Umar Wirahadikusumah

Jenderal TNI (Purn.) H. Umar Wirahadikusumah
Wakil Presiden Indonesia ke-4
Masa jabatan 11 Maret 1983 – 11 Maret 1988
Presiden	Soeharto
Pendahulu Adam Malik Pengganti Sudharmono
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ke-8
Masa jabatan 1973–1983
Pendahulu D. Suprayogi Pengganti M. Jusuf
Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-9
Masa jabatan 25 November 1969 – 27 April 1973
Pendahulu Maraden Panggabean Pengganti Surono Reksodimejo
Panglima Kostrad ke-2
Masa jabatan 2 Desember 1965 – 27 Mei 1967
Pendahulu Soeharto Pengganti Kemal Idris
Panglima Kodam V/Djayakarta ke-1
Masa jabatan 1960–1965
Pendahulu Tidak ada, jabatan baru Pengganti Petahana
Pengganti Amir Machmud
Informasi pribadi
Lahir	(1924-10-10)10 Oktober 1924 Situraja, Sumedang, Jawa Barat, Hindia Belanda
Meninggal	21 Maret 2003(2003-03-21) (umur 78) Jakarta, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	Golkar
Suami/istri	Ny. Karlinah Djaja Atmadja
Anak	1. Rina Ariani 2. Nila Shanti
Kerabat	Letjen TNI (Purn.) Agus Wirahadikusumah (Keponakan)
Profesi	Militer
Karier militer
Pihak	Kekaisaran Jepang (1943—1945) Indonesia (1945—1973)
Dinas/cabang	PETA (1943—1945) TNI Angkatan Darat (1945—1973)
Masa dinas	1943—1973
Pangkat	Jenderal TNI
NRP	13761
Satuan	Infanteri
Komando	Kodam Jaya Kostrad
Pertempuran/perang	Revolusi Nasional Indonesia Peristiwa Madiun Pemberontakan PRRI
Sunting kotak info • L • B

Jenderal TNI (Purn.) H. Umar Wirahadikusumah (10 Oktober 1924 – 21 Maret 2003) pria kelahiran Sumedang ini adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat antara 1983 dan 1988.

Kehidupan awal

Umar Wirahadikusumah lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 10 Oktober 1924 dari pasangan Raden Rangga Wirahadikusumah dan Raden Ratnaringrum. Umar dilahirkan sebagai keluarga bangsawan dan menyelesaikan pendidikannya di bawah Pemerintah Kolonial Belanda.

Pada tahun 1943, dengan Indonesia saat itu di bawah pendudukan Jepang, Umar bersama dengan kelompok pemuda bergabung dengan Pasukan Pembela Tanah Air (PETA). Sebelum masuk PETA, ia mendapatkan pelatihan militer Dai Nippon, Seinendojo, di Tangerang, selama 4 bulan. Keputusan Umar yang bergabung menjadi prajurit tidak dikehendaki oleh keluarganya. Kelompok-kelompok pemuda memberikan beberapa pelatihan fisik yang Umar melakukan. Hal ini diikuti pada Oktober 1944 oleh PETA, pasukan tambahan yang terdiri dari rekrutan Indonesia yang dimaksudkan untuk membantu Jepang dalam melawan Sekutu. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Umar, seperti banyak pemuda lain dari usia yang sama bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal TNI.

Umar menikah dengan Karlina dan memiliki dua anak perempuan. Ia juga adalah paman dari Agus Wirahadikusumah, seorang perwira militer yang menjadi Panglima Kostrad.

Karier militer

Divisi Siliwangi

Setelah Revolusi Nasional Indonesia, Umar bertugas di Angkatan Darat. Umar ditempatkan di provinsi asalnya Jawa Barat dan bertugas untuk waktu yang lama di Kodam III/Siliwangi. Kariernya melejit setelah membantu menumpas pemberontakan PKI pada tahun 1948 serta memerangi pemberontakan PRRI di Sumatra. Ia juga pernah menjadi ajudan Abdul Haris Nasution saat menjabat sebagai Komandan Divisi Siliwangi.

Kodam V/Djayakarta

Pada tahun 1959, Umar dipercaya sebagai Panglima Kodam V/Djayakarta dan ia bertanggung jawab terhadap keamanan di Jakarta dan sekitarnya.

