Artikel pilihan adalah artikel-artikel terbaik di Wikipedia, yang ditentukan oleh komunitas. Sebelum dimasukkan ke dalam daftar ini, artikel-artikel tersebut dinilai dan dibahas di Wikipedia:Artikel pilihan/Usulan, untuk memastikan keakuratan, kenetralan, kelengkapan, dan gaya penulisan, berdasarkan Wikipedia:Kriteria artikel pilihan.
Saat ini terdapat 363 artikel pilihan dari 623.522 artikel di Wikipedia, yang berarti ada satu artikel pilihan untuk setiap 1.718 artikel di Wikipedia.
Artikel yang berhasil mendapatkan status artikel pilihan akan diberikan bintang () pada pojok kanan atasnya. Selain itu, apabila suatu artikel merupakan artikel pilihan di Wikipedia bahasa lain, akan diberikan bintang pada pranala interwiki di sisi kiri bawah artikel.
Dalimend merupakan seorang perwira menengah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) dan politikus dari Indonesia. Ia menjabat sebagai Bupati Nias dari tahun 1975 hingga 1981. Dalimend menjabat sebagai Bupati Nias sejak Oktober 1975 setelah mengakhiri penugasan di ABRI sebagai Kepala Biro Perbekalan ABRI. Selama masa jabatannya, Dalimend merumuskan Panca Program Nias sebagai pola induk pembangunan Nias dan memprakarsai perekrutan sarjana ke dalam birokrasi pemerintah daerah Nias dan penempatan mereka ke dalam posisi strategis di birokrasi Kabupaten Nias. Dalam hal pembangunan, Dalimend mengubah kondisi fisik dan tata letak bangunan di Gunungsitoli, ibu kota Nias, dan melakukan perbaikan serta penambahan ruas-ruas jalan yang sudah tidak dapat dilalui lagi di Nias. Pembangunan-pembangunan tersebut membuka isolasi dan memodernisasi Nias. Dalimend juga berhasil membangun bandar udara pertama di Nias, yakni Bandar Udara Binaka, pada tahun 1977. (Selengkapnya...)
Piagam Jakarta adalah rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Rancangan ini dirumuskan oleh Panitia SembilanBadan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini mengandung lima sila yang menjadi bagian dari ideologi Pancasila, tetapi pada sila pertama juga tercantum frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Frasa ini, yang juga dikenal dengan sebutan "tujuh kata", pada akhirnya dihapus dari Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kelompok kebangsaan sekadar mengakui Piagam Jakarta sebagai suatu dokumen historis, sementara kelompok Islam meyakini bahwa Dekret Presiden 5 Juli 1959 memberikan kekuatan hukum kepada "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta, dan atas dasar ini mereka menuntut pengundangan hukum Islam khusus untuk Muslim. (Selengkapnya...)
,_p54.jpg)