Vietnam Selatan

Halaman ini berisi artikel tentang negara historis. Untuk lokasi geografi, lihat Vietnam Selatan (Lokasi geografi).

"Republik Vietnam" beralih ke halaman ini. Untuk negara modern, lihat Republik Sosialis Vietnam. Untuk negara penerus setelah jatuhnya Saigon, lihat Pemerintah Revolusioner Sementara Republik Vietnam Selatan. Untuk front pembebasan nasional di selatan, lihat Viet Cong.

Republik Vietnam Việt-Nam Cộng-Hòa (Viet) République du Viêt Nam (Prancis)
1955–1975
Bendera Lambang (1963-75)
Semboyan: Tổ quốc - Danh dự - Trách nhiệm (Viet) Tanah Air – Kehormatan – Kewajiban (Indonesia)
Lagu kebangsaan: Tiếng Gọi Công Dân (Viet) Seruan Kepada Warganegara! (Indonesia)
Wilayah administratif Republik Vietnam menurut Perjanjian Jenewa tahun 1954 ditampilkan dalam warna hijau tua; wilayah yang diklaim tetapi tidak dikuasai ditunjukkan dengan warna hijau muda.
Ibu kota	Saigon
Bahasa resmi	Viet
Bahasa yang umum digunakan	Viet Prancis
Agama	Buddhisme Katolik Roma Konfusianisme Taoisme Caodaisme Hoahaoisme
Pemerintahan	Republik Presidensial (1955–1956) Republik Presidensial Uniter dengan sistem partai dominan (1956–1963) Republik Konstitusional Uniter Parlementer dibawah Kediktatoran Militer (1963–1967) Republik Konstitusional Parlementer Uniter dengan Sistem multi-partai (1967–1969) Republik Konstitusional Parlementer Uniter dengan Sistem partai dominan (1969–1975)
Presiden
• 1955–1963	Ngô Đình Diệm
• 1967–1975	Nguyễn Văn Thiệu
• 1975	Trần Văn Hương
• 1975	Dương Văn Minh
Perdana Mentri
• 1963–1964 (first)	Nguyễn Ngọc Thơ
• 1975 (last)	Vũ Văn Mẫu
Era Sejarah	Perang Dingin
• Refredum Negara Vietnam	26 October 1955
• Permulaan Perang Vietnam	1 November 1955
• Kudeta 1963	2 November 1963
• Republik Ke-2 Didirikan	1 April 1967
• Persetujuan Damai Paris	27 January 1973
• Jatuhnya Saigon	30 April 1975
Luas
- Total	173.809 km2
Populasi
• 1955	c. 12 million
• 1968	16,258,334
• 1974	19,582,000
- Kepadatan	93.55/km2
IPM (1979)	0,783 tinggi · 53
Mata uang	đồnga
Didahului oleh Digantikan oleh Negara Vietnam Pemerintah Revolusioner Provisional Republik Vietnam Selatan
Sekarang bagian dari	Vietnam
Perlahan-lahan menggantikan Piastre.

Vietnam Selatan (nama resmi: Republik Vietnam, Viet: Việt Nam Cộng Hòa, Prancis: République du Viêt Nam) sering disingkat dengan RVN, adalah sebuah negara berhaluan anti-komunis di Asia Tenggara yang berdiri dari tahun 1955 hingga 1975, yaitu periode ketika bagian selatan Vietnam menjadi anggota Blok Barat selama berlangsungnya Perang Dingin. Vietnam Selatan pertama kali menerima pengakuan internasional pada tahun 1949 sebagai Negara Vietnam dalam Uni Prancis, dengan ibukotanya di Saigon (berganti nama menjadi Kota Ho Chi Minh pada tahun 1976), Republik Vietnam berbatasan dengan Vietnam Utara yang terletak di sebelah utara garis paralel ke-17 yang merupakan garis demarkasi pembatas kedua negara, Laos di barat laut, Kamboja di barat daya, dan Thailand di seberang Teluk Thailand di barat daya. Kedaulatan Republik Vietnam diakui oleh Amerika Serikat dan 87 negara lain, meskipun gagal masuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa karena veto Soviet pada tahun 1957.

