Perdana Menteri Malaysia: Perbedaan antara revisi

Perdana Menteri Malaysia
Perdana Menteri Malaysia
Jawi:	ڤردان منتري مليسيا
Jawi:	ڤردان منتري مليسيا
Mandarin:	马来西亚首相
Tamil:	மலேசியப் பிரதமர்
	Lambang
	Petahana; Ismail Sabri Yaakob; sejak 21 Agustus 2021
	Pemerintah Malaysia; Departemen Perdana Menteri
Gelar	Yang Amat Berhormat; (Yang Terhormat)
Status	Kepala Pemerintahan
Anggota	Kabinet; Dewan Keuangan Nasional; Dewan Keamanan Nasional; Dewan Rakyat
Atasan	Parlemen
Kediaman	Seri Perdana
Kantor	Perdana Putra, Putrajaya
Ditunjuk oleh	Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia)
Masa jabatan	5 tahun atau kurang, dapat diperbarui sekali (selama masih memiliki dukungan dan kepercayaan mayoritas anggota Dewan Rakyat, maka pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali atau lebih awal)
Dasar hukum	Konstitusi Malaysia
Pejabat perdana	Tunku Abdul Rahman
Dibentuk	31 Agustus 1957; 66 tahun lalu
Gaji	22,826.65 Ringgit per bulan
Situs web	Situs web resmi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Sebaris

Revisi per 17 April 2022 03.47

Perdana Menteri Malaysia (Jawi: ڤردان منتري مليسيا) adalah kepala pemerintahan di Malaysia. Perdana menteri memimpin cabang eksekutif pemerintah federal. Yang di-Pertuan Agong menunjuk seorang anggota Parlemen yang memiliki peluang besar terpilih dengan dukungan kepercayaan dari fraksi-fraksi partai politik dengan memperoleh kursi mayoritas, biasanya pemimpin partai memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum.

Setelah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, Tunku Abdul Rahman selaku ketua menteri Federasi Malaya diangkat menjadi perdana menteri Malaysia. Dari kemerdekaan hingga pemilihan umum tahun 2018, perdana menteri selalu berasal dari partai Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO), komponen partai politik dari Barisan Nasional (sebelumnya Parti Perikatan). Setelah pemilihan umum, Mahathir Mohamad menjabat pada 10 Mei 2018, sebagai perdana menteri pertama dari koalisi oposisi, Pakatan Harapan (PH). Mahathir adalah perdana menteri pertama yang tidak mewakili koalisi Aliansi/Barisan Nasional. Dia juga perdana menteri Malaysia pertama yang melayani dari dua partai yang berbeda dan dengan syarat tidak berturut-turut.

Pemerintahan PH yang tumbang pada 24 Februari 2020 membuat Perikatan Nasional (PN)^[a] berdiri memimpin pemerintahan baru di bawah Muhyiddin Yassin. Ia yang merupakan perdana menteri pengganti Mahathir memiliki dua nama, yakni "Mahiaddin bin Md. Yasin" dan "Muhyiddin bin Mohd. Yassin".^[2] Namun, secara serta merta dinyatakan oleh Sekretaris Negara bahwa nama "Mahiaddin bin Md. Yasin" dapat digunakan secara resmi melalui dokumen-dokumen negara, sedangkan nama "Muhyiddin bin Mohd. Yassin" dipakai untuk nama populer. Ia menjadi perdana menteri tersingkat dalam sejarah Malaysia yang menjabat selama 17 bulan.

Setelah kekalahan pada pemilihan umum Malaysia 2018, koalisi Barisan Nasional kembali memimpin di bawah Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia pengganti Muhyiddin Yassin.^[3] Pasca pemilihan umum 2018, Malaysia telah dipimpin oleh tiga kepala pemerintahan, diantaranya Mahathir Mohamad yang menjabat perdana menteri untuk kedua kalinya, Muhyiddin Yassin, dan Ismail Sabri Yaakob.

