kebijakan pembangunan pedesaan Uni Eropa menetapkan tiga tujuan:

• meningkatkan daya saing pertanian
• pengelolaan sumber daya alam dan aksi iklim yang berkelanjutan
• mendukung pembangunan teritorial yang berimbang di daerah pedesaan

Kebijakan Pertanian Bersama dalam anggaran Uni Eropa (Kerangka keuangan multi-tahunan 2014-2020).

Anggaran

Selama lebih dari 50 tahun, Kebijakan Pertanian Bersama telah menjadi instrumen kebijakan paling penting bagi Uni Eropa. Sebagai kebijakan bersama yang terpadu, Kebijakan Pertanian Bersama didanai melalui anggaran tahunan Uni Eropa dan porsi besar anggaran tahunan dialokasikan untuk kebijakan ini. Pada puncaknya tahun 1984, pengeluaran kebijakan ini mencapai 72% dari anggaran Uni Eropa, sejak itu persentasenya menurun hingga 38% (setara 0,4% GDP UE) pada 2015. Sekitar 96% dari anggaran Kebijakan Pertanian Bersama untuk sektor pertanian, sisanya ditujukan ke daerah pedesaan.

Sebagian besar fitur Kebijakan Pertanian Bersama 2014-20 berada dalam pilar pertama, termasuk ketentuan anggaran untuk cadangan Krisis, pembayaran greening per hektar, top-up wajib petani muda dan beberapa skema pilihan, termasuk sektor (komoditas) khusus Voluntary Coupled Support payment, pembayaran tambahan ke hektar pertama juga disebut pembayaran redistributif.

Pemberian bantuan subsidi yang diatur dalam Kebijakan Pertanian Bersama, berasal dari anggaran dana yang dimiliki Uni Eropa oleh negara-negara anggota. Pendanaan, manajemen dan pemantauan Kebijakan Pertanian Bersama diatur dalam Regulasi (EU) No 1306/2013. Kebijakan Pertanian Bersama dibiayai oleh dua pendanaan yang merupakan bagian dari anggaran umum Uni Eropa:

1. Dana Jaminan Pertanian Eropa (The European Agricultural Guarantee Fund/EAGF), mendanai pembayaran langsung (direct payment) kepada petani serta langkah-langkah dalam mendukung pasar pertanian.
2. Dana Pertanian Eropa untuk Pembangunan Pedesaan (The European Agricultural Fund for Rural Development/EAFRD), mendanai kontribusi Uni Eropa untuk program pembangunan pedesaan (rural development).

Untuk memastikan bantuan langsung (direct support) dialokasikan dengan benar, negara-negara anggota melakukan pengelolaan dan pengendalian pembayaran kepada para petani melalui Sistem Administrasi dan Pengendalian Terpadu (Integrated Administration and Control System/IACS).

Pilar kedua kebijakan ini dibiayai melalui dana bersama (co-financed) dengan negara-negara anggota yang mendukung petani mereka juga dengan kebijakan-kebijakan lain yang dibiayai dari anggaran nasional mereka, khususnya jaminan sosial bagi petani. Kebijakan kohesi Uni Eropa melengkapi kebijakan pembangunan pedesaan, terutama dalam mendukung pembangunan daerah secara berimbang, yaitu:

• Dana Pembangunan Daerah Eropa (European regional development Fund/ERDF)
• Dana sosial Eropa (European social Fund/ESF)
• EAFRD

ERDF dan ESF bekerja bergandengan dengan EAFRD untuk menjamin pencapaian tujuan bersama.

Penyederhanaan kebijakan

Kebijakan Pertanian Bersama perlu berevolusi dan mempertajam responnya terhadap tantangan dan peluang di tingkat Uni Eropa, nasional, regional, lokal hingga di tingkat pertanian, termasuk untuk untuk merampingkan tata kelola dan mengurangi birokrasi serta beban administrasi. Kebijakan Pertanian Bersama terbentuk dari sejumlah peraturan. Secara berkala peraturan-peraturan ini ditinjau dan elemen-elemen yang usang dan tidak relevan dibuang. Tujuannya agar kebijakan, mekanisme penerapannya dan kerangka hukum yang diperlukan tidak terlalu kompleks untuk mencapai tujuan secara efektif. Reformasi 2013 merupakan reformasi pertama yang dilaksanakan berdasarkan prosedur legislatif biasa, di mana Dewan bekerja sama dengan Parlemen Eropa pada pijakan yang sama. Karena perubahan besar yang diperkenalkan oleh reformasi ini, perlu waktu dan upaya agar aturan baru dapat diterapkan dengan benar. Hal ini terutama berlaku untuk daerah-daerah tertentu, seperti pembayaran pertanian 'greening', yang memperkenalkan praktik-praktik pertanian ramah lingkungan.

