Nusantara (kota terencana)
Nusantara | |
|---|---|
| Ibu Kota Nusantara | |
.jpg) Kawasan Titik Nol Ibu Kota Nusantara | |
| Motto: "Kota Dunia untuk Semua" | |
  Nusantara  Nusantara | |
| Koordinat: 1°03′40″S 116°40′50″E / 1.06111°S 116.68056°EKoordinat: 1°03′40″S 116°40′50″E / 1.06111°S 116.68056°E | |
| Negara |  Indonesia |
| Dasar hukum | UU No. 3 Tahun 2022 |
| Hari jadi | 15 Februari 1901 |
| Pemerintahan | |
| • Badan | Otorita Ibu Kota |
| • Kepala | Bambang Susantono |
| • Wakil Kepala | Dhony Rahajoe |
| Luas | |
| • Total | 2.561,42 km2 (98,897 sq mi) |
| • Kawasan Ibu Kota Negara (K-IKN) | 561,80 km2 (21,690 sq mi) |
| • Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) | 68,56 km2 (2,647 sq mi) |
| Demografi | |
| • Bahasa | Indonesia (resmi), Paser, Kutai, Kenyah Wahau (asli) |
| Zona waktu | UTC+08:00 (Waktu Indonesia Tengah) |
| Situs web | ikn |
Nusantara, secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara (disingkat IKN)[1] adalah sebuah kota terencana yang akan menggantikan posisi Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia mulai tahun 2024.[2] Nusantara terletak di pesisir timur pulau Kalimantan yang sebelumnya merupakan bagian dari dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah Metropolitan Sambo Tenggarong. Pada 17 Januari 2022, Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat telah resmi mengumumkan nama ibu kota baru yang tertuang dalam undang-undang yang mendapat persetujuan secara aklamasi dalam rapat paripurna ke-13 DPR RI masa sidang 2021–2022 mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.[3]
Nama
Nama "Nusantara" dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai nama ibu kota negara pada 14 Januari 2022 dan disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Suharso Monoarfa melalui rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 17 Januari 2022.[4] Beberapa nama sebelumnya telah diusulkan, seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Pertiwipura, Cakrawalapura, Kertanegara, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia memberikan alasan bahwa kata "Nusantara" sudah dikenal di dunia internasional dan pemilihan katanya telah melalui proses evaluasi dengan ahli bahasa dan sejarawan.
Sejarah
Rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan telah ada sejak presiden Soekarno meresmikan Kota Palangka Raya pada tahun 1957.[5] Setelah menjadi wacana yang didiskusikan di setiap era kepresidenan, pada bulan April 2017, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun kajian pemindahan ibu kota negara.[6] Berdasarkan hasil kajian tersebut, Presiden Jokowi mencanangkan pembangunan ibu kota baru di Pulau Kalimantan saat melakukan pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen Republik Indonesia, Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2019.[7] Pernyataan tersebut diperkuat kembali dengan penentuan letak ibu kota baru di Kalimantan Timur, yaitu sebagian dari Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.[8]
Pemerintah merincikan faktor penyebab perencanaan pemindahan ibu kota, di antaranya meringankan beban Jakarta sebagai ibu kota negara, perluasan pemerataan pembangunan, memiliki ibu kota yang bercirikan identitas bangsa dan penghayatan terhadap Pancasila, meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat, serta konsep ibu kota yang ramah lingkungan untuk meningkatkan daya saing di tingkat internasional.[9] Bahkan, pemerintah membentuk Dewan Pengarah Ibu Kota Negara pada 13 Januari 2020, termasuk salah satu anggotanya adalah Mohammed bin Zayed Al Nahyan.[10] Tim Pemindahan Ibu Kota juga dibentuk dalam rangka koordinasi dan penyelesaian tahap akhir yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa.[11]
Pada awalnya, pembangunan ibu kota direncanakan dimulai pada pertengahan tahun 2020. Akan tetapi, pembangunan ditunda akibat pandemi COVID-19.[12] Selama penundaan proyek pembangunan, pemerintah berkoordinasi dengan pihak-pihak investor dan mitra dalam pengembangan ibu kota. Kemudian, pemerintah mencantumkan rancangan pemindahan ibu kota ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2020–2024.[13]
Ibu Kota Nusantara sebelumnya mengubah bentuk pemerintahan yang mulanya pemerintahan khusus menjadi pemerintahan daerah khusus.[14] Pada 18 Januari 2022, DPR RI secara resmi mengesahkan undang-undang terkait pemekaran provinsi Kalimantan Timur, yaitu Nusantara dengan status ibu kota negara setingkat provinsi, di mana fraksi-fraksi mayoritas menyetujui hal tersebut, kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.[3] Berdirinya Nusantara sebagai sebuah ibu kota negara merupakan penerapan dari konsep arsitektur bertajuk Nagara Rimba Nusa.[15]
Pada 14 Maret 2022, Presiden Jokowi bersama dengan para gubernur se-Indonesia menyatukan tanah dan air dari 34 provinsi di Titik Nol Ibu Kota Nusantara.[16] Prosesi dilakukan dengan tujuan sebagai simbolis dan tanda dimulainya proyek pembangunan ibu kota.[17] Penyerahan air dan tanah pertama kali dilakukan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Anies Baswedan kepada Jokowi, kemudian diikuti oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan gubernur-gubernur lainnya, hingga yang terakhir menyerahkan adalah Isran Noor selaku Gubernur Kalimantan Timur.
