Pengguna:RianHS/Draf/1

Di Indonesia, hukum tentang hewan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan, pelindungan, dan penggunaan hewan dalam berbagai konteks. Hal-hal yang diatur dalam hukum di antaranya penganiayaan hewan, impor dan ekspor hewan, konservasi satwa liar, hingga keamanan pangan produk asal hewan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesejahteraan hewan, upaya untuk memperkuat dan menegakkan hukum tentang hewan terus didorong oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sipil di Indonesia.

Definisi

Berikut ini beberapa definisi tentang hewan dan istilah terkait lainnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Istilah	Definisi	Penggunaan
Hewan	binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya	UU 18/2009 jo. UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		UU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
Satwa	semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara	UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Satwa liar	semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia	UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Satwa liar	semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia	UU 18/2009 jo. UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Satwa liar yang dilindungi	semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi	PermenLHK No. P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi
Satwa buru	jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu	PP 13/1994 tentang Perburuan Satwa Buru
Hewan peliharaan	hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu	UU 18/2009 jo. UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Ternak	hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian	UU 18/2009 jo. UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Ikan	segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan	UU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
		UU 45/2009 tentang Perubahan Atas UU 31/2004 Tentang Perikanan
Produk hewan	semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia	UU 18/2009 jo. UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Produk hewan	semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia	UU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
Produk ikan	ikan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah	UU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Kitab Undang-Undang Hukup Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023, terdapat pengaturan hukuman pidana bagi setiap orang yang melakukan penganiayaan hewan. Hal ini diatur dalam Pasal 337 dan Pasal 338 dalam undang-undang tersebut.

Peternakan dan kesehatan hewan

Selain itu, dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2009 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014, juga terdapat ketentuan pidana terhadap setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif. Sebagai turunan UU ini, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang menyediakan pedoman lebih lanjut tentang penerapan kesrawan di Indonesia.