Pada awal tahun 2015, Komisaris untuk Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Phil Hogan memulai penyaringan menyeluruh terhadap regulasi-regulasi bidang pertanian untuk mengidentifikasi potensi penyederhanaan dalam kebijakan tersebut. Setelah penyaringan awal ini, akan ditinjau peraturan terkait lingkungan dan aspek lain dari skema pembayaran dasar (basic payment) yang dapat meningkatkan kehidupan petani. Selain itu, terdapat lebih dari 200 peraturan Komisi lainnya yang juga akan dipertimbangkan untuk disederhanakan.

Pada awal 2017 Komisi Eropa meluncurkan proses untuk modernisasi dan penyederhanaan Kebijakan Pertanian Bersama yang mengarah pada Komunikasi Komisi mengenai masa depan Kebijakan Pertanian Bersama paska 2020. Setelah dilakukan konsultasi publik pada 2017, Komisi Eropa pada 1 Juni 2018 menyampaikan usulan legislatif tentang masa depan pangan dan pertanian untuk periode 2020. Usulan tersebut juga bertujuan agar Kebijakan Pertanian Bersama disesuaikan untuk masa depan. Komisi Eropa mengusulkan sistem yang lebih fleksibel, menyederhanakan dan memodernisasi cara kerja Kebijakan bagi petani dan negara-negara Uni Eropa. Pendekatan “one-size-fits all” dari masa lalu akan diubah dengan memberikan lebih banyak kebebasan kepada negara-negara UE, membiarkan mereka memutuskan caranya sendiri untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan di tingkat Uni Eropa sehingga dapat menanggapi kebutuhan petani mereka dengan sebaik-baiknya. Usulan Komisi Eropa meliputi:

• Satu tujuan yang ditetapkan di tingkat Uni Eropa untuk keseluruhan Kebijakan Pertanian Bersama
• Perangkat kebijakan yang lebih luas akan disetujui di tingkat Uni Eropa, menetapkan apa yang dapat dilakukan oleh negara anggota dengan dana yang dialokasikan pada mereka. Setiap negara kemudian bebas memilih kebijakan khusus yang dianggap paling efektif untuk memenuhi kebutuhannya
• Seperangkat indikator hasil juga akan disetujui di tingkat Uni Eropa dalam menilai efektivitas kebijakan yang digunakan
• Setiap negara anggota UE akan melakukan analisis atas kebutuhan spesifiknya dan menyusun rencana strategis untuk Kebijakan Pertanian Bersama.
• Setiap rencana strategis akan memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Komisi Eropa untuk memastikan konsistensinya dengan tujuan Uni Eropa, yang tidak mendistorsi pasar tunggal atau mengarah pada beban yang berlebihan di sisi penerima manfaat maupun administrasi
• Setiap tahun, negara-negara anggota menyerahkan laporan kinerja kepada Komisi Eropa untuk menunjukkan kemajuan dalam mencapai target yang ditetapkan. Komisi kemudian akan meninjau laporan tersebut dan mengusulkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja jika diperlukan

Persentase lahan pertanian Uni Eropa

Keberhasilan dan kontroversi

Capaian

Hampir semua warga Eropa berpikir bahwa pertanian dan daerah pedesaan penting untuk masa depan Eropa. Banyak yang berpendapat bahwa Kebijakan Pertanian Bersama menguntungkan bagi semua warga negara Eropa, bukan hanya petani. Kebijakan Pertanian Bersama dianggap telah memenuhi perannya terutama dalam hal memastikan pasokan makanan yang stabil. Juga adanya dukungan pembayaran subsidi kepada petani untuk praktik pertanian yang bermanfaat bagi iklim dan lingkungan. Selain itu Kebijakan Pertanian Bersama juga disebut telah memenuhi perannya dalam memprioritaskan kualitas makanan dan kesejahteraan hewan serta standar lingkungan.

