Penegak hukum di Amerika Serikat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Beberapa petugas penegak hukum dari agensi dan institusi yang berbeda di Springfield, Amerika Serikat.

Penegak hukum di Amerika Serikat adalah salah satu dari tiga komponen utama sistem peradilan pidana Amerika Serikat, bersama dengan badan pengadilan dan badan pembinaan (lapas). Meskipun masing-masing komponen beroperasi secara semi-independen, ketiganya secara kolektif membentuk rantai yang mengarah pada penyelidikan dugaan kegiatan kriminal hingga pemberian hukuman pidana bersama-sama untuk negara.

Ada lebih dari 900.000 personel penegak hukum bersumpah untuk melayani Amerika Serikat, yang merupakan angka tertinggi yang pernah ada dengan sekitar 12 persen di antaranya adalah perempuan.[1]

Penegak hukum pada umumnya bergerak melalui lembaga kepolisian seperti kepolisian negara lainnya. Terdapat 17.985 lembaga kepolisian di Amerika Serikat yang mencakup departemen kepolisian kota, departemen kepolisian daerah (sherrif), departemen kepolisian negara bagian/patroli jalan tol, serta lembaga penyelidikan dan penegak hukum federal. Tujuan penegakan hukum dari badan-badan ini adalah penyelidikan dugaan tindak pidana, penyerahan hasil penyelidikan ke jaksa negara bagian atau federal juga penahanan sementara terhadap tersangka sebelum mendapatkan peradilan hukum. Lembaga-lembaga tesebut bekerja pada urutan hierarki yang berbeda-beda di berbagai tingkat daerah dan pemerintahan sesuai dengan tugas atau tujuan utama terbentuknya lembaga tersebut.

Lembaga penegak hukum juga terlibat dalam memberikan tanggapan pertama terhadap keadaan darurat dan ancaman lain terhadap keselamatan publik, perlindungan sarana dan prasarana umum tertentu, pemeliharaan ketertiban umum, perlindungan pejabat publik, dan pengoperasian beberapa fasilitas penahanan (biasanya di tingkat daerah).

Jenis penegak hukum

Penegakan hukum di Amerika Serikat dijalankan oleh 18.000 lembaga pemerintahan seperti kepolisian (kota, daerah, negara bagian) dan agen federal. Seluruhnya bergerak aktif dengan tugas, kebijakan, kekuasaan, dan kewajiban masing-masing lembaga. Setiap negara bagian memiliki nomenklaturnya sendiri untuk lembaga-lembaga penegak hukum tersebut termasuk penetapan tanggung jawab dan pendanaan lembaga.[2]

Kepolisian federal

Di tingkat federal, terdapat agen federal yang memiliki otoritas penuh dalam melakukan penegakan hukum seperti yang tercantum pada United States Code (USC). Agen federal tersebut berwenang untuk menegakkan berbagai undang-undang di tingkat federal. Sebagian besar lembaga penyelidikan dan penegak hukum federal dibatasi oleh USC untuk menyelidiki hal-hal yang secara eksplisit berada dalam kekuasaan pemerintah federal. Namun, kekuasaan investigasi dan penyelidikan federal telah menjadi sangat luas dalam praktiknya, terutama sejak pengesahan UU PATRIOT AS. Ada juga lembaga penegak hukum federal, seperti Polisi Taman Amerika Serikat yang diberikan otoritas penangkapan negara bagian di luar yurisdiksi federal utama.

Departemen Kehakiman (Department of Justice) bertanggung jawab atas sebagian besar tugas penegakan hukum di tingkat federal.[3] Termasuk Biro Investigasi Federal (Federal Bureau of Investigation), Administrasi Penegakan Narkotika (Drug Enforcement Administration), Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives), Badan Marsekal Amerika Serikat (United States Marshals Service), Biro Penjara Federal (Federal Bureau of Prisons), dan lain-lain.[4]

Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security) adalah departemen lain yang juga memiliki banyak lembaga penegak hukum federal yang bertanggungjawab dan berada di bawah kepengawasannya, seperti agen Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (US Customs and Border Protection), Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (US Immigration and Customs Enforcement), Badan Rahasia Amerika Serikat (United States Secret Service), Penjaga Pantai Amerika Serikat (United States Coast Guard), dan Transportation Security Administration (Transportation Security Administration).[5] Penjaga Pantai Amerika Serikat ditugaskan ke Departemen Pertahanan Amerika Serikat jika terjadi perang di wilayahnya.

Di tempat kejadian kriminal atau bencana yang melibatkan semua orang termasuk wilayah dan warga sipil membuat banyak lembaga kepolisian mungkin terlibat termasuk diantaranya kepolisian dan agen federal.