Pemerintahan
Kepala Otorita
 Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara 
| |||||||||
| No. | Foto | Kepala | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Prd. | Ket. | Wakil Kepala | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
|
Bambang Susantono | 10 Maret 2022 | Petahana | 1 | Dhony Rahajoe | [18] | ||
Dewan Pengarah
Kecamatan
Geografi
Nusantara terletak di tengah-tengah wilayah Kepulauan Indonesia,[19] tepatnya di pesisir timur Pulau Kalimantan, yang merupakan daratan terbesar di Indonesia. Kota ini berbatasan darat dengan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah utara, barat, dan selatan, serta berbatasan laut dengan Selat Makassar di sebelah timur dan Teluk Balikpapan di sebelah selatan.[20] Nusantara memiliki topografi yang berbukit-bukit dan dibangun di atas lahan bekas hutan tanaman industri yang konsensinya dipegang oleh pengusaha Sukanto Tanoto.[21]
Nusantara memiliki wilayah seluas 2.561,42 km2, yang terdiri dari Kawasan Ibu Kota Negara (K-IKN) seluas 561,8 km2 dan selebihnya merupakan Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP-IKN). Di dalam K-IKN tersebut terdapat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di bagian barat Nusantara dengan wilayah seluas 68,56 km2. KIPP merupakan kawasan pusat kota yang kemudian akan menjadi lokasi dibangunnya istana negara dan gedung-gedung pemerintahan. Kawasan Metropolitan Nusantara meliputi sejumlah kota dan kabupaten di sekelilingnya, termasuk Kota Balikpapan dan Kota Samarinda yang kelak akan menjadi kota satelit penunjang Nusantara.[22]
Lihat pula
Referensi
- ^ UU Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 2: "Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus..."
- ^ "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara" (PDF). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-01-18. Diakses tanggal 2022-01-18.
- ^ a b "RUU Ibu Kota Negara Sah Jadi Undang-Undang". Republika. 18 Januari 2022. Diakses tanggal 18 Januari 2022.
- ^ Ardito Ramadhan (17 Januari 2022). "Kepala Bappenas Umumkan Nama Ibu Kota Baru: Nusantara". Kompas.com. Diakses tanggal 18 Januari 2022.
- ^ https://nasional.tempo.co/read/889532/master-plan-presiden-soekarno-palangkaraya-ibu-kota-indonesia
- ^ Post, The Jakarta. "Indonesia studies new sites for capital city". The Jakarta Post.
- ^ Persada, Syailendra, ed. (16 Agustus 2019). "Pidato Kenegaraan, Jokowi Sebut Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan". Tempo.co. Diakses tanggal 19 Januari 2022.
- ^ Ihsanuddin (26 Agustus 2019). Galih, Bayu, ed. "Jokowi: Ibu Kota Baru di Sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim". Kompas.com. Diakses tanggal 19 Januari 2022.
- ^ "Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah dari Jakarta". CNBC Indonesia. 30 April 2019. Diakses tanggal 19 Januari 2022.
- ^ Andhika Prasetyo (13 Januari 2020). "Putra Mahkota Abu Dhabi Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru". Media Indonesia. Diakses tanggal 19 Januari 2022.
- ^ Hamdani, Trio (7 Februari 2020). "Pemerintah Bentuk Tim Khusus Kebut Pemindahan Ibu Kota". Detik.com. Detik Finance. Diakses tanggal 20 Januari 2022.
- ^ "Covid-19, Pemerintah Tunda Pembangunan Ibu Kota Baru". CNN Indonesia. 9 September 2020. Diakses tanggal 19 Januari 2022.
- ^ "Masuk RPJMN 2020-2024, Ini Dia Proyek Ibu Kota Baru Rp 467 T". CNBC Indonesia. 1 Agustus 2020. Diakses tanggal 19 Januari 2022.
- ^ Dany Saputra (28 Desember 2021). "Ini Catatan Soal Nama Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur". Bisnis.com. Diakses tanggal 18 Januari 2022.
- ^ "Nagara Rimba Nusa, Konsep Masa Depan Ibu Kota Baru RI". Merdeka.com. 25 Desember 2019. Diakses tanggal 19 Januari 2022.
- ^ "Tiba di Titik Nol Kilometer IKN, Presiden Satukan Tanah dan Air Nusantara". Presiden Republik Indonesia. 14 Maret 2022. Diakses tanggal 15 Maret 2022.
- ^ "Antropolog Ungkap Makna Penyatuan Air dan Tanah di Titik Nol IKN". Kompas.com. 14 Maret 2022. Diakses tanggal 15 Maret 2022.
- ^ Ari Wibowo, Eko, ed. (10 Maret 2022). "Jokowi Resmi Lantik Bambang Susantono Jadi Kepala Otorita IKN". Tempo.co. Diakses tanggal 14 Maret 2022.
- ^ https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/08/190000665/ikn-adalah-singkatan-dari-ibu-kota-negara-baru-apa-itu-ikn-nusantara-?page=all
- ^ Lawi, Gloria Fransisca Katharina (2019-05-14). Agus, Rustam, ed. "Ibu Kota Baru Perlu Konsep Urban Forest". Bisnis.com. Diakses tanggal 2022-01-31.
- ^ "Sukanto Tanoto Siap Kembalikan Lahan untuk Ibu Kota Baru". CNN Indonesia. 2019-09-20. Diakses tanggal 2022-01-31.
- ^ "Naskah Akademik Rancangan Undang–undang Tentang Ibukota Negara" (PDF). Bappenas. Maret 2020.
Pranala luar