Berakhirnya Perang Dunia Kedua melihat pasukan gerilya Anti-Jepang Việt Minh, yang dipimpin oleh revolusioner komunis Ho Chi Minh, memproklamirkan berdirinya Vietnam Utara di Hanoi pada September 1945. Pada tahun 1949, politisi anti-komunis membentuk pemerintahan saingan di Saigon yang dipimpin oleh mantan kaisar Bao Dai. Referendum 1955 tentang bentuk pemerintahan negara bagian di masa depan sangat diperebutkan dan mengakibatkan penggulingan Bảo Dai oleh Perdana Menteri Ngo Dinh Diem, yang memproklamirkan dirinya sebagai presiden republik baru pada 26 Oktober 1955. Setelah Konferensi Jenewa 1954, ia meninggalkan klaimnya atas bagian utara negara itu dan menetapkan kedaulatannya atas bagian selatan Vietnam yang terdiri dari Cochinchina (Nam Kỳ) – bekas koloni Prancis dan sebagian Annam (Trung Kỳ) – bekas jajahan protektorat Prancis. Diệm terbunuh dalam kudeta militer yang dipimpin oleh jenderal Dương Văn Minh dengan bantuan dari CIA pada tahun 1963, dan serangkaian pemerintahan junta militer berumur pendek menyusul. Jenderal Nguyễn Văn Thiệu kemudian memimpin negara itu, setelah pemilihan umum yang didukung AS dari tahun 1967 hingga 1975 di adakan. Lahirnya Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat. Tetapi ada debat mengenai eratnya hubungan antara Vietnam Selatan dengan AS yang merupakan pendukung utama negara itu. Vietnam Selatan melanjutkan perang dengan Viet Cong dalam waktu yang lama setelah Amerika Serikat keluar dari Vietnam Selatan. Namun, pada akhirnya Republik Vietnam menyerah kepada Vietnam Utara dan front proksi nya yaitu Front Liberasi Nasional (NLF) pada 30 April 1975. Setelah itu, NLF berkuasa dan mendirikan Pemerintah Revolusioner Sementara Republik Vietnam Selatan hingga Republik Sosialis Vietnam yang utuh diproklamasikan pada 2 Juli 1976.

Etimologi

Nama resmi Vietnam Selatan adalah "Republik Vietnam" (Viet: Việt Nam Cộng hòa; Prancis: République du Viêt Nam). sedangkan Utara dikenal sebagai "Republik Demokratik Vietnam".

Việt Nam adalah nama yang diadopsi oleh Kaisar Gia Long pada tahun 1804. Ini adalah variasi dari "Nam Việt" (南越, Việt Selatan), nama yang digunakan pada zaman kuno. Pada tahun 1839, Kaisar Minh Mang mengganti nama negara menjadi Đại Nam ("Selatan Raya"). Pada tahun 1945, nama resmi negara diubah kembali menjadi "Vietnam". Nama ini juga terkadang diterjemahkan sebagai "Viet Nam" dalam bahasa Inggris. Istilah "Vietnam Selatan" menjadi penggunaan umum pada tahun 1954, ketika Konferensi Jenewa membagi Vietnam menjadi dua bagian yang ter-potong oleh garis demarkasi paralel ke-17 yang membatasi komunis utara dan anti-komunis selatan.

Ada nama-nama dan istilah lain dari Republik Vietnam yang biasa digunakan pada masa nya, seperti "Vietnam Bebas" dan Pemerintah Viet Nam (GVN).

Sejarah

Berdirinya Vietnam Selatan

Setidaknya 1 juta pengungsi dari utara meninggalkan Vietnam Utara yang baru dibentuk pada masa Operasi Passage to Freedom (Oktober 1954).