Kebijakan Pertanian Bersama dikatakan mampu mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik bagi petani di seluruh Uni Eropa. Kebijakan Pertanian Bersama telah mencapai keberhasilan yang signifikan dimana pendapatan petani di Eropa Barat diprediksikan stabil. Pertanian Uni Eropa menyumbang 43% dari total ekspor dunia. Harga yang terjamin adalah bagian dari kesuksesan tersebut. Namun semua keberhasilan tersebut tidak hanya disebabkan Kebijakan Pertanian Bersama, peningkatan pertanian di Eropa juga hasil dari mekanisasi dan inovasi kimia, pembangunan sistem irigasi dan sejenisnya.

Kontroversi dan kritik

Kebijakan Pertanian Bersama tidak hanya memiliki implikasi positif, reformasi Kebijakan Pertanian Bersama mulai dari Mansholt hingga Mac Sharry disebut menyebabkan masalah serius di bidang ekonomi, ekologi, dan bahkan politik seperti berikut:

• Jaminan harga tidak berhubungan dengan permintaan dan malah mendorong kelebihan produksi (surplus).
• Kelebihan produk yang disimpan (melalui intervensi) memerlukan biaya baru dan membebani para pembayar pajak. Sistem kebijakan ini dikritik oleh konsumen dan kelompok pembayar pajak karena beban yang signifikan pada mereka.
• Petani besar (pemilik pertanian besar dengan produksi besar) menghasilkan lebih banyak uang, sementara produsen kecil yang paling membutuhkan bantuan kurang mendapat penghasilan.
• Untuk meningkatkan produksi ladang mereka, para petani menggunakan herbisida, pestisida dan pupuk dalam jumlah berlebihan, memperburuk masalah lingkungan.
• Pemberlakuan kuota, pajak pertanian dan bea masuk dalam perdagangan pertanian menyebabkan para eksportir merasa tidak senang pada Uni Eropa.
• Subsidi terhadap harga ekspor mengganggu harga dunia dan merugikan eksportir di luar Uni Eropa, yang berujung pada perjanjian perdagangan.

Penipuan

Selain fenomena surplus pangan di masa lalu, mekanisme subsidi kebijakan ini juga dianggap menyebabkan munculnya berbagai intrik dan penipuan. Adanya perbedaan harga antara Uni Eropa dan harga global yang ditutupi melalui kompensasi justru dianggap menggoda petani yang tidak jujur untuk melakukan kejahatan terorganisir. Jenis penipuan dalam Kebijakan Pertanian Bersama biasanya terkait manipulasi sasaran dan prosedur, termasuk memberikan pernyataan palsu agar mendapatkan subsidi ekspor yang lebih tinggi dengan memalsukan kualitas atau jenis barang, juga permintaan pembayaran subsidi pada produk yang tidak ada. Telah diterima secara luas bahwa kompleksitas Kebijakan Pertanian Bersama telah menyebabkan penipuan dan menciptakan kesulitan dalam mendeteksi tingkat penipuan yang sebenarnya.

Dampak lingkungan

Selama 25 tahun pertama sejak pembentukan Kebijakan Pertanian Bersama, masalah lingkungan belum begitu diperhatikan. Namun ketika sebagian besar wilayah Uni Eropa mulai digunakan untuk tujuan pertanian, masalah lingkungan mulai meningkat dan memancing perhatian publik. Kebijakan ini mendorong praktik pertanian secara intensif sebagai upaya untuk memenuhi skala produksi yang lebih besar. Sebagai hasil dari proses ini, lingkungan menjadi rusak parah. Pada tahun 1991, Komisi menyatakan bahwa produksi yang sangat intensif ini menyebabkan kerusakan alam, pencemaran air dan pemiskinan tanah, dan mereka menyarankan agar kebijakan disesuaikan dengan arahan agar petani menggunakan metode yang lebih ramah lingkungan. Setelah 50 tahun Kebijakan Pertanian Bersama, Eropa menghadapi masalah lingkungan yang serius akibat pertanian intensif ini. Hal ini dianggap dalam jangka panjang justru akan membawa Uni Eropa menuju kerawanan pangan.