Peristiwa G30S

Pada pagi hari 1 Oktober 1965, enam jenderal diculik dari rumah mereka. Sebagai Panglima Kodam V/Djayakarta, Umar berkeliling kota untuk memeriksa keamanannya. Setelah mendengar tentang penculikan dan melihat pasukan tak dikenal menduduki Lapangan Merdeka, Umar mengirim kabar kepada Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto.

Umar menerima keputusan Soeharto untuk mengambil komando Angkatan Darat dan mendukungnya dalam usahanya untuk menindak usaha kudeta. Menjelang tengah hari, Umar menerima perintah dari Presiden Soekarno yang dicurigai berada di Halim, tempat di mana enam jenderal diculik. Soeharto khawatir bahwa ini adalah upaya untuk membunuh Umar dengan memerintahkanya ke Halim. Umar mengikuti permintaan Soeharto dengan menolak perintah Presiden Soekarno.

Setelah Soeharto merebut kembali kendali situasi di Jakarta, Umar kemudian mengkonsolidasikan situasi. Dia memberlakukan jam malam dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi dan memonitor semua surat kabar ibu kota.

Ketika peristiwa diduga didukung oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), Umar menyetujui pembentukan gabungan aksi untuk membasmi Gerakan 30 September (KAP-GESTAPU).

Orde baru

Meskipun ia bukan bagian dari lingkaran dalam Soeharto, Umar memenangkan kepercayaan besar dari Soeharto atas bantuan dan dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan G30S. Saat Soeharto mulai menjabat sebagai Pejabat Presiden, karier Umar juga melejit. Pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto mempercayakan Umar untuk menggantikannya sebagai Panglima Kostrad setelah ia menjadi pejabat presiden. Pada tahun 1967, Umar menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat sebelum akhirnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1969.

Pada tahun 1973, karier aktif militernya berakhir dan ia menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 tahun. Sebagai Ketua BPK, Umar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa departemen pemerintah, kementerian, dan badan pemerintahan menggunakan uang negara dengan baik. Selama masa jabatannya sebagai Ketua BPK, Umar membuat penilaian suram yang menilai bahwa tidak satu pun departemen pemerintah adalah bebas dari korupsi.

Riwayat jabatan

1. Komandan Pleton TKR di Cicalengka (1945-1946).
2. Wakil Kepala Staf Operasi Resimen XI Divisi Siliwangi, Tasikmalaya (1946-1947).
3. Ajudan Panglima Divisi Siliwangi merangkap Direktur Latihan Perwira Divisi serta Komandan Batalyon 1 Resimen 5 Brigade III / Kian Santang (1947-1948).
4. Komandan Batalyon IV Brigade XIII / Kian Santang Divisi Siliwangi (1948-1949).
5. Komandan Co Troep Divisi Siliwangi (1949).
6. Komandan KMK Cirebon Brigade "C" Divisi IV / Siliwangi (1949-1950).
7. Kepala Staf Urusan Ex-KNIL Divisi IV / Siliwangi kemudian T&T III / Siliwangi (1950-1951).
8. Kepala Staf Operasi T&T III / Siliwangi (1951-1952).
9. Kepala Staf Brigade "C" T&T III / Siliwangi (1952).
10. Komandan Resimen Infanteri 11 T&T III / Siliwangi (1952-1953).
11. Inspektur Jenderal T&T III / Siliwangi (1953-1955).
12. Asisten Operasi Kepala Staf T&T III / Siliwangi merangkap sebagai Komandan Resimen Infanteri 10. (1955-1958).
13. Komandan RTP 1 / Siliwangi (1958-1959).
14. Komandan KMKB Djakarta Raja (1959-1960).
15. Panglima Komando Daerah Militer V / Jayakarta (1960-1966).
16. Panglima Kostrad (1966-1968).
17. Wakil Panglima Angkatan Darat (1968-1969).
18. Kepala Staf Angkatan Darat (1969-1973).
19. Pensiun (1973).

Kepangkatan

1. Letnan Dua (1945-1946).
2. Letnan Satu (1946-1947).
3. Kapten (1947-1948).
4. Mayor (1948-1956).
5. Letnan Kolonel (1956-1959).
6. Kolonel (1959-1962).
7. Brigadir Jenderal (1962-1966).
8. Mayor Jenderal (1966-1968).
9. Letnan Jenderal (1968-1969).
10. Jenderal (1969-1973).

Menjadi wakil presiden

Umar Wirahadikusumah mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Presiden RI masa jabatan 1983-1988.