Sebelum Perang Dunia II, sepertiga selatan Vietnam adalah konsesi (nhượng địa) Cochinchina, yang dikelola sebagai bagian dari Indochina Prancis. Seorang gubernur jenderal Prancis (toàn quyền) di Hanoi mengatur kelima bagian Indochina (Tonkin, Annam, Cochinchina, Laos, dan Kamboja) sementara Cochinchina (Nam Kỳ) berada di bawah gubernur Prancis (thống đốc), tetapi perbedaannya dari bagian lain dengan sebagian besar intelektual pribumi dan kaya adalah orang Prancis yang dinaturalisasi (Tourane yang sekarang merupakan Đà Nẵng di sepertiga tengah Vietnam juga menikmati hak istimewa ini karena kota ini juga merupakan konsesi.) Sepertiga bagian utara Vietnam (saat itu koloni (thuộc địa) dari Tonkin (Bắc Kỳ) berada di bawah seorang jenderal residen Prancis (thống sứ). Antara Tonkin di utara dan Cochinchina di selatan adalah protektorat (xứ bảo hộ) Annam (Trung Kỳ), di bawah seorang atasan residen Prancis (khâm sứ), Seorang kaisar Vietnam, Bảo Đại, yang tinggal di Huế, adalah penguasa nominal Annam dan Tonkin, yang memiliki sistem administrasi paralel antara Prancis dan Vietnam, tetapi pengaruh Kaisar Bảo Đại lebih sedikit di Tonkin daripada di Annam. Cochinchina telah dianeksasi oleh Prancis pada tahun 1862 dan bahkan terpilih seorang deputi Majelis Nasional Prancis. Ini lebih "berkembang", dan kepentingan Prancis lebih kuat disini daripada di bagian lain Indocina, terutama dalam bentuk perkebunan karet milik Prancis. Selama Perang Dunia II, Indochina diperintah oleh Prancis Vichy dan diduduki oleh Jepang pada bulan September 1940. Pasukan Jepang menggulingkan pemerintahan Vichy pada 9 Maret 1945, lalu Kaisar Bảo Đại memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Ketika Jepang menyerah pada 16 Agustus 1945, Kaisar Bảo Đại turun tahta, dan pemimpin komunis Việt Minh, Hồ Chí Minh memproklamasikan Republik Demokratik Vietnam (DRV) di Hanoi dan DRV menguasai hampir seluruh negara Vietnam. Pada Juni 1946, Prancis mendeklarasikan Cochinchina sebagai republik, terpisah dari bagian utara dan tengah. Tentara Kuomintang Tiongkok tiba untuk menduduki Vietnam utara dari paralel utara ke-16, sementara pasukan pimpinan Inggris menduduki selatan pada bulan September. Pasukan pimpinan Inggris memfasilitasi kembalinya pasukan Prancis yang berperang melawan Viet Minh untuk menguasai kota-kota di selatan. pada akhirnya, Perang Indochina Pertama dimulai pada 19 Desember 1946, dengan Prancis mengambil alih-kendali atas Hanoi dan berbagai kota lainnya.

Negara Vietnam dibentuk melalui kerjasama antara golongan anti-komunis vietnam dan pemerintah Prancis pada 14 Juni 1949. Mantan kaisar Bao Dai menerima posisi kepala negara (quốc trưởng). Ini dikenal sebagai "Solusi Bao Dai". Perjuangan kolonial di Vietnam menjadi bagian dari Perang Dingin global. Pada tahun 1950, Republik Rakyat Tiongkok, Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya mengakui Vietnam Utara sementara Amerika Serikat dan negara-negara anti-komunis lainnya mengakui pemerintah Bao Dai.