Dampak terhadap negara-negara berkembang

Kebijakan Pertanian Bersama dirancang dengan tujuan untuk membantu para petani Uni Eropa, di sisi lain beberapa instrumennya juga mendistorsi pasar dan merugikan negara-negara berkembang. Kebijakan ini mempengaruhi harga Uni Eropa dan pengaruh ini ditransmisikan ke harga dunia kemudian mempengaruhi negara-negara berkembang dengan beragam dampak, menyebabkan distorsi harga global produk-produk pertanian, memperkeruh hubungan antara Uni Eropa dengan mitra dagang utamanya, dan berkontribusi pada citra Uni Eropa dalam penciptaan proteksionisme. Jika Uni Eropa (sebagai pengekspor produk pertanian terbesar dunia) meningkatkan ekspornya, maka harga-harga di pasar dunia dan di negara-negara berkembang akan jatuh, sehingga merusak daya saing dan produk-produk lokal.

Perlindungan yang diberikan oleh Kebijakan Pertanian Bersama memiliki kecenderungan untuk menekan harga dunia. Penggunaan subsidi ekspornya memungkinkan surplus untuk di-dumping dengan harga rendah di pasar negara-negara berkembang dan menyebabkan destabilisasi harga pasar dunia. Hambatan impor ke Uni Eropa juga dianggap merugikan bagi petani-petani non Uni Eropa. Hambatan ini membatasi peluang bagi negara-negara berkembang untuk memperluas ekspor pertanian dan pangsa pasar mereka, juga mencegah eksportir negara berkembang yang bertarif rendah untuk menjual produknya ke pasar Uni Eropa kecuali di bawah pengaturan akses preferensial. Uni Eropa menetapkan tarif impor yang lebih tinggi dibanding tarif impor di negara-negara berkembang. Berbeda dengan negara maju seperti di Uni Eropa, negara berkembang tidak punya cukup dana untuk membiayai sektor pertaniannya dengan jumlah besar. Alih-alih memberikan bantuan pertanian, petani di beberapa negara berkembang malah dikenai pungutan oleh negara-negara maju tersebut. Di beberapa negara berkembang, aspek-aspek kunci produksi pertanian telah dihancurkan karena mereka tidak bisa bersaing dengan pangan murah yang diimpor dari luar. Kebijakan ini juga telah lama dikritik karena tidak koheren dengan tujuan kebijakan pembangunan Uni Eropa, yaitu pemberantasan kemiskinan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Subsidi Eropa dinilai memiliki andil dalam peningkatan kemiskinan dan kerawanan pangan di negara-negara berkembang melalui ekspornya yang murah sehingga merusak prospek negara-negara berkembang, terutama bagi kaum muda di daerah pedesaan. Kritik lainnya adalah kebijakan ini juga dianggap berkontribusi terhadap deforestasi dan praktik-praktik yang merusak lingkungan di negara berkembang.

Kebijakan Pertanian Bersama telah mengalami periode reformasi yang panjang dan telah menghilangkan banyak dari fitur-fitur distorsi perdagangannya, meski tidak semuanya. Pungutan impor variabel telah diganti dengan tarif impor tetap. Uni Eropa didorong untuk menghapus subsidi ekspor pada ekspor agrifood paling lambat pada 2020 dalam konferensi Dewan Menteri WTO Nairobi 2015.

Salah sasaran dan kesenjangan di negara anggota

Kebijakan Pertanian Bersama menyebabkan terciptanya ketergantungan ekonomi dan kenaikan harga lahan pertanian, juga tidak mengurangi kesenjangan antara pendapatan petani yang kaya dan miskin. Pembagian subsidi pertanian juga didistribusikan secara tidak merata dan kekayaan terakumulasi hanya di daerah-daerah tertentu. Petani kecil yang menyumbang sekitar 40% dari pertanian Uni Eropa hanya menerima 8% dari subsidi yang diberikan, sebagian besarnya diberikan untuk pertanian besar. Pembayaran langsung (direct payment) yang berbasis lahan berarti petani kecil hanya menerima bantuan terbatas, sementara usaha besar dan pemilik tanah menerima subsidi yang lebih besar. Dikatakan juga sebagian besar pengeluaran Kebijakan Pertanian Bersama tidak menguntungkan petani sama sekali. Keluarga berpenghasilan rendah rusak oleh rezim subsidi dan penyimpanan makanan yang tidak diinginkan. Kebijakan pembayaran langsung yang tujuannya untuk membantu pendapatan pertanian berpenghasilan rendah juga dinilai kurang efektif, karena masalah rendahnya penghasilan petani dan kemiskinan di pedesaan dianggap paling baik ditangani oleh dukungan dan kebijakan kesejahteraan sosial, bukan oleh kebijakan pertanian.