Pemerintah Amerika Serikat memberi lembaga federal kekuasaan untuk menangani urusan luar negeri dan urusan antarnegara bagian (urusan antarnegara bagian). Jika suatu tindak kriminal non-federal dilakukan di negara bagian AS dan tersangka/buronan tidak melarikan diri dari negara bagian, agen federal tidak memiliki hak untuk turut serta dalam melakukan penangkapan karena hal tersebut sudah menjadi bagian dari tugas kepolisian.[6]

Kepolisian negara

Kepolisian tingkat negara bagian

Seluruh negara bagian memiliki unit kepolisian tersendiri yang memiliki tugas hanya di dalam negara bagian. Penanganan, pengamanan, penangkapan, dan pelayanan masyarakat termasuk tugas kepolisian negara bagian, mereka bertugas dalam wilayah negara bagiannya masing-masing. Petugas-petugas dari polisi negara bagian sering disebut sebagai state trooper dan secara garis besar memiliki peran serta penampakan yang sama dengan kepolisian kota atau daerah namun kepolisian negara bagian hanya beroperasi di negara bagian yang dicakupinya saja.

Kepolisian tingkat kota

Sama halnya dengan kepolisian negara bagian, kepolisian kotamadya bergerak dan bekerja pada satu kota yang dicakupinya. Sebagian besar kota menamai kepolisiannya sesuai dengan nama kota asalnya, seperti Los Angeles Police Department, Las Vegas Metropolitan Police Department, atau New York Police Department yang memiliki sekitar 40.000 anggota kepolisian. Memiliki tugas penanganan, pengamanan, penangkapan, dan pelayanan masyarakat dalam kota.

Fungsi penegak hukum

Sebuah buku mengidentifikasi fungsi penegak hukum melalui tiga fungsi utama lembaga kepolisian. Berikut ini dikutip dari The American System of Criminal Justice, oleh George F. Cole dan Christopher E. Smith, 2004, edisi 10, Wadsworth/Thomson Learning:

Amanah dalam tugas
Sebuah amanat luas untuk menjaga perdamaian atau mencegah perilaku yang dapat mengganggu kenyamanan dan hak seorang warga negara. Penegak hukum wajib menangani situasi ini dengan bijaksana sebagai bentuk amanah dalam tugas. Sebagai gambaran, seorang petugas berhak menangani keributan yang terjadi di jalanan, isu anjing yang menggonggong terlalu keras, atau perkelahian antar suku.
Penegakan dalam hukum
Sebuah kekuasaan khusus yang hanya digunakan dalam situasi dimana satu atau lebih undang-undang telah jelas dilanggar sehingga tersangka harus diidentifikasi dan ditangkap. Contoh yang paling jelas termasuk perampokan, pembunuhan, atau penculikan. Ini adalah gagasan populer tentang fungsi utama polisi, tetapi frekuensi kegiatan tersebut bergantung pada geografi dan demografi suatu negara.
Melayani
Sebuah tanggungjawab untuk memberikan pertolongan pertama, memberikan informasi turis, membimbing orang yang mengalami permasalahan/disorientasi, atau bertindak sebagai pendidik (pada topik seperti mencegah penggunaan narkoba). Cole dan Smith mengutip satu penelitian yang menunjukkan 80% dari semua panggilan untuk bantuan polisi tidak melibatkan kejahatan, namun panggilan untuk sebuah pertolongan yang sama sekali tidak melibatkan tindakan kriminal. Karena lembaga kepolisian secara tradisi dan hukum bersedia menangani masyarakat 24 jam sehari, warga sipil memanggil departemen kepolisian tidak hanya pada saat kesulitan atau berada dalam bahaya tetapi juga pada saat tidak nyaman. Akibatnya, layanan polisi dapat mencakup masalah-masalah dalam berkendara, memberikan rujukan hukum, mencari hewan peliharaan atau properti yang hilang, atau memeriksa gedung atau bangunan kosong.[7]

Referensi

  1. ^ "Law Enforcement Facts". Diakses tanggal May 8, 2022. 
  2. ^ Debusmann, Bernd (October–November 2016). "The race problem in black and white". The World Today. Chatham House. Diakses tanggal October 4, 2016. 
  3. ^ Langeluttig, Albert (1927). The Department of Justice of the United States. Johns Hopkins Press. hlm. 9–14. 
  4. ^ "Alphabetical Listing of Components, Programs, & Initiatives" (dalam bahasa Inggris). June 7, 2017. Diakses tanggal October 28, 2018. 
  5. ^ "Operational and Support Components". Department of Homeland Security (dalam bahasa Inggris). June 18, 2015. Diakses tanggal October 28, 2018. 
  6. ^ "Mutual Aid Agreements and Assistance Agreements". emilms.fema.gov. Diarsipkan dari versi asli tanggal May 1, 2020. Diakses tanggal October 28, 2018. 
  7. ^ Batten, Ed. Donna (2010). "Community-Oriented Policing." Gale Encyclopedia of American Law (edisi ke-3). Detroit: Gale. hlm. 49–51. 

Pranala luar