Pada Juli 1954, Prancis dan Việt Minh saling setuju pada Konferensi Janewa bahwa untuk sementara. Vietnam akan dibagi menjadi dua. yaitu Republik Demokratik Vietnam di utara paralel ke-17 dan Negara Vietnam akan memerintah wilayah selatan paralel ke-17, sambil menunggu reunifikasi berdasarkan pemilihan umum yang diawasi pada tahun 1956. Pada saat konferensi, diharapkan Selatan akan terus bergantung pada Prancis. Namun, Perdana Menteri Vietnam Selatan Ngô dinh Diệm yang lebih memilih sponsor Amerika Serikat daripada Prancis, menolak perjanjian tersebut. Ketika Vietnam terbagi, 800.000 hingga 1 juta orang Vietnam Utara, terutama (tetapi tidak eksklusif) penganut Katolik Roma, berlayar ke selatan sebagai bagian dari Operasi Passage to Freedom karena takut akan penganiayaan terhadap kaum ber-agama di Komunis Utara. Sekitar 90.000 Viet Minh dievakuasi ke Utara sementara 5.000 hingga 10.000 kader tetap berada di Selatan. kebanyakan dari mereka membawa perintah untuk memfokuskan kembali aktivitas politik dan agitasi. Komite Perdamaian Saigon-Cholon, front pertama milik Việt Cộng, didirikan pada tahun 1954 untuk memimpin kelompok ini.

Pemerintahan Ngô Đình Diệm: 1955–1963

Artikel utama: Ngô Đình Diệm

Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower dan Sekretaris Negara John Foster Dulles menyambut Presiden Republik Vietnam Ngô Đình Diệm di Washington DC, 8 Mei 1957

Pada Juli 1955, Diệm mengumumkan dalam sebuah siaran bahwa Vietnam Selatan tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan yang ditentukan dalam Kesepakatan Jenewa. dan karena delegasi Saigon tidak menandatangani Kesepakatan Jenewa, mereka tidak terikat olehnya- meskipun telah menjadi bagian dari Uni Prancis, yang juga terikat oleh Kesepakatan. Diệm juga mengklaim pemerintah komunis di Utara menciptakan kondisi yang membuat pemilihan yang adil tidak mungkin terjadi di wilayah itu.

Diệm mengadakan referendum pada 23 Oktober 1955 untuk menentukan masa depan negara. ia meminta para pemilih untuk menyetujui sebuah sistem pemerintahan republik, sehingga mencopot Bảo Đại sebagai kepala negara. Jajak pendapat diawasi oleh adik laki-lakinya, Ngô Đình Nhu. Diệm dikreditkan dengan 98 persen suara. Di banyak distrik, ada lebih banyak suara untuk menghapus Bảo Đại daripada pemilih terdaftar (misalnya, di Saigon, 133% dari populasi terdaftar dilaporkan memilih untuk menghapus Bảo Đại). Penasihat Amerikanya telah merekomendasikan margin kemenangan yang lebih sederhana yaitu "60 hingga 70 persen". Akan tetapi, Diệm memandang pemilihan tersebut sebagai ujian otoritas.^:239 Pada tanggal 26 Oktober 1955, Diệm menyatakan dirinya sebagai presiden Republik Vietnam yang baru diproklamasikan. Prancis, yang membutuhkan pasukan untuk berperang di Aljazair dan semakin dikesampingkan oleh Amerika Serikat benar-benar mundur dari Vietnam pada April 1956.

Kesepakatan Jenewa menjanjikan pemilihan pada tahun 1956 untuk menentukan pemerintahan nasional bagi Vietnam yang bersatu. Pada tahun 1957, pengamat independen dari India, Polandia, dan Kanada yang mewakili International Control Commission (ICC) menyatakan bahwa pemilihan yang adil dan tidak memihak tidak mungkin dilakukan, melaporkan bahwa baik Vietnam Selatan maupun Utara, keduanya tidak menghormati perjanjian gencatan senjata: "Pemilu pun tidak diadakan. Vietnam Selatan, yang belum menandatangani Kesepakatan Jenewa, tidak percaya bahwa Komunis di Vietnam Utara akan mengizinkan pemilihan yang adil. Pada bulan Januari 1957, ICC setuju dengan persepsi ini, melaporkan bahwa baik Vietnam Selatan maupun Utara tidak menghormati gencatan senjata yang telah disepakati. Dengan perginya Prancis, kembali ke perebutan kekuasaan tradisional antara utara dan selatan telah dimulai lagi."