Kesenjangan lainnya ialah distribusi bantuan yang tidak merata di antara para petani, wilayah dan negara anggota. Beberapa negara anggota Uni Eropa memiliki sektor pertanian yang lebih besar daripada yang lain, terutama Prancis dan Spanyol, sehingga menerima lebih banyak dana di bawah Kebijakan Pertanian Bersama. Para petani di negara-negara dengan sektor pertanian yang produktif, seperti Denmark, Prancis, dan Belanda, sangat diuntungkan oleh mekanisasi dan intensifikasi produksi, sedangkan rekan-rekan mereka di negara-negara yang kurang produktif, seperti Yunani, Italia dan Portugal, tetap relatif miskin. Juga terdapat kesenjangan antara jumlah yang dibayarkan per hektar antara negara anggota baru dan lama. Jumlah rata-rata yang dibayarkan pada umumnya lebih tinggi di negara-negara di bagian Barat yang masuk Uni Eropa sebelum 2004. Namun setelah Reformasi 2013 kesenjangan-kesenjangan ini dilaporkan sudah mulai berkurang dengan memberlakukan sistem baru pembayaran langsung.

Referensi

• Amaliyah, Ridha (2009). "Dampak penerapan agreement on agriculture terhadap ketahanan pangan indonesia: kasus kedelai impor" (PDF). Jurnal Global dan Strategi. Surabaya: Universitas Airlangga. 3 (2): 227–245. ISSN 1907-9729. 
• Boulanger, Pierre; Jomini, Patrick; Zhang, Xiao-guang; Costa, Catherine & Osborne, Michelle (2010). An Economic Assessment of Removing the Most Distortive Instruments of the Common Agricultural Policy (CAP) (PDF). ETSG 2010 Lausanne (Twelfth Annual Conference) (dalam bahasa Inggris). Switzerland: University of Lausanne. 
• Boysen, Ole; Jensen, Hans Grinsted & Matthews, Alan (2014). Impact of EU agricultural policy on developing countries: A Uganda case study (PDF). ETSG 2014 Munich (Sixteenth Annual Conference) (dalam bahasa Inggris). Munich: The European Trade Study Group (ETSG). 
• Cantore, Nicola; Page, Sheila & Velde, Dirk Willem te (2011). Making the EU’s Common Agricultural Policy coherent with development goals (PDF) (dalam bahasa Inggris). London: Overseas Development Institute (ODI). ISSN 0140-8682. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-03-27. 
• Delayen, Céline (2007). "The Common Agricultural Policy: A Brief Introduction" (dalam bahasa Inggris). Minneapolis: Institute for Agriculture and Trade. 
• Durisin, Megan; Almeida, Isis & Anguyo, Innocent (2017). "Europe's Butter Mountain Has Melted Away". Bloomberg (dalam bahasa Inggris). New York: Bloomberg L.P. Diakses tanggal 14 Mei 2018. 
• Espinosa, Maria; Louhichi, Kamel; Perni, Angel; Ciaian, Pavel & Paloma, Sergio Gomez y (2017). Impacts of the 2013 CAP reform on the EU farming sector: An assessment using a microeconomic farm model (PDF). 2017 AAEA Annual Meeting (dalam bahasa Inggris). Milwaukee: The Agricultural & Applied Economics Association (AAEA). 
• European Commission (2007). The Common Agricultural Policy Explained (PDF) (dalam bahasa Inggris). Brussels: Directorate-General for Agriculture and Rural Development. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-04-29. Diakses tanggal 2018-05-09. 
• European Commission (2012). The Common Agricultural Policy – A story to be continued (PDF) (dalam bahasa Inggris). Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2762/35894 . ISBN 978-92-79-23265-7. 
• European Commission (2013). "The common agricultural policy (CAP) and agriculture in Europe–Frequently asked questions". Agriculture and Rural Development (dalam bahasa Inggris). Brussels: Directorate-General for Agriculture and Rural Development. Diakses tanggal 9 Mei 2018. 
• European Commission (2015a). Young farmers and the CAP (PDF) (dalam bahasa Inggris). Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2762/53737 . ISBN 978-92-79-38499-8. 
• European Commission (2015b). "EU agriculture spending" (PDF). Agriculture and Rural Development (dalam bahasa Inggris). Brussels: Directorate-General for Agriculture and Rural Development. 
• European Commission (2017a). "The history of the common agricultural policy". Agriculture and Rural Development (dalam bahasa Inggris). Brussels: Directorate-General for Agriculture and Rural Development. Diakses tanggal 9 Mei 2018. 
