Daftar kabupaten dan kota di Maluku berdasarkan waktu pembentukan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Maluku berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 81.04 Kabupaten Buru Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999[1] 4 Oktober 1999 10 -/82
2 81.09 Kabupaten Buru Selatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008[2] 21 Juli 2008 6 -/79
3 81.07 Kabupaten Kepulauan Aru Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003[3] 18 Desember 2003 10 2/117
4 81.08 Kabupaten Kepulauan Tanimbar Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999[1] 4 Oktober 1999 10 2/80
5 81.01 Kabupaten Maluku Barat Daya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008[4] 21 Juli 2008 17 1/117
6 81.02 Kabupaten Maluku Tengah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958[5] 17 Juli 1958 18 6/186
7 81.03 Kabupaten Maluku Tenggara Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958[5] 17 Juli 1958 11 1/190
8 81.06 Kabupaten Seram Bagian Barat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003[3] 18 Desember 2003 11 -/92
9 81.05 Kabupaten Seram Bagian Timur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003[3] 18 Desember 2003 15 -/198
10 81.71 Kota Ambon Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955[6] 9 Juni 1955 5 20/30
11 81.72 Kota Tual Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007[7] 10 Agustus 2007 5 3/27

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b "UU No. 46 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  2. ^ "UU No. 32 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  3. ^ a b c "UU No. 40 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  4. ^ "UU No. 31 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  5. ^ a b "UU No. 60 Tahun 1958". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  6. ^ "PP No. 15 Tahun 1955". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  7. ^ "UU No. 31 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]