Pada bulan Maret tahun 1983, Umar mencapai puncak kariernya. Soeharto, yang telah dipilih untuk masa jabatan keempat sebagai Presiden berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Umar untuk menjadi wakil presidennya. Pemilihan ini dianggap menjadi pilihan yang agak tak terduga mengingat karier Umar dalam politik di Indonesia tidak lebih memucat dibandingkan dengan dua pendahulunya, Hamengku Buwono IX dan Adam Malik. Meskipun kepribadian rendah hati, Umar memiliki reputasi yang baik dan dihormati secara luas.

Sebagai wakil presiden, Umar menjadi salah satu dari sangat sedikit dalam rezim Soeharto yang memilih untuk memberantas korupsi. Sebagai orang yang religius, Umar berharap bahwa agama dapat digunakan untuk mengubah koruptor untuk melakukan perbuatan yang benar. Umar juga melakukan inspeksi kejutan (kadang-kadang penyamaran) ke kota-kota dan desa-desa daerah untuk memantau bagaimana kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap rakyat. Selama menjadi Wakil Presiden Umar juga mengadakan pelayanan doa di Istana Wakil Presiden.

Karier Umar sebagai Wakil Presiden berakhir pada Maret 1988 ketika ia digantikan oleh Sudharmono. Banyak yang kecewa melihat dia tidak melanjutkan untuk masa jabatan kedua sebagai Wakil Presiden. Hal ini menjadi bukti reputasi yang baik bahwa Sudharmono ingin memastikan penerimaan Umar untuk tidak melanjutkan sebagai Wakil Presiden untuk periode selanjutnya.

Wafat

Setelah masa jabatannya selesai sebagai Wakil Presiden tahun 1988, ia tidak lagi aktif di politik. Umar Wirahadikusumah menghembuskan napas terakhir pada hari Jumat 21 Maret 2003 sekitar pukul 07.53 WIB di Rumah Sakit Pusat TNI-AD Gatot Soebroto. Umar meninggal karena masalah jantung dan paru-paru. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Penghargaan

Tanda jasa

Baris ke-1	Bintang Republik Indonesia Adipradana (12 Maret 1983)	Bintang Mahaputera Adipradana (19 Mei 1973)	Bintang Dharma	Bintang Gerilya
Baris ke-2	Bintang Kartika Eka Paksi Utama	Bintang Jalasena Utama	Bintang Bhayangkara Utama	Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
Baris ke-3	Bintang Jalasena Pratama	Bintang Bhayangkara Pratama	Bintang Kartika Eka Paksi Nararya	Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia
Baris ke-4	Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun	Satyalancana Perang Kemerdekaan I	Satyalancana Perang Kemerdekaan II	Satyalancana G.O.M I
Baris ke-5	Satyalancana G.O.M II	Satyalancana G.O.M V	Satyalancana Sapta Marga	Satyalancana Wira Dharma
Baris ke-6	Satyalancana Penegak	Satyalancana Dwidya Sistha	Order of National Security Merit - 1st Class (Tong-il Medal) - Korea Selatan	Commander of the Legion of Merit - Amerika Serikat
Baris ke-7	Second Rank of the Order of the People's Army with Golden Star - Yugoslavia - Yugoslavia	Knight Grand Cross of the Order of Orange-Nassau - Belanda	Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany - Jerman	Panglima Setia Mahkota (P.S.M.) - Malaysia (1972)

Budaya Populer

Sosok Umar Wirahadikusumah sebagai Panglima Kodam V/Jayakarta dengan pangkat Mayor Jenderal TNI di saat meletusnya G30S/PKI ditampilkan dalam film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI karya sutradara Arifin C. Noer, diperankan oleh aktor Doddy Sukma.

Bibliografi

• Dinas Sejarah TNI AD (1981), Sejarah TNI-AD 1945—1973: Riwayat Hidup Singkat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, XIII 

Pranala luar

• Profil di TokohIndonesia Diarsipkan 2010-05-27 di Wayback Machine. (Indonesia)
• Profil di pdat.co.id Diarsipkan 2010-04-03 di Wayback Machine. (Indonesia)

Jabatan politik
Didahului oleh: Adam Malik	Wakil Presiden Indonesia 1983—1988	Diteruskan oleh: Sudharmono
Jabatan militer
Didahului oleh: Maraden Panggabean	Kepala Staf TNI Angkatan Darat 1969—1973	Diteruskan oleh: Surono Reksodimejo