• European Commission (2017b). "Financing the Common Agricultural Policy". Agriculture and Rural Development (dalam bahasa Inggris). Brussels: Directorate-General for Agriculture and Rural Development. Diakses tanggal 10 Mei 2018. 
• European Commission (2017c). "The common agricultural policy at a glance". Agriculture and Rural Development (dalam bahasa Inggris). Brussels: Directorate-General for Agriculture and Rural Development. Diakses tanggal 10 Mei 2018. 
• European Commission (2017d). "Direct support". Agriculture and Rural Development (dalam bahasa Inggris). Brussels: Directorate-General for Agriculture and Rural Development. Diakses tanggal 10 Mei 2018. 
• European Commission (2017e). CAP Explained: Direct payments for farmers 2015-2020 (dalam bahasa Inggris). Brussels: Directorate-General for Agriculture and Rural Development. doi:10.2762/572019 . ISBN 978-92-79-67876-9. 
• European Commission (2017f). The Future of Food and Farming (PDF). Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions (dalam bahasa Inggris). Brussels: European Commission. 
• European Commission (2018). "Future of the common agricultural policy" (dalam bahasa Inggris). Brussels: European Commission. Diakses tanggal 10 Juni 2018. 
• European Council (2018a). "Common Agricultural Policy" (dalam bahasa Inggris). Brussels: Council of the European Union. Diakses tanggal 9 Mei 2018. 
• European Council (2018b). "Simplification of the EU's Common Agricultural Policy (CAP)" (dalam bahasa Inggris). Brussels: Council of the European Union. Diakses tanggal 10 Mei 2018. 
• European Union (2013a). "Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009". Official Journal of the European Union. L 347 (dalam bahasa Inggris). Brussels: Publication Office of the European Union. 56: 608–670. doi:10.3000/19770677.L_2013.347.eng . ISSN 1977-0677. 
• European Union (2013b). "Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007". Official Journal of the European Union. L 347 (dalam bahasa Inggris). Brussels: Publication Office of the European Union. 56: 671–854. doi:10.3000/19770677.L_2013.347.eng . ISSN 1977-0677. 
• European Union (2013c). "Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005". Official Journal of the European Union. L 347 (dalam bahasa Inggris). Brussels: Publication Office of the European Union. 56: 487–548. doi:10.3000/19770677.L_2013.347.eng . ISSN 1977-0677. 
• European Union (2013d). "Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008". Official Journal of the European Union. L 347 (dalam bahasa Inggris). Brussels: Publication Office of the European Union. 56: 549–607. doi:10.3000/19770677.L_2013.347.eng . ISSN 1977-0677. 
• European Union (2018a). Rural areas and the primary sector in the EU (PDF). Statistics and indicators (dalam bahasa Inggris). Brussels: European Commission. 
• European Union (2018b). European, Agriculture and the CAP. Summary (dalam bahasa Inggris). Brussels: European Commission. 
• European Union (2018c). Land cover and land use (PDF). Statistics and indicators (dalam bahasa Inggris). Brussels: European Commission. 
• Gray, John (2009). "Rurality and rural space: the 'policy effect' of the Common Agricultural Policy in the Borders of Scotland". Dalam Merlan, Francesca; Raftery, David. Tracking Rural Change (dalam bahasa Inggris). Canberra: ANU Press. hlm. 15-39. JSTOR j.ctt24h9j3.4 . 
• Jedlička, Jan (2004). EU Common Agricultural Policy (PDF) (dalam bahasa Inggris). Praha: EU Office of Česká spořitelna. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2007-10-27. Diakses tanggal 2018-06-17. 
• Jeffery, Simon (2003). "The EU common agricultural policy". The Guardian (dalam bahasa Inggris). UK: Guardian News and Media. Diakses tanggal 13 Juni 2018. 
• Knott, Amelia & James, Will (2015). "Common Agricultural Policy" (PDF) (dalam bahasa Inggris). London: Civitas. 
• Kostić, Vladimir; Simonović, Zoran & Kostić, Aleksandar (2016). "Advantages and controversy of common agricultural and cohesion policy in the EU". Ekonomika poljoprivrede (dalam bahasa Inggris). Belgrade: Balkan Scientific Association of Agricultural Economists. 63 (4): 1365–1378. doi:10.5937/ekoPolj1604365K . eISSN 2334-8453. 