Ismail Sabri merupakan perdana menteri pertama dari UMNO yang berbeda dengan pendahulunya. Secara tradisi, Perdana Menteri Malaysia merangkap jabatan sebagai presiden partai maupun ketua umum koalisi, seperti halnya Najib Razak yang menjadi Presiden UMNO sekaligus Ketua Umum Barisan Nasional selama dirinya menjabat perdana menteri. Pada pemilihan umum 2022, UMNO tidak lagi mengusung sang presiden sebagai calon perdana menteri, melainkan dari wakil presidennya, yakni Ismail Sabri Yaakob.^[4]

Pelantikan

Menurut Konstitusi Federal, Yang di-Pertuan Agong perlu mengangkat dan melantik seorang anggota Dewan Rakyat yang memiliki kepercayaan mayoritas dari para anggota parlemen untuk menjabat sebagai perdana menteri yang memimpin kabinet. Setiap yang menjabat adalah warga negara Malaysia, tetapi tidak dapat memperoleh kewarganegaraan mereka dengan cara naturalisasi. Yang di-Pertuan Agong juga berhak melantik menteri dan wakil menteri yang menjadi anggota Dewan Rakyat maupun Dewan Negara selaku senator yang telah ditunjuk oleh perdana menteri.

Seorang perdana menteri bersama dengan anggota kabinetnya wajib melakukan sumpah jabatan dan sumpah kesetiaan, serta sumpah kerahasiaan di hadapan Yang di-Pertuan Agong sebelum menjalankan tugas jabatan. Anggota kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen Malaysia dan tidak boleh memiliki kantor laba, serta terlibat dalam perdagangan, bisnis, atau profesi apa pun yang akan menyebabkan konflik kepentingan. Departemen Perdana Menteri (disebut juga "Kantor Perdana Menteri") adalah badan dan kementerian, di mana perdana menteri menjalankan fungsi dan kekuasaannya.

Bagi setiap menteri dan wakil menteri tetap memegang jabatan sesuai kehendak Yang di-Pertuan Agong, kecuali yang bersangkutan telah diberhentikan atau mengundurkan diri dari kabinet. Apabila pemerintah tidak dapat mengesahkan anggaran di Dewan Rakyat atau ketika Dewan Rakyat mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pemerintah, khususnya perdana menteri, maka perlu dilakukan peletakkan jabatan oleh perdana menteri dan membubarkan pemerintahan, termasuk kabinetnya. Penggantinya akan dijabat oleh seseorang dengan dukungan dan kepercayaan terbesar di parlemen, biasanya seorang pemimpin partai yang memerintah.

Sumpah jabatan perdana menteri dilakukan sebanyak dua kali sebagaimana sumpah tersebut adalah sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, wabillahi, watallahi. Saya atas nama (nama), setelah dilantik memegang jabatan sebagai perdana menteri dengan sesungguh-sungguhnya bersumpah bahwa saya akan dengan jujur menunaikan kewajiban-kewajiban atas jabatan ini dengan segala daya upaya saya bahwa saya akan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan yang sebenarnya kepada Malaysia, serta akan memelihara, melindungi, dan mempertahankan undang-undang.

Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, wabillahi, watallahi. Saya atas nama (nama) dengan sesungguh-sungguhnya bersumpah bahwa saya tidak akan memberitahukan atau menyampaikan kepada semua orang, baik secara langsung maupun tidak langsung atas apapun hal yang menjadi pertimbangan saya atau yang telah saya ketahui sebagai seorang perdana menteri, kecuali sebagaimana yang kiranya mungkin dikehendaki untuk menunaikan sewajar-wajarnya kewajiban-kewajiban saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin diperkenankan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia).

Kedudukan dan kekuasaan

Seorang perdana menteri harus patuh terhadap konstitusi. Apabila telah diberhentikan sebagai pemimpin partai atau pemerintahannya yang kehilangan suara dan dukungan di Dewan Rakyat, maka perdana menteri perlu mengajukan pemilihan umum kepada Raja atau mengundurkan diri dari jabatan. Kurangnya dukungan terkait perencanaan anggaran maupun gagal dalam mengesahkan suatu undang-undang tentunya perdana menteri bersama anggota kabinet dengan bijaksana meletakkan jabatan dan menyatakan pembubaran parlemen.

Pada umumnya, partai dari perdana menteri memiliki dukungan mayoritas di Dewan Rakyat dan perlunya solidaritas sesama rekan partai politik pro-pemerintah dalam mempertahankan kestabilan politik di parlemen, sehingga dapat memudahkan pengesahan undang-undang yang telah dirancang oleh pemerintah melalui rapat paripurna di Dewan Rakyat.

Menurut asas konstitusi, Perdana Menteri Malaysia memiliki peran dalam mengajukan suatu usulan atau laporan kepada Yang di-Pertuan Agong terkait:

Penunjukan menteri-menteri persekutuan atau federal (anggota kabinet);
Penunjukan wakil menteri persekutuan dan sekretaris parlemen (tidak wajib);
Pengangkatan 44 dari 70 Senator di Dewan Negara;
Penyelenggaraan dan penundaan sidang di Dewan Rakyat;
Penunjukan hakim pengadilan tinggi, mahkamah konstitusi, dan pengadilan persekutuan atau federal;
Penunjukan jaksa agung dan hakim agung; dan
Penunjukan ketua dan anggota Komisi Layanan Hukum dan Peradilan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Kepolisian, Komisi Layanan Pendidikan, Dewan Keuangan Nasional, dan Dewan Angkatan Bersenjata;

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perserikatan Malaysia, otoritas eksekutif berada di tangan Yang di-Pertuan Agong. Namun, pada Pasal 40 (1) menyatakan bahwa seorang Yang di-Pertuan Agong sangat terikat oleh laporan pertanggungjawaban dari kabinet. Dengan demikian, seorang perdana menteri bersama kabinetnya menjalankan tugas pemerintahan dengan bertanggung jawab kepada Raja.

Pejabat sementara

Berdasarkan Pasal 55(3) Konstitusi Malaysia dijelaskan bahwa majelis rendah parlemen (terkecuali lebih awal dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan kebijaksanaannya sendiri atas permohonan dari perdana menteri) akan berlanjut selama lima tahun sejak periode pertama sesuai hasil pemilihan umum sebelumnya. Pasal 55(4) Konstitusi Malaysia mengizinkan penundaan 60 hari pemilihan umum yang akan diadakan sejak tanggal pembubaran dan parlemen harus diadakan persidangan pada tanggal selambat-lambatnya 120 hari sejak tanggal pembubaran. Secara konvensional antara parlemen sebelumnya yang telah dibubarkan dan parlemen berikutnya, perdana menteri dan kabinet tetap menjabat dalam kapasitas sementara.

Lihat pula

Catatan

^ Perwakilan fraksi-fraksi di Dewan Rakyat, yaitu Barisan Nasional (BN), Partai Islam Se-Malaysia (PAS), Gabungan Partai Sarawak (GPS), dan Gabungan Bersatu Sabah (GBS) menyatakan pendiriannya membentuk pemerintahan bersama Perikatan Nasional.

Referensi

^ "CPPS Policy Factsheet: Remuneration of Elected Officials in Malaysia" (PDF). Centre for Public Policy Studies. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 11 May 2016. Diakses tanggal 11 Mei 2016.
^ "Nama rasmi PM kini Mahiaddin Md Yasin bukan lagi Muhyiddin Yassin". Malaysia Date Line.com. 16 Juni 2021. Diakses tanggal 18 Juni 2021.
^ "Ismail Sabri appointed 9th prime minister". Malaysiakini (dalam bahasa Inggris). 2021-08-20. Diakses tanggal 2021-08-20.
^ "Pemimpin UMNO, komponen BN sokong Ismail Sabri calon PM PRU15". Sinar Harian (dalam bahasa Melayu). 2022-04-14. Diakses tanggal 2022-04-17.

Pranala luar

(Melayu) Departemen Perdana Menteri
(Inggris) Perdana Menteri Malaysia Diarsipkan 2010-04-16 di Wayback Machine.

[2] Perwakilan fraksi-fraksi di Dewan Rakyat, yaitu Barisan Nasional (BN), Partai Islam Se-Malaysia (PAS), Gabungan Partai Sarawak (GPS), dan Gabungan Bersatu Sabah (GBS) menyatakan pendiriannya membentuk pemerintahan bersama Perikatan Nasional.

[1] "CPPS Policy Factsheet: Remuneration of Elected Officials in Malaysia" (PDF). Centre for Public Policy Studies. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 11 May 2016. Diakses tanggal 11 Mei 2016.

[3] "Nama rasmi PM kini Mahiaddin Md Yasin bukan lagi Muhyiddin Yassin". Malaysia Date Line.com. 16 Juni 2021. Diakses tanggal 18 Juni 2021.

[:5-4] "Ismail Sabri appointed 9th prime minister". Malaysiakini (dalam bahasa Inggris). 2021-08-20. Diakses tanggal 2021-08-20.

[5] "Pemimpin UMNO, komponen BN sokong Ismail Sabri calon PM PRU15". Sinar Harian (dalam bahasa Melayu). 2022-04-14. Diakses tanggal 2022-04-17.

[1]

[a]

[2]

[3]

[4]

@@ Baris 43: / Baris 43: @@
 Setelah kekalahan pada [[pemilihan umum Malaysia 2018]], koalisi [[Barisan Nasional (Malaysia)|Barisan Nasional]] kembali memimpin di bawah [[Ismail Sabri Yaakob]] sebagai Perdana Menteri Malaysia pengganti Muhyiddin Yassin.<ref name=":5">{{Cite web|date=2021-08-20|title=Ismail Sabri appointed 9th prime minister|url=https://www.malaysiakini.com/news/587983|access-date=2021-08-20|website=Malaysiakini|language=en}}</ref> Pasca pemilihan umum 2018, Malaysia telah dipimpin oleh tiga kepala pemerintahan, diantaranya [[Mahathir Mohamad]] yang menjabat perdana menteri untuk kedua kalinya, [[Muhyiddin Yassin]], dan [[Ismail Sabri Yaakob]].
+Ismail Sabri merupakan perdana menteri pertama dari UMNO yang berbeda dengan pendahulunya. Secara tradisi, Perdana Menteri Malaysia merangkap jabatan sebagai presiden partai maupun ketua umum koalisi, seperti halnya [[Najib Razak]] yang menjadi [[Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu#Presiden|Presiden UMNO]] sekaligus [[Barisan Nasional (Malaysia)|Ketua Umum Barisan Nasional]] selama dirinya menjabat perdana menteri. Pada [[Pemilihan umum Malaysia 2022|pemilihan umum 2022]], UMNO tidak lagi mengusung sang presiden sebagai calon perdana menteri, melainkan dari wakil presidennya, yakni Ismail Sabri Yaakob.<ref>{{Cite web|date=2022-04-14|title=Pemimpin UMNO, komponen BN sokong Ismail Sabri calon PM PRU15|url=https://www.sinarharian.com.my/article/198023/BERITA/Politik/Pemimpin-UMNO-komponen-BN-sokong-Ismail-Sabri-calon-PM-PRU15|access-date=2022-04-17|website=[[Sinar Harian]]|language=ms}}</ref>
 == Pelantikan ==
@@ Baris 51: / Baris 53: @@
 Bagi setiap menteri dan wakil menteri tetap memegang jabatan sesuai kehendak Yang di-Pertuan Agong, kecuali yang bersangkutan telah diberhentikan atau mengundurkan diri dari kabinet. Apabila pemerintah tidak dapat mengesahkan anggaran di Dewan Rakyat atau ketika Dewan Rakyat mengeluarkan [[mosi tidak percaya]] kepada pemerintah, khususnya perdana menteri, maka perlu dilakukan peletakkan jabatan oleh perdana menteri dan membubarkan pemerintahan, termasuk kabinetnya. Penggantinya akan dijabat oleh seseorang dengan dukungan dan kepercayaan terbesar di parlemen, biasanya seorang pemimpin partai yang memerintah.
+Sumpah jabatan perdana menteri dilakukan sebanyak dua kali sebagaimana sumpah tersebut adalah sebagai berikut:
-== Kekuasaan ==
-Kekuasaan perdana menteri tunduk pada sejumlah batasan. Perdana menteri yang dicopot sebagai pemimpin partainya, atau yang pemerintahannya kehilangan [[Mosi tidak percaya|suara karena tidak percaya]] pada Dewan Perwakilan Rakyat, harus menyarankan pemilihan baru majelis rendah atau mengundurkan diri dari kantor. Kekalahan tagihan pasokan (yang menyangkut pengeluaran uang) atau tidak mampu meloloskan undang-undang penting terkait kebijakan dipandang membutuhkan pengunduran diri pemerintah atau pembubaran Parlemen, seperti pemungutan suara tidak percaya, karena pemerintah yang tidak dapat menghabiskan uang sembelih, juga disebut kehilangan pasokan.
+<blockquote>
+Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, wabillahi, watallahi. Saya atas nama (nama), setelah dilantik memegang jabatan sebagai perdana menteri dengan sesungguh-sungguhnya bersumpah bahwa saya akan dengan jujur menunaikan kewajiban-kewajiban atas jabatan ini dengan segala daya upaya saya bahwa saya akan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan yang sebenarnya kepada Malaysia, serta akan memelihara, melindungi, dan mempertahankan undang-undang.
+</blockquote>
+<blockquote>
+Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, wabillahi, watallahi. Saya atas nama (nama) dengan sesungguh-sungguhnya bersumpah bahwa saya tidak akan memberitahukan atau menyampaikan kepada semua orang, baik secara langsung maupun tidak langsung atas apapun hal yang menjadi pertimbangan saya atau yang telah saya ketahui sebagai seorang perdana menteri, kecuali sebagaimana yang kiranya mungkin dikehendaki untuk menunaikan sewajar-wajarnya kewajiban-kewajiban saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin diperkenankan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia).
+</blockquote>
+== Kedudukan dan kekuasaan ==
+Seorang perdana menteri harus patuh terhadap konstitusi. Apabila telah diberhentikan sebagai pemimpin partai atau pemerintahannya yang kehilangan [[Mosi tidak percaya|suara dan dukungan]] di [[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]], maka perdana menteri perlu mengajukan pemilihan umum kepada Raja atau mengundurkan diri dari jabatan. Kurangnya dukungan terkait perencanaan anggaran maupun gagal dalam mengesahkan suatu undang-undang tentunya perdana menteri bersama [[Kabinet Malaysia|anggota kabinet]] dengan bijaksana meletakkan jabatan dan menyatakan pembubaran parlemen.
-Partai perdana menteri biasanya akan memiliki mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan disiplin partai sangat kuat dalam politik Malaysia, sehingga pengesahan undang-undang pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagian besar merupakan formalitas.
+Pada umumnya, partai dari perdana menteri memiliki dukungan mayoritas di Dewan Rakyat dan perlunya solidaritas sesama rekan partai politik pro-pemerintah dalam mempertahankan kestabilan politik di parlemen, sehingga dapat memudahkan pengesahan undang-undang yang telah dirancang oleh pemerintah melalui rapat paripurna di Dewan Rakyat.
-Di bawah Konstitusi, peran perdana menteri termasuk menasihati Yang di-Pertuan Agong tentang:
+Menurut asas konstitusi, Perdana Menteri Malaysia memiliki peran dalam mengajukan suatu usulan atau laporan kepada [[Yang di-Pertuan Agong]] terkait:
-* penunjukan menteri federal (anggota penuh kabinet);
+* Penunjukan menteri-menteri persekutuan atau federal (anggota kabinet);
-* penunjukan wakil menteri federal, sekretaris parlemen (anggota kabinet tidak lengkap);
+* Penunjukan wakil menteri persekutuan dan sekretaris parlemen (tidak wajib);
-* pengangkatan 44 dari 70 Senator di [[Dewan Negara]];
+* Pengangkatan 44 dari 70 Senator di [[Dewan Negara Malaysia|Dewan Negara]];
-* pemanggilan dan penundaan sittings Dewan Rakyat;
+* Penyelenggaraan dan penundaan sidang di Dewan Rakyat;
-* penunjukan hakim pengadilan tinggi (yang merupakan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Federal);
+* Penunjukan hakim pengadilan tinggi, mahkamah konstitusi, dan pengadilan persekutuan atau federal;
-* penunjukan jaksa agung dan auditor jenderal; dan
+* Penunjukan jaksa agung dan hakim agung; dan
-* penunjukan ketua dan anggota Komisi Layanan Hukum dan Peradilan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Kepolisian, Komisi Layanan Pendidikan, Dewan Keuangan Nasional, dan [[Dewan Angkatan Bersenjata]];
+* Penunjukan ketua dan anggota Komisi Layanan Hukum dan Peradilan, [[Komisi Pemilihan Umum Malaysia|Komisi Pemilihan Umum]], Komisi Kepolisian, Komisi Layanan Pendidikan, Dewan Keuangan Nasional, dan Dewan Angkatan Bersenjata;
-Berdasarkan Pasal 39 Konstitusi, otoritas eksekutif berada di tangan Yang di-Pertuan Agong. Namun, Pasal 40 (1) menyatakan bahwa dalam kebanyakan kasus, Yang di-Pertuan Agong terikat untuk menggunakan kekuasaannya atas saran Kabinet atau menteri yang bertindak di bawah otoritas umum Kabinet. Dengan demikian, sebagian besar pekerjaan pemerintahan sehari-hari sebenarnya dilakukan oleh perdana menteri dan kabinet.
+Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perserikatan Malaysia, otoritas eksekutif berada di tangan Yang di-Pertuan Agong. Namun, pada Pasal 40 (1) menyatakan bahwa seorang Yang di-Pertuan Agong sangat terikat oleh laporan pertanggungjawaban dari kabinet. Dengan demikian, seorang perdana menteri bersama kabinetnya menjalankan tugas pemerintahan dengan bertanggung jawab kepada Raja.
-== Perdana menteri sementara ==
+== Pejabat sementara ==
-Berdasarkan Pasal 55(3) [[Konstitusi Malaysia]] dijelaskan bahwa [[Dewan Rakyat Malaysia|majelis rendah parlemen]] (terkecuali lebih awal dibubarkan oleh [[Yang di-Pertuan Agong]] dengan kebijaksanaannya sendiri atas saran perdana menteri) akan berlanjut selama lima tahun sejak periode pertama sesuai hasil [[Pemilihan umum di Malaysia|pemilihan umum]] sebelumnya. Pasal 55(4) Konstitusi Malaysia mengizinkan penundaan 60 hari pemilihan umum yang akan diadakan sejak tanggal pembubaran dan parlemen harus diadakan persidangan pada tanggal selambat-lambatnya 120 hari sejak tanggal pembubaran. Secara konvensional antara parlemen sebelumnya yang telah dibubarkan dan parlemen berikutnya, perdana menteri dan [[Kabinet Malaysia|kabinet]] tetap menjabat dalam [[Pemerintahan sementara|kapasitas sementara]].
+Berdasarkan Pasal 55(3) [[Konstitusi Malaysia]] dijelaskan bahwa [[Dewan Rakyat Malaysia|majelis rendah parlemen]] (terkecuali lebih awal dibubarkan oleh [[Yang di-Pertuan Agong]] dengan kebijaksanaannya sendiri atas permohonan dari perdana menteri) akan berlanjut selama lima tahun sejak periode pertama sesuai hasil [[Pemilihan umum di Malaysia|pemilihan umum]] sebelumnya. Pasal 55(4) Konstitusi Malaysia mengizinkan penundaan 60 hari pemilihan umum yang akan diadakan sejak tanggal pembubaran dan parlemen harus diadakan persidangan pada tanggal selambat-lambatnya 120 hari sejak tanggal pembubaran. Secara konvensional antara parlemen sebelumnya yang telah dibubarkan dan parlemen berikutnya, perdana menteri dan [[Kabinet Malaysia|kabinet]] tetap menjabat dalam [[Pemerintahan sementara|kapasitas sementara]].
 == Lihat pula ==
 * [[Pasangan Perdana Menteri Malaysia]]
-* [[Daftar Pemimpin Oposisi Malaysia]]
+* [[Ketua Oposisi (Malaysia)]]
 == Catatan ==