• Lungkang, Dina Magdalena (2015). Pengaruh Agreement on Agriculture WTO terhadap Kebijakan Pangan Jerman (Tesis Skripsi). Universitas Hasanuddin. http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/19387.  Diarsipkan 2018-05-10 di Wayback Machine.
• Matthews, Alan (2016). "Focus on the distribution of direct payments". capreform.eu (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 15 Juni 2018. 
• Matthews, Alan (2017). The development-related impacts of EU agricultural subsidies (PDF). TEP Working Paper No. 1617 (dalam bahasa Inggris). Irlandia: Trinity College Dublin. 
• Muhaimin, Wahib & Dyanasari (2017). "Analisis Kebijakan Agribisnis" [Agribusiness Policy Analysis]. New York: Elsevier Inc. (dipublikasikan tanggal 21 Januari 2017). doi:10.2139/ssrn.2899668 . SSRN 2899668 . 
• OECD (2017). Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union: The Common Agricultural Policy 2014-20 (dalam bahasa Inggris). Paris: OECD Publishing. ISBN 978-92-64-27878-3. 
• Pereira, Vítor João & Martinho, Domingues (2017). "Insights from over 30 years of common agricultural policy in Portugal". Outlook on Agriculture (dalam bahasa Inggris). London: SAGE Publications Ltd. 46 (3): 223–229. doi:10.1177/0030727017729896 . 
• Rudloff, Bettina & Brüntrup, Michael (2018). Fair Play: The Recent Common Agricultural Policy and Its Limited Effect on Development (PDF). SWP Comment 2018/C 21, May 2018 (dalam bahasa Inggris). Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik (the German Institute for International and Security Affairs, SWP). ISSN 1861-1761. 
• Sævarsson, Sindri Baldur (2011). The World Trade Organization and the Common Agricultural Policy: Is the Common Agricultural Policy of the European Union Changing? (Tesis BA Thesis). Islandia: Bifröst University. https://skemman.is/bitstream/1946/9798/1/BA_ritgerd_SindriB.pdf. 
• Sertöz, Gökhan (2014). "The Critique of Common Agricultural Policy of the European Union". Law & Justice Review (dalam bahasa Inggris). Ankara: Türkiye Adalet Akademisi. 5 (9): 217–232. ISSN 1309-9485. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-08-10. Diakses tanggal 2018-06-14. 
• Teffer, Peter (2018). "Five east European states prevent new CAP consensus" (dalam bahasa Inggris). Brussels: EUobserver.com ASBL. Diakses tanggal 15 Juni 2018. 
• Thamrin, Adrian Khalif Akbar (2014). "Pengaruh Kebijakan Pertanian Bersama pada Kesejahteraan Petani Prancis". Depok: Universitas Indonesia. 
• Velde, Dirk Willem te; Page, Sheila; Cantore, Nicola; Matthews, Alan; King, Michael; Boysen, Ole & Keijzer, Niels (2012). "The EU's Common Agricultural Policy and development" (PDF) (dalam bahasa Inggris). London: Overseas Development Institute. ISSN 1756-7602. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-05-11. 
• Vine, Paul (2014). Hall, Glenn, ed. "EU Common Agricultural Policy – A primer". Cultivate (6). UK: Norton Rose Fulbright LLP. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-05-11. 
• Weyerbrock, Silvia (1998). "Reform of the European Union's Common Agricultural Policy: How to reach GATT-compatibility?". European Economic Review (dalam bahasa Inggris). New York: Elsevier Inc. 42 (2): 375–411. doi:10.1016/S0014-2921(97)00066-4. 

• White, Samuel (2017). "EU agricultural policy incoherent and outdated – report". Brussels: Euractive.com Ltd. Diakses tanggal 15 Juni 2018. 
• Wigati, Diah (2011). Dukungan Jerman terhadap Rencana Reformasi CAP (Common Agricultural Policy) Uni Eropa (PDF). Resume. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta. 
• World Bank (2017). Thinking CAP: Boosting Agricultural Incomes in the EU (PDF). World Bank Report on the European Union. Washington D.C.: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. 
• Zahrnt, Valentin (2009). Public Money for Public Goods: Winners and Losers from CAP Reform. ECIPE Working Paper. Brussels: European Centre for International Political Economy (